Panitera MA Buka Sosialisasi SEMA 14/2010

Seluruh Dirjen Dukung Implementasi SEMA 14/2010

Jakarta | Kepaniteraan Online (21/2)

Panitera Mahkamah Agung , H. Suhadi, SH, MH, membuka secara resmi kegiatan sosialisasi S EMA  14/2010  bagi  Panitera/Sekretaris Pengadilan tingkat banding seluruh Indonesia, Senin malam (21/2), di Hotel Mercure, Jakarta. Dalam sambutannya, Panitera MA menyampaikan  bahwa lahirnya SEMA 14/2010 ini sebagai wujud pembaruan manajemen perkara yang terus menerus dilakukan  MA dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan. Sedangkan dari perspektif rencana strategis MA, lahirnya SEMA tersebut tidak lepas dari upaya pencapaian  visi mewujudkan badan peradilan yang agung.

Panitera MA mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi MA dari dulu hingga kini adalah persoalan meningkatnya perkara masuk yang berdampak secara paralel pada tunggakan perkara dan lamanya penyelesaian berkas perkara. “Padahal  publik menghendaki perkaranya bisa diselesaikan secepat mungkin”, ujar  Panitera.

Untuk memenuhi harapan publik agar waktu penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung bisa dipercepat, perlu dilakukan terobosan yang bisa mengurai simpul yang menjadi penghambat penyelesaian perkara. Dalam analisanya, diantara faktor penghambat tersebut adalah penyusunan  konsep  putusan yang memakan waktu lama yang diakibatkan dari pengetikan ulang bagian dari putusan, seperti gugatan, rekonpensi, eksepsi, dan dakwaan.

Pekan Depan, Kepaniteraan MA  Akan  Sosialisasikan SEMA 14/2010

Download Surat panggilan peserta dan jadwal kegiatan

Jakarta| Kepaniteraan Online (17/2)

Kepaniteraan Mahkamah Agung akan sosialisasikan  SEMA 14/2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Berkas Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali mulai Senin hingga Rabu  (21-23 Februari 2011), pekan depan,  di Jakarta. Kegiatan sosialisasi ini akan diikuti oleh  para Panitera/Sekretaris pengadilan tingkat banding empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia. Informasi selengkapnya dapat diperoleh melalui surat 40 /PAN.1/EXT/02/2011 dan lampirannya.

Sebagaimana diberitakan di laman ini, bahwa mulai 1 Maret 2011 (tertanggal akta permohonan kasasi/pk, red), berdasarkan SEMA 14/2020,  pengiriman berkas permohonan kasasi dan peninjauan kembali harus disertai dokumen elektronik mengenai jenis kelengkapan tertentu dari Bundel  B. Apabila ketentuan SEMA 14/2010 tersebut diabaikan, maka MA akan menyatakan berkas tidak lengkap.

Atas dasar tersebut, Kepaniteraan MA mengambil langkah strategis dengan menyelenggarakan sosialisasi terhadap  para Panitera/Sekrataris Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Katera Dilmiltama, dan Katera Dilmilti se-Indonesia. Diharapkan dengan sosialisasi terhadap para panitera/sekretaris pengadilan tingkat  banding ini, materi SEMA 14/2010 segera tersosialisasikan ke seluruh pengadilan tingkat pertama.

Mulai Maret 2011, Permohonan Kasasi/PK Harus Disertai Dokumen Elektronik

Download : SEMA 14 Tahun 2010

Jakarta | Kepaniteraan Online (26/1)

Upaya percepatan penyelesaian perkara terus menerus dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kali ini, pendekatan yang tempuh MA melalui pengaturan prosedur kelengkapan berkas permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Melalui SEMA No 14 Tahun  2010, MA mewajibkan pengadilan  untuk menyertakan dokumen elektronik dalam berkas permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Pengabaian ketentuan ini akan berakibat  dikembalikannya berkas tersebut ke pengadilan pengaju, atau dengan kata lain berkas dinyatakan tidak lengkap. Ketentuan ini akan mulai berlaku 1 Maret 2010.

Lahirnya SEMA yang  bertitel Dokumen  Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali tersebut dilatarbelakangi pada alasan meningkatkan efisiensi proses minutasi perkara. Berdasarkan data pada kepaniteraan MA, rata-rata waktu penyelesaian berkas setelah diputus masih memerlukan waktu diatas 3 (tiga) bulan. Hal ini terjadi karena dalam penyusunan putusan, dilakukan pengetikan kembali dakwaan, memori kasasi, gugatan, dll yang jumlahnya bisa berpuluh bahwa ratusan halaman.

Ketua Mahkamah Agung :

"Jumlah Perkara Putus 2010, Tertinggi dalam Sepuluh Tahun Terakhir"

Grafik Perkara Masuk Periode 2005-2010

Jakarta | Kepaniteraan online (11/1)

Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH menjelaskan bahwa selama tahun 2010, Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 13.891 perkara. Jumlah perkara putus ini, menurut Ketua MA, merupakan jumlah terbanyak dalam sepuluh tahun terakhir.  Capaian serupa pernah diraih pada tahun 2008, dengan angka selisih lebih sedikit dari tahun ini yakni 13.885 perkara.

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung pada Rapat Pleno Mahkamah Agung yang berlangsung Selasa (11/1) bertempat di Ruang Wiryono Gedung MA Jakarta. Rapat ini diikuti oleh seluruh unsur pimpinan MA, hakim agung, hakim ad hoc, pejabat eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung.

Menurut Ketua MA, bukan hanya perkara putus yang menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penanganan perkara pada MA, perkara masuk 2010 yang berjumlah 13.480 juga merupakan terbesar dalam enam tahun terakhir. “tahun 2005 MA menerima 7.468  perkara, tahun 2006 menerima  7.825 perkara, 2007 menerima  9.512 perkara, 2008 menerima 11.338, 2009 menerima  12.540 perkara dan tahun 2010 menerima 13.480 perkara”, papar Ketua Mahkamah Agung.

Awali 2011, Panitera Gelar Rapat dengan Para Panmud

Jakarta | Kepaniteraan Online (4/1)

Mengawali tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung, H. Suhadi, SH, MH, menggelar rapat dengan para  Panitera Muda dan Panitera Muda TIM, Selasa (4/1).  Yang menjadi  agenda pembicaraan rapat perdana di tahun 2011 ini seputar evaluasi kinerja kepaniteraan 2010 dan  harapan peningkatan kinerja di 2011.
“Jumlah perkara yang diputus selama tahun 2010 sebagaimana disampaikan pak Ketua pada  jumpa pers hari Jum’at (31 Desember 2010, red) berjumlah 13.683 perkara,  naik 14.17% dari jumlah perkara yang diputus tahun kemarin”, ungkap Panitera mengawali rapat. “ini kinerja yang bagus dan harus ditingkatkan di 2011, nanti”, imbuhnya.

Namun demikian,  menurut Panitera, kepaniteraan masih memiliki tunggakan minutasi yang angkanya sekitar  lima ribuan. “Kita harus bekerja keras untuk mengurangi tunggakan minutasi, yakni perkara yang sudah putus tapi belum dikirim ke pengadilan pengaju, jumlahnya lima ribuan”, tegasnya.

Selama Tahun 2010, MA menerima 13.355  Perkara

Jakarta | Kepaniteraan Online (03/01)

Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, menyampaikan bahwa Selama Tahun 2010, MA menerima 13.355 perkara, sisa tahun lalu berjumlah 8.835 perkara,  sehingga jumlah perkara yang ditangani MA sepanjang tahun 2010 berjumlah  22.190. Sementara itu hingga tanggal 30 Desember 2010,  MA berhasil memutus  13.683 perkara.

Ketua MA menyampaikan hal tersebut pada jumpa pers di ruang Wiryono Gedung Mahkamah Agung, Jum’at (31/12). Hadir bersama Ketua MA, Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial, Ketua Muda Pengawasan, Ketua Muda Pembinaan, Panitera MA, dan Kepala Biro Hukum dan Humas. 

Menurut Ketua MA, jika dibandingkan dengan tahun 2009 perkara yang diterima oleh MA naik  6, 50 %, sebab  tahun lalu perkara yang diterima berjumlah  12.540 perkara, dan jumlah  keseluruhan perkara yang ditangani pun di bawah tahun ini, yakni berjumlah 20.820 perkara.