Ketua MA Dorong Penyelesaian Perkara di MA dan Tk Banding Paling Lama 3 bulan, Tk Pertama Paling Lama 5 Bulan

WAKATOBI - (4/5) -  Upaya percepatan penanganan perkara baik di Mahkamah Agung maupun di pengadilan terus-menerus dilakukan. MA telah mengeluarkan regulasi untuk memastikan  percepatan penanganan perkara dapat berjalan efektif. Untuk penanganan perkara di MA, telah diterbitkan  SK KMA Nomor 119/SK/KMA/VII/2013, sedangkan untuk pengadilan tingkat pertama dan banding telah diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Menurut peraturan tersebut,  MA harus memutus paling lama 3 bulan setelah perkara tersebut diterima oleh Ketua majelis kasasi/PK. Sedangkan untuk penyelesaian perkara tingkat banding dan tingkat pertama harus dilakukan paling lambat masing-masing  3 bulan dan 5 bulan.

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung dalam kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yustisial bagi pimpinan pengadilan, hakim, dan panitera/sekretaris pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama se-Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, Sabtu (3/5/2014) di Wakatobi Sulawesi Tenggara. Hadir bersama Ketua MA, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dan seluruh Ketua Kamar kecuali Kamar Pidana. Mereka menyampaikan pembinaan mengenai isu-isu terkini yang substansinya berkaitan dengan bidang kewenangannya masing-masing.

Teknologi Informasi: Meningkatkan transparansi peradilan dan akses terhadap keadilan

MA: Dulu  100 Putusan Setahun, Kini 100 putusan dalam Satu Jam

JAKARTA | (02/05) -  Dulu, jika tidak ada versi braille, terbitan informasi hukum tidak bisa diakses oleh kalangan tuna netra. Namun dengan perkembangan teknologi informasi terkini, ketergantungan tuna  netra terhadap braille  tidak berlaku lagi. Mereka bisa mengakses semua informasi, asal informasi tersebut disajikan secara elektronik, seperti dengan mengunggahnya di website. Oleh karena itu, upaya  Kepaniteraan MA yang terus-menerus mendorong peningkatan publikasi putusan di Direktori Putusan,  disambut baik oleh kalangan tuna netra. Dengan demikian publikasi putusan selain merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi, juga meningkatkan akses terhadap keadilan.

Ungkapan tersebut terlontar dalam salah satu sesi diskusi di rangkaian Partnership Conference hari ke dua dengan tajuk Using Technology to Increase Court Transparency and Legal Certainty yang digelar Rabu (30/04/2014) di Hotel JS Luwansa Jakarta. Tampil sebagai nara sumber dalam acara berformat talk show ini adalah perwakilan dari Mahkamah Agung  (Asep Nursobah), LeIP (Ariehta Eleison), SIGAB (Joni Yulianto), Mitra Netra (Aria Indrawati) dan UIN Bandung (Deni K. Yusup).  Sementara yang bertindak sebagai moderator,  Luke Arnold, Binziad Khadafi, dan Cucu Saidah. Ketiganya senior manager dari AIPJ.

Panitera MA:

Waspadai Modus Penipuan Bermodus “Mengurus Perkara” di MA

Untuk Yakinkan Korban,  si Penipu Membuat Rekening Bank dengan Identitas Palsu  atas Nama Pejabat MA

JAKARTA | (22/4) Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono,  mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang menawarkan bantuan “memenangkan” perkara di Mahkamah Agung. Soeroso memastikan  tawaran bantuan untuk mengurus perkara adalah modus penipuan yang menyasar para pihak yang sedang berperkara di MA. Untuk memuluskan aksinya, sang penipu mengaku panitera pengganti  yang menangani perkaranya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, modus terakhir ini sang Penipu pun membuat rekening bank dengan identitas palsu atas nama panitera pengganti yang bersangkutan.

Soeroso menyampaikan hal tersebut Senin sore (21/04) di ruang kerjanya, setelah menerima laporan, Victor Togi Rumahorbo, salah seorang panitera pengganti yang namanya disalahgunakan. Sang penipu, kata Panitera, menghubungi pihak dalam perkara 643 PK/PDT/2013 dengan  mengaku panitera pengganti yang menangani perkara tersebut. Ia  berjanji  akan membantu untuk memenangkan perkara di MA.  Selanjutnya, sang penipu menghubungi kembali korban dan menyampaikan bahwa perkaranya telah diputus sesuai “keinginan”. Untuk meyakinkan korban, si Penipu memberikan selembar kertas  seolah dokumen resmi MA. Dalam “dokumen jadi-jadian” tersebut ada informasi mengenai identitas perkara dan amar putusan. Dibawah dokumen tersebut ada tanda-tangan  hakim ketua dan panitera pengganti dengan setempel di bagian tanda tangan ketua majelis.

Koreksi Bersama Kamar TUN  Hasilkan  464 Berkas Siap Kirim

JAKARTA - (21/04)- Kamar Tata Usaha Negara kembali menggelar kegiatan koreksi bersama selama tiga hari, 15-17 April 2014, di  Hotel Aryaduta Tangerang. Hadir dalam kegiatan ini seluruh aktor yang terlibat dalam proses koreksi hingga perkara siap kirim yaitu: hakim agung, panitera pengganti, operator, dan panitera muda. Hingga acara ini ditutup Kamis siang (17/04),  464 berkas berhasil diselesaikan dalam kondisi siap kirim ke pengadilan pengaju.

“Kegiatan koreksi bersama berhasil menyelesaikan 464 berkas yang telah selesai dikoreksi,  telah ditandatangan majelis, dan telah dibuatkan salinan oleh Panitera Muda sehingga berkas-berkas tersebut siap dikirim ke PTUN pengaju”, kata Panitera Muda TUN, Ashadi, ketika menyampaikan laporan kegiatan di ruang kerja Panitera MA, Senin (21/4).

SEMA 4 Tahun 2014, Berlakukan Rumusan Hukum Pleno Kamar Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Sejumlah Rumusan Hukum Pleno Kamar Tahun 2012 Dianulir

JAKARTA- (15/4) - Mahkamah Agung telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar di akhir tahun 2013 bertempat di Pusdiklat MARI Megamendung Cisarua Bogor. Pleno ini telah menghasilkan sejumlah rumusan. Rumusan tersebut ada yang merupakan respon terhadap isu-isu hukum mutakhir yang potensial menimbulkan perbedaan pendapat. Ada juga rumusan yang merevisi rumusan yang telah disepakati sebelumnya di Pleno Kamar Tahun 2012.  Melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2014, Mahkamah Agung memberlakukan rumusan hukum tersebut sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

“Menjadikan rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 dan rumusan hasil pleno kamar tahun 2013 sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan keduanya diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan di pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding”, demikian bunyi  SEMA 4 Tahun 2014 yang tertulis dalam angka 1 di halaman 2.

Jajaran Pengadilan se- Kalsel dan Kalteng Ikuti Pembinaan dari Pimpinan MA

Ketua MA Singgung Problematika Hukum Acara hingga  Toga Hakim

BANJARMASIN (12/04) - 170 orang yang berasal dari jajaran pengadilan se-Kalsel dan Kalteng mengikuti pembinaan teknis dan administrasi yustisial yang diberikan oleh Ketua MA bersama para pimpinan MA, Sabtu (12/04/2014), di Hotel Novotel Banjarmasin. Mereka terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim, panitera/sekretaris pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama pada  4 (empat) lingkungan  peradilan  se-wilayah hukum  Provinsi Kalimantan Selatan dan  Kalimantan Tengah. Dalam pembinaannya, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menyinggung seluruh problematika peradilan yang sering mengemuka, dari persoalan hukum acara hingga cara hakim memakai toga.

Ketua MA menyebut  isu yang dipaparkannya  sebagian besar bersumber dari surat pengaduan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung. Selebihnya bersumber dari  laporan hasil pengawasan, dan pemberitaan media. Menurut Ketua, seberapa pun sepelenya kekeliruan  yang dilakukan oleh aparatur peradilan  tetap akan menjadi masalah bagi pencari keadilan. Oleh karena itu, kekeliruan semaksimal mungkin ditiadakan dan kualitas pelayanan semaksimal mungkin harus ditingkatkan.