Berbagai Permasalahan Hukum Dibedah di Pleno Kamar Pidana

Tangerang | Kepaniteraan.Online (9/3)

Ketua  Mahkamah Agung, Hatta Ali, membuka rapat pleno kamar pidana, Kamis malam (8/3) di Hotel Aryaduta, Jakarta.  Rapat pleno merupakan alat kelengkapan sistem kamar yang diatur dalam SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011. Pleno ini merupakan yang pertama sejak pemberlakuan sistem kamar pada 19 Maret 2012 yang lalu. Hadir dalam pleno ini Ketua Muda Pidana Umum, Ketua Muda Pidana Khusus, Ketua Muda Militer, para hakim agung kamar pidana, para hakim ad hoc Tipikor, Sekretaris Kepaniteraan, Panitera Muda Pidana Umum, Panitera Muda Pidana Khusus, para Askor terkait dan para panitera pengganti kamar pidana.

Dalam sambutannya, Ketua MA menyampaikan bahwa sesuai SK Sistem Kamar tujuan rapat pleno adalah menjaga konsistensi putusan. Oleh karena itu pleno ini membahas permasalahan hukum yang mengemuka di ranah hukum pidana yang banyak menuai persoalan publik terutama isu-isu inkonsistensi. Terkait dengan masalah konsistensi ini, Ketua MA meminta perhatian terhadap kasus korupsi. “Perkara korupsi tengah menjadi sorotan, rapat pleno ini harus memberikan perhatian”, ujar Ketua MA.

Ketua MA Dorong Kepaniteraan Terus Tingkatkan Kinerja

Jakarta | Kepaniteraan.Online (8/7)

Hari ke tujuh pasca pelantikannya di hadapan Presiden, Rabu (7/3), Ketua MA Hatta Ali langsung menggelar rapat pleno dengan seluruh jajaran Kepaniteraan MA.  Dalam rapat yang dihadiri oleh Wakil Ketua MA bidang Yudisial, Para Tuada Teknis, Panitera, para Panitera Muda, para Askor, dan para Panitera Pengganti, YM Hatta Ali menekankan agar seluruh jajaran Kepaniteraan terus menerus meningkatkan kinerjanya.

Ketua MA mengingatkan bahwa peran kepaniteraan sangat signifikan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok MA. “Tugas Pokok dan Fungsi  Kepaniteraan  adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung”, ujar Ketua MA mengutip Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005.

Presiden SBY Lantik Hatta Ali sebagai Ketua MA

Jakarta | Kepaniteraan.Online (1/2)

Hatta Ali yang pada rapat sidang paripurna khusus   awal pekan Februari 2011 lalu (Rabu, 8/2) terpilih dengan suara terbanyak sebagai Ketua MA, telah diambil sumpah dan dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono, Kamis (1/3) di Istana Negara, Jakarta. Acara tersebut selain dihadiri oleh unsur pimpinan MA, para hakim agung, dan para pejabat eselon I MA juga di hadiri Wapres Budiono, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, serta menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.

Pelantikan ini bersamaan dengan purna tugasnya Harifin A. Tumpa yang berdasarkan Pasal 11 hurup (b) UU No.3 Tahun 2009, pada tanggal tersebut telah memasuki usia pensiun.Masa jabatan ketua ini berdasarkan Pasal 5 ayat (6) UU No 5 Tahun 2004 adalah lima tahun namun dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Hatta Ali yang lahir pada 7 April 1950 menduduki jabatan puncak di Mahkamah Agung di usia 62 tahun. Ia berpeluang memimpin Mahkamah Agung hingga 8 tahun kemudian (April 2010).

Laporan Tahun 2011: Kinerja Penanganan Perkara MA Terus Membaik

Jakarta | Kepaniteraan. online (28/2)

Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. Harifin A. Tumpa, dalam pidato Laporan Tahunan MA Tahun 2011, Selasa (28/2) mengemukakan bahwa  MA menggunakan dua indikator untuk mengukur kinerja penanganan perkara. Pertama, rasio penyelesaian perkara (clearance rate) dan kedua, jumlah perkara tunggak yang semakin sedikit. Clearance rate pada akhir tahun 2011 berjumlah 117,19% sedangkan jumlah pekara tunggak berjumlah 5.025 perkara. Nilai dari kedua indikator tersebut, kata Ketua MA,  lebih meningkat dari tahun sebelumnya, sehingga  dari indikator ini bisa disimpulkan bahwa kinerja  penanganan perkara MA semakin membaik.

Clearence rate menurut Harifin adalah perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar. Menurut Ketua MA, MA dapat dikatakan berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya minimal 100 %. “Penetapan target minimal clearance rate 100 % ini karena Mahkamah Agung masih memiliki tunggakan perkara”, papar Ketua MA.

Sekretaris MA Lantik Enam Pejabat Eselon II

Kepaniteraan MA Miliki Dua Pejabat Baru

Jakarta | Kepaniteraan.Online (21/2)

Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, mengambil sumpah dan melantik enam pejabat eselon II di lingkungan Mahkamah Agung, Senin (20/2), bertempat di ruang Kusumah Atmadja gedung Mahkamah Agung RI Jakarta. Ke-enam pejabat yang dilantik tersebut adalah: H.RM. Anton Suyatno, S.H., M.H, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H,  Drs. H. Bahrin Lubis, SH, MH, Partini, SH, MH, Ali Murad, SH, MH, dan  Kolonel (Chk) Yan Ahmad Mulyana. Sebelumnya di tempat berbeda,  Ketua Mahkamah Agung mengambil sumpah dan melantik Pri Pambudi, SH, MH sebagai Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung.

Hatta Ali Terpilih Menjadi Ketua Mahkamah Agung RI

Jakarta | Kepaniteraan Online (8/2)

Mahkamah Agung, hari ini (Rabu, 8/2) menggelar sidang paripurna khusus  dengan agenda utama pemilihan Ketua Mahkamah Agung bertempat di ruang Kusumah Atmadja  gedung MA, Jakarta. Dalam sidang paripurna tersebut., Dr. H. M . Hatta Ali, SH, MH mendapat suara terbanyak (28 suara) mengungguli empat calon lainnya. Dengan peraihan jumlah suara tersebut Hatta Ali terpilih sebagai Ketua MA dalam prosesi pemilihan Ketua MA di putaran pertama. Hal ini karena jumlah tersebut telah mencapai 50 prosen plus 1, sehingga sesuai Pasal 7 ayat 4 Surat Keputusan Ketua MA Nomor 19 Tahun 2012,  mantan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ini langsung ditetapkan sebagai calon Ketua MA terpilih.

Dalam prosesi pemilihan calon ketua MA ini muncul lima nama hakim agung dengan masing-masing perolehan suara sebagai berikut: Abdul Kadir Mappong (Wakil Ketua MA Bidang Yudisial), 4 suara;  Ahmad Kamil (Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial), 15 suara;  M. Hatta Ali )Ketua Muda Pengawasan MARI), 28 suara;  Paulus E. Lotulung (Ketua Muda TUN), 1 suara dan Mohamad Saleh (Ketua Muda Perdata Khusus) 3 suara. Sementara itu terdapat 3 suara yang dinyatakan tidak sah.