Akhir Tahun ini, Kepaniteraan MA akan Lakukan Stock Opname  Berkas Perkara

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (11/9)

Bagi  lembaga peradilan, berkas perkara adalah “barang” yang sangat berharga, sehingga keberadaan fisik berkas harus  diketahui dengan jelas.  Tidak boleh ada berkas perkara yang  tidak terdata apalagi hilang. Dari sisi sistem informasi, jumlah perkara aktif yang disajikan  dalam sistem informasi harus sama dengan  “stock” nyata berkas perkara di gedung pengadilan.  Kesesuaian antara sistem informasi dan data pisik berkas tersebut termasuk juga dalam hal  status terakhir penanganannya. Oleh karana itu, bagi  Mahkamah Agung  yang sirkulasi perkara aktif pertahunnya mencapai jumlah 20.000 an, maka stok opname  berkas ini  menjadi sebuah keniscayaan.

Demikian disampaikan Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono, dalam  Rapat Kelompok Kerja Manajemen Perkara, di Bogor,  Senin (9/9). Menurut Soeroso,   Kepaniteraan akan melakukan stok opname berkas pada akhir tahun 2013 ini. Diharapkan dengan upaya ini, Mahkamah Agung akan memiliki data yang akurat mengenai berapa berkas  aktif yang masih menjadi beban MA. Perkara aktif ini, kata Panitera, adalah perkara yang belum putus atau perkara yang sudah putus tapi belum selesai diminutasi.

1640 Putusan Berhasil Terunggah pada Kegiatan Sosialisasi e-Dokumen di Banda Aceh

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (11/9)

Pengadilan se-Provinsi Aceh diikutsertakan dalam sosialisasi pengiriman e-dokumen untuk permohonan kasasi dan peninjauan kembali,  pekan lalu (1-3 September  2013) di Hotel Sultan, Banda Aceh. Empat puluh tiga satuan kerja pengadilan dari empat lingkungan peradilan di Provinsi Aceh diperkenalkan mengenai protokol pengiriman berkas elektronik menggunakan sistem di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Sepanjang pelatihan berlangsung, peserta berhasil mengunggah 1.640 putusan ke Direktori Putusan Pengadilan.

Pengiriman dokumen elektronik untuk kelengkapan permohonan  kasasi dan peninjuan kembali melalui Direktori Putusan ini, dalam waktu dekat akan dijadikan satu-satunya protokol pengiriman e-dokumen dari pengadilan ke Mahkamah Agung. “MA akan merevisi  SEMA 14 Tahun 2010, sehingga nantinya hanya Direktori Putusan yang menjadi media pengiriman e-dokumen  dari pengadilan ke Mahkamah Agung”, ujar Panitera Muda Pidana Umum MA, Dr. Zainudin, SH, MH, yang mewakili Panitera MA dalam sambutan acara pembukaan, Minggu malam (1/9) di Banda Aceh.

Ketua Mahkamah Agung:

Pengadilan Modern Bukan Hanya Perangkat Namun Juga Cara Berpikir

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (19/8)

Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, bertindak sebagai Pembina Upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Ke 68, Senin (19/8), di halaman gedung MA, Jakarta.  Peringatan yang dihelat dalam upacara bendera ini diikuti oleh seluruh jajaran pegawai Mahkamah Agung dan pengadilan empat lingkungan peradilan se-Jakarta. Dalam amanat pembina upacara,  Hatta Ali menyampaikan pidato yang bertema “Dengan Kebersamaan dan Keterbukaan Menuju Peradilan Yang Modern”.

“Sesuai cetak biru, pimpinan menginginkan, bahwa suatu saat nanti, dapat diwujudkan badan peradilan  yang agung, yang antara lain mengambil wujud peradilan yang modern”, kata Ketua MA dalam pidatonya.

Modern,  kata Ketua MA, tidak hanya dalam arti harfiah “perangkat”, namun juga modern dalam cara berpikir.  Warga  pengadilan harus mampu berpikir antisipatif, melewati batas-batas konfensional, dan memikirkan juga aspek regional dan internasional.

Mulai Bulan ini, MA Berlakukan Sistem Baru Pemeriksaan Berkas

Jakarta | kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (14/8)

Untuk perkara yang diregister di Kepaniteraan MA pada 1 Augustus 2013 akan diberlakukan sistem pemeriksaan beras “model baru”. Yaitu MA akan segera menetapkan kapan perkara tersebut akan diputus dengan batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak perkara tersebut diterima oleh majelis. Dalam memeriksa berkas, hakim agung tidak lagi melakukannya secara bergiliran seperti yang selama ini berjalan. Masing-masing hakim agung akan diberikan berkas secara serentak untuk dibaca dan diberikan pendapat, lalu pendapat itu akan dimusyawarahkan di hari musyawarah/ucapan yang ditentukan dimuka.

Kembali, Panitera MA Lakukan Pengarahan Melalui Video Conference di Sosialisasi Manado

Panitera MA : “MA  akan Mengarahkan Pembacaan Berkas Secara Elektronik”

Jakarta| Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (25/7)

Menjelang  pemberlakuan sistem baru  pemeriksaan perkara di MA yang ditetapkan berlaku mulai 1 Agustus 2013 mendatang, Kepaniteraan MA mulai mempersiapkan diri. Salah satunya melalui sosialisasi  pengiriman  e-dokumen kelengkapan kasasi/peninjauan kembali bagi pengadilan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo , 22-24  Juli 2013. Dalam sosialisasi ini,  Panitera MA, Soeroso Ono, menyampaikan pengarahan  kepada peserta melalui video conference dari Jakarta, Selasa (23/7).

Dalam pengarahannya Panitera  MA meminta pengadilan untuk meningkatkan kepatuhan pengiriman dokumen elektronik dalam permohonan kasasi dan peninjauan kembali melalui komunikasi data Direktori Putusan MA. Pengiriman dokumen elektronik melalui sistem ini, kata Panitera MA, akan memudahkan Mahkamah Agung melakukan manajemen dokumen. Selain itu, kepatuhan pengadilan dalam pengiriman dokumen elektronik akan membantu efektifitas implementasi sistem pemeriksaan berkas secara bersamaan.

40 Orang  Dinyatakan Lulus Seleksi Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tipikor, Publik Diminta Memberikan Masukan

Jakarta | kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (18/7)

Empat puluh orang  dinyatakan lulus seleksi tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tipikor  Tahun 2013. Jumlah ini terdiri dari 9 (sembilan) orang  untuk mengisi formasi di  pengadilan tingkat banding sedangkan  31 (tiga puluh) orang untuk pengadilan tingkat pertama. Untuk ditetapkan sebagai  Hakim Ad Hoc Tipikor mereka masih harus mengikuti satu tahapan seleksi lagi yaitu tahapan penyaringan profile assessment dan wawancara. Terhadap  40 (empat puluh orang) yang lulus seleksi tertulis tersebut,  masyarakat (publik) diminta untuk memberikan informasi /penilaian.

“Diminta kepada masyarakat (publik) untuk  memberikan informasi/penilaian terhadap Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas kepada  Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap V dengan alamat Mahkamah Agung RI, Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13,, Jakarta Pusat 10110 c.q Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap V, Perpustakaan Mahkamah Agung RI fax (021) 3446306, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI fax (021) 29079274 atau e-mail Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya., dengan mencamkan nama, alamat dan nomor telpon”, tulis  Panitia dalam pengumuman bernomor 24/Pansel/Ad Hoc TPK/VII/2013 sebagaimana dirilis oleh website Mahkamah Agung dan harian Kompas (17/7).

Masukan dari masyarakat terhadap calon tersebut disampaikan paling lambat tanggal 16 Agustus 2013.