1.835 Putusan Terupload pada Pelatihan di Bandung

PN Depok Berhasil Upload Putusan Terbanyak

JAKARTA (7/4) - Pengadilan tingkat pertama dan banding di daerah hukum Provinsi Jawa Barat dan DKI (khusus PN), diikutkan  kegiatan sosialisasi SEMA 1 Tahun 2014, 3-5 April 2014 di Bandung. Dalam sosialisasi ini, peserta diberikan materi tentang  SEMA 1 2014, upload putusan, pengiriman e-dokumen via direktori putusan dan penggunaan barcode dari Direktori Putusan untuk berkas perkara. Dalam sesi upload putusan selama kurang lebih enam jam, peserta berhasil mengupload 1.835 putusan. Dari 55 peserta,  PN Depok berhasil menjadi peserta pengupload terbanyak dengan jumlah putusan terupload sebanyak  183 putusan.

Panitera MA : SEMA 1 Tahun 2014, Anak Tangga Menuju Peradilan yang Agung

JAKARTA -(07/04) - Badan peradilan yang agung adalah visi yang hendak diraih peradilan Indonesia 2010-2035. Legitimasi modernisasi proses manajemen perkara melalui SEMA 1 Tahun 2014 merupakan anak tangga menuju peradilan yang agung. Hal ini karena tanpa implementasi teknologi informasi dalam manajemen perkara peningkatan  performa badan peradilan tidak akan terjadi secara signifikan.

Hal tersebut disampaikan oleh Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono  dalam pembukaan Sosialisasi SEMA 1 Tahun 2014 dan Pelatihan Komunikasi Data Direktori Putusan bagi Panitera/Sekretaris dan Operator Pengadilan di wilayah Jawa Barat dan  DKI Jakarta, Kamis (3/4) di Bandung.

Direktorat Pranata Siaga Menyambut Berlakunya SEMA 1 Tahun 2014

JAKARTA | (27/3) - SEMA 1 Tahun 2014 berlaku bagi semua permohonan kasasi dan peninjauan kembali yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 2014.  Direktorat Pranata sebagai gerbang masuk perkara di Mahkamah Agung bersiaga menghadapi perubahan yang diatur dalam SEMA ini. Seluruh personil Ditpranata yang terkait penerimaan berkas pun  diberikan sosialisasi SEMA 1 Tahun 2014 dan komunikasi data direktori putusan. 25-27 Maret 2014 yang lalu, Ditpranata Militer menyelenggarakan kegiatan tersebut di Bandung. Sebelumnya 19-21 Februari 2014, kegiatan serupa dihelat oleh Ditpranata TUN dan Ditpranata Pidana. Sedangkan Ditpranata Perdata telah  menyelenggarakan kegiatan tersebut pada tanggal 26-28 Februari 2014.

Sebagaimana diketahui,  sejumlah aturan terkait dokumen elektronik pendukung permohonan kasasi/peninjauan kembali yang dimuat dalam SEMA 14 Tahun 2010 diubah oleh SEMA 1 Tahun 2014. Dalam SEMA 1 Tahun2014, ada dua perubahan substansial terkait pengiriman e-dokumen. Pertama, ruang lingkup dokumen elektronik yang harus dikirim. Selain putusan,  ada e-dokumen lain yang wajib dilampirkan yaitu pemberitahuan putusan banding, akta pernyataan kasasi, tanda terima memori kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi. Kedua, media pengiriman e-dokumen. Kalau dulu pengadilan boleh memilih media untuk pengiriman e-dokumen, yaitu CD/flash disk, e-mail dan direktori putusan, maka kini  hanya komunikasi data direktori putusan sebagai satu-satunya media pengiriman e-dokumen.

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial:

Lomba Analisis Putusan  Dorong Peningkatan Kualitas Putusan

BANDUNG - (17/03) Dalam lima tahun terakhir  kemajuan di bidang transparansi informasi pengadilan khususnya transparansi putusan menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Direktori Putusan sebagai pusat data putusan nasional telah memuat lebih dari 600 ribu putusan. Publikasi putusan ini selain memudahkan kepada publik untuk mengakses putusan juga akan efektif untuk mendorong hakim menyusun putusan sebaik mungkin karena  menyadari karyanya akan diakses publik. Apalagi ketika  menyadari bahwa putusan yang dibuatnya akan menjadi objek dalam lomba analisis putusan, maka dorongan hakim untuk menyusun putusan yang berkualitas akan semakin kuat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. H. Mohammad Saleh, SH, MH pada acara Pembukaan Grand Final Lomba Pencarian dan Analisis Putusan Pengadilan   bagi Mahasiswa Fakultas Hukum dan Syari’ah se-Indonesia, Minggu malam (16/3/2014) di Bandung. Hadir pada acara pembukaan tersebut, Rektor UIN Bandung, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung, Dekan Fakultas Hukum UNISBA dan sejumlah  dosen pendamping dari fakultas hukum se-Indonesia  dari perguruan tinggi finalis lomba.

Panitera MA:

SEMA 1 Tahun 2014 Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Batam | (08/02/2014) - Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono, meminta seluruh jajaran pengadilan untuk mengimplementasikan SEMA 1 Tahun 2014. SEMA ini lahir untuk mendukung sistem pemeriksaan berkas perkara perkara di Mahkamah Agung yang dilaksanakan secara serentak. Namun dibalik semua itu, kata Soeroso,  kelahiran SEMA ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam  penanganan perkara. Sebab jika SEMA 1 Tahun 2014 berjalan efektif, maka  proses memutus perkara di MA tidak akan lebih dari 3 (tiga) bulan.

Soeroso Ono menyampaikan hal tersebut pada acara Sosialisasi SEMA 1 Tahun 2014 bagi para ketua, wakil ketua, hakim, panitera/sekretaris pengadilan dari empat lingkungan peradilan yang berada di daerah hukum Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Sabtu (08/03/2014), di Batam. Tampil sebagai nara sumber bersama Panitera MA:   Kepala BUA, Kepala Badan Pengawasan, Dirjen Badilag, dan Dirjen Badilmiltun. Bertindak sebagai moderator, Panitera Muda Pidana Khusus MA.

Ketua MA:

Untuk Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung Tidak Perlu Menunggu 2035

Batam | (08/03/2014) - Ketua Mahkamah Agung RI, Hatta Ali, mengemukakan bahwa untuk mewujudkan badan peradilan yang agung tidak perlu menunggu tahun 2035. Meski menurut cetak biru pencapaian visi tersebut akan dicapai dalam rentang waktu 2010-2035, namun Ketua MA meyakini visi tersebut dapat dicapai dalam waktu 10 sampai 15 tahun.

Ketua Mahkamah Agung menyampaikan hal tersebut dalam acara pembinaan teknis dan administrasi yustisial terhadap para  ketua, wakil ketua, hakim dan panitera/sekretaris pengadilan tingkat pertama dan banding dari 4 (empat) lingkungan peradilan se-wilayah hukum Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Jum'at (07/03/2014). Hadir dalam acara pembinaan yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung tersebut, para  Wakil Ketua MA, para Ketua Kamar, sejumlah Hakim Agung, Panitera MA, dan para pejabat eselon I dan II Mahkamah Agung.