Justice for All (J4A) Menggelora di konferensi Regional IACA

Jakarta | kepaniteraan.online (16/03)

Keadilan adalah untuk  semua orang, Justice for All (J4A). Setiap orang tanpa dibedakan asal negara, jenis kelamin, usia, tingkat kepemilikan harta, letak tempat tinggal, maupun kesempurnaan fisik, berhak atas keadilan. Oleh karena itu berbagai upaya harus dilakukan  untuk mendekatkan akses terhadap keadilan tersebut. Pembicara pada konferensi IACA yang berasal dari berbagai negara di kawasan aisa-pasifik tersebut,  semuanya berbicara mengenai hal yang sama, yakni J4A, dalam perspektif pengalaman negaranya masing-masing.

Penyediaan anggaran negara untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), pelaksanaan sidang keliling, pos bantuan hukum, pembentukan sistem peradilan anak, perlindungan terhadap kaum perempuan, layanan pengadilan terhadap penyandang disabilitas, penguatan sistem pendidikan dan pelatihan, pengautatan SDM dan penggunaan teknologi informasi merupakan bentuk-bentuk upaya acces to justice yang diterapkan oleh  masing-masing negara yang disesuaikan dengan karekteristiknya. Demikian yang tergambar dalam presentasi dari delegasi Indonesia, Australia, Malaysia, Singapore, Timor Leste, Papua New Guenea, Pilipina, Kamboja, dan Dubai (UEA).

MA-RI  Menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Konferensi Regional Asia-Pasific IACA

Bogor | Kepaniteraan online (14/3)

Mulai hari ini (Senin, 14/3) hingga Rabu mendatang (16/3), sebuah organisasi internasional yang mewadahi para penyelenggara pengadilan (IACA, International Association for Court Administrator) akan melakukan konferensi se kawasan asia-pasifik. Konferensi ini dilaksanakan di Hotel Novotel Bogor, dan Mahkamah Agung RI berperan sebagai panitia penyelenggara. Dalam perhelatan ini, tidak kurang dari 80 orang yang mewakili 20 negara terlibat sebagai peserta. Presiden SBY dipastikan akan membuka secara resmi pertemuan internasional ini di Istana Bogor, siang ini.

SEMA 14/2010 Mulai Berlaku, MA Siapkan Barisan

Jakarta | Kepaniteraan Online (12/3)

Menyambut implementasi SEMA 14/2010 yang mulai berlaku 1 Maret 2011, Kepaniteraan MA menyiapkan barisannya dengan  melakukan internalisasi isi SEMA tersebut  terhadap para operator di satker Ditpranata, Panmud, Pusat Data Kepaniteraan, dan Tim IT Ditjen. Acara yang akan berlangsung hingga Minggu (13/3) ini dibuka secara resmi oleh Panitera MA, Jum’at (11/3), di Hotel Ibis Jakarta.

Dalam sambutannya, Panitera MA, H. Suhadi, SH, MH, menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pencari keadilan seluruh aktivitas manajemen perkara harus memberdayakan teknologi informasi. “Dari mulai register, pelaporan, penyusunan putusan harus berbasis IT”, ujarnya. Teknologi Informasi, lanjut Panitera, bisa memberikan kecepatan, keakuratan, dan efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan.

Direktori Putusan MA Menjelma Menjadi Pusat Data Putusan Nasional

Kepaniteraan Online | (3/3)

Setelah Mahkamah Agung (Ditjen Badilag, red) merintis National Information Repository (NIR), yaitu pusat data perkara nasional, kini MA memberdayakan Direktori Putusan (http://putusan.mahkamahagung.go.id) sehingga menjelma menjadi National Judgment Repository (NJP), pusat data putusan nasional.  Untuk mewujudkan NJP ini, diharapkan peran serta pengadilan seluruh Indonesia untuk upload putusan ke Direktori Putusan MA.

“Kami berharap seluruh pengadilan di Indonesia bisa memanfaatkan direktori putusan Mahkamah Agung untuk upload putusannya masing-masing”, ujar Panitera MA pada saat sosialisasi SEMA 14/2010, pekan lalu. Jika tingkat partisipasinya tinggi, kata Panitera, MA akan memiliki  bank data putusan nasional semisal asianlii yang dikembangkan oleh Universitas Technology of Sydney.

Beberapa Pengadilan Mulai Gunakan Direktori Putusan MA

Jakarta | Kepaniteraan Online (1/3)

Setelah dilaksanakan sosialisasi  SEMA 14/2010 bagi Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia pekan lalu (21/2),  kini sudah tercatat 3 pengadilan yang mulai menggunakan Direktori Putusan untuk mengupload putusan mereka. Ketiga Pengadilan tersebut adalah : PTA Surabaya, PT Pekanbaru, dan PTA Pontianak.  PTA Surabaya hingga berita ini diturunkan sudah upload 4 (empat) putusan, PT Pekanbaru 1 (satu) putusan, sedangkan PTA Pontianak  mengupload  2 (dua) putusan tetapi statusnya belum dipublish.

Panitera Mahkamah Agung, H. Suhadi, SH, MH, ketika diinformasikan mengenai hal  tersebut menunjukkan kegembiraannya dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. “Saya mengapresiasinya  dan semoga langkah ini diikuti oleh pengadilan-pengadilan lainnya, sehingga SEMA 14/2010 lebih cepat terimplementasi”, ungkapnya.

Pidato Laporan Tahunan Ketua MA:

Selama Enam Tahun, MA Berhasil Mereduksi 11.890 Sisa Perkara

Jakarta | Kepaniteraan Online (25/2)

Pada akhir tahun 2004, Mahkamah Agung   memiliki sisa perkara sebesar  20.314. Enam tahun kemudian, akhir 2010, sisa perkara tersebut dapat dikikis hingga berjumlah 8.424 perkara. Dengan demikian dalam waktu 6  tahun, Mahkamah Agung  telah berhasil  mereduksi sisa perkara pada akhir tahun sebanyak 11.890 perkara.

Demikian  diungkapkan Ketua MA, pada saat menyampaikan laporan tahunan 2010 dalam forum Sidang Pleno Istimewa yang dihelat  di ruang Kusumaatmadja, Gedung MA Jakarta, Kamis (24/2). Menurut Ketua MA,  kinerja MA dalam mereduksi tunggakan perkara tersebut, terjadi pada saat perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung selalu menunjukkan trend meningkat. Tahun 2005,  MA menerima 7.468 perkara, sedangkan tahun 2010 menerima 13.480 perkara. Dengan demikian selama 6 tahun ada kenaikan 6012 perkara (80,50%).

“Hal ini menunjukkan bahwa  produktifitas penyelesaian  perkara di Mahkamah Agung menunjukkan trend yang positif”, ungkap Ketua MA