Kepaniteraan MA Sosialisasikan Komunikasi Data Upaya Hukum melalui Direktori Putusan

Panitera : Jika Sema 14/2010 efektif,  akan terjadi percepatan dalam minutasi putusan MA

Tangerang | Kepaniteraan. Online (13/5)

Pengadilan seluruh Indonesia diwajibkan menyertakan dokumen elektronik putusan  tingkat pertama/banding dalam  berkas yang dikirimkan ke MA bagi upaya hukum yang dilakukan mulai 1 Maret 2011. Cara yang paling efektif untuk pengiriman dokumen elektronik tersebut adalah dengan menggunkan sistem komunikasi data pada Direktori Putusan Mahkamah Agung.  Sistem komunikasi data menggunakan Direktori Putusan ini merupakan pengembangan yang dilakukan Kepaniteraan MA untuk mendukung implementasi SEMA 14 Tahun 2010.

Demikian disampaikan Panitera MA, H. Suhadi, SH, MH pada pembukaan acara workshop Penggunaan Aplikasi Komunikasi Data Upaya Hukum bagi  pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara di Ibu Kota Provinsi se-Jawa, Kamis malam (12/5) di Hotel Aryaduta, Lipo Village Tangerang. Acara yang didukung oleh Indonesia Australia Partnership in Justice Program- Transition ini diikuti oleh 46 peserta yang terdiri dari Wapan dan operator PT , PN, PT TUN, PTUN pada ibu kota propinsi se-Jawa.

MA Lakukan Sinkronisasi Blue Print dan Agenda Prioritas RB

Jakarta | Kepaniteraan.online (4/5)

Cetak Biru Pembaruan Peradilan dan Agenda Prioritas Reformasi Birokrasi (RB) adalah dua dokumen yang terkait dengan upaya reformasi di Mahkamah Agung. Cetak biru merupakan dokumen internal yang telah disusun oleh MA sejak tahun 2003. Sedangkan Agenda RB merupakan agenda nasional terkait dengan penunjukan MA sebagai instansi percontohan reformasi birokrasi. Karena dua dokumen tersebut muaranya sama, maka Mahkamah Agung menyelaraskan keduanya melalui kegiatan sinkronisasi yang dilaksanakan 3-4 Mei di Jakarta.

14 Pengadilan Tipikor Diresmikan Ketua MA

Banjarmasin | Kepaniteraan.online (28/4)

Setelah tiga pengadilan TIPIKOR (Bandung, Semarang, dan Surabaya, red) diresmikan tahun lalu, hari ini (Kamis, 28/4) Ketua MA meresmikan beroperasinya 14 (empat belas) pengadilan TIPIKOR. Sehingga hingga kini selain Pengadilan Tipikor Jakarta, telah terbentuk 17 (tujuh belas) Pengadilan Tipikor yang tersebar di seluruh Indonesia. Peresmian ini dipusatkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Demikian diperoleh informasi dari laman resmi Mahkamah Agung, www.mahkamahagung.go.id (28/4).

Dasar hukum pengoperasian empat belas pengadilan tindak pidana korupsi tersebut adalah SK Ketua Mahkamah Agung Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011. Menurut SK KMA tersebut,  kini  telah beroperasi 14 (empat belas) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Jayapura.

Saat ini, Lebih 8700 Putusan Pengadilan Dimuat di Direktori Putusan MA

Jakarta | Kepaniteraan.Online (27/4)

Sejak Maret 2011, Direktori Putusan MA dapat menampung publikasi putusan pengadilan tingkat pertama dan banding. Selain itu, Direktori Putusan yang berbasis web ini juga digunakan untuk komunikasi data kelengkapan berkas upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali seperti yang diatur SEMA 14/2010. Hingga saat ini, lebih dari 8700 putusan pengadilan tingkat pertama dan banding telah bisa di akses di http://putusan.mahkamahagung.go.id/.

Jika digabungkan dengan jumlah putusan MA yang telah terupload lebih dari 23.600 putusan, maka Direktori Putusan telah memuat lebih dari 32.000 putusan. Jumlah ini semakin menguatkan pernyataan Sbastian Pompe, seperti yang dimuat harian the Jakarta Post (3/29). “it is more decisions than the number of decisions published by the US Supreme Court over the past hundred years”, tulis Pompe.

Hari ini, Ketua MA akan dianugerahi Doktor HC dari Unhas Makassar

Jakarta | Kepaniteraan.Online (14/4)

Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Kamis (14/4) ini, akan dianugerahi Doctor Honoris Causa dalam bidang Pengadilan dan Hak Asasi Manusia oleh Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Penganugrahan itu akan dilakukan melalui rapat Senat Terbuka Luar Biasa Universitas Hasanuddin yang akan dipimpin langsung Rektor Prof. Idrus A Paturusi.

Harifin A. Tumpa yang juga alumni Unhas dinilai orang yang paling tepat mendapat penghargaan tersebut. Alasannya, seperti disampaikan oleh juru bicara Unhas, Dahlan Abubakar, seperti dikutip sejumlah media, karena pria asal Kabupaten Soppeng tersebut cukup mengemuka dalam bidang pengadilan dan HAM. "Kinerjanya cukup bagus," ungkap Dahlan.

Waktu Pendaftaran Calon  Hakim Ad Hoc Tipikor Diperpanjang

Jakarta | Kepaniteraan.Online (11/4)

Waktu Pendaftaran Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang semula ditutup tanggal 8 April 2011, diperpanjang hingga 28 April 2011 mendatang. Hal tersebut disampaikan panitia pelaksana (Pansel) melalui suratnya nomor 31/Pansel/Ad Hoc TPK/IV/2011 tanggal 7 April 2011 sebagaimana dirilis oleh laman resmi MA, www.mahakmahagung.go.id, Jum’at lalu (8/4). Disebutkan dalam  surat tersebut, bahwa alasan perpanjangan waktu pendaftaran tersebut adalah karena jumlah pelamar yang relatif sedikit dibandingkan dengan kebutuhan.