Publikasi Putusan 50 Pengadilan ini Belum Update

JAKARTA - (29/06) - Publikasi putusan secara terpusat di Direktori Putusan telah menjadi kebijakan keterbukaan informasi yang digariskan Mahkamah Agung sejak tahun 2011. Kebijakan ini berdampak positif terhadap jumlah publikasi putusan online yang kian meningkat. Hingga pagi ini (29/06/2015), jumlah putusan yang bisa diakses publik di Direktori Putusan sebanyak  1.373.990 putusan. Diantara jumlah putusan tersebut, 215.468 diunggah pada periode Januari-Juni 2015. Di tengah-tengah semangat publikasi putusan di kalangan warga peradilan, ada 50 pengadilan yang publikasi putusannya belum update.

“Ada 50-an pengadilan yang publikasi putusannya belum update”, kata Panitera MA, Soeroso Ono, pagi ini (29/06/2015) di ruang kerjanya.

Kepaniteraan MA: Melayani Dengan Teknologi

JAKARTA | (26/06) - Pelayanan publik adalah tugas yang melekat bagi setiap lembaga pemerintahan/negara termasuk Kepaniteraan Mahkamah Agung. Pelayanan publik yang diberikan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung bersifat tidak langsung. Sebagian besar adalah pelayanan informasi seputar proses penanganan perkara dan informasi putusan. Pelayanan informasi yang diberikan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung mengandalkan teknologi informasi.

Demikian disampaikan Soeroso Ono, Panitera Mahkamah Agung, di ruang kerjanya, Jum’at (26/6/2015). Soeroso mengungkapkan bahwa melayani dengan teknologi terbukti lebih efektif dan efisien.

Layanan Pengadilan Bersertifikat ISO 9001:2008 Bertambah

JAKARTA | (17/6)- Badan peradilan Indonesia terus berbenah demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Bahkan layanan di beberapa pengadilan telah mendapat sertifikasi pelayanan berstandar internasional ISO 9001:2008.  Pengadilan yang pertama kali mendapatkan sertifikat layanan berstandar internasional tersebut adalah PA Stabat (wilayah PTA Medan), pada 22 September 2014. Bulan berikutnya, 17 Desember 2014,  giliran Pusdiklat Manajemen Kepemimpinan MA yang mendapat sertifikasi serupa. 4 Juni 2015, sertifikasi layanan ISO 9001:2008 diberikan kepada PN Bau-Bau (wilayah PT Kendari). Hari ini (17/6/2015), layanan pengadilan bersertifikat ISO 9001:2008 bertambah.  The ASRInternasional Indonesia Certification Body (ASRICERT) akan menyerahkan sertifikat ISO 9001:2008 kepada PA Jakarta Selatan, pukul 13.00, siang nanti.

PA Jakarta Selatan merupakan pengadilan kelas I.A yang pertama kali meraih standar pelayanan ISO 9001:2008, sekaligus pengadilan pertama di pulau Jawa yang mendapat sertifikat tersebut. Seperti diketahui, sebelumnya dua pengadilan yang meraih ISO adalah PA Stabat dan PN Bau-Bau. Keduanya adalah pengadilan Kelas I.B yang berada di pulau Sumatera dan Sulawesi.

Prestasi Berulang, Kamar Pidana Selesaikan 903 Berkas dalam 3 Hari Konsinyering

BOGOR | (15/6) Penyelesaian berkas perkara terkonsentrasi (konsinyering) 10 s.d 12 Juni 2015  pekan lalu yang dilakukan oleh Kamar Pidana berhasil menyelesaikan 903 dari 934 berkas perkara, atau 97%. Jumlah tersebut terdiri dari berkas yang dibaca hakim agung sebanyak 95, koreksi berkas hakim agung sebanyak 314,  koreksi berkas panitera pengganti sebanyak 270 dan penyiapan draft putusan oleh operator sebanyak 243 berkas. Dilihat dari halaman putusan yang dikoreksi, konsinyering berhasil menyelesaikan  19.193 halaman.

Seperti diwartakan sebelumnya, target penyelesaian perkara terkonsentrasi ini sebanyak 835 berkas. Namun ternyata ada 68 berkas yang belum terlaporkan pada saat pembukaan kegiatan berlangsung, Rabu (10/6), pekan lalu. Sehingga  berkas perkara yang dikerjakan secara terkonsentrasi berjumlah 934. Dari jumlah tersebut, Kamar Pidana berhasil menyelesaikan 97 %, yaitu 903 berkas. Jumlah ini terpaut sedikit dari kegiatan serupa di akhir Mei yang berhasil menyelesaikan 939 berkas.

MA Terus Memacu Percepatan Penyelesaian Tunggakan Perkara

BOGOR - (11/6/2015) Pencanangan tahun 2015 sebagai “tahun minutasi”, bukan isapan jempol belaka. Buktinya, MA terus menggunakan berbagai strategi untuk memacu peningkatan penyelesaian tunggakan perkara. Strategi yang terbukti cukup “handal” untuk mengurai benang kusut minutasi adalah dengan pemusatan kegiatan bersama “para aktor” yang terlibat dalam  penyelesaian perkara (konsinyering). Strategi inilah yang kembali dipilih kamar pidana untuk menyelesaikan tunggakan 835 perkara. Bertempat  di Hotel Best Western Bogor Icon, mulai tanggal 10 s.d 12 Juni 2015, para hakim agung, panitera pengganti dan operator kamar pidana berkonsentrasi menyelesaikan 835 berkas.

Hakim Agung Salman Lutan mewakili Ketua Kamar Pidana membuka kegiatan Konsinyering Percepatan Penyelesaian Perkara Kasasi dan Peninajuan  Kembali pada Kamar Pidana, Rabu (10/06/2015). Hadir dalam acara pembukaan kegiatan yang didukung oleh UNDP melalui program SUSTAIN tersebut adalah Panitera Muda Pidana Khusus, Roki Panjaitan, Panitera Muda Pidana, Zainuddin dan perwakilan UNDP,  Barnadeta Yuni.

Ini Aturan Penyampaian Surat Rogatori di 23 Negara

JAKARTA | (08/06) - 16 Juni 2015, Kementerian Luar Negeri telah meluncurkan sistem monitoring online penanganan surat rogatori dan penyampaian dokumen dalam masalah perdata dari pengadilan Indonesia ke pengadilan asing atau kebalikannya. Sistem monitoring tersebut bisa diakses melalui website dengan alamat http://rogatori.kemlu.go.id/. Dengan hanya memasukkan nomor perkara di menu yang disediakan, publik bisa mengetahui status terakhir penyampaian dokumen ke luar negeri. Selain menu monitoring, website tersebut juga menyajikan informasi khusus tentang tata cara pengajuan dokumen di 23 negara, yaitu: Australia, Austria, Brazil, Canada, Timor Timur, Estonia, Finland, Italia, Japan, Maroko, Netherland, New Caledonia, Norway, Pakistan, Panama, Philipina, Saudi Arabia, Switzerland, Thailand, United Kingdom, America Serikat, dan Vietnam.

Aturan di masing-masing negara tersebut terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi pengadilan termasuk jangka waktu pemanggilan yang harus diperhatikan.  Beberapa aturan bersifat pengecualian/tambahan dari poin yang diatur dalam MoU tanggal 19 Februari 2013. Sedangkan mekanisme penyampaian dokumen dilakukan melalui jalur diplomatik Kementerian Luar Negeri sebagaimana dengan jelas diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8  Nota Kesepahaman.

Berikut adalah aturan-aturan penyempaian surat rogatori dari 23 Negara sebagai dirilis oleh Kementerian Luar Negeri dalam http://rogatori.kemlu.go.id: