Mengirim Surat Rogatori ke Jepang, Ini  Dia Aturannya

JAKARTA | (03/07) Baru-baru ini Jepang mengembalikan sejumlah  surat bantuan penyampaian dokumen dari pengadilan Indonesia melalui Kemenlu. Alasannya,  surat rogatori tersebut tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam hukum Jepang.  Dalam nota diplomatik yang disampaikan ke Kemenlu, Jepang menginformasikan bahwa penanganan surat rogatori telah diatur dalam “Bantuan Yudisial Timbal Balik terhadap Permintaan Bantuan dari Pengadilan Asing”  sebagaimana diatur dalam Law No 63 tahun Meiji ke 83 (13 Maret 1905) yang diubah ke Law No 7 tahun Meiji ke 45 (29 Maret 1912) dan Law No 17 tahun Showa ke 13 (22 Maret 1938).

Tahun 2014, MA Berhasil Pertahankan Sisa Perkara di  Angka  6.169

JAKARTA | (16/6).  TAHUN 2013, Mahkamah Agung berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam penanganan perkara. MA berhasil memutus perkara  sebanyak 16.034. Sisa perkara  pun berhasil ditekan hingga  berjumlah 6.251  perkara. Padahal tahun sebelumnya sisa perkara berada di angka  10.112 perkara. Performa  tinggi dalam menangani perkara  ternyata berhasil dipertahankan di tahun 2014.  Pada akhir bulan April 2014, sisa perkara MA tetap berada di angka 6.000-an, tepatnya  6.169.

Jumlah perkara yang ditangani Mahkamah Agung periode Januari-April 2014 berjumlah  10.325 perkara. Jumlah ini terdiri dari sisa tahun 2013 sebanyak  6.415 perkara dan perkara yang diterima berjumlah 3.910 perkara. Di periode tersebut, Mahkamah Agung berhasil memutus 4156 perkara. Rasio perkara putus dan masuk di periode tersebut adalah  106, 29%. Artinya terjadi surplus 6,29 % dan  sisa perkara berhasil direduksi sebesar angka tersebut.

Hari Ini MA Mulai Lakukan Stock Opname Berkas

JAKARTA- (9/6) - Hari ini (9/6/2014), kegiatan stock opname berkas (SOB) mulai dilaksanakan di ruangan-ruangan hakim agung. Sebelumnya, Jum’at (6/6), Panitera MA Soeroso Ono mengadakan kick off meeting kegiatan tersebut bersama dengan para panitera muda dan panitera pengganti di ruang Wiryono, gedung Mahkamah Agung. Di hari yang sama, para staf hakim agung dan para pelaksana survey (enumerator) diberikan pelatihan seputar penyelenggaraan stock opname berkas.

Soeroso dalam pengarahan kick off meeting mengemukakan  bahwa Stock Opname Berkas merupakan salah satu fungsi dari  sistem pengendalian intern (SPI) Kepaniteraan Mahkamah Agung. Dalam konteks manajemen perkara SOB berarti proses berkala untuk menghitung fisik berkas yang sebenarnya beredar di pengadilan (Mahkamah Agung) dibandingkan dengan jumlah menurut catatan/register  dan/atau sistem informasi perkara.

Panitera MA Keluarkan Juklak SEMA 1 Tahun 2014

JAKARTA | (05/06) - Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA 1 Tahun 2014 tanggal  29 Januari  2014. Sema yang merupakan perubahan atas SEMA 14 Tahun 2010 ini mulai berlaku bagi pengajuan kasasi/PK mulai 1 Maret 2014.  Untuk terwujudnya keseragaman dalam mengimplementasikan SEMA 1 Tahun 2014, Panitera  Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengiriman Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

“Bahwa dalam rangka  memberi petunjuk dalam melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali dipandang perlu ditetapkan  keputusan Panitera Mahkamah Agung tentang  petunjuk pelaksanaan pengelolaan dan pengiriman dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali”, demikian bunyi konsideran Keputusan Panitera MA yang ditandatangani pada tanggal 3 Juni 2014 tersebut.

Panitera MA: Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen ke Belanda Harus Melampirkan Authorized Translation

JAKARTA | (23/05) - Panitera MA  Soeroso Ono meminta kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama agar dalam  setiap permintaan bantuan penyampaian dokumen dalam masalah perdata dari pengadilan di Indonesia kepada pengadilan  negara Belanda, harus melampirkan authorized translation dalam bahasa Belanda atau bahasa Inggris agar pihak terkait di Belanda dapat menindaklanjuti permohonan tersebut. Soeroso mendasarkan hal tersebut pada  surat Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Nomor 19167/HI/04/2014/58 tanggal 30 April 2014. Surat Dirjen HPI itu sendiri merujuk kepada nota dinas dari Kedutaan Besar Republik Indonesia  Den Haag.

Dilayangkannya surat Dirjen HPI ke Panitera MA bermula dari surat permohonan bantuan penyampaian panggilan dari Pengadilan Agama Tigaraksa ke Kementerian Luar Negeri. Surat PA Tigaraksa yang bernomor W.27-A5/500/Hk.05/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 itu kemudian ditanggapi oleh Nota Dinas Kedutaan Besar Republik Indonesia  Den Haag.

Kini, PN se-DKI Berlomba Publikasikan Putusan

JAKARTA | (23/5) - Media pernah mengkritik PN di DKI Jakarta karena minimnya putusan yang dipublikasikan di Direktori Putusan. Namun keadaan tersebut telah berubah, kini putusan-putusan dari PN se-DKI telah”bertengger”  di Direktori Putusan.  PN Jakarta Selatan, misalnya,  hingga awal Mei 2014 telah mengupload lebih dari 1000 putusan. Tidak mau kalah dengan PN Jakarta Selatan, PN lainnya pun berlomba untuk terus membuplikasikan putusannya.  PN Jakarta Utara telah mengunggah 221 putusan, PN Jakarta Pusat 189 putusan, PN Jakarta Timur 95 putusan, dan PN Jakarta Barat 22 putusan. Semua putusan tersebut diunggah dalam periode Januari-Mei 2014.

Geliat publikasi putusan bagi PN se-DKI ini tidak lepas dari dorongan PT DKI. Untuk mendorong transparansi putusan sekaligus sosialisasi SEMA 1 Tahun 2014, PT DKI telah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) seputar pengiriman e-dokumen dan publikasi putusan, 19-22 Mei 2014 di Cisarua.   Kegiatan yang dibuka oleh KPT DKI  Made Rawa Aryawan Senin (19/5) ini,  diikuti oleh para Panitera Muda Perdata dan Pidana serta operator pengadilan negeri se-DKI.  Sedangkan sebagai nara sumber dalam kegiatan yang dibiayai DIPA PT Jakarta ini, adalah Sekretaris Kepaniteraan, Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata,  dan Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan.