Panitera MA :

“Implementasi SEMA No.14 Tahun 2010 dapat Diukur dari Kesuksesan Peradilan Umum”

2611 Putusan  Pengadilan Sudah Terupload di Direktori Putusan MA

Jakarta | Kepaniteraan Online (24/3)

Indikator kesuksesan implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung No.14 Tahun 2010 dapat diukur dari kesuksesan Lingkungan Peradilan Umum dalam melaksanakannya. Demikian disampaikan oleh Panitera Mahkamah Agung Suhadi, SH, MH pada acara pertemuan Delegasi Federal Court of Australia (FCA) dengan segenap Pimpinan dan Para Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (22/3) pagi.

Kunjungan Kerja Delegasi Federal Court of Australia

MA dan FCA Kaji Modernisasi Manajemen Perkara

Jakarta | Kepaniteraan Online ( 21/03)

Setelah menyelenggarakan Konferensi Regional Asia Pasifik pertama International Association for Court Administration (IACA) di Novotel, Bogor minggu lalu,  MA kembali menjamu tamu internasional. Kali ini  tamu yang diterima adalah delegasi Federal Court of Australia (FCA) yang terdiri dari Hakim Agung Michael Moore, CEO/Registrar Warwick Soden dan Registrar FCA Melbourne Sia Lagos. Ketua MA menerima mereka  dalam courtesy call di ruang rapat Ketua Mahkamah Agung RI, di gedung Mahkamah Agung, Jl Medan Merdeka Utara, Senin pagi (21/3). 

Justice for All (J4A) Menggelora di konferensi Regional IACA

Jakarta | kepaniteraan.online (16/03)

Keadilan adalah untuk  semua orang, Justice for All (J4A). Setiap orang tanpa dibedakan asal negara, jenis kelamin, usia, tingkat kepemilikan harta, letak tempat tinggal, maupun kesempurnaan fisik, berhak atas keadilan. Oleh karena itu berbagai upaya harus dilakukan  untuk mendekatkan akses terhadap keadilan tersebut. Pembicara pada konferensi IACA yang berasal dari berbagai negara di kawasan aisa-pasifik tersebut,  semuanya berbicara mengenai hal yang sama, yakni J4A, dalam perspektif pengalaman negaranya masing-masing.

Penyediaan anggaran negara untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), pelaksanaan sidang keliling, pos bantuan hukum, pembentukan sistem peradilan anak, perlindungan terhadap kaum perempuan, layanan pengadilan terhadap penyandang disabilitas, penguatan sistem pendidikan dan pelatihan, pengautatan SDM dan penggunaan teknologi informasi merupakan bentuk-bentuk upaya acces to justice yang diterapkan oleh  masing-masing negara yang disesuaikan dengan karekteristiknya. Demikian yang tergambar dalam presentasi dari delegasi Indonesia, Australia, Malaysia, Singapore, Timor Leste, Papua New Guenea, Pilipina, Kamboja, dan Dubai (UEA).

MA-RI  Menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Konferensi Regional Asia-Pasific IACA

Bogor | Kepaniteraan online (14/3)

Mulai hari ini (Senin, 14/3) hingga Rabu mendatang (16/3), sebuah organisasi internasional yang mewadahi para penyelenggara pengadilan (IACA, International Association for Court Administrator) akan melakukan konferensi se kawasan asia-pasifik. Konferensi ini dilaksanakan di Hotel Novotel Bogor, dan Mahkamah Agung RI berperan sebagai panitia penyelenggara. Dalam perhelatan ini, tidak kurang dari 80 orang yang mewakili 20 negara terlibat sebagai peserta. Presiden SBY dipastikan akan membuka secara resmi pertemuan internasional ini di Istana Bogor, siang ini.

SEMA 14/2010 Mulai Berlaku, MA Siapkan Barisan

Jakarta | Kepaniteraan Online (12/3)

Menyambut implementasi SEMA 14/2010 yang mulai berlaku 1 Maret 2011, Kepaniteraan MA menyiapkan barisannya dengan  melakukan internalisasi isi SEMA tersebut  terhadap para operator di satker Ditpranata, Panmud, Pusat Data Kepaniteraan, dan Tim IT Ditjen. Acara yang akan berlangsung hingga Minggu (13/3) ini dibuka secara resmi oleh Panitera MA, Jum’at (11/3), di Hotel Ibis Jakarta.

Dalam sambutannya, Panitera MA, H. Suhadi, SH, MH, menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pencari keadilan seluruh aktivitas manajemen perkara harus memberdayakan teknologi informasi. “Dari mulai register, pelaporan, penyusunan putusan harus berbasis IT”, ujarnya. Teknologi Informasi, lanjut Panitera, bisa memberikan kecepatan, keakuratan, dan efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan.

Direktori Putusan MA Menjelma Menjadi Pusat Data Putusan Nasional

Kepaniteraan Online | (3/3)

Setelah Mahkamah Agung (Ditjen Badilag, red) merintis National Information Repository (NIR), yaitu pusat data perkara nasional, kini MA memberdayakan Direktori Putusan (http://putusan.mahkamahagung.go.id) sehingga menjelma menjadi National Judgment Repository (NJP), pusat data putusan nasional.  Untuk mewujudkan NJP ini, diharapkan peran serta pengadilan seluruh Indonesia untuk upload putusan ke Direktori Putusan MA.

“Kami berharap seluruh pengadilan di Indonesia bisa memanfaatkan direktori putusan Mahkamah Agung untuk upload putusannya masing-masing”, ujar Panitera MA pada saat sosialisasi SEMA 14/2010, pekan lalu. Jika tingkat partisipasinya tinggi, kata Panitera, MA akan memiliki  bank data putusan nasional semisal asianlii yang dikembangkan oleh Universitas Technology of Sydney.