98 Pengadilan Belum Publikasi Putusan di Direktori Putusan MA pada Tahun 2013

JAKARTA | (02/1) - 4 Desember 2013 lalu, Kepaniteraan MA merealese informasi 126 pengadilan yang belum mempublikasikan putusan di tahun 2013. Per tanggal 31 Desember 2013, jumlah tersebut ternyata telah berkurang menjadi 98 pengadilan. Dari jumlah tersebut, 69 pengadilan (70%) berasal dari lingkungan peradilan umum dan 29 pengadilan (30%) berasal dari lingkungan peradilan agama. Sementara lingkungan peradilan militer dan tata usaha negara partisipasinya mencapai 100 %.

Panitera MA meminta kepada 98 pengadilan yang belum mempublikasikan putusan tersebut agar mempublikasikan putusannya di tahun 2014. Panitera pun menyatakan bahwa sebagian dari satker tersebut di tahun-tahun sebelumnya pernah mempublikasikan putusannya. Mungkin karena ada kesulitan mereka berhenti publikasi putusan di tahun 2013.

Hingga Akhir Tahun 2013, 685.272 Putusan Teruplod di Direktori Putusan MA

Panitera MA : “Direktori Putusan rata-rata tiap bulannya mempublish 25.549 putusan”

JAKARTA | (2/1) - Hingga 31 Desember 2013,  jumlah keseluruhan putusan yang terupload di Direktori Putusan Mahkamah Agung berjumlah 685.272 putusan. Sementara jumlah putusan yang diupload selama tahun 2013 berjumlah 306.588 putusan.  Kinerja publikasi putusan tahun 2013 ini  meningkat 30,84% dari tahun 2012 yang (hanya)  mempublis 234.319 putusan.  Dari 306.272 putusan yang terupload di tahun 2013, 9.288 merupakan putusan   Mahkamah Agung. Jumlah publikasi putusan MA ini meningkat 10,60% dari  tahun sebelumnya yang berjumlah 8.398 putusan.

“Dari data tersebut menunjukkan bahwa Direktori Putusan rata-rata tiap bulannya mempublish 25.549 putusan”,  kata Panitera Mahkamah Agung, Senin (2/1/2013) di ruang kerjanya. Meningkatnya jumlah putusan ini, kata Panitera, seiring dengan peningkatan partisipasi pengadilan dalam  mempublikasikan putusannya di Direktori Putusan Mahkamah Agung.

MA  Berhasil Mereduksi Sisa Perkara 2013 Hingga di Angka 6000-an

Ketua MA : "Sisa Terendah Sepanjang Sejarah MA"

MEGA MENDUNG | (19/12) - Ketua MA, Hatta Ali, memberikan apresiasi atas kinerja jajajarannya  dalam menangani perkara kasasi/peninjauan kembali.  Meski sebagian besar hakim agung berusia lanjut, namun semangat dan kemampuan penyelesaian perkaranya tidak pernah surut. Hal ini  terbukti dari tingginya produktivitas hakim agung dalam memutus perkara. Hingga akhir November 2013, perkara yang berhasil diputus berjumlah  14.736  perkara. Tingginya jumlah perkara yang diputus ini telah berhasil mereduksi sisa perkara hingga di angka 6000-an.

Ketua MA menyampaikan hal tersebut pada pembukaan Rapat Pleno Mahkamah Agung, Kamis sore (19/12) di Auditorium Gedung Pusdiklat MA, Mega Mendung, Bogor. Rapat Pleno yang dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan MA, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, Sekretaris MA, pajabat Eselon I dan II, Panitera Muda, dan para Panitera Pengganti ini akan berlangsung hingga Jum’at besok (20/12). Selain melakukan evaluasi kinerja penanganan  perkara, rapat pleno perdana yang dilakukan di gedung MA ini juga akan membahas sejumlah persoalan hukum yang pembahasannya dilakukan di masing-masing kamar.

e-Court File Menjadi Topik Diskusi dalam Pertemuan MA dan FCA

JAKARTA (17/12) - Kelompok Kerja Manajemen Perkara MA RI dan  delegasi dari Federal Court of Australia (FCA) menggelar pertemuan pada hari Selasa (17/12/2003), bertempat di  Ruang Rapat Kamar II, Gedung MA, Jakarta. Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Kamar Perdata, Suwardi, membahas pembaruan manajemen perkara di dua pengadilan. Tema yang mengemuka pada diskusi empat jam tersebut adalah penerapan e-court file (ECF).

ECF menjadi bagian dari proses modernisasi manajemen perkara  baik di MA RI maupun di FCA.  Ide dasar dari ECF ini adalah merubah berkas  perkara pengadilan dari  informasi berbasis kertas menjadi berbasis digital. Di  Indonesia,  inisiatif ECF telah dimulai pada awal tahun 2011 melalui penerbitan SEMA 14 Tahun 2010. Melalui SEMA 14/2010 ini, pengadilan diwajibkan menyertakan dokumen elektronik dalam setiap pengajuan permohonan kasasi dan peninjauan kembali.

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Informasi, Kepaniteraan Gelar Rakor dengan  Biro Hukum & Humas MA

BOGOR | (16/12) - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan informasi, Kepaniteraan MA menggelar rapat koordinasi dengan  jajaran Biro  Hukum dan Humas MA, 11-13 Desember 2013, di Bogor. Rapat yang dipimpin oleh Panitera MA ini diikuti oleh Kepala Biro Hukum Humas, Para Panitera Muda, Sekretaris Kepaniteraan, para petugas update data perkara dan para petugas informasi. Menurut Panitera MA, informasi  yang paling dicari oleh publik adalah informasi perkara. Ia diproduksi oleh Kepaniteraan tetapi disajikan ke publik oleh para petugas informasi (biro Hukum Humas, red), sehingga  harus terjalin koordinasi yang baik antara Kepaniteraan dan Biro Hukum & Humas MA.

“Informasi yang paling menarik dan paling dicari  oleh publik adalah informasi perkara. Sehingga Kepaniteraan menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap ketersediaan kualitas informasi perkara ini”,  kata Panitera MA, Soeroso Ono, pada pembukaan acara Rakor, Rabu (11/12) malam.

Informasi Direktori Putusan Digunakan untuk Risk Assessment Warga Binaan LAPAS

JAKARTA | (12/12) - Selasa (10/12) lalu, Kepaniteraan Mahkamah Agung menerima kunjungan Julie Webber, Project Manager dari Lembaga Pemasyarakatan New South Wales  yang tengah menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham. Kunjungan Julie dimaksudkan untuk  mengetahui lebih banyak tentang akses informasi putusan pidana  yang berada di Direktori Putusan  Mahkamah Agung.  Informasi putusan ini oleh Julie Webber akan digunakan sebagai bahan risk assessment untuk menangani warga binaan.

“Kami sedang mengenalkan praktik kerja baru dalam menangani warga binaan, termasuk penilaian risiko. Hasil penilaian risiko yang dapat diandalkan sangat bergantung pada informasi yang tersedia mengenai pidana yang dilakukan. Apakah mungkin Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan akses kepada hasil penilaian hakim  (putusan pengadilan, red) guna memfasilitasi penilaian risiko tersebut”,  kata Julie Webber menjelaskan maksud kunjungannya.