Sistem Kamar Disosialisasikan di Jajaran Kepaniteraan MA

Tuada Perdata: "Dua bulan belum memberikan pendapat, berkas ditarik kembali"

Jakarta | Kepaniteraan.Online (23/10)

Terhitung mulai  tanggal 19 September 2011, MA telah memberlakukan sistem kamar melalui SK Nomor  142/KMA/SK/IX/2011. Untuk memperkenalkan  sistem kamar di jajarannya, Kepaniteraan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi. Kegiatan yang dibuka oleh Ketua Muda Perdata MA, H. Atja Sondjaja, SH, Minggu (23/10) ini, diikuti oleh seluruh Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Tim, dan Panitera Pengganti. Dijadwalkan kegiatan sosialisasi sistem kamar ini akan berlangsung hingga Selasa (25/10).

Tuada Perdata, H. Atja Sondjaja, SH, dalam sambutan pembukaan mengemukakan bahwa ide dasar dari pemberlakuan sistem kamar ini adalah untuk menjaga konsistensi putusan, meningkatkan profesional Hakim Agung, serta mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung. Hal itu menurut Tuada yang juga ketua Pokja Manajemen Perkara, karena perkara ditangani oleh orang yang profesional. “ Kalau dokter ada dokter spesialis, ada rumah sakit spesialis, maka demikian juga hakim agung spesialis”, ungkapnya memberikan ilustrasi.

Kepaniteraan MA Selenggarakan Konsinyering  Percepatan Penyelesaian Perkara  Sessi Kedua

“3500-an Putusan Terunggah ke Direktori Putusan”

Tangerang | Kepaniteraan Online (19/10)

Kepaniteraan MA kembali mengadakan konsinyering percepatan penyelesaian perkara melalui penyediaan dokumen elektronik bagi perkara yang diajukan kasasi dan peninjauan kembali dengan menggunakan fasilitas komunikasi data pada Direktori Putusan MA. Kali ini pesertanya dari PT, PN  di ibu kota propinsi, PTUN, dan PTTUN se-Indonesia. Dalam kegiatan yang berlangsung mulai tanggal 17-19 Oktober 2011 ini, peserta berhasil mengunggah lebih dari 3500 putusan.

“Kegiatan konsinyering ini merupakan internalisasi SEMA 14/2010 kepada jajaran pengadilan tingkat pertama dan banding, dan akan berdampak pada percepatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung”, ungkap Panitera Mahkamah Agung dalam sambutan pembukaan yang dibacakan oleh Asep Nursobah, Koordinator  Data Dan Informasi Kepaniteraan MA, yang menjadi fasilitator selama kegiatan konsinyering.

Untuk Percepatan Minutasi Perkara,

Kepaniteraan MA Lakukan Konsinyering Komunikasi Data

Bandung | Kepaniteraan Online (11/10)

Percepatan penyelesaian minutasi perkara menjadi perhatian utama Kepaniteraan MA. Untuk itu, sebanyak 89 peserta dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Agama Ibu Kota Provinsi, dan Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia diikutsertakan dalam konsinyering komunikasi data elektronik  pengajuan kasasi dan peninjauan kembali. Acara yang dibuka oleh Panitera Mahkamah Agung, Senin (10/10), berlangsung hingga Rabu (12/10), bertempat di Bandung, Jawa Barat. Acara serupa rencananya akan kembalin digelar pekan depan untuk peserta dari Peradilan Umum dan TUN.

Dalam sambutan pembukaan, Panitera MA, H. Suhadi, SH, MH, mengemukakan bahwa persoalan tunggakan di MA bukan pada lamanya perkara diputus, tetapi pada penyelesaian perkara setelah diputus atau minutasi. Suhadi menjelaskan penyebab menumpuknya tunggakan minutasi karena dalam menyusun putusan, MA harus mengetik ulang bagian-bagian yang sebenarnya sudah ada di putusan tingkat pertama dan banding. “Saya pernah mendapatkan putusan setebal 1290 halaman, jika kemampuan mengetik sehari sebanyak 20 lembar, bisa dihitung berapa lama berkas tersebut harus diselesaikan”, ungkapnya memberi ilustrasi kepada para peserta konsinyering.

Hingga Awal Oktober:  Direktori Putusan MA, Unggah 72.477 Putusan

333 Satker Pengadilan Unggah Putusan di Direktori Putusan MA

Jakarta | Kepaniteraan Online (5/10)

Transparansi  peradilan yang digagas MA sejak 2007 diapresiasi oleh Komisi Informasi Pusat. MA terpilih sebagai badan publik  paling terbuka diantara lembaga negara lainnya. Keterbukaan tersebut dilihat dari konten website yang dikelolanya.  Salah satu indikator penilaian KIP tersebut adalah informasi  kinerja. Bagi MA dan peradilan di bawahnya, informasi kinerja tersebut adalah putusan. Hingga awal Oktober 2011, putusan yang terpublikasikan di Direktori Putusan berjumalah 72.477. Jumlah ini  naik 232,33% dibandingkan  dengan putusan yang terpublikasikan di akhir tahun 2010 yang berjumah 21.809.

MA dan FCA Bahas Soal Berkas Elektronik

Jakarta | Kepaniteraan Online (28/9)

Pokja Manajemen Perkara Mahkamah Agung dan Delegasi Federal  Court of Australia (FCA) berada dalam satu forum membahas Business Process Reengineering (BPR), Selasa  (27/9) di Hotel Borobudur, Jakarta. Implementasi BPR yang dibahas dalam pertemuan yang digelar sebagai rangkaian kunjungan penandatanganan MOU antara FCA dan MA adalah soal berkas elektronik. MA dan FCA masing-masing telah menerapkan kebijakan elektronik tersebut. Namun tentu saja kebijakan ini telah lebih dulu diterapkan oleh FCA.

Delegasi FCA yang hadir adalah Warwick Soden (Registrar/Panitera FCA) dan Sia Lagos (Panitiera FCA untuk Distrik Negara Bagian Victoria). Sementara dari Mahkamah Agung hadir Para Panitera Muda, Para Direktur Pranata Perkara, Koord. Manajemen Perkara, dan Pejabat dari Biro Hukum Humas.

Panitera Presentasikan Keadaan Perkara MA

Ketua MA : "Target Penyelesaian Perkara, Pecahkan Rekor 2010"

Jakarta | Portal Rakernas (21/9)

Panitera Mahkamah Agung, H. Suhadi, SH, MH, mempresentasikan keadaan perkara mahkamah agung dihadapan anggota komisi V, komisi khusus, Rakernas Mahkamah Agung, Rabu (21/9). Komisi khusus adalah komisi yang anggotanya terdiri dari pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim ad hoc MA, para Panitera Muda, dan Panitera Muda Tim. Rapat pada komisi ini dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung.

Dalam presentasi Panitera, tergambar bahwa MA berhasil mereduksi tunggakan perkara dengan hasil yang cukup signifikan.”Akhir 2001, MA memiliki sisa 20.314 perkara, kini pada akhir Agustus 2011 sisa perkara tersebut berjumlah 7.869”, papar Panitera dalam presentasi. Sementara itu jumlah perkara yang diterima MA, dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan. “tahun 2005, MA menerima perkara masuk berjumlah 7.468 perkara, pada tahun 2010 perkara yang diterima berjumlah 13.480”, imbuh Panitera.