MA Selenggarakan Rapat Pleno Perencanaan Program Prioritas Pembaruan Peradilan

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id

Tim Pembaruan Peradilan MA menyelenggarakan rapat pleno perencanaan program prioritas tahun 2102, 25-26 Maret 2013 di  Hotel Lumire, Jakarta. Agenda tahunan ini dibuka oleh Ketua MA RI, Dr. H.M.Hatta Ali, SH, MH, Senin sore (25/3). Hadir dalam acara ini  seluruh pimpinan MA, sejumlah hakim agung, para anggota kelompok kerja, dan tim asistensi pembaruan peradilan Mahkamah Agung RI.

Ketua MA dalam sambutannya mengatakan  rapat pleno ini merupakan proses penting dalam penetapan program prioritas pembaruan peradilan untuk periode 2013-2014. “Kita mulai berkumpul sampai esok hari untuk memulai suatu proses penting, yaitu pembahasan dan penetapan program prioritas pembaruan peradilan untuk periode 2013-2014”, ujar Ketua MA mengawali sambutan pada acara pembukaan rapat pleno, Senin sore (25/3).

Konsinyering Cisarua Berhasil Upload 1.259 Putusan

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (25/3)

Konsinyering Publikasi Putusan yang diselenggarakan 21-23 Maret 2013 di Cisarua,  berhasil mengunggah 1.259 putusan. Dengan capaian tersebut, putusan MA yang terupload di tahun 2013 hingga hari ini berjumlah 2.524 putusan.  Sedangkan jumlah keseluruhan putusan MA yang berhasil diupload di Direktori Putusan sejak 2007 berjumlah  44.912 putusan.

Kegiatan Publikasi putusan yang dilakukan melalui kegiatan konsinyering merupakan upaya Kepaniteraan untuk “mengejar” target maklumat  pelayanan informasi “one day publish”.    “Kita bertekad, sesuai maklumat pelayanan, akan mempublikasikan putusan bersamaan dengan pengiriman berkas ke pengadilan pengaju”, ujar Panitera di ruang kerjanya, Senin (25/2).

Ada Oknum Yang Mengaku Waka MA Bidang Yudisial,
Warga Peradilan Diminta Waspada !

Jakarta | kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (22/3)

Dr. H. Muhammad Saleh, SH, MH telah dilantik oleh Presiden SBY sebagai Waka MA Bidang Yudisial, Kamis (21/3) kemarin. Ternyata peristiwa ini dimanfaatkan oleh oknum penipu. Dengan mengaku sebagai Muhammad Saleh, si penipu menghubungi beberapa orang hakim agung. Kepada hakim agung orang yang mengaku Waka MA Bidang Yudisial ini mohon dibantu memberikan sejumlah uang. Mendapat telpon yang ganjil tersebut, para hakim agung tersebut langsung menghubungi Muhammad Saleh, sehingga aksi si penipu langsung terbongkar dan para hakim agung selamat dari aksi penipuan.

Mendapat laporan adanya modus penipuan yang mengatasnamakan dirinya, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial ini langsung merespon. Ia meminta seluruh warga peradilan agar tidak mempercayai dan menanggapi berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat MA, termasuk dirinya.

“Jika ada yang menelpon dan mengatasnamakan Waka MA Bidang Yudisial maupun pejabat lainnya, dan diakhiri dengan permintaan uang , dipastikan orang itu adalah penipu. Jangan ditanggapi”, tegas Waka MA Bidang Yudisial (an)

Tingkatkan Publikasi Putusan, Kepaniteraan MA Adakan Konsinyering

Bogor | kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (22/3)

Keterbukaan informasi di peradilan  yang  diproklamirkan di akhir tahun 2007 melalui lahirnya  SK KMA  144 Tahun 2007 terus dipelihara dan ditingkatkan oleh jajarannya, tak terkecuali   Kepaniteraan  MA. Untuk memenuhi target standar layanan pemberian informasi kepada publik, Kepaniteraan MA  melaksanakan kegiatan konsinyering publikasi putusan mulai tanggal 21-23 Maret di Hotel Ussu Cisarua, Bogor. Konsinyering yang diikuti oleh petugas publikasi dari masing-masing kamar ini dibuka secara resmi oleh Pujiono Akhmadi, Sekretaris Kepaniteraan MA, Kamis malam (21/3).

Sekretaris Kepaniteraan, Pujiono Akhmadi, dalam sambutannya mengingatkan Tim Publikasi Putusan MA untuk konsisten dalam mempublikasikan putusan sesuai dengan amanat SK KMA 1-144 Tahun 2011. Pujiono  menyebut bahwa  berdasarkan SK tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan tersebut, Putusan merupakan jenis informasi yang harus tersedia setiap saat.

Presiden SBY Mengambil Sumpah Dr. H. Muhammad Saleh, SH, MH sebagai Waka MA Bidang Yudisial

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (21/3)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melantik dan mengambil sumpah Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. H. Muhammad Saleh, SH, MH di Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/3/2013). Upacara Pengambilan sumpah ini disaksikan Wakil Presiden  Boediono, Ketua MA Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH, Pra Pimpinan MA  dan pimpinan lembaga negara lainnya.

Pengangkatan Muhammad Saleh ini tertuang dalam Keputusan Presiden RI No.18 P tahun 2013. Muhammad Saleh (66) diangkat menjadi Wakil Ketua MA bidang Yudisial menggantikan Abdul Kadir Mapong yang telah pensiun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2013. Muhammad Saleh sebelumnya  menjabat sebagai Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI. Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya di website ini, Mohammad Saleh terpilih dalam satu kali putaran dengan peraihan  22 suara dari total 41 suara, pada  sidang pleno pemilihan Waka MA Bidang Yudisial  yang dilakukan pada 13 Februari 2013 lalu di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung MA Jakarta.

MA dan Hoge Raad  Belanda Lakukan Penandatanganan MoU Kerjasama Yudisial

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (19/3)

Mahkamah Agung RI dan Hoge Raad  Belanda melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerjasama yudisial, Senin (18/3), bertempat di ruang Kusumah Atmadja, gedung MA Jakarta. Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Dr.H.M. Hatta Ali, SH, MH dan  Presiden Hoge Raad Kerajaan Belanda Dr. G.J.M. Corstens . Prosesi penandatanganan MoU ini disaksikan oleh jajaran pimpinan dan pejabat eselon I MA, sedangkan dari pihak Hoge Raad hadir Mr. J.A.C.A. Overgaauw (Vice Presiden Hoge Raad), Mr. M.A. Loth (Hakim Agung, Hoge Raad), Mr J Storm (Panitera, Hoge Raad), Drs. A.R. Rotscheid (Direktur Administrasi Perkara), dan Dr. Sebastian Pompe (Peneliti dari Leiden University).

Dalam sambutan yang  mengawali prosesi penandatanganan MoU, Ketua MA RI,  Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH  mengapresiasi pengukuhan kerjasama yudisial  antara MA RI dengan Hode Raad Kerajaan Belanda.  Menurut Ketua MA, nota kesepahaman ini  setidaknya memiliki dua manfaat. Pertama, menata alur kerjasama antar kedua institusi yang menjadikan kerjasama yang telah terbangun selama ini menjadi lebih terstruktur dan berkelanjutan.  Kedua, membuka peluang untuk bersinergi dengan pihak-pihak yang dapat mendukung kerjasama ini untuk dapat mencapai hasil yang optimal.