JAKARTA | (10/08) - Periode Januari s.d Juni 2015, Mahkamah Agung  menerima 7.264 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari: perdata 2.025 perkara, perdata khusus 526 perkara, pidana 955 perkara, pidana khusus 1994 perkara, perdata agama 622 perkara, militer 188 perkara, dan Tata Usaha Negara 954 perkara. Sisa perkara tahun 2014 sebanyak 4.425 sehingga beban penanganan perkara pada semester pertama berjumlah 11.689 perkara.

Mahkamah Agung di semester pertama 2015 berhasil memutus 7383 perkara. Jumlah perkara putus ini mengalami surplus dibandingkan dengan perkara masuk.  Keadaan ini dapat mengikis sisa perkara sehingga berjumlah 4.306.  Jumlah sisa ini berada di bawah jumlah sisa perkara tahun 2014. (an)

Ada Tambahan 6 Orang,  Kini Hakim Agung Berjumlah 53

JAKARTA | (09/08) - Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH., MH  telah melantik  6 (enam) hakim agung baru,  Rabu lalu (5/8/ 2015). Dengan  pelantikan  tersebut,  maka saat ini  hakim agung berjumlah 53 orang.   Meskipun belum mencapai jumlah maksimal yang ditentukan undang-undang, jumlah hakim agung saat ini meningkat jika dibandingkan pada kondisi akhir tahun yang hanya berjumlah 49 orang. Namun hingga Desember nanti, akan ada tiga  hakim agung yang mencapai batas usia purnabhakti, sehingga jika belum ada rekrutmen,  jumlah hakim agung di akhir tahun 2015 tersisa 50 orang.  Jumlah hakim agung yang purnabakti sepanjang tahun 2015 tercatat  sebanyak 5 (lima orang).

Enam hakim agung yang dilantik tersebut  adalah:  H. Suhardjono, SH., MH., Dr. Wahidin, SH., MH., Dr. H. Sunarto, SH., MH, Maria Anna Samiyati, SH., MH.,  Dr. H.A. Mukti Arto., SH., MH, dan Yosran, SH., M.Hum. Sejak MA memberlakukan sistem kamar, rekrutmen hakim agung  sudah sesuaikan dengan kebutuhan kamar. Keenam hakim agung baru tersebut sejak awal proses seleksi telah arahkan untuk mengisi kamar-kamar di Mahkamah Agung. Suhardjono dan Wahidin  mengisi kebutuhan kamar pidana, Sunarto dan Maria Ana  di kamar perdata, Mukti Arto di kamar agama, dan Yosran mengisi kebutuhan kamar TUN.

MA Berlakukan Penomoran Khusus untuk Perkara Lingkungan Hidup

JAKARTA | (28/7/2015) - Untuk memudahkan dalam mengenali dan menginventarisir perkara-perkara lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengeluarkan aturan penomoran khusus. Aturan  ini diberlakukan bagi perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara di semua tingkatan peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali. Pertama kali ketentuan penomoran khusus ini diatur dalam Bab IV Penomoran Khusus Perkara Lingkungan Hidup Pasal 10 SK KMA Nomor 037/KMA/SK/III/2015 tanggal 20 Maret 2015. Selanjutnya, melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015, Ketua MA menginstruksikan agar ketentuan Pasal 10 SK KMA 037/KMA/SK/III/2015 agar segera dilaksanakan.

Berikut ketentuan format penomoran khusus perkara lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 10 SK KMA 037/KMA/SK/III/2015

Publikasi Putusan 50 Pengadilan ini Belum Update

JAKARTA - (29/06) - Publikasi putusan secara terpusat di Direktori Putusan telah menjadi kebijakan keterbukaan informasi yang digariskan Mahkamah Agung sejak tahun 2011. Kebijakan ini berdampak positif terhadap jumlah publikasi putusan online yang kian meningkat. Hingga pagi ini (29/06/2015), jumlah putusan yang bisa diakses publik di Direktori Putusan sebanyak  1.373.990 putusan. Diantara jumlah putusan tersebut, 215.468 diunggah pada periode Januari-Juni 2015. Di tengah-tengah semangat publikasi putusan di kalangan warga peradilan, ada 50 pengadilan yang publikasi putusannya belum update.

“Ada 50-an pengadilan yang publikasi putusannya belum update”, kata Panitera MA, Soeroso Ono, pagi ini (29/06/2015) di ruang kerjanya.

Kepaniteraan MA: Melayani Dengan Teknologi

JAKARTA | (26/06) - Pelayanan publik adalah tugas yang melekat bagi setiap lembaga pemerintahan/negara termasuk Kepaniteraan Mahkamah Agung. Pelayanan publik yang diberikan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung bersifat tidak langsung. Sebagian besar adalah pelayanan informasi seputar proses penanganan perkara dan informasi putusan. Pelayanan informasi yang diberikan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung mengandalkan teknologi informasi.

Demikian disampaikan Soeroso Ono, Panitera Mahkamah Agung, di ruang kerjanya, Jum’at (26/6/2015). Soeroso mengungkapkan bahwa melayani dengan teknologi terbukti lebih efektif dan efisien.

Layanan Pengadilan Bersertifikat ISO 9001:2008 Bertambah

JAKARTA | (17/6)- Badan peradilan Indonesia terus berbenah demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Bahkan layanan di beberapa pengadilan telah mendapat sertifikasi pelayanan berstandar internasional ISO 9001:2008.  Pengadilan yang pertama kali mendapatkan sertifikat layanan berstandar internasional tersebut adalah PA Stabat (wilayah PTA Medan), pada 22 September 2014. Bulan berikutnya, 17 Desember 2014,  giliran Pusdiklat Manajemen Kepemimpinan MA yang mendapat sertifikasi serupa. 4 Juni 2015, sertifikasi layanan ISO 9001:2008 diberikan kepada PN Bau-Bau (wilayah PT Kendari). Hari ini (17/6/2015), layanan pengadilan bersertifikat ISO 9001:2008 bertambah.  The ASRInternasional Indonesia Certification Body (ASRICERT) akan menyerahkan sertifikat ISO 9001:2008 kepada PA Jakarta Selatan, pukul 13.00, siang nanti.

PA Jakarta Selatan merupakan pengadilan kelas I.A yang pertama kali meraih standar pelayanan ISO 9001:2008, sekaligus pengadilan pertama di pulau Jawa yang mendapat sertifikat tersebut. Seperti diketahui, sebelumnya dua pengadilan yang meraih ISO adalah PA Stabat dan PN Bau-Bau. Keduanya adalah pengadilan Kelas I.B yang berada di pulau Sumatera dan Sulawesi.