M ahkamah Agung telah menerbitkan SEMA 6 Tahun 2014 tentang Bantuan Panggilan/Pemberitahuan. SEMA ini merupakan salah satu terobosan yang dilakukan MA untuk mempercepat penanganan perkara. Selama ini proses penyampaian bantuan panggilan/pemberitahuan lintas yurisdiksi pengadilan menjadi salah satu penyebab lambatnya penanganan perkara. Sesuai dengan filosofi kelahirannya, SEMA 6 Tahun 2014 mengatur beberapa hal yang cukup progresif, antara lain: harus ada koordinator yang menangani bantuan panggilan, harus ada register khusus, penyampaian bantuan panggilan menggunakan teknologi informasi, pelaporan dan pengawasan secara berjenjang.  

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH,  dalam kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yustisial bagi 214 pejabat empat lingkungan perdilan di Kupang, Senin (31/8). Ketua MA meminta seluruh jajaran pengadilan secara sungguh-sungguh melaksanakan SEMA 6 Tahun 2010. Sebagaimana diatur dalam SEMA tersebut, Ketua MA memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Banding agar melakukan pengawasan penanganan bantuan panggilan yang dilakukan oleh pengadilan yang ada di daerah hukumnya. 

H ingga Minggu sore (30/8), Direktori Putusan telah mengoleksi 1.446.046 putusan. Dari jumlah tersebut, 39.244 putusan dipublikasikan selama bulan Agustus. Jumlah putusan yang menggunung tersebut adalah bukti tingginya semangat keterbukaan di lingkungan badan peradilan. Semangat keterbukaan yang diwujudkan dengan publikasi putusan semakin tak terbantahkan dengan adanya fakta bahwa banyak pengadilan melakukan aktivitas publikasi putusan di luar jam kerja, bahkan di hari libur.

Seperti yang terjadi hari Minggu ini (30/08), jumlah putusan di Direktori Putusan terus merangkak naik dibandingkan Jum’at sore (28/8). Ketika itu , putusan terpublis sebanyak 1.446.699. Artinya selama dua hari libur ini ada tambahan sekitar 600-an putusan. Luar biasa!, jumlah yang tidak sedikit.

K ompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan yang diluncurkan Ketua MA di hari jadi MA ke 70 (19/8 2015) direspon positif oleh jajaran pengadilan. Berdasarkan laman portal kompetisi, hingga Kamis sore (27/8) sudah ada 48 satuan kerja yang mendaftarkan inovasi layanannya. Dari 48 satker tersebut, 41 adalah satker pengadilan agama,  6 satker pengadilan negeri dan 1 satker pengadilan tata usaha negara. Sementara pengadilan yang sudah aktivasi akun berjumlah 146 yang terdiri dari pengadilan negeri 47 satker, pengadilan agama 87 satker, pengadilan militer 5 satker, dan pengadilan taat usaha negara 7 satker.

Ragam inovasi yang berasal dari kreatifitas lokal pengadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dapat diakses di laman portal kompetisi. Dari laman ini tergambar bahwa inovasi pelayanan tidak menjadi dominasi pengadilan di kawasan tertentu, namun menyebar cukup merata di bumi nusantara.

S ecara statistik, satu dari 1,4 juta putusan adalah angka yang sangat kecil. Namun demikian, Panitera MA, Soeroso Ono, berharap agar kekeliruan upload dokumen elektronik seperti dalam kasus publikasi putusan perkara nomor 2007 K/Pid.Sus/2011 tidak berulang. Untuk itu, Ia mendorong jajarannya dan seluruh pimpinan pengadilan untuk memperketat Quality Control proses publikasi putusan. Ia pun meminta publik untuk terus membaca Direktori Putusan yang kini memiliki koleksi putusan mendekati angka 1,5 juta.

Mahkamah Agung menerapkan aturan bahwa perkara dikatakan telah terminutasi apabila file elektroniknya turut diserahkan saat penyerahan berkas. File inilah yang kemudian diunggah ke Direktori Putusan. Oleh kerena itu, Panitera MA meminta jajarannya memastikan file yang diserahkan adalah versi terakhir yang sesuai dengan dokumen aslinya.

S alah satu media online merilis berita adanya kekeliruan putusan kasasi perkara nomor 2007 K/Pid.Sus/2011 yang dipublikasikan di Direktori Putusan Mahkamah Agung pada tahun 2013. Terdakwa dalam perkara tersebut adalah Drs. SUGENG RIYONO, MM sedangkan  yang diadili adalah ACH. SUBAIDI bin H. ACHMAD MARSUKI. Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono mengakui adanya kekeliruan tersebut. Namun ia menjelaskan kekeliruan tersebut hanya dalam versi elektronik dan sekarang kekeliruannya sudah diperbaiki. Panitera MA  memastikan bahwa salinan putusan yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah dokumen putusan yang benar.

P erkara dengan acara cepat atau acara singkat hanya dikenal dalam ranah hukum pidana. Namun mulai 7 Agustus 2015, perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan bukan mengenai sengketa tanah akan diperiksa dengan acara yang sederhana oleh hakim tunggal. Hal ini karena pada tanggal 7 Agustus 2015 telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam memeriksa perkara yang dikategorikan sebagai “gugatan sederhana”, pengadilan harus menyelesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama.