Setelah Lulus Seleksi Administrasi, 457  Pelamar  Serentak  Ikuti Ujian Tertulis

Jakarta  | kepaniteraan.online (13/6)

457 pelamar calon hakim ad hoc Tipikor yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi  tertulis pada hari Kamis,  9 Juni 2010. Seleksi tertulis yang merupakan  tahap ke-dua dari rangkaian proses seleksi ini dilaksanakan secara serentak di 22 (dua puluh dua) tempat di seluruh Indonesia. Bagi mereka yang lulus tahapan ini  akan mengikuti tahapan seleksi berikutnya, yakni wawancara dan  profil assessment.

Penyelenggaraan seleksi calon hakim Tipikor Tahap III,  menurut Sekretaris Pansel yang juga Panitera Mahkamah Agung, H. Suhadi, SH, MH, adalah untuk memenuhi kebutuhan hakim ac hoc Tipikor pada Pengadilan Tipikor  yang pada akhir tahun nanti harus berdiri di seluruh  ibu kota provinsi.

457 Pelamar Dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor 2011

Jakarta | Kepaniteraan Online (25/5)

Sebanyak 457 dari 491 pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi calon hakim adhoc tipikor 2011. Jumlah yang lulus tersebut terdiri dari 306 pelamar calon hakim ad hoc Tipikor pengadilan negeri dan 151 untuk pengadilan tinggi.  Sementara jumlah yang dinyatakan tidak lulus berdasarkan data tersebut berjumlah 34. Demikian berdasarkan pengumuman  Panitia Seleksi  seperti dirilis oleh website resmi  MA, www.mahkamahagung.go.id,  hari ini (25/5).

Mereka yang dinyatakan lulus tersebut berhak untuk mengikuti tahapan   berikutnya, seleksi  tertulis, yang akan dilaksanakan secara serentak pada hari Kamis, 9 Juni 2011. Seleksi tertulis tersebut, seperti diumumkan Pansel akan dilaksanakan secara open book, dan akan dilaksanakan di 22 (dua puluh dua) tempat.

Hakim dan Katera di Wilayah Hukum Dilmilti III Surabaya Ikuti Bimtek

Denpasar | Kepaniteraan Online (19/5)

Sejumlah  Hakim dan seluruh Kepala Panitera  (Katera) pada Pengadilan Militer dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) –III Surabaya mengikuti  kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan selama tiga   hari di Sanur, Bali. Kegiatan tersebut dibuka  oleh Tuada Uldilmil MA, H. Imron Anwari, SH, S.Ip, MH, tadi malam (Rabu, 18/5). Hadir pula pada pembukaan tersebut, Dirjen Badilmiltun, H. Sonson Basar,  Mantan Tuada Uldilmil( Iskandar Kamil),  Ketua Dilmiltama, Panmud Militer MA, beberapa Kadilmilti, dan sejumlah undangan.

Menurut penanggung jawab kegiatan yang juga Ketua DIlmilti III Surabaya, AAA. Putu Oka Dewi Iriani, SH, MH, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan Bimtek ini para Hakim akan dibekali materi tentang Pedoman Prilaku Hakim, oleh Iskandar Kamil, instruktur nasional PPH yang juga mantan Tuada Uldilmil. Sementara  bagi Katera, mereka akan dibekali materi SEMA 14 Tahun 2010. Materi ini disampaikan oleh Panmud Militer Mahkamah Agung, Siti Rafeah, SH, dan Asep Nursobah (Hakim Yustisial, Koord Data dan Informasi Kepaniteraan MA).

Kepaniteraan MA Sosialisasikan Komunikasi Data Upaya Hukum melalui Direktori Putusan

Panitera : Jika Sema 14/2010 efektif,  akan terjadi percepatan dalam minutasi putusan MA

Tangerang | Kepaniteraan. Online (13/5)

Pengadilan seluruh Indonesia diwajibkan menyertakan dokumen elektronik putusan  tingkat pertama/banding dalam  berkas yang dikirimkan ke MA bagi upaya hukum yang dilakukan mulai 1 Maret 2011. Cara yang paling efektif untuk pengiriman dokumen elektronik tersebut adalah dengan menggunkan sistem komunikasi data pada Direktori Putusan Mahkamah Agung.  Sistem komunikasi data menggunakan Direktori Putusan ini merupakan pengembangan yang dilakukan Kepaniteraan MA untuk mendukung implementasi SEMA 14 Tahun 2010.

Demikian disampaikan Panitera MA, H. Suhadi, SH, MH pada pembukaan acara workshop Penggunaan Aplikasi Komunikasi Data Upaya Hukum bagi  pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara di Ibu Kota Provinsi se-Jawa, Kamis malam (12/5) di Hotel Aryaduta, Lipo Village Tangerang. Acara yang didukung oleh Indonesia Australia Partnership in Justice Program- Transition ini diikuti oleh 46 peserta yang terdiri dari Wapan dan operator PT , PN, PT TUN, PTUN pada ibu kota propinsi se-Jawa.

MA Lakukan Sinkronisasi Blue Print dan Agenda Prioritas RB

Jakarta | Kepaniteraan.online (4/5)

Cetak Biru Pembaruan Peradilan dan Agenda Prioritas Reformasi Birokrasi (RB) adalah dua dokumen yang terkait dengan upaya reformasi di Mahkamah Agung. Cetak biru merupakan dokumen internal yang telah disusun oleh MA sejak tahun 2003. Sedangkan Agenda RB merupakan agenda nasional terkait dengan penunjukan MA sebagai instansi percontohan reformasi birokrasi. Karena dua dokumen tersebut muaranya sama, maka Mahkamah Agung menyelaraskan keduanya melalui kegiatan sinkronisasi yang dilaksanakan 3-4 Mei di Jakarta.

14 Pengadilan Tipikor Diresmikan Ketua MA

Banjarmasin | Kepaniteraan.online (28/4)

Setelah tiga pengadilan TIPIKOR (Bandung, Semarang, dan Surabaya, red) diresmikan tahun lalu, hari ini (Kamis, 28/4) Ketua MA meresmikan beroperasinya 14 (empat belas) pengadilan TIPIKOR. Sehingga hingga kini selain Pengadilan Tipikor Jakarta, telah terbentuk 17 (tujuh belas) Pengadilan Tipikor yang tersebar di seluruh Indonesia. Peresmian ini dipusatkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Demikian diperoleh informasi dari laman resmi Mahkamah Agung, www.mahkamahagung.go.id (28/4).

Dasar hukum pengoperasian empat belas pengadilan tindak pidana korupsi tersebut adalah SK Ketua Mahkamah Agung Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011. Menurut SK KMA tersebut,  kini  telah beroperasi 14 (empat belas) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Jayapura.