Kisah Penuh Semangat di Pelatihan Direktori Putusan

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id

Malam itu jarum jam hampir menunjukkan pukul  sebelas malam. Namun sebuah ruangan meeting di hotel Aquarius Palangkaraya masih terang. Laptop yang berada di masing-masing meja peserta pun masih menyala. Semuanya kompak membuka halaman Direktori Putusan Mahkamah Agung. Sementara dua buah layar proyektor di depan peserta,  masing-masing menampilkan halaman komunikasi data Direktori Putusan untuk  proses upaya hukum pengadilan tingkat pertama dan banding. Tak seorang pun peserta yang mengekspresikan kelelahan.Padahal seharian  mereka nyaris tanpa istirahat menyimak materi sosialisasi. 

Itulah suasana hari kedua sosialisasi pengiriman e-dokumen permohonan kasasi dan peninjauan kembali yang diselenggarakan Kepaniteraan Mahkamah Agung di Palangkaraya, 11-13 Juni  minggu lalu. Saat itu agenda sosialisasi adalah simulasi pengajuan upaya hukum.  Peserta dari Pengadilan Negeri Kasongan tampil  kedepan bermain peran sebagai pengadilan tingkat pertama yang sedang melakukan  transaksi upaya hukum banding, lalu kasasi. Sementara peserta dari Pengadilan Tinggi Palangkaraya merespon  transaksi  upaya hukum tersebut. Lalu,  terjadilah  komunikasi data. Puluhan pasang matapun seolah tak berkedip memperhatikan langkah demi langkah proses tersebut melalui dua layar proyektor. Sebagian nampak mencatat bagian-bagian penting.

Partisipasi Satker Meningkat, Lebih Setengah Juta Putusan Terupload

Grafik Publikasi Putusan Periode 2007-2013

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (10/6)

Jumlah putusan yang terunggah di Direktori Putusan terus meningkat. Per 10 Juni  ini, Direktori Putusan telah mengunggah  lebih dari setengah juta putusan  atau tepatnya 501.744 putusan.  Meningkatnya jumlah putusan yang terupload ini sebagai indikasi  keseriusan pengadilan dalam melakukan transparansi. Selain itu, faktor lain yang memicu meningkatnya jumlah publikasi putusan ini adalah dorongan dari Kepaniteraan MA melalui serangkaian sosialisasi di sejumlah wilayah yaitu: Yogyakarta, Balikpapan, Pontianak dan Palangkaraya.

Demikian disampaikan Panitera MA, Soeroso Ono, Senin (10/6) di Jakarta. Menurut Panitera, sosialisasi yang dilakukan Kepaniteraan telah signifikan mendorong partisipasi  pengadilan dalam mempublikasikan putusan semakin meningkat.

Kepaniteraan MA Selenggarakan Kegiatan Penyusunan Formulir Kinerja Individu

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (28/5)

Kepaniteraan MA menyelenggarakan kegiatan penyusunan formulir kinerja individu di lingkungan Kepaniteraan MA, 15-17 Mei 2013 di Hotel Royal Safari Garden, Bogor. Kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari  Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 185-I/SEK/KU.01/04/2013 jo.instruksi Panitera Mahkamah Agung No 575/PAN/KP.04.5/V/2013 ini melibatkan Asisten Koordinator, Asisten Hakim Agung, Koordinator Panitera Muda, Pejabat Struktural beserta Para Staf di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Panitera Mahkamah Agung dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Kepaniteraan, Pujiono Akhmadi, mengatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan  ini tidak lepas dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah  Agung khususnya di bidang manajemen Sumber Daya Manusia. Panitera menegaskan bahwa pengelolaan SKI sangat diperlukan, guna pengembangan system penilaian kinerja pegawai yang transparan, obyektif, adil dan akuntabel berbasis kompetensi dan kinerja.

Dikatakan Panitera MA, Sasaran Kinerja Individu  merupakan pengelolaan kinerja pegawai yang didasarkan pada berjalannya system manajemen kinerja yang dilakukan melalui  4 (empat) tahapan , yaitu : perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja, serta penilaian dan evaluasi kinerja.

Di kesempatan terpisah, Pujiono mengajak semua jajaran dan staf dilingkungan Kepaniteraan MA-RI khususnya peserta kegiatan untuk membiasakan diri menulis apa yang akan dikerjakan dan mengerjakan apa yang ditulis.  “Ini  akan memudahkan kita , dalam mengisi formulir SKI selanjutnya”, kata Pujiono.

“Di masa yang akan datang , Hasil Penilaian Kinerja akan dipergunakan sebagai barometer dalam promosi jabatan pegawai , serta untuk menentukan Jumlah Tunjangan Kinerja “, Imbuhnya.

Sementara itu, Panitia Penyelenggara yang juga Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Parto Hutomo, menjelaskan ruang lingkup materi kegiatan ini terdiri formulir Formulir PKP-1 ( PKP : Perencanaan Kinerja Pegawai), Formulir PKP-2, Formulir PKP-3, Formulir SKI-1 ( SKI : Sasaran Kinerja Individu ), Formulir SKI-2, Formulir SKI-3.  Pengisian formulir ini, kata Parto Hutomo, peserta dibimbing oleh Abdul Azis. SE dan Bapak Tugino Ak dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Bidik dari Hulu: Strategi Percepatan Penyelesaian Perkara MA

Yogyakarta|Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (28/5)

Percepatan penyelesaian perkara masih menjadi prioritas Kepaniteraan MA. Berbagai upaya pun terus dilakukan demi mewujudkan proses penyelesaian perkara yang cepat. Salah satunya dengan membidik pengadilan tingkat pertama sebagai sisi “hulu” dari arus perkara masuk ke Mahkamah Agung. Peran pengadilan tingkat pertama dalam percepatan penyelesaian perkara ini adalah dengan pengiriman e-dokumen dalam pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.

Demikian diungkapkan Panitera Mahkamah Agung dalam sambutan yang dibacakan Pujiono Akhmadi, Sekretaris Kepaniteraan MA, dalam pembukaan Sosialisasi e-dokumen dalam rangka percepatan penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali, Rabu (22/5) di Yogyakarta.

Kepaniteraan MA Bekerja Extra untuk Publikasi Putusan

Tangerang | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (20/5)

Kepaniteraan MA kembali bekerja extra untuk mengupload putusan ke website.  Upaya ini  menampakan hasil yang cukup signifikan. Sepanjang bulan Mei 2013, jumlah putusan MA yang terupload di Direktori putusan hingga Senin (20/5) ini mancapai angka  1062 putusan. Seribu putusan diantaranya diunggah dalam kegiatan konsinyering  publikasi putusan yang dilakukan tanggal 16-18 Mei 2013 di BSD, Tangerang.

Panitera Mahkamah Agung dalam sambutan penutupan yang dibacakan oleh Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung, Pudjiono Akhmadi,  mengatakan bahwa transparansi putusan bagi  Mahkamah Agung merupakan point of no return.  “MA tidak akan berhenti mempublikasikan putusan yang telah selesai minutasi dan telah dikirim ke pengadilan pengaju” , tegasnya.

Ketua MA Dorong Pengadilan Publikasikan Putusan

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (20/5)

Peristiwa salah satu pengadilan negeri di Jawa Timur yang kalah dalam sidang ajudikasi sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat  menjadi perhatian orang nomor satu di Mahkamah Agung.  Ketua Mahkamah Agung langsung menanggapi dengan mengingatkan seluruh pimpinan pengadilan bahwa putusan pengadilan baik sudah berkekuatan hukum tetap maupun belum merupakan kategori informasi yang harus tersedia setiap saat dan bisa diakses oleh publik. Langkah efektif menyediakan informasi tersebut adalah dengan publikasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung.

“ Agar para pimpinan pengadilan mempedomani SK KMA 1-144/2011”, ungkap Panitera Mahkamah Agung, H. Soeroso Ono, SH, MH, mengutip disposisi Ketua MA yang ditujukan  kepadanya  menanggapi pemberitaan media atas sengketa informasi pengadilan dengan masyarakat,  Kamis (16/5) di ruang kerjanya. Menindaklanjuti disposisi tersebut, Panitera MA langsung bersurat ke Pengadilan tersebut agar mempedomani SK Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan.