Untuk Percepatan Minutasi Perkara,

Kepaniteraan MA Lakukan Konsinyering Komunikasi Data

Bandung | Kepaniteraan Online (11/10)

Percepatan penyelesaian minutasi perkara menjadi perhatian utama Kepaniteraan MA. Untuk itu, sebanyak 89 peserta dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Agama Ibu Kota Provinsi, dan Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia diikutsertakan dalam konsinyering komunikasi data elektronik  pengajuan kasasi dan peninjauan kembali. Acara yang dibuka oleh Panitera Mahkamah Agung, Senin (10/10), berlangsung hingga Rabu (12/10), bertempat di Bandung, Jawa Barat. Acara serupa rencananya akan kembalin digelar pekan depan untuk peserta dari Peradilan Umum dan TUN.

Dalam sambutan pembukaan, Panitera MA, H. Suhadi, SH, MH, mengemukakan bahwa persoalan tunggakan di MA bukan pada lamanya perkara diputus, tetapi pada penyelesaian perkara setelah diputus atau minutasi. Suhadi menjelaskan penyebab menumpuknya tunggakan minutasi karena dalam menyusun putusan, MA harus mengetik ulang bagian-bagian yang sebenarnya sudah ada di putusan tingkat pertama dan banding. “Saya pernah mendapatkan putusan setebal 1290 halaman, jika kemampuan mengetik sehari sebanyak 20 lembar, bisa dihitung berapa lama berkas tersebut harus diselesaikan”, ungkapnya memberi ilustrasi kepada para peserta konsinyering.

Hingga Awal Oktober:  Direktori Putusan MA, Unggah 72.477 Putusan

333 Satker Pengadilan Unggah Putusan di Direktori Putusan MA

Jakarta | Kepaniteraan Online (5/10)

Transparansi  peradilan yang digagas MA sejak 2007 diapresiasi oleh Komisi Informasi Pusat. MA terpilih sebagai badan publik  paling terbuka diantara lembaga negara lainnya. Keterbukaan tersebut dilihat dari konten website yang dikelolanya.  Salah satu indikator penilaian KIP tersebut adalah informasi  kinerja. Bagi MA dan peradilan di bawahnya, informasi kinerja tersebut adalah putusan. Hingga awal Oktober 2011, putusan yang terpublikasikan di Direktori Putusan berjumalah 72.477. Jumlah ini  naik 232,33% dibandingkan  dengan putusan yang terpublikasikan di akhir tahun 2010 yang berjumah 21.809.

MA dan FCA Bahas Soal Berkas Elektronik

Jakarta | Kepaniteraan Online (28/9)

Pokja Manajemen Perkara Mahkamah Agung dan Delegasi Federal  Court of Australia (FCA) berada dalam satu forum membahas Business Process Reengineering (BPR), Selasa  (27/9) di Hotel Borobudur, Jakarta. Implementasi BPR yang dibahas dalam pertemuan yang digelar sebagai rangkaian kunjungan penandatanganan MOU antara FCA dan MA adalah soal berkas elektronik. MA dan FCA masing-masing telah menerapkan kebijakan elektronik tersebut. Namun tentu saja kebijakan ini telah lebih dulu diterapkan oleh FCA.

Delegasi FCA yang hadir adalah Warwick Soden (Registrar/Panitera FCA) dan Sia Lagos (Panitiera FCA untuk Distrik Negara Bagian Victoria). Sementara dari Mahkamah Agung hadir Para Panitera Muda, Para Direktur Pranata Perkara, Koord. Manajemen Perkara, dan Pejabat dari Biro Hukum Humas.

Panitera Presentasikan Keadaan Perkara MA

Ketua MA : "Target Penyelesaian Perkara, Pecahkan Rekor 2010"

Jakarta | Portal Rakernas (21/9)

Panitera Mahkamah Agung, H. Suhadi, SH, MH, mempresentasikan keadaan perkara mahkamah agung dihadapan anggota komisi V, komisi khusus, Rakernas Mahkamah Agung, Rabu (21/9). Komisi khusus adalah komisi yang anggotanya terdiri dari pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim ad hoc MA, para Panitera Muda, dan Panitera Muda Tim. Rapat pada komisi ini dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung.

Dalam presentasi Panitera, tergambar bahwa MA berhasil mereduksi tunggakan perkara dengan hasil yang cukup signifikan.”Akhir 2001, MA memiliki sisa 20.314 perkara, kini pada akhir Agustus 2011 sisa perkara tersebut berjumlah 7.869”, papar Panitera dalam presentasi. Sementara itu jumlah perkara yang diterima MA, dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan. “tahun 2005, MA menerima perkara masuk berjumlah 7.468 perkara, pada tahun 2010 perkara yang diterima berjumlah 13.480”, imbuh Panitera.

1 Oktober 2011, MA Mulai Terapkan Sistem Kamar

Jakarta | Portal Rakernas (19/9)

Memenuhi “janjinya” yang dikemukakan pada Rapat Pleno beberapa bulan yang lalu, mulai 1 Oktober 2011 MA akan mulai memberlakukan sistem kamar. Dasar pemberlakuan sistem kamar ini tertuang dalam SK Ketua Mahkamah Agung nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung RI tertanggal 19 September 2011. Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, dalam pidato pembukaan Rakernas di Jakarta, Senin (19/9).

Menurut Ketua MA, dalam SK yang ditandatangani pada hari pertama Rakernas ini (19/9), diatur tata cara dan detail implementasi sistem kamar tersebut. Selain itu, lanjut Ketua MA, Surat Keputusan ini dilengkapi dengan dua instrumen hukum lain, yaitu surat keputusan ketua MA tentang penunjukan Ketua Kamar, dan surat keputusan ketua MA tentang Penunjukan Hakim Agung Sebagai Anggota Kamar Perkara dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

LPSK Dukung SEMA Perlindungan Whistle Blower

Jakarta [sumber: detik.com]

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendukung penuh upaya Mahkamah Agung (MA) dalam menerbitkan Surat Edaran Mahmakah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistle blower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) dalam tindak pidana tertentu. SEMA tersebut dianggap sebagai langkah maju dalam reformasi peradilan pidana.

"LPSK memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap langkah maju MA dalam menerbitkan SEMA Nomor 04 Tahun 2011," ujar Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dalam siaran persnya yang diterima detikcom, Kamis (8/9/2011).

Menurut LPSK dengan menerbitkan SEMA Nomor 04 Tahun 2011 tersebut MA telah menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap tindak kejahatan. Ini sekaligus menegaskan komitmen antara lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia untuk memerangi setiap tindak pidana.

"Ini membuktikan kesepakatan yang ditandangani MA, Polri, Kejaksaan Agung, KPK, Kemenkum HAM dan LPSK tidak sebatas kesepakatan di atas kertas," terangnya.