SEMA 14 Tahun 2010 Direvisi:

Ruang Lingkup E-Dokumen Diperluas,  Media Pengiriman Dibatasi

JAKARTA (12/2) - Ketua Mahkamah Agung tanggal 29 Januari 2014 menandatangani Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2014. Surat Edaran ini merupakan perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Substansi perubahan yang diatur dalam SEMA 1 Tahun 2014 adalah meliputi dua hal: ruang lingkup dokumen elektronik yang wajib disertakan dalam setiap pengajuan kasasi/PK dan limitasi media pengiriman dokumen elektronik. Sema ini berlaku mulai tanggal 1 Maret 2014.

Jika dalam SEMA 14/2010 dokumen elektronik yang wajib disertakan itu hanya meliputi: putusan dan dakwaan (untuk perkara pidana), maka dalam SEMA 1 Tahun 2014 dokumen elektronik tersebut diperluas, yaitu:

8 Fakta,  Tahun 2013 Tahun Prestasi

JAKARTA | (03/02) - Sederet prestasi yang mencolok di bidang penanganan perkara diraih Mahkamah Agung pada tahun 2013. Tidak berlebihan jika tahun 2013 disebut sebagai tahun prestasi. Berikut adalah sejumlah fakta  yang mendukung “julukan” tersebut:

1.    Jumlah Perkara Putus Terbanyak

Sepanjang tahun 2013, Mahkamah Agung berhasil memutus perkara sebanyak 16.034. Jumlah ini meningkat 45,83 % dari jumlah perkara putus tahun 2012 yang berjumlah 10.995 perkara. Produktivitas memutus di tahun 2013 merupakan yang tertinggi dalam satu dekade terakhir, bahkan dalam sejarah Mahkamah Agung.  Jumlah perkara putus tahun 2013 memecahkan rekor perkara putus tertinggi sebelumnya yang diraih tahun 2010. Ketika itu, MA berhasil memutus perkara sebanyak 13.891 perkara.

Suwardi Terpiliih Menjadi Waka MA Bidang Non Yudisial

JAKARTA | (21/1) - Ketua Kamar Perdata, Suwardi, terpilih menjadi Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial dalam  Sidang Paripurna Khusus Mahkamah Agung dengan agenda tunggal pemilihan Waka MA Non Yudisial, Selasa (21/1/2013) di Gedung Sekretariat MA Jakarta. Suwardi memperoleh  28 dari 47 suara hakim agung dalam putaran pertama pemilihan calon. Suara untuk Suwardi ini mengungguli Ahmad Kamil yang meraih 19 suara.   Karena suara yang diraihnya telah melebihi 50% ditambah 1 (satu), maka berdasarkan tata tertib pemilihan Ia langsung ditetapkansebagai Waka MA Non Yudisial terpilih.

Proses pemilihan Waka MA Bidang Non Yudisial ini dilaksanakan karena masa jabatan Ahmad Kamil, sesuai Pasal 5 ayat (6) UU 5 Tahun 2004, akan berakhir pada tanggal 10 Februari 2014 mendatang.  Sebagaimana penentuan Ketua MA, Wakil Ketua MA  (Yudisial dan Non Yudisial) harus melalui proses “Pemilu” yang dipilih dari  dan oleh hakim agung.

Dalam pesta demokrasi ala MA ini,  suara hakim agung langsung mengerucut pada dua nama: Surwardi (Ketua Kamar Perdata) dan Ahmad Kamil (Waka MA Bidang Non Yudisial). Terpilihnya Suwardi menjadi Waka MA bidang Non Yudisial merupakan hal yang bersejarah dalam proses demokrasi di MA. Hal ini karena  masa kerja Ahmad Kamil  sebagai hakim agung masih tersisa hingga 1 Februari 2016.

Lomba Pencarian dan Analisis Putusan: Gebrakan Akhir Tahun untuk Peningkatan Kualitas Putusan

JAKARTA | (15/1) - Lain dulu lain sekarang.  Dulu mengakses putusan pengadilan susahnya minta ampun, namun kini mudahnya tidak kepalang.  Kapan dan dimanapun publik bisa mengakases putusan pengadilan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, tanpa repot-repot mendatangi gedung pengadilan. Bahkan di akhir 2013, MA membuat gebrakan. Publik khususnya mahasiswa fakultas hukum dan syariah diajak untuk mencari putusan menarik dan memberikan analisis melalui gelaran kegiatan bertajuk Lomba Pencarian dan Analisis Putusan.  Bagi MA, analisis putusan menjadi umpan balik yang sangat bernilai untuk peningkatan kualitas. Oleh karena itu, dalam lomba ini dialokasikan dana untuk  hadiah sebesar Rp. 79.000.000 untuk  berbagai kriteria juara.

Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono yang ditunjuk Ketua MA sebagai  Ketua Tim Pengarah Lomba mengatakan bahwa keberadaan ratusan ribu putusan di Direktori Putusan belum maksimal dimanfaatkan. Dunia akademis belum mentradisikan pengkajian putusan sebagai kegiatan utama dalam studi hukum. Dari sisi pengakses, Direktori Putusan pun masih sedikit yang mengakses dibandingkan dengan jumlah komunitas hukum yang ada.

Tingkatkan Kualitas Informasi Perkara,  MA Lakukan Stock Opname Berkas Perkara

JAKARTA | (7/1) - Dalam setahun tidak kurang dari 20.000-an perkara yang harus ditangani Mahkamah Agung. Jumlah beban yang banyak tersebut bukan saja merupakan tantangan bagi hakim agung yang jumlahnya terbatas (maksimal 60) untuk menyelesaikannya sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Akan tetapi merupakan tantangan tersendiri bagi Kepaniteraan untuk melakukan pencatatan setiap proses “perjalanan” berkas. Keteledoran pencatatan dalam sistem mengakibatkan informasi yang tersaji tidak update yang berujung pada “protes” publik. Ada perkara yang sudah dikirim namun dalam sistem informasi disebut “masih dalam pemeriksaan majelis”. Pihak yang menerima pemberitahuan salinan putusan pun  menggelar “protes” dengan menuduh putusan yang disampaikan tersebut palsu.

Fenomena di atas menjadi perhatian serius Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono. Sepanjang tahun 2013, sejumlah kebijakan untuk melakukan perbaikan sistem informasi perkara telah digulirkan. Kebijakan terkini adalah melakukan stock opname berkas perkara Mahkamah Agung.

Fenomena PN Saumlaki :  Upload Putusan Dari Rumah Dinas

JAKARTA | (6/1) - Ketika sosialisasi penggunaan direktori putusan di Makassar,  24-26 Juni 2013 silam, PN Saumlaki terpilih sebagai peserta dengan jumlah upload terbanyak. PN Saumlaki berhasil mengupload 170 putusan selama pelatihan. Jumlah ini mengungguli  putusan yang terupload dari 39 satker peserta pelatihan lainnya  yang terdiri dari seluruh pengadilan negeri di daerah hukum PT Makasar, PT Ambon dan PT Maluku Utara. Atas prestasi ini, AIPJ sebagai pihak yang membiayai penyelenggaraan kegiatan, memberikan “bonus” berupa kesempatan menjadi mentor pelatihan serupa yang diselenggarakan di Medan.

Keberhasilan PN Saumlaki menjadi jawara di pelatihan Makassar ini cukup mengagetkan.  Sebab,  dalam pelatihan itu ia harus bersaing dengan pengadilan-pengadilan “besar” yang berada di ibu kota provinsi yang secara infrastruktur  lebih baik dari Saumlaki yang berada di kepulauan kecil di Laut Banda. Sehebat apakah PN Saumlaki sehingga  Tim-nya demikian trampil mengupload putusan dalam waktu singkat dengan jumlah putusan teruplad yang lumayan banyak?. Apakah  infrastruktur teknologi informasi di PN Saumlaki tersedia dengan baik sehingga kultur ber teknologi telah mendarah daging di pengadilan  negeri Kabupaten Maluku Tenggara Barat ini?.