e-Court File Menjadi Topik Diskusi dalam Pertemuan MA dan FCA

JAKARTA (17/12) - Kelompok Kerja Manajemen Perkara MA RI dan  delegasi dari Federal Court of Australia (FCA) menggelar pertemuan pada hari Selasa (17/12/2003), bertempat di  Ruang Rapat Kamar II, Gedung MA, Jakarta. Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Kamar Perdata, Suwardi, membahas pembaruan manajemen perkara di dua pengadilan. Tema yang mengemuka pada diskusi empat jam tersebut adalah penerapan e-court file (ECF).

ECF menjadi bagian dari proses modernisasi manajemen perkara  baik di MA RI maupun di FCA.  Ide dasar dari ECF ini adalah merubah berkas  perkara pengadilan dari  informasi berbasis kertas menjadi berbasis digital. Di  Indonesia,  inisiatif ECF telah dimulai pada awal tahun 2011 melalui penerbitan SEMA 14 Tahun 2010. Melalui SEMA 14/2010 ini, pengadilan diwajibkan menyertakan dokumen elektronik dalam setiap pengajuan permohonan kasasi dan peninjauan kembali.

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Informasi, Kepaniteraan Gelar Rakor dengan  Biro Hukum & Humas MA

BOGOR | (16/12) - Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan informasi, Kepaniteraan MA menggelar rapat koordinasi dengan  jajaran Biro  Hukum dan Humas MA, 11-13 Desember 2013, di Bogor. Rapat yang dipimpin oleh Panitera MA ini diikuti oleh Kepala Biro Hukum Humas, Para Panitera Muda, Sekretaris Kepaniteraan, para petugas update data perkara dan para petugas informasi. Menurut Panitera MA, informasi  yang paling dicari oleh publik adalah informasi perkara. Ia diproduksi oleh Kepaniteraan tetapi disajikan ke publik oleh para petugas informasi (biro Hukum Humas, red), sehingga  harus terjalin koordinasi yang baik antara Kepaniteraan dan Biro Hukum & Humas MA.

“Informasi yang paling menarik dan paling dicari  oleh publik adalah informasi perkara. Sehingga Kepaniteraan menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap ketersediaan kualitas informasi perkara ini”,  kata Panitera MA, Soeroso Ono, pada pembukaan acara Rakor, Rabu (11/12) malam.

Informasi Direktori Putusan Digunakan untuk Risk Assessment Warga Binaan LAPAS

JAKARTA | (12/12) - Selasa (10/12) lalu, Kepaniteraan Mahkamah Agung menerima kunjungan Julie Webber, Project Manager dari Lembaga Pemasyarakatan New South Wales  yang tengah menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham. Kunjungan Julie dimaksudkan untuk  mengetahui lebih banyak tentang akses informasi putusan pidana  yang berada di Direktori Putusan  Mahkamah Agung.  Informasi putusan ini oleh Julie Webber akan digunakan sebagai bahan risk assessment untuk menangani warga binaan.

“Kami sedang mengenalkan praktik kerja baru dalam menangani warga binaan, termasuk penilaian risiko. Hasil penilaian risiko yang dapat diandalkan sangat bergantung pada informasi yang tersedia mengenai pidana yang dilakukan. Apakah mungkin Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan akses kepada hasil penilaian hakim  (putusan pengadilan, red) guna memfasilitasi penilaian risiko tersebut”,  kata Julie Webber menjelaskan maksud kunjungannya.

Tahun 2013, 126 Pengadilan Belum Publikasikan Putusan di Direktori Putusan MA

JAKARTA | (04/12) -  Sejak 2011, seluruh pengadilan dapat mengupload putusannya di Direktori Putusan.  Direktori putusan pun  berubah menjadi pusat data putusan nasional. Selain menjadi tempat publikasi putusan, Direktori Putusan pun menjadi media untuk mengirimkan dokumen elektronik yang menjadi kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali.  Partisipasi pengadilan dalam mempublikasikan putusan di Direktori Putusan sejak tahun 2011 terus meningkat.  Di tahun 2011,  jumlah pengadilan yang mempublikasikan putusan berjumlah  502 satker dan di  tahun 2012  meningkat menjadi 624 satker.  Pada akhir November 2013, pengadilan yang berpastisipasi mempublikasikan putusan  berjumlah  693 putusan (85%). Dengan demikian, ada 126 pengadilan yang belum mempublikasikan putusan di Direktori Putusan MA.

Berdasarkan data di sistem Direktori Putusan, 126 pengadilan yang belum mempublikasikan putusannya di tahun 2013 terdiri dari  2 pengadilan tingkat banding, dan 124 pengadilan tingkat pertama. Jika dikelompokkan berdasarkan lingkungan peradilan, dari 126 satker tersebut,  82 satker berasal dari lingkungan peradilan umum (65%) dan  44 satker dari lingkungan peradilan Agama (35%). Sementara untuk lingkungan peradilan militer dan TUN kepatuhannya sudah mencapai 100%. Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono, berharap di tahun 2014 seluruh pengadilan sudah mempublikasikan putusannya di Direktori Putusan MA.

Ketua MA Minta Pengadilan Tingkat Pertama/Banding Memutus Perkara Dibawah Enam Bulan

MEDAN| (30/11)-  Ketua MA RI, Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH menyatakan bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan aturan yang mengharuskan perkara yang ditangani di tingkat Kasasi/PK diputus tidak boleh melebihi tiga bulan setelah perkara tersebut diterima majelis. Aturan tersebut tertuang dalam SK KMA Nomor 119/SK/KMA/VII/2013. Menurut Ketua MA, aturan tersebut merupakan terobosan yang dilakukan oleh MA untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Sebelumnya, di tahun 2009,  MA menetapkan jangka waktu penyelesaian  perkara paling lama 1 tahun.  Ketua MA pun meminta pengadilan tingkat pertama dan banding  untuk dapat memutus perkara di bawah  6 bulan. MA  berencana  akan melakukan perubahan SEMA Nomor 6 Tahun 1992  yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara di tingkat pertama/banding .

Ketua MA mengungkapkan hal tersebut pada acara pembinaan pimpinan Mahkamah Agung bagi  jajaran empat lingkungan peradilan se-Sumatera Utara yang berlangsung di Ball Room Hotel Grand Aston Medan, Jum’at (29/11/2103) sore.  Hadir bersama Ketua MA,  MA Waka MA Bidang Yudisial, Waka MA Bidang Non Yudisial, Tuaka (Ketua Kamar) Pembinaan, Tuaka Pengawasan, Tuaka Perdata, Tuaka, Agama, Tuaka Militer dan Tuaka TUN. Hadir pula Panitera MA, Sekretaris MA, Dirjen Badilag, Dirjen Badilmiltun dan Sejumlah eselon II Mahkamah Agung.

Terobosan Percepatan Penyelesaian Perkara

Setelah Membaca Bersama,  Kini Koreksi Bersama

TANGERANG | (12/11) - MA melakukan berbagai cara untuk mempercepat penyelesaian perkara. Setelah membuat perubahan sistem memeriksa berkas dari “bergiliran” menjadi  “membaca bersama”, kini lahir lagi terobosan baru dalam mengoreksi berkas. Terobosan itu dijuluki “koreksi bersama”. Adalah Kamar Tata Usaha Negara yang  membidani cara baru ini.  Semula,  koreksi bersama hanya dilakukan di ruang salah seorang ketua majelis kamar TUN  di gedung MA. Namun, karena dirasa cukup efektif,  kegiatan koreksi bersama ini diperluas menjadi kegiatan kamar yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta, berlangsung 3 hari, 11-13 November 2013.

Sesuai namanya, koreksi bersama, adalah melakukan koreksi secara bersama-sama dalam satu forum. Disitu hadir para pelaku yang terlibat dalam proses koreksi berkas, yaitu: hakim agung, panitera pengganti, panitera muda, dan operator. Cara ini berbeda dari sistem koreksi konvensional yang melakukan proses koreksi secara bergiliran sehingga memakan waktu yang cukup lama.