Hari ini, Ujian Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Dilaksanakan Serentak di 20 Tempat

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (17/7)

Sesudah mengumumkan pelamar yang lulus seleksi administrasi pekan kemarin (12/7), hari ini (Selasa, 17/7) MA menggelar seleksi tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tipikor bagi pelamar yang lulus administrasi. Seleksi tertulis ini dilaksanakan secara serentak di 20 Pengadilan Tinggi. Mereka yang lulus seleksi tertulis ini nantinya berhak mengikuti tahapan berikutnya, yaitu profile assessment dan wawancara.

Alasan penyelenggaraan dilaksanakan di 20 tempat padahal jumlah pengadilan tinggi di Indonesia ada 30. Suhadi, Hakim Agung yang juga Wakil Ketua Panitia Penyelenggara menjelaskan bahwa pelaksanaan ujian tertulis dilaksanakan di pengadilan tinggi yang jumlah peserta yang lulus seleksi administrasi berjumlah minimal 5 orang. Berdasarkan data, lanjut Suhadi, ada sepuluh PT yang jumlah peserta yang lulusnya di bawah lima yaitu PT Babel, PT Tanjungkarang, PT Pontianak, PT Banjarmasin, PT Samarinda, PT Palangkaraya, PT Denpasar, PT Kupang, PT Gorontalo, dan PT Ambon.

381 Pelamar Dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi Calon Hakim Ad  Hoc Tipikor  Tahun 2012

Jakarta | Kepaniteraan.Online (12/7)

381 orang dari 415 pelamar dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi penerimaan calon hakim ad hoc Tipikor tahun 2012. Mereka terdiri dari 153 pelamar hakim ad hoc Tipikor tingkat banding dan  228 pelamar untuk tingkat pertama. Mereka yang dinyatakan lulus seleksi administrasi ini berhak mengikuti seleksi tertulis yang akan dilaksanakan serentak pada hari Selasa, 17 Juli 2012. Demikian disampaikan oleh Panitia Seleksi yang diketuai Djoko Sarwoko, Ketua Muda Pidana MA RI dalam Surat Keputusan bernomor  28/PANSEL/AD HOC TPK/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012. Nama-nama pelamar yang dinyatakan lulus tersebut bisa dilihat di menu pengumuman website ini (klik disini).

Ketua MA Apresiasi Progress Pembaruan Manajemen Perkara

Tangerang | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (3/7)

Ketua Mahkamah Agung, Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH, membuka rapat pleno  Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI, Selasa (3/7), bertempat di Hotel Aryaduta, Tangerang. Pleno yang mengusung agenda utama penetapan program prioritas pembaruan peradilan 2012-2013 ini diikuti oleh seluruh anggota Tim Pembaruan Peradilan yang didalamnya terdiri dari lima kelompok kerja. 

Dalam sambutan pembukaan, Ketua MA mengakui bahwa program pembaruan peradilan masih perlu ditingkatkan. Namun demikian sejumlah progress pembaruan dari masing-masing kelompok kerja pembaruan peradilan telah bisa dirasakan. Terkait dengan progress pembaruan ini, Ketua Mahkamah Agung memberikan apresiasi terhadap capaian positif pokja manajemen perkara. 

Menurut Ketua MA, Publikasi putusan yang dikelola kepaniteraan menunjukkan kemajuan, baik dari  sisi jumlah putusan terupload maupun prosentase partisipasi satker pengadilan.  Dari sisi Jumlah putusan yang terupload  hingga kini mencapai  angka 250.000-an.  Sementara dari sisi partisipasi pengadilan hingga saat ini tinggal 30 % satker yang belum menggunakan aplikasi Direktori Putusan.

SEMA 1 Tahun 2012:  Terpidana Wajib Hadir dalam Permohonan PK

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (2/7)

Perbedaan pendapat mengenai  keabsahan hukum permintaan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang diajukan  tanpa kehadiran terpidana kini berakhir. Mahkamah Agung telah mengakhiri dualisme tersebut melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2012 yang ditandatangani Ketua MA Tanggal 28 Juni 2012. Dalam SEMA tersebut, MA menegaskan bahwa Permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana tanpa dihadiri oleh terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung.

Bersama Peserta Kompetisi OGI, Tim Kepaniteraan MA Kunjungi BKPM

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (26/6)

Tim Kepaniteraan MA bersama sejumlah kementerian/lembaga yang turut serta dalam Kompetisi Open Government Indonesia (OGI)  mengunjungi kantor  BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Senin (25/6) kemarin. Kunjungan ini merupakan rangkaian kegiatan kompetisi OGI yang  yang diselenggarakan oleh UKP4. Salah satu alasan pilihan kantor BKM sebagai objek kunjungan, karena BKPM pada tahun lalu terpilih sebagai Peringkat 1 Instansi paling Berintegritas berdasarkan Survei Integritas 2011 oleh KPK.

“Harapannya seluruh peserta bisa belajar banyak tentang OG, terutama tentang Transparansi dan Pelayanan Publik dari BKPM”,  ujar Koordinator Penyelenggara Kompetisi OGI.

Kisah Semangat Publikasi dari Pengadilan Militer

Disiplin Militer untuk Publikasi Putusan

Pembukaan Bimtek Hakim dan Katera yang dilaksanakan oleh Dilmti III Surabaya setahun yang lalu. Dalam Bimtek ini Katera diberikan materi tentang SEMA 14 Tahun 2010 dan Publikasi Putusan melalui Direktori Putusan MA

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id

Beberapa bulan yang lalu Kepaniteraan MA mendapat e-mail yang berisi pertanyaan teknis seputar Direktori Putusan. Pengirimnya operator administrasi perkara pada Dilmilti III Surabaya. Dalam emailnya, operator yang  merupakan  anggota TNI berpangkat Serma  menjelaskan bahwa sejak beberapa waktu tidak bisa melakukan upload putusan karena sistem selalu gagal dalam proses menyimpan fila yang diupload. Ia menjelaskan akibat gagal upload tersebut ia ditegor dan diberikan sanksi oleh atasan. Tentu saja karena di lingkungan pengadilan militer sanksi yang diberikan sesuai dengan cara militer. “Disuruh push up, lari keliling lapangan, hormat bendera”, tulisnya dalam email tertanggal  2 April 2012 tersebut.

Ada semangat transparansi yang luar biasa yang bisa dibaca dari e-mail tersebut.  Bagi Pimpinan Pengadilan Militer Tinggi Surabaya, publikasi putusan adalah perintah atasan yang harus diamankan. Sementara dari perspektif regulasi,  publikasi putusan merupakan bagian dari transparansi informasi yang merupakan kewajiban bagi badan publik. Sehingga ketika ditemukan staf yang diberikan tanggung jawab ternyata tidak melaksanakan kewajiban, maka yang bersangkutan dikategorikan telah melanggar disiplin sehingga harus diberi sanksi. Meskipun dalam konteks e-mail tersebut, tidak terlaksananya kewajiban publikasi bukan diakibatkan oleh kelalaian operator namun “kelalaian” Kepaniteraan MA. Ketika itu server di MA sedang dilakukan upgrading, tetapi informasinya tidak dipublikasikan.