JAKARTA | (07/03) - MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah mengapresiasi Mahkamah Agung yang telah menerbitkan  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana. Menurutnya Perma Nomor 2 Tahun 2015 bukan saja sebuah terobosan secara teknis yudisial namun juga secara paradigma. Ia berharap kehadiran  small claim court dapat memperbaiki peringkat kemudahan berusaha bagi Indonesia yang saat ini berada di posisi 109 dari 189 negara. Target perbaikan posisi Indonesia, menurut Menko, adalah menjadi peringkat ke-40.

Menko Darmin Nasution menyampaikan hal tersebut ketika menjadi pembicara kunci pada seminar bertajuk “Peran Peradilan dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha di Indonesia”, Senin (7/3) di Jakarta.

JAKARTA | (07/03) - Ketua Mahkamah Agung,, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH membuka seminar Internasional  bertajuk “Peran Peradilan dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha di Indonesia”, Senin (07/03/2016), bertempat di Hotel Borobudur Jakarta. Dalam seminar tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution,  bertindak sebagai  pembicara kunci (key note speaker).

Seminar yang diprakarsai Mahkamah Agung RI dan Indonesia-Australia Partnership for Justice (AIPJ) menghadirkan tiga nara sumber yang kompeten yaitu:  Chief Justice JL. Allsop, Ketua Pengadilan Federal Australia, Syamsul Maarif (Hakim Agung) dan  Farah Ratnadewi Indriani (Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal).  Bertindak sebagai moderator dalam seminar internasional setengah hari tersebut adalah Agung Sumanantha, Hakim Agung Kamar Perdata MA RI.

JAKARTA | (02/03) - KETUA  Mahkamah Agung dalam pidato laporan tahunan yang dihelat kemarin (1/3) memaparkan berbagai capaian lembaga yang dipimpinnya. Salah satunya mengenai upaya pembaruan di bidang teknis dan manajemen perkara.  Dari pidatonya  Ketua MA menyebut  10  pembaruan di kedua bidang tersebut yang  terjadi di tahun 2015. 

Kesepuluh pembaruan tersebut adalah:  (1)  penguatan sistem kamar untuk menjaga konsistensi putusan,  (2) penyusunan  peraturan penanganan gugatan sederhana,  (3) penerbitan peraturan penanganan perkara sidang keliling terpadu, (4) penerbitan  peraturan untuk mengisi kekosongan hukum acara akibat adanya kewenangan baru bagi PTUN yang diberikan oleh Undang-Undang,  (5) penguatan aturan mengenai teknis hukum pemusnahan kapal dalam perkara pidana perikanan, (6) penerbitan aturan hakim khusus untuk mengadili perkara pidana pemilihan dan sengketa TUN pemilihan Gubernur, Bupati,  dan Walikota,(7)  penomoran khusus perkara lingkungan hidup,  (8) modernisasi mekanisme penyampaian pemberitahuan kasasi, penetapan perpanjangan penahanan dan petikan putusan,  (9) pembaruan  sistem penerbitan salinan putusan mahkamah agung dengan otentikasi melalui fitur pengamanan pencetakan dokumen,  dan (10) peningkatan peran serta pengadilan dalam publikasi putusan dan pengiriman dokumen elektronik

JAKARTA  (1/3) KINERJA penanganan perkara Mahkamah Agung  tahun 2015 melampaui capaian 2014.  Antara lain dilihat dari rasio produktifitas memutus dan jumlah sisa perkara.  Rasio produktifitas memutus perkara tahun 2015 mencapai 78,83% dari keseluruhan beban perkara. Jumlah rasio ini   meningkat 1,92% dari tahun 2014.  Jumlah beban perkara yang ditangani MA  tahun 2015 sebanyak 18.402 perkara. MA berhasil memutus sebanyak 14.452 perkara sehingga sisa perkara berjumlah 3.950 perkara. Jumlah sisa ini berkurang  10,73% dari  tahun 2014.

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung dalam pidato laporan tahunan 2015 yang diselenggarakan dalam sidang  pleno istimewa, Selasa (01/03/2016), di Jakarta Convention Center. Sidang Pleno Istimewa ini diikuti oleh seluruh unsur pimpinan MA, para hakim agung,  para pejabat eselon I, dan para ketua pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan.  Sidang Pleno Istimewa ini dinyatakan terbuka untuk umum. Sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, anggota DPR, para duta besar negara sahabat nampak hadir di acara tersebut. Beberapa Ketua Mahkamah Agung negara sahabat, seperti Malaysia, Vietnam, Qatar, dan Jepang juga ikut hadir dalam seremoni tahunan Mahkamah Agung tersebut. Sementara itu, dari kalangan internal Mahkamah Agung hadir para pejabat eselon II, Panitera dan Sekretaris Pengadilan tingkat banding, dan para Ketua Pengadilan tingkat pertama se Jabodetabek. Para mantan pimpinan MA dan hakim agung tidak luput dari undangan untuk menghadiri tradisi tahunan yang sudah digelar sejak 10 tahun yang lalu.

JAKARTA | (29/02/2016) Pertukaran Data Perkara Pidana Tingkat Kasasi antara Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan Ditjen Pemasyarakatan mulai masuk tahap uji coba di satuan kerja di Jakarta. Dari sisi MA,  pertukaran data bermula dari pemberitahuan adanya permohonan kasasi yang disampaikan oleh pengadilan negeri. Untuk efektifitas proses uji coba (piloting), Kepaniteraan MA yang difasilitasi The Asia Foundation menyelenggarakan Bimtek pertukaran data perpanjangan penanganan bagi PN se-Jakarta  pada tanggal 25-26 Februari 2016, di hotel Harris Sentul Bogor.

Panitera Muda Pidana MA, DR. Zainudin, SH, MH mewakili Panitera MA membuka acara tersebut pada hari Kamis, 25  Februari 2015. Hadir  pula pada saat pembukaan tersebut Sekretaris Kepaniteraan MA Pujiono Akhmadi, SH, MH , perwakilan dari The Asia Foundation dan Tim Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung

JAKARTA | (24/0/2016) - Panitera Mahkamah Agung Soeroso Ono menjelaskan bahwa penanganan perkara di Mahkamah Agung mulai dari berkas diterima sampai dengan dikirim kembali ke pengadilan pengaju dilakukan dalam 9 (sembilan) tahapan.  Ke-sembilan tahapan yang dimaksud adalah (1) penerimaan berkas perkara, (2) penelaahan berkas perkara, (3) registrasi berkas perkara, (4) penetapan kamar, majelis dan distribusi berkas perkara,  (5) penetapan hari musyawarah dan ucapan, (6) pembacaan berkas, (7)  musyawarah dan ucapan, (8), minutasi, dan (9) pengiriman berkas. Tahapan penanganan perkara tersebut, kata Panitera MA, telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014  tanggal  31 Desember 2014.

Panitera Mahkamah Agung meluruskan pernyataan dari pengamat yang menyatakan tahapan penanganan perkara di Mahkamah Agung dilakukan dalam 26 tahapan/langkah. Panitera menduga yang dimaksud dengan 26 langkah tersebut adalah rincian aktivitas yang dilakukan dalam menangani perkara.