Wakil Ketua MA Bidang Yudisial:

Lomba Analisis Putusan  Dorong Peningkatan Kualitas Putusan

BANDUNG - (17/03) Dalam lima tahun terakhir  kemajuan di bidang transparansi informasi pengadilan khususnya transparansi putusan menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Direktori Putusan sebagai pusat data putusan nasional telah memuat lebih dari 600 ribu putusan. Publikasi putusan ini selain memudahkan kepada publik untuk mengakses putusan juga akan efektif untuk mendorong hakim menyusun putusan sebaik mungkin karena  menyadari karyanya akan diakses publik. Apalagi ketika  menyadari bahwa putusan yang dibuatnya akan menjadi objek dalam lomba analisis putusan, maka dorongan hakim untuk menyusun putusan yang berkualitas akan semakin kuat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. H. Mohammad Saleh, SH, MH pada acara Pembukaan Grand Final Lomba Pencarian dan Analisis Putusan Pengadilan   bagi Mahasiswa Fakultas Hukum dan Syari’ah se-Indonesia, Minggu malam (16/3/2014) di Bandung. Hadir pada acara pembukaan tersebut, Rektor UIN Bandung, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung, Dekan Fakultas Hukum UNISBA dan sejumlah  dosen pendamping dari fakultas hukum se-Indonesia  dari perguruan tinggi finalis lomba.

Panitera MA:

SEMA 1 Tahun 2014 Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Batam | (08/02/2014) - Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono, meminta seluruh jajaran pengadilan untuk mengimplementasikan SEMA 1 Tahun 2014. SEMA ini lahir untuk mendukung sistem pemeriksaan berkas perkara perkara di Mahkamah Agung yang dilaksanakan secara serentak. Namun dibalik semua itu, kata Soeroso,  kelahiran SEMA ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam  penanganan perkara. Sebab jika SEMA 1 Tahun 2014 berjalan efektif, maka  proses memutus perkara di MA tidak akan lebih dari 3 (tiga) bulan.

Soeroso Ono menyampaikan hal tersebut pada acara Sosialisasi SEMA 1 Tahun 2014 bagi para ketua, wakil ketua, hakim, panitera/sekretaris pengadilan dari empat lingkungan peradilan yang berada di daerah hukum Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Sabtu (08/03/2014), di Batam. Tampil sebagai nara sumber bersama Panitera MA:   Kepala BUA, Kepala Badan Pengawasan, Dirjen Badilag, dan Dirjen Badilmiltun. Bertindak sebagai moderator, Panitera Muda Pidana Khusus MA.

Ketua MA:

Untuk Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung Tidak Perlu Menunggu 2035

Batam | (08/03/2014) - Ketua Mahkamah Agung RI, Hatta Ali, mengemukakan bahwa untuk mewujudkan badan peradilan yang agung tidak perlu menunggu tahun 2035. Meski menurut cetak biru pencapaian visi tersebut akan dicapai dalam rentang waktu 2010-2035, namun Ketua MA meyakini visi tersebut dapat dicapai dalam waktu 10 sampai 15 tahun.

Ketua Mahkamah Agung menyampaikan hal tersebut dalam acara pembinaan teknis dan administrasi yustisial terhadap para  ketua, wakil ketua, hakim dan panitera/sekretaris pengadilan tingkat pertama dan banding dari 4 (empat) lingkungan peradilan se-wilayah hukum Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Jum'at (07/03/2014). Hadir dalam acara pembinaan yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung tersebut, para  Wakil Ketua MA, para Ketua Kamar, sejumlah Hakim Agung, Panitera MA, dan para pejabat eselon I dan II Mahkamah Agung.

Presiden SBY Lantik Suwardi Sebagai Waka MA Bidang Non Yudisial

JAKARTA (4/3/2014) - Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono melantik Suwardi sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidan Non Yudisial, Selasa (4/3/2014), bertempat di Istana Negara Jakarta. Pelantikan mantan Ketua Kamar Perdata MA ini disaksikan oleh Wakil Presiden Boediono, jajaran Kabinet, Ketua MA, para Ketua Kamar, Hakim Agung, dan sejumlah pimpinan lembaga negara. Pengangkatan Suwardi sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung  Bidang Non Yudisial didasarkan pada Keputusan Presiden RI nomor 2/P tahun 2014 tanggal 24 Februari 2014.

Terpilih Suwardi sebagai  menjadi Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial  terjadi dalam  Sidang Paripurna Khusus Mahkamah Agung dengan agenda tunggal pemilihan Waka MA Non Yudisial, Selasa (21/1/2013) di Gedung Sekretariat MA Jakarta. Suwardi memperoleh  28 dari 47 suara hakim agung dalam putaran pertama pemilihan calon. Suara untuk Suwardi ini mengungguli Ahmad Kamil yang meraih 19 suara.   Karena suara yang diraihnya telah melebihi 50% ditambah 1 (satu), maka berdasarkan tata tertib pemilihan Ia langsung ditetapkansebagai Waka MA Non Yudisial terpilih.

Laporan Tahunan MA 2013:

Ketua MA Paparkan Enam Capaian Utama yang Diraih Tahun 2013

JAKARTA | (26/02) - Ketua MA, H.M. Hatta Ali, menyampaikan  pidato laporan tahunan Mahkamah Agung 2013 dalam sidang paripurna khusus yang digelar  Rabu (26/02), di gedung Sekretariat MA, Jakarta. Seremoni tahunan ini dihadiri oleh seluruh unsur  Pimpinan MA, para Hakim Agung,  Panitera MA, Sekretaris, para pejabat eselon I MA, serta para  ketua pengadilan tingkat banding empat lingkungan peradilan. Dalam pidatonya yang berdurasi kurang lebih dua jam, Hatta Ali memaparkan 6 (enam) capaian utama MA sepanjang tahun 2013.

Keenam capaian  yang dibeberkan ketua MA tersebut adalah:  keberhasilan  peningkatan kinerja penanganan perkara, terimplementasinya sistem informasi perkara pada seluruh pengadilan tingkat pertama,  diterimanya penghargaan integritas sektor publik dari KPK,  diperolehnya status wajar tanpa  pengecualian pada laporan keuangan dari BPK, diperolehnya penghargaan dari  Menteri Keuangan RI, dan mendapat peringkat tertinggi realisasi per jenis belanja secara nasional.

SEMA 14 Tahun 2010 Direvisi:

Ruang Lingkup E-Dokumen Diperluas,  Media Pengiriman Dibatasi

JAKARTA (12/2) - Ketua Mahkamah Agung tanggal 29 Januari 2014 menandatangani Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2014. Surat Edaran ini merupakan perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Substansi perubahan yang diatur dalam SEMA 1 Tahun 2014 adalah meliputi dua hal: ruang lingkup dokumen elektronik yang wajib disertakan dalam setiap pengajuan kasasi/PK dan limitasi media pengiriman dokumen elektronik. Sema ini berlaku mulai tanggal 1 Maret 2014.

Jika dalam SEMA 14/2010 dokumen elektronik yang wajib disertakan itu hanya meliputi: putusan dan dakwaan (untuk perkara pidana), maka dalam SEMA 1 Tahun 2014 dokumen elektronik tersebut diperluas, yaitu: