MA Kembali Buka Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamhagung.go.id (13/5)

Bagi anda  yang berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain di bidang hukum keuangan perbankan, hukum administrasi, hukum pertanahan, hukum pasar modal dan hukum pajak dengan pengalaman di bidangnya tidak kurang dari 15 tahun, kini ada kesempatan untuk  mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).  Melalui pengumuman  bernomor 6/Pansel/Ad Hoc TPK/V/2013 tanggal 13 Mei 2103, Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Tahap V Tahun 2013, memberikan batas waktu penerimaan surat lamaran paling lambat pada 13 Juni 2013.

Berdasarkan pengumuman Pansel, Pendaftaran dilakukan  dengan melampirkan persyaratan administrasi  yang berjumlah 16 (enam belas) item.  “Seluruh persyaratan administrasi  tersebut dimasukkan kedalam amplop tertutup warna cokelat polos dan diserahkan kepada Panitia Daerah di Pengadilan Tinggi yang bersangkutan”, tulis Pansel dalam  Pengumuman yang dirilis situs web Mahkamah Agung.

Kini, Aplikasi Komunikasi Data Direktori Putusan Dilengkapi Barcode “Pelacakan” Berkas

Sekretaris Kepaniteraan MA-RI, Pujiono Akhmadi (tengah),  bersama dengan Koordinator  Data dan Informasi Kepaniteraan, Asep Nursobah (kanan) dan  Anggota Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA, Haemiwan Fathoni (kiri) dalam kegiatan sosialisasi SEMA 14 Tahun 2010 di Mataram (8/5)

Mataram | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama selama ini “sulit” mendapatkan informasi apakah berkas permohonan Kasasi/PK yang dikirimkannya sudah diterima atau belum oleh MA.  Mereka baru mengetahui ketika relas pemberitahuan registrasi diterima atau sistem informasi perkara mempublikasikan nomor perkara. Padahal, nomor register perkara muncul setelah melewati tahap penerimaan berkas di Biro Umum dan proses penelaahan di Direktorat Pranata. Kini, kesulitan melacak berkas tersebut tidak lagi terjadi. Hal ini karena Direktori Putusan dilengkapi fitur “pelacakan” berkas.

Namun  untuk menikmati manfaat dari fitur ini  ada syaratnya.   “Pengadilan harus melakukan pengiriman dokumen elektronik melalui aplikasi Direktori Putusan MA”, ujar Asep Nursobah, Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, saat menyampaikan sosialisasi di Mataram, Selasa (7/5). Fitur ini, kata Asep Nursobah,  merupakan upaya pengembangan yang berkelanjutan (continuous improvement) dari Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Untuk Mempercepat Minutasi Perkara,  Kepaniteraan MA Sosialisasikan Pengiriman e-Dokumen di Mataram

Mataram | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (7/5)

Percepatan Minutasi Perkara, benar-benar menjadi perhatian Kepaniteraan MA. Segala upaya yang bisa mendukung percepatan minutasi perkara menjadi program yang terus-menerus dilakukan. Salah satu upaya tersebut adalah pengiriman dokumen elektronik (e-document) dari pengadilan  untuk perkara  yang diajukan kasasi dan peninjauan kembali.  Pengiriman e-dokumen sebagaimana diwajibkan oleh SEMA 14 Tahun 2010 ini akan lebih  efektif jika menggunakan fitur komunikasi data Direktori Putusan.

Demikian disampaikan Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung, Pujiono Akhmadi, ketika menyampaikan pengarahan kepada  peserta Sosialisasi SEMA 14 Tahun 2010 dan Pelatihan Penggunaan Direktori Putusan, Senin (6/5/2013), di Mataram.  Pujiono Akhmadi menyampaikan hal tersebut mewakili Panitera Mahkamah Agung yang berhalangan hadir untuk mengikuti kegiatan yang diikuti oleh para  Panitera/Sekretaris dan para operator dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum PT Mataram dan PT Kupang.

Ketua MA: Publik Mencintai Hakim, Hakim tidak Boleh Berbuat  Salah

Ketua MA RI, Dr. H. M. Hatta Ali, SH, MH bersama dengan Panitera MA, H. Soeroso Ono, SH, MH  melakukan pemeriksaan mendadak di Kepaniteraan PN Surabaya, Jum'at (26/4)

Surabaya | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (29/4)

Publik  sangat  peduli terhadap profesi hakim. Sedikit saja hakim berbuat salah, maka publik langsung bereaksi.  Apalagi jika hakim melanggar kode etik atau melakukan tindakan unprofessional, maka publik pun akan segera mengekspresikan kekecewaannya. Sikap kritis publik ini  menunjukkan kecintaan publik terhadap hakim. Karena itu, Hakim tidak boleh melakukan kesalahan.

Demikian disampaikan  Ketua Mahkamah Agung, Dr. H. M.  Hatta Ali, SH, MH, dalam   Rapat Pembinaan dengan Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan 4 (empat) Lingkungan Peradilan se Jawa Timur, Jumat (26/4).  Ketua MA bersama dengan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dan Non Yudisial, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Militer, Ketua Kamar Pengawasan, dan Ketua Kamar Pembinaan mengupas sejumlah persoalan teknis dan administratif yang mengemuka dan menjadi sorotan publik. Selain itu, Ketua MA memberi penekanan tentang integritas hakim.

Untuk Access to Justice,  Publik Berharap Informasi Perkara Bisa Diakses Tunanetra

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (19/4)

Keterbukaan informasi perkara, khususnya publikasi putusan, yang dinakhodai Kepaniteraan Mahkamah Agung mendapat apresiasi positif dari publik. Jumlah putusan pengadilan yang mencapai jumlah diatas 400.000 merupakan “harta karun” yang sangat bernilai untuk perkembangan pemikiran hukum di Indonesia. Publik  menaruh harapan tinggi kepada Mahkamah Agung, untuk kepentingan access to justice, informasi perkara juga bisa diakses oleh  para penyandang tunanetra.

Hal tersebut mengemuka pada diskusi pembaruan peradilan yang mengusung tema “Mendorong perbaikan layanan publik pengadilan yang berbasis pada putusan yang konsisten serta penyelesaian perkara yang cepat dan transparan”, Kamis (19/4) di Hotel Sari Pan Pasifik Jakarta. Diskusi publik yang dihelat oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), menghadirkan nara sumber Suparman Marzuki (Komisioner KY), Asep Nursobah (Hakim Yustisial MA), Dian Rositawati (Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan,  LeIP), Eryanto Nugroho (Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, PSHK) dan Warwick Soden (Prinsipal Registrar/CEO Pengadilan Federal Australia).  Hadir sebagai peserta diskusi perwakilan dari, MA, KY, Bapennas, KRHN, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat, dan perwakilan dari negara-negara donor. Peserta diskusi dari Mitra Netra, adalah pengusul aksebilitas website informasi perkara oleh penyandang tuna netra.

Kepaniteraan MA, Selenggarakan Tindak  Lanjut Awal PMPRB

Bandung | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (16/4)

Menindaklanjuti Peraturan Sekretaris MA Nomor 63H/PAN.1/INT/SK/OT.01.1/IV/2013, Kepaniteraan MAI menyelenggarakan kegiatan bertajuk  Tindak Lanjut Awal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), dari tanggal 11 s.d 13 April 2013 di Hotel The Majesty Bandung, Jawa Barat. Kegiatan  yang diikuti oleh pejabat struktural di lingkungan Kepaniteraan dan para operator majelis ini dibuka oleh Sekretaris Kepaniteraan, Pujiono Akhmadi, SH, MH, Senin (11/4).

“ Ini adalah merupakan  tindak lanjut dari  Peraturan Sekretaris MA Nomor 63H/PAN.1/INT/SK/OT.01.1/IV/2013 Tentang Tindak Lanjut Awal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Di Lingkungan Kepaniteraan MA-RI”,  ujar Pujiono Akhmadi mengawali sambutannya.

Pujiono Akhmadi yang mewakili Panitera Mahkamah Agung menegaskan  bahwa Tindak Lanjut Awal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung memiliki arti yang sangat penting.