P ENGADILAN Tinggi Jakarta  dan Pengadilan Negeri se-Jakarta mengikuti kegiatan crash program peningkatan publikasi putusan tanggal 17-19 September 2015 di Tangerang. Penyelenggaraan crash program tersebut merupakan kerjasama Kepaniteraan MA dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). Kegiatan yang diikuti oleh 18 peserta ini dibuka oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LLM, Kamis (17/8).  Hadir dalam acara pembukaan tersebut, Binziad Khadafi, Senior Manajer AIPJ yang membidangi reformasi peradilan, dan Tim Publikasi Kepaniteraan MA.

S istem peradilan pidana terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat  dalam RJPMN 2015-2019,  yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya. Sebagai rintisan sistem peradilan pidana terpadu, Panitera Mahkamah Agung telah membentuk tim pertukaran data perkara pidana dengan Ditjen Pemasyakatan Kemenkumham pada tanggal 4 September 2015.

P ADA 29 Juni 2015 yang lalu, Kepaniteraan MA merilis 50 pengadilan yang sepanjang tahun 2015 belum mengupdate publikasi putusannya di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Rilis tersebut cukup berhasil mendorong kepatuhan publikasi putusan.  Hari ini (9/9), jumlah pengadilan yang belum mempublikasikan putusanya di tahun 2015 tersebut berkurang sehingga tersisa 28 satker. 18 satker berasal dari lingkungan peradilan umum dan 10 Satker dari peradilan agama.

Termasuk dari daftar pengadilan yang belum mempublikasikan putusannya di tahun 2015 adalah tiga pengadilan tinggi di kota besar, yaitu PT Bandung, PT Makasar, dan PT Surabaya.  PT Bandung terakhir kali mempublikasikan putusan pada  21 Oktober 2014, PT Makassar  pada  22 September 2014 sedangkan PT Surabaya upload terakhir pada tanggal 4 April 2014. Dari sisi kawasan, pengadilan yang belum mempublikasikan putusan baik lingkungan peradilan umum maupun  peradilan agama ternyata mengelompok di daerah hukum provinsi Sulawesi Selatan dan Irian Jaya.

P ENINGKATAN kualitas layanan publik adalah isu universal dari setiap lembaga publik di belahan bumi manapun. Demi meningkatkan kualitas layanan publik, MA kini sedang menggelar sebuah kompetisi inovasi pelayanan publik peradilan. Pengadilan Keluarga Australia (Family Court of Australia/FCoA) pun sangat fokus terhadap upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Chief Justice FCoA, The Hon. Diana Bryant, berbagi cerita mengenai  kisah sukses peningkatan pelayanan publik lembaga peradilan yang dipimpinnya di hadapan pejabat struktural MA dan pimpinan pengadilan se Jakarta, Kamis kemarin (3/9). Diantara upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dari FCoA yang sangat inovatif adalah  penyediaan layanan call center dan pemanfaatan media sosial. 

P ADA akhir tahun 2014, MA menerbitkan Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2014 yang mengatur proses penanganan delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan. Dalam Sema tersebut diatur kewajiban pengadilan untuk memiliki register dan menyampaikan laporan penanganan delegasi bantuan/pemberitahuan. Terkait dengan penyampaian laporan ini, PA Jakarta Timur adalah pengadilan pertama yang menyampaikan laporan penanganan delegasi bantuan ke Mahkamah Agung. Melalui surat pengantar nomor W9-A3/6689/HK.05/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015, PA Jaktim melaporkan register bantuan delegasi panggilan bulan Mei dan Juni 2015
Berdasarkan  ketentuan angka 5 SEMA 06 Tahun 2014 disebutkan bahwa Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyampaikan laporan keadaan  penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding setiap dua bulan sekali dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Badan Peradilan terkait.

SEMA 1 Tahun 2014 mewajibkan pengadilan tingkat pertama mengirimkan sejumlah dokumen elektronik dalam setiap pengajuan perkara kasasi atau peninjauan kembali. Dokumen elektronik tersebut harus dikirim melalui sistem komunikasi data yang tersedia di Direktori Putusan. Majelis hakim agung akan memeriksa berkas kasasi berdasarkan dokumen elektronik yang dikirimkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, jika pengadilan tidak mengirimkan dokumen elektronik, maka akan berpengaruh  pada kelancaran proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung.

Demikian disampaikan oleh Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono, dalam sosialisasi SEMA 1 Tahun 2014 bagi pimpinan, hakim, dan panitera/sekretaris empat lingkungan peradilan se Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Senin (31/8). Panitera menyampaikan materi sosialisasi bersama dengan Panitera Muda Pidana Khusus, Roki Panjaitan, Sekretaris Kepaniteraan Pujiono Akhmadi, dan Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, Asep Nursobah.