40 Orang  Dinyatakan Lulus Seleksi Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tipikor, Publik Diminta Memberikan Masukan

Jakarta | kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (18/7)

Empat puluh orang  dinyatakan lulus seleksi tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tipikor  Tahun 2013. Jumlah ini terdiri dari 9 (sembilan) orang  untuk mengisi formasi di  pengadilan tingkat banding sedangkan  31 (tiga puluh) orang untuk pengadilan tingkat pertama. Untuk ditetapkan sebagai  Hakim Ad Hoc Tipikor mereka masih harus mengikuti satu tahapan seleksi lagi yaitu tahapan penyaringan profile assessment dan wawancara. Terhadap  40 (empat puluh orang) yang lulus seleksi tertulis tersebut,  masyarakat (publik) diminta untuk memberikan informasi /penilaian.

“Diminta kepada masyarakat (publik) untuk  memberikan informasi/penilaian terhadap Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas kepada  Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap V dengan alamat Mahkamah Agung RI, Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13,, Jakarta Pusat 10110 c.q Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap V, Perpustakaan Mahkamah Agung RI fax (021) 3446306, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI fax (021) 29079274 atau e-mail Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya., dengan mencamkan nama, alamat dan nomor telpon”, tulis  Panitia dalam pengumuman bernomor 24/Pansel/Ad Hoc TPK/VII/2013 sebagaimana dirilis oleh website Mahkamah Agung dan harian Kompas (17/7).

Masukan dari masyarakat terhadap calon tersebut disampaikan paling lambat tanggal 16 Agustus 2013.

Melalui Video Conference,  Panitera MA Berikan Pengarahan pada Sosialisasi  Pengiriman e-Dokumen Kasasi/PK di Medan

Panitera MA, Soeroso Ono, melakukan pengarahan melalui fasilitas video conference pada kegiatan sosialisasi e-dokumen permohonan kasasi dan peninjauan kembali di Medan, Selasa (16/7)

Medan | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (16/7)

Berkat kemajuan  teknologi informasi, ditengah kesibukan yang padat, Panitera MA bisa memberikan pengarahan kepada peserta sosialisasi pengiriman e-dokumen untuk permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Pengarahan tersebut dilakukan  Soeroso Ono melalui video conference dari ruang rapat Kepaniteraan di Jakarta, Selasa pagi (16/7), sekitar pukul 09.00 WIB.  Kurang lebih satu jam, Panitera MA menyampaikan pengarahan  “jarak jauh ini” yang disimak dengan baik oleh seluruh peserta yang berada  di Hotel JW Marriott, Medan.

Sebagaimana dalam pertemuan tatap muka, diakhir sesi pengarahan, Panitera MA memberi kesempatan  peserta untuk bertanya.  Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan berdialog dengan orang nomor satu di Kepaniteraan MA,  Tjatur Wahyu. BSP, Panitera/Sekretaris PT Medan langsung tunjuk tangan.  Dengan menghadap ke web cam, Tjatur mengemukakan sejumlah pertanyaan terkait dengan implementasi SEMA 14 Tahun 2010.  Proses tanya jawab ini berlangsung tanpa hambatan komunikasi, meski dilakukan dengan jarak jauh. Seluruh pertanyaan yang disampaikan dapat dijawab dengan baik oleh Panitera MA di Jakarta.

Mulai 1 Agustus 2013, MA Berlakukan Sistem Baru Pemeriksaan Berkas

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (11/7)

Selain menciptakan “iklim” kompetisi  dengan memberikan reward bagi hakim agung dan panitera pengganti berprestasi, MA pun akan melakukan perubahan sistem pemeriksaan perkara. Kalau saat ini pemeriksaan di MA dilakukan dengan sistem membaca berkas secara bergiliran-- mulai dari Hakim Agung Pembaca 1, Pembaca 2 lalu Pembaca 3—maka mulai 1 Agustus nanti sistem tersebut akan ditinggalkan.  MA akan memberlakukan sistem pemeriksaan berkas secara serentak.  Bukan hanya itu, kapan perkara tersebut harus diputus juga harus ditetapkan dimuka, ketika berkas diterima oleh Ketua Majelis.

“Mulai 1 Agustus nanti, kita akan melakukan perubahan dalam sistem pemeriksaan berkas. Pemeriksaan berkas akan dilaksanakan secara bersamaan,  dan hari sidang (musyawarah/ucapan, red)  harus dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima Ketua Majelis”,  kata Ketua Mahkamah Agung dalam rapat pleno, Senin (8/7).
Ketua Mahkamah Agung berharap dengan sistem baru ini pemeriksaan perkara di MA akan lebih cepat dan memiliki kepastian waktu.

Ketua MA Berikan Reward bagi Hakim Agung dan Panitera Pengganti Berkinerja Tertinggi

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (9/7)

MA melakukan berbagai upaya untuk  meningkatkan kualitas  penyelesaian perkara. Berbagai pendekatan telah dilakukan untuk tujuan tersebut. Salah satunya adalah menciptakan iklim kompetitif dikalangan Hakim Agung dan Panitera Pengganti. Caranya, Ketua MA memberikan “reward” kepada tiga orang  hakim agung dan panitera pengganti dengan capaian kinerja tertinggi. Pemberian reward ini  akan dilakukan dua kali dalam setahun.

Mereka yang berprestasi di semester pertama (Januari-Juni 2013) diumumkan oleh Ketua Mahkamah Agung di sela-sela rapat Pleno,  Kamis (8/7), di ruang Kusumah Atmadja. 3 (tiga) Hakim Agung yang berkinerja tinggi  secara  berturut-turut adalah: Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.Ip, M.Hum (kamar agama),   Dr. Artidjo Alkotsar, SH, LLM (kamar pidana), dan Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH (kamar tata usaha negara). Sedangkan untuk panitera pengganti, tiga orang yang berkinerja tinggi tersebut secara berturut-turut adalah sebagai berikut: Febri Widjajanto, SH, MH (kamar perdata), Mariana Sondang. MP, SH, MH (kamar pidana), dan Amin Safrudin, SH, MH (kamar pidana).

Inilah Progress Publikasi Putusan Pasca Kegiatan Sosialisasi

Suasana Pelatihan Pengiriman e-Dokumen untuk Pengajuan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Balikpapan

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (2/7)

Membidik dari hulu adalah salah  satu strategi percepatan penyelesaian perkara di MA yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan di sejumlah provinsi didorong kepatuhannya untuk mengirim e-dokumen saat mengajukan permohonan kasasi atau peninjauan kembali. Kepaniteraan  meyakini bahwa kepatuhan pengadilan mengirim dokumen elektronik  akan berbanding lurus dengan percepatan penyelesaian perkara di MA.

Untuk  efektifitas pengiriman e-dokumen ini,  Kepaniteraan telah mempersiapkan sistem komunikasi data yang dibenamkan di sistem Direktori Putusan. Sistem inilah yang disosialisasikan ke  lebih  dari 100 pengadilan di daerah hukum PT Mataram, PT Kupang, PT dan PT Yogyakarta, PT dan PTA Balikpapan, PT dan PTA Pontianak, PT dan PTA Palangkaraya, PT Makassar, PT Maluku Utara, PT Ambon  serta PTUN dan Dilmil yang ada didaerah tersebut. Bagaimana progress publikasi dan komunikasi data dari pengadilan-pengadilan tersebut pasca pelatihan?

Setengah hari  pelatihan,  1.800-an Putusan PN Terupload

Makassar | Kepaniteraan.mahkmahagung.go.id (27/6)

Pada saat sosialisasi pengiriman  e-Dokumen melalui Direktori Putusan  dibuka oleh KPT Makassar, Senin (24/6), dari  40 pengadilan yang menjadi peserta sosialisasi, hanya 5 yang sudah melakukan publikasi putusan di Direktori Putusan.  Namun, disaat acara ditutup, Rabu (26/6),  40 Pengadilan  Negeri dari daerah hukum PT Makassar, Ambon dan Maluku Utara itu telah  100 % melakukan publikasi putusan. Bahkan tidak tanggung-tanggung,  mereka berhasil menguplad 1800-an putusan, dalam waktu setengah hari.

Di awal pemaparan materi publikasi putusan, Selasa pagi (25/6),  para peserta ditantang untuk menghilangkan tanda merah di sistem monitoring Direktori Putusan sebelum matahari tergelincir di Bumi Angin Mamiri ini.

“Jika Ketua MA berkomitmen sebelum ayam berkokok di awal tahun 2014 seluruh PN sudah mengimplementasikan CTS, maka saya mengajak para peserta  untuk menghilangkan tanda merah (tanda belum publikasi, red) sebelum matahari tergelincir di Bumi Angin Mamari”,  tantang Asep Nursobah kepada para peserta. Mendapat tantangan tersebut, seluruh peserta serentak  menyatakan kesanggupannya.