Reduksi Tunggakan Perkara, Kepaniteraan MA Gunakan Pendekatan IT

Direktori Putusan Uanggah 107.000-an Putusan

Jakarta | Kepaniteraan Online (21/11)

Kepaniteraan MA mengerahkan berbagai upaya untuk “mengurai” problematika penumpukan tunggakan perkara di MA. Salah satu upaya yang tengah dikampanyekan adalah  dengan pendekatan teknologi informasi. Wujudnya berupa kebijakan mewajibkan penyertaan dokumen elektronik untuk perkara yang diajukan kasasi dan  peninjauan kembali. Untuk kepentingan tersebut sebanyak 47 peserta yang berasal dari PN Kelas I.A non ibu kota propinsi se-Indonesia  dan PN Kelas I.B di daerah hukum Jabar, Jatim, dan Sumatera diikutsertakan dalam kegiatan Konsinyering Pengiriman Dokumen Elektronik Perkara Kasasi/PK melalui Fitur Komunikasi data Direktori Putusan MA di Tangerang sejak 17-19  November 2011.  Sebelumnya, kegiatan serupa dilaksanakan bagi pengadilan tingkat banding dan pengadilan ibu kota propinsi untuk semua lingkungan.

“Bagian terbesar tunggakan perkara di MA adalah perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi. Hal ini selain beban perkara yang tinggi, juga MA dalam menyusun putusan harus mengetik ulang bagian-bagian yang bersumber dari putusan tingkat pertama dan banding. Oleh karena itu, untuk mengurai problematika tunggakan perkara yang belum diminutasi, MA mewajibkan pengadilan untuk menyertakan dokumen elektronik”, demikian diungkapkan Panitera MA, H. Suhadi, SH, MH, pada saat menyampaikan pidato pembukaan kegiatan, Kamis malam (17/9), di Tangerang.

Ketua MA Lantik  H. Suhadi, SH, MH sebagai Hakim Agung

Jakarta | Kepaniteraan.Online (9/11)

Panitera Mahkamah Agung, H. Suhadi, SH, MH, dilantik sebagai Hakim Agung oleh Ketua MA, hari ini (Rabu, 9/11), di Ruang Kusumaatmaja  Gedung MA, Jakarta.  Pelantikan Suhadi sebagai hakim agung ini  bersama dengan 5 (lima) hakim agung lainnya, masing-masing: Gayus T Lumbuun, Nurul Elmiyah,  Andi Samsan Nganro, Dudu Duswara  dan  dan Harry Djatmiko. Dengan pelantikan 6 (enam) orang hakim agung ini, kini jumlah hakim agung di MA berjumlah 54 orang.

Berbeda dengan ceremony pelantikan  hakim agung sebelumnya,  dalam pelantikan kali ini setelah pengucapan sumpah jabatan dan pelantikan oleh Ketua Mahkamah Agung, 6 (enam) orang hakim agung ini menandatangani fakta intergritas. Terkait dengan pemberlakuan sistem kamar di Mahkamah Agung, mereka yang dilantik ditempatkan keadalam kamar yang sesuai dengan keahliannya.  Suhadi dan Andi Samsan Nganro ditempatkan di kamar Pidana, Nurul Elmiah di kamar Perdata, Harry Djatmiko di kamar TUN, sedangkan Gayus T Lumbun dan Dudu Duswara di kamar Militer.

Ketua Hoge Raad Kerajaan Belanda Terima Delegasi MA-RI

Den Haag, Kepaniteraan. Online (1/11)

Setelah satu tahun berlalu sejak kunjungan President Hoge Raad Kerajaan Belanda, YM Geert Corstens, dan Vice President Hoge Raad, YM Hans Fleer ke MA RI, akhirnya Ketua MA RI, YM Harifin A Tumpa, melaksanakan kunjungan  kerja balasan. Senin  (31/10) yang lalu, delegasi Mahkamah Agung RI yang dipimpin oleh Ketua MA bersama dengan 16 anggota lainnya diterima di ruang kerja President Hoge Raad Geert Costens.

Hadir dalam acara tersebut, perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia bagi Kerajaan Belanda yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Usaha Ad-Interim RI Umar Hadi, Wakil Ketua Hoge Raad, Mr Hans Fleer, Hakim Hoge Raad MA Loth, Peters, Registrar Hans Storm. Hadir pula perwakilan Center for International Legal Cooperation Mr Jan van Olden dan Erick Vicken, serta Sebaastian Pompe.

Sistem Kamar Disosialisasikan di Jajaran Kepaniteraan MA

Tuada Perdata: "Dua bulan belum memberikan pendapat, berkas ditarik kembali"

Jakarta | Kepaniteraan.Online (23/10)

Terhitung mulai  tanggal 19 September 2011, MA telah memberlakukan sistem kamar melalui SK Nomor  142/KMA/SK/IX/2011. Untuk memperkenalkan  sistem kamar di jajarannya, Kepaniteraan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi. Kegiatan yang dibuka oleh Ketua Muda Perdata MA, H. Atja Sondjaja, SH, Minggu (23/10) ini, diikuti oleh seluruh Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Tim, dan Panitera Pengganti. Dijadwalkan kegiatan sosialisasi sistem kamar ini akan berlangsung hingga Selasa (25/10).

Tuada Perdata, H. Atja Sondjaja, SH, dalam sambutan pembukaan mengemukakan bahwa ide dasar dari pemberlakuan sistem kamar ini adalah untuk menjaga konsistensi putusan, meningkatkan profesional Hakim Agung, serta mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung. Hal itu menurut Tuada yang juga ketua Pokja Manajemen Perkara, karena perkara ditangani oleh orang yang profesional. “ Kalau dokter ada dokter spesialis, ada rumah sakit spesialis, maka demikian juga hakim agung spesialis”, ungkapnya memberikan ilustrasi.

Kepaniteraan MA Selenggarakan Konsinyering  Percepatan Penyelesaian Perkara  Sessi Kedua

“3500-an Putusan Terunggah ke Direktori Putusan”

Tangerang | Kepaniteraan Online (19/10)

Kepaniteraan MA kembali mengadakan konsinyering percepatan penyelesaian perkara melalui penyediaan dokumen elektronik bagi perkara yang diajukan kasasi dan peninjauan kembali dengan menggunakan fasilitas komunikasi data pada Direktori Putusan MA. Kali ini pesertanya dari PT, PN  di ibu kota propinsi, PTUN, dan PTTUN se-Indonesia. Dalam kegiatan yang berlangsung mulai tanggal 17-19 Oktober 2011 ini, peserta berhasil mengunggah lebih dari 3500 putusan.

“Kegiatan konsinyering ini merupakan internalisasi SEMA 14/2010 kepada jajaran pengadilan tingkat pertama dan banding, dan akan berdampak pada percepatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung”, ungkap Panitera Mahkamah Agung dalam sambutan pembukaan yang dibacakan oleh Asep Nursobah, Koordinator  Data Dan Informasi Kepaniteraan MA, yang menjadi fasilitator selama kegiatan konsinyering.

Untuk Percepatan Minutasi Perkara,

Kepaniteraan MA Lakukan Konsinyering Komunikasi Data

Bandung | Kepaniteraan Online (11/10)

Percepatan penyelesaian minutasi perkara menjadi perhatian utama Kepaniteraan MA. Untuk itu, sebanyak 89 peserta dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Agama Ibu Kota Provinsi, dan Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia diikutsertakan dalam konsinyering komunikasi data elektronik  pengajuan kasasi dan peninjauan kembali. Acara yang dibuka oleh Panitera Mahkamah Agung, Senin (10/10), berlangsung hingga Rabu (12/10), bertempat di Bandung, Jawa Barat. Acara serupa rencananya akan kembalin digelar pekan depan untuk peserta dari Peradilan Umum dan TUN.

Dalam sambutan pembukaan, Panitera MA, H. Suhadi, SH, MH, mengemukakan bahwa persoalan tunggakan di MA bukan pada lamanya perkara diputus, tetapi pada penyelesaian perkara setelah diputus atau minutasi. Suhadi menjelaskan penyebab menumpuknya tunggakan minutasi karena dalam menyusun putusan, MA harus mengetik ulang bagian-bagian yang sebenarnya sudah ada di putusan tingkat pertama dan banding. “Saya pernah mendapatkan putusan setebal 1290 halaman, jika kemampuan mengetik sehari sebanyak 20 lembar, bisa dihitung berapa lama berkas tersebut harus diselesaikan”, ungkapnya memberi ilustrasi kepada para peserta konsinyering.