Kini, PN se-DKI Berlomba Publikasikan Putusan

JAKARTA | (23/5) - Media pernah mengkritik PN di DKI Jakarta karena minimnya putusan yang dipublikasikan di Direktori Putusan. Namun keadaan tersebut telah berubah, kini putusan-putusan dari PN se-DKI telah”bertengger”  di Direktori Putusan.  PN Jakarta Selatan, misalnya,  hingga awal Mei 2014 telah mengupload lebih dari 1000 putusan. Tidak mau kalah dengan PN Jakarta Selatan, PN lainnya pun berlomba untuk terus membuplikasikan putusannya.  PN Jakarta Utara telah mengunggah 221 putusan, PN Jakarta Pusat 189 putusan, PN Jakarta Timur 95 putusan, dan PN Jakarta Barat 22 putusan. Semua putusan tersebut diunggah dalam periode Januari-Mei 2014.

Geliat publikasi putusan bagi PN se-DKI ini tidak lepas dari dorongan PT DKI. Untuk mendorong transparansi putusan sekaligus sosialisasi SEMA 1 Tahun 2014, PT DKI telah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) seputar pengiriman e-dokumen dan publikasi putusan, 19-22 Mei 2014 di Cisarua.   Kegiatan yang dibuka oleh KPT DKI  Made Rawa Aryawan Senin (19/5) ini,  diikuti oleh para Panitera Muda Perdata dan Pidana serta operator pengadilan negeri se-DKI.  Sedangkan sebagai nara sumber dalam kegiatan yang dibiayai DIPA PT Jakarta ini, adalah Sekretaris Kepaniteraan, Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata,  dan Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan.

Kejar One Day Publish, Kepaniteraan MA Unggah 1940 Putusan  dalam 3 Hari Workshop

JAKARTA | (21/5) - Untuk mengejar standar one day publish,  Kepaniteraan MA berhasil mengunggah 1940 putusan dalam konsinyering yang berlangsung 19-21 Mei 2014 di Jakarta. Panitera MA mengerahkan 22 (dua puluh dua) operator yang berasal dari semua kamar di MA untuk  kegiatan publikasi putusan ini. Putusan yang dipublikasikan adalah putusan yang sudah diminutasi dan telah dikirim ke pengadilan pengaju. Pasca workshop ini,  jumlah putusan MA yang tepublikasikan hingga awal Mei 2014 berjumlah 2.583.

Panitera MA Soeroso Ono dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Kepaniteraan mengungkapkan bahwa one day publish adalah komitmen pelayanan informasi yang tetap dipegang teguh lembaga yang dipimpinnya.

“Meski dalam ketidakseimbangan beban kerja dan kondisi SDM kami akan berusaha untuk  mempublikasikan informasi perkara sesuai standar layanan informasi one dan publish”, tegas Panitera MA.

Publikasi Putusan Berhasil "Menggoda" Media

JAKARTA | (6/5) - Putusan  selalu memuat informasi yang menarik bagi siapapun yang membacanya.  Bukan saja informasi hukum yang menjadi semacam “head line” dari sebuah putusan.  Informasi mengenai bagaimana sebuah sengketa hukum terjadi,  bagaimana sebuah tindak pidana dilakukan, atau bagaimana seseorang  menjadi korban dari pelaku pidana,  juga akan menjadi “kisah” yang menarik untuk dibaca. Oleh karena itu tidak mengherankan jika media,  dalam setiap minggunya selalu menurunkan artikel yang bersumber dari publikasi putusan  pengadilan. Publikasi putusan pun  kini telah mampu “menggoda” media masa.

Bagi media,   informasi  dari sebuah putusan memiliki sisi yang sejalan dengan fungsi pers, yaitu fungsi informasi, edukasi, dan hiburan. Media tinggal memilih sisi mana yang akan ditonjolkan dalam berita yang ditulisnya. Keluar-biasaan atau  keganjilan sebuah modus kejahatan dapat diramu menjadi kisah yang menghibur namun tetap tidak menghilangkan sisi informatif dan edukasinya.

Fenomena hadirnya berita di media yang bersumber dari publikasi putusan mulai marak dalam tiga tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan tersedianya  ratusan ribu putusan di Direktori Putusan MA yang bersumber dari MA dan pengadilan seluruh Indonesia. Sebelum  Direktori Putusan menjelma  Pusat Data Putusan Nasional, sedikit sekali media yang memuat artikel yang bersumber dari putusan pengadilan. Pada masa ini,  untuk menurunkan berita terkait  sengketa perdata atau perbuatan pidana, media harus datang menghadiri sidang atau pembacaan putusan.  Namun sekarang ini pencarian media secara on the spot, tidak diperlukan lagi. Wartawan cukup nongkrongin Dirketori Putusan, maka akan ada 100  putusan baru setiap jamnya yang terpublis.

Ketua MA Dorong Penyelesaian Perkara di MA dan Tk Banding Paling Lama 3 bulan, Tk Pertama Paling Lama 5 Bulan

WAKATOBI - (4/5) -  Upaya percepatan penanganan perkara baik di Mahkamah Agung maupun di pengadilan terus-menerus dilakukan. MA telah mengeluarkan regulasi untuk memastikan  percepatan penanganan perkara dapat berjalan efektif. Untuk penanganan perkara di MA, telah diterbitkan  SK KMA Nomor 119/SK/KMA/VII/2013, sedangkan untuk pengadilan tingkat pertama dan banding telah diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Menurut peraturan tersebut,  MA harus memutus paling lama 3 bulan setelah perkara tersebut diterima oleh Ketua majelis kasasi/PK. Sedangkan untuk penyelesaian perkara tingkat banding dan tingkat pertama harus dilakukan paling lambat masing-masing  3 bulan dan 5 bulan.

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung dalam kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yustisial bagi pimpinan pengadilan, hakim, dan panitera/sekretaris pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama se-Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, Sabtu (3/5/2014) di Wakatobi Sulawesi Tenggara. Hadir bersama Ketua MA, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dan seluruh Ketua Kamar kecuali Kamar Pidana. Mereka menyampaikan pembinaan mengenai isu-isu terkini yang substansinya berkaitan dengan bidang kewenangannya masing-masing.

Teknologi Informasi: Meningkatkan transparansi peradilan dan akses terhadap keadilan

MA: Dulu  100 Putusan Setahun, Kini 100 putusan dalam Satu Jam

JAKARTA | (02/05) -  Dulu, jika tidak ada versi braille, terbitan informasi hukum tidak bisa diakses oleh kalangan tuna netra. Namun dengan perkembangan teknologi informasi terkini, ketergantungan tuna  netra terhadap braille  tidak berlaku lagi. Mereka bisa mengakses semua informasi, asal informasi tersebut disajikan secara elektronik, seperti dengan mengunggahnya di website. Oleh karena itu, upaya  Kepaniteraan MA yang terus-menerus mendorong peningkatan publikasi putusan di Direktori Putusan,  disambut baik oleh kalangan tuna netra. Dengan demikian publikasi putusan selain merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi, juga meningkatkan akses terhadap keadilan.

Ungkapan tersebut terlontar dalam salah satu sesi diskusi di rangkaian Partnership Conference hari ke dua dengan tajuk Using Technology to Increase Court Transparency and Legal Certainty yang digelar Rabu (30/04/2014) di Hotel JS Luwansa Jakarta. Tampil sebagai nara sumber dalam acara berformat talk show ini adalah perwakilan dari Mahkamah Agung  (Asep Nursobah), LeIP (Ariehta Eleison), SIGAB (Joni Yulianto), Mitra Netra (Aria Indrawati) dan UIN Bandung (Deni K. Yusup).  Sementara yang bertindak sebagai moderator,  Luke Arnold, Binziad Khadafi, dan Cucu Saidah. Ketiganya senior manager dari AIPJ.

Panitera MA:

Waspadai Modus Penipuan Bermodus “Mengurus Perkara” di MA

Untuk Yakinkan Korban,  si Penipu Membuat Rekening Bank dengan Identitas Palsu  atas Nama Pejabat MA

JAKARTA | (22/4) Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono,  mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang menawarkan bantuan “memenangkan” perkara di Mahkamah Agung. Soeroso memastikan  tawaran bantuan untuk mengurus perkara adalah modus penipuan yang menyasar para pihak yang sedang berperkara di MA. Untuk memuluskan aksinya, sang penipu mengaku panitera pengganti  yang menangani perkaranya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, modus terakhir ini sang Penipu pun membuat rekening bank dengan identitas palsu atas nama panitera pengganti yang bersangkutan.

Soeroso menyampaikan hal tersebut Senin sore (21/04) di ruang kerjanya, setelah menerima laporan, Victor Togi Rumahorbo, salah seorang panitera pengganti yang namanya disalahgunakan. Sang penipu, kata Panitera, menghubungi pihak dalam perkara 643 PK/PDT/2013 dengan  mengaku panitera pengganti yang menangani perkara tersebut. Ia  berjanji  akan membantu untuk memenangkan perkara di MA.  Selanjutnya, sang penipu menghubungi kembali korban dan menyampaikan bahwa perkaranya telah diputus sesuai “keinginan”. Untuk meyakinkan korban, si Penipu memberikan selembar kertas  seolah dokumen resmi MA. Dalam “dokumen jadi-jadian” tersebut ada informasi mengenai identitas perkara dan amar putusan. Dibawah dokumen tersebut ada tanda-tangan  hakim ketua dan panitera pengganti dengan setempel di bagian tanda tangan ketua majelis.