Semangat Publikasi dari Merauke

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (27/2)

Semangat !, itulah ungkapan yang sangat tepat dilekatkan pada PN dan PA Merauke dalam mempublikasikan putusannya di Direktori Putusan MA. Keterbatasan infrastruktur dan SDM, serta letak geografis di ujung timur Indonesia sama sekali tidak menjadi alasan untuk berkelit dari pelaksanaan kebijakan transparansi peradilan yang telah diusung MA sejak 2007 silam.

Bayangkan saja, Jarak Merauke-Jakarta, jika diukur dengan garis lurus jaraknya sekira 3,732 kilo meter. Letaknya diujung  paling timur wilayah NKRI, berbatasan dengan negara Papua New Guinea.  Akses menuju Merauke membutuhkan waktu 1 jam penerbangan dari  Jayapura (Sentani). Kalau dari Jakarta mungkin bisa mencapai 6-7 jam.  Jalur udara inilah satu-satunya pilihan menuju Merauke. Infrastruktur bagi kehidupan modern di kota ini  belum semapan kota-kota di Jawa.  Termasuk infrastruktur jaringan telekomunikasi.  Namun “kesulitan” ini tidak membuat dua pengadilan di kawasan ini, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Merauke, menyerah untuk melakukan transparansi peradilan.

Inilah  Putusan Kasasi yang Memerintahkan AAG Membayar Pajak Terhutang sebesar  2,5 Trilyun Lebih

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (21/2)

Akhir tahun 2012, tepatnya 18 Desember 2012, Majelis Hakim Kasasi yang menangani perkara Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 menjatuhkan putusan yang cukup menyita perhatian publik. Majelis Hakim Kasasi tersebut diketuai  oleh Djoko Sarwoko, S.H., M. H. dengan  anggota Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Sri Murwahyuni, SH.MH. Amar putusan yang menarik perhatian publik itu adalah perintah membayar secara tunai  2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar oleh 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa Suwir Laut. Jumlah keseluruhan pajak terhutang tersebut adalah 2 x Rp. 1.259.977.695.652,- = Rp. 2.519.955.391.304,- (dua trilyun lima ratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) secara tunai.  Hutang pajak tersebut harus dibayar dalam waktu 1 (satu) tahun.

Putusan Kasasi Nomor 2239 K/PID.SUS/2012  membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 241/PID/2012/-PT.DKI. tanggal 23 Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST. tanggal 15 Maret 2012.   Dalam amarnya, PN Jakarta Pusat mengabulkan Eksepsi Prematur dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Menyatakan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa Suwir Laut karena Prematur tidak dapat diterima ;

Inilah 4 Hal yang Diatur dalam MoU antara MA dan Kemenlu

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (20/2)

Kemarin (Selasa, 19/2), MA dan Kemenlu menandatangani  Nota Kesepahaman  bernomor 162/PAN/HK.00/II/2013 dan NK/HI/01/02/2013/58. Nota Kesepahaman tersebut  berisi   tentang  “Penanganan Surat Rogatori dan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen  dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Negara Asing kepada Pengadilan Indonesia dan dari Pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Negara Asing”.     Ada 4 (empat) hal yang diatur dalam  nota kesepahaman yang ditandatangani oleh  Panitera MA, Soeroso Ono dan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Linggawaty Hakim ini.

Empat  hal yang diatur tersebut tergambar dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman, yaitu: pertama, penanganan surat rogatori dalam masalah perdata dari pengadilan negara asing; kedua,  pengajuan surat rogatori dalam masalah perdata dari pengadilan negara asing kepada pengadilan negara asing; ketiga, penanganan permintaan bantuan penyampaian dokumen dalam masalah perdata dari pengadilan negara asing kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia; dan keempat, pengajuan permintaan bantuan penyampaian dokumen mengenai masalah perdata dari  pengadilan di Indonesia kepada warga negara asing dan atau badan hukum asing di luar negeri.

Panitera MA Tandatangani MoU Surat Rogatori dengan Kemenlu

Prosesi penandatanganan MoU antara MA-RI dan Kemenlu tentang  surat rogatori

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (20/2)

Mahkamah Agung RI dan Kementerian Luar Negeri  melakukan penandatanganan Surat Rogatori (letter of rogatory), Selasa (19/2), di Ruang Wiryonoprojodikoro, Gedung MA Jakarta.   Dalam penandatanganan ini, MA diwakili oleh Panitera MA sedangkan  pihak Kemenlu diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional.  Selain soal  surat rogatori, MoU juga menyangkut permintaan bantuan penyampaian dokumen dalam masalah perdata dari pengadilan negara asing kepada pengadilan di Indonesia dan dari pengadilan di Indonesia kepada pengadilan negara asing.   

Surat rogatori adalah surat dari negara lain yang berisi permintaan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan terkait pemeriksaan pengadilan yang dilakukan di bawah sumpah dan di hadapan penyidik, penuntut umum, atau hakim di Indonesia dan sebaliknya. Surat rogatori ini, kata Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu, Linggawati Hakim SH., LLM, memainkan peranan penting untuk kelancaran teknis penanganan perkara antar negara. Oleh karena itu, antara Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung akan menindaklanjuti penyusunan Peraturan Mahkamah Agung mengenai penanganan surat rogatori dan pembentukan forum koordinasi bersama untuk membahas kendala dan hambatan teknis yang timbul.

Pokja Manajemen Perkara Bahas Prioritas Pembaruan 2012-2013

Bogor | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Kerja Manajemen Perkara menggelar pertemuan untuk membahas program prioritas pembaruan tahun 2012-2013, di Bogor mulai tanggal 14 s.d 16 Februari 2013. Pertemuan ini dibuka oleh Ketua Kelompok Kerja Manajemen Perkara yang juga Ketua Muda Perdata, H. Suwardi, SH, MH, Kamis malam (14/2). Pertemuan perdana Pokja di tahun 2012 ini, mengevaluasi capaian program prioritas tahun 2012 dan rencana kerja tahun 2013.

Hadir dalam pertemuan ini anggota pokja manajemen perkara yang terdiri dari Hakim Agung yang ditunjuk, Panitera MA, Sekretaris Kepaniteraan, para Panitera Muda, para Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara, para Direktur Pembinaan Administrasi Ditjen, Pokja penyusunan BPR, dan tim asistensi pembaruan peradilan MA.

Dr.H. Mohammad Saleh, SH, MH, Terpilih Menjadi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial

Jakarta| Ikahi online (13/2)

Ketua Umum IKAHI, Dr. H.Mohammad Saleh, SH, MH, terpilih menjadi Ketua MA Bidang Yudisial dalam sidang paripurna khusus, Rabu (13/2), di Ruang Kusumah Atmaja, Gedung MA , Jakarta. Mohammad Saleh yang juga Ketua Muda Perdata Khusus MA ini memperoleh 22 suara dari 41 hak suara hakim agung yang hadir di sidang paripurna. Suara untuk  pria kelahiran Pamekasan,  23 April 1946 ini  mengungguli suara yang diberikan kepada H. Suwardi, SH, MH, Tuada Perdata MA sebanyak 17 suara dan  Dr. Artidjo Alkotsar, SH, LLM sebanyak 2 suara.  Atas perolehan suara  yang mencapai setengah lebih satu keseluruhan hak suara ini, Mohammad Saleh terpilih dalam satu putaran.

“Berdasarkan Pasal 7 huruf (d) Tata Tertib, calon yang memperoleh suara setengah lebih satu,  langsung ditetapkan  menjadi  Wakil Ketua MA Bidang Yudisial terpilih. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, Dr. H. Mohammad Saleh, SH, MH memperoleh 22 suara, sehingga langsung ditetapkan menjadi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial terpilih”, kata Nurhadi, Sekretaris MA yang menjadi Ketua Panitia Pelaksana pemilihan dalam sidang paripurna yang disambut tepuk tangan pengunjung.