MA Akan Selenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Antar Pengadilan

JAKARTA | (15/05) Berbagai inovasi pelayanan publik di pengadilan terus bermunculan. Sebut saja misalnya layanan sms informasi perkara, sistem antrian persidangan, layanan pengaduan online, pendaftaran perkara online, dan berbagai layanan “kreatif” lainnya. Sebagian besar layanan tersebut merupakan inisiatif lokal dari pengadilan itu sendiri. Menyikapi berbagai layanan inovatif yang dikembangkan di berbagai pengadilan, Mahkamah Agung akan menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)  Antar Pengadilan.

“Kompetisi ini untuk menghargai layanan yang diberikan publik, memotivasi pegawai pengadilan untuk terus-menerus meningkatkan pelayanan publik dan mendiseminasi sebuah inovasi pelayanan publik  ke pengadilan lain”, ujar Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Takdir Rahmadi, dalam rapat persiapan yang diselenggarakan, Rabu (13/05/2015), di Jakarta.

Panitera MA Hadiri Peluncuran Website Monitoring Online Rogatori Kemenlu

JAKARTA | (06/05) Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono, menghadiri acara peluncuran  sistem aplikasi  monitoring online rogatori yang diselenggarakan oleh Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional  (HPI) bertempat di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (16/5/2015). Hadir dalam acara tersebut, Dirjen HPI, Ferry Adamhar, dan para eselon I dan II Kemenlu. Sedangkan dari Mahkamah Agung hadir Panitera Muda Perdata, Pri Pambudi dan Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, Asep Nursobah.

Dalam sambutannya Panitera Mahkamah Agung menyampaikan apresiasi atas tersedianya fasilitas monitoring online yang diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri. Ia berharap dengan tersedianya aplikasi monitoring rogatori proses penanganan perkara bisa lebih cepat. Menurut Panitera Mahkamah Agung, domisili para pihak yang berada di luar negeri sangat berpengaruh pada waktu penanganan perkara. Namun, dengan adanya MoU antara MA dan Kemenlu tentang rogatori dan penyampaian dokumen, proses penyampaian panggilan ke luar negeri menjadi lebih cepat. Inisiatif  Kemenlu membangun aplikasi ini sejalan dengan kebijakan percepatan penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Panitera MA: Pimpinan Pengadilan Harus Efektifkan Monitoring Agar Kasus “Berkas PK Zainal Abidin” Tidak Terulang

JAKARTA | (29/04) - Zainal Abidin, terpidana mati kasus narkotika sudah tenang menghadap sang pencipta, dalam eksekusi mati di Lapas Batu Nusakambangan (29/04).  Namun kisah pengajuan PK-nya yang memakan waktu hampir 10 tahun ternyata  belum “tenang” mengikuti kepergiannya. Media sangat ramai menyebut berkas perkara tersebut terselip 10 tahun lamanya, sehingga perkara PK Zainal Abidin baru diputus 27 April 2015. Padahal permohonan peninjauan kembali  dilakukan almarhum Zainal Abidin pada 2 Mei 2005 di Pengadilan Negeri Palembang. Siapapun, termasuk media, akan  menilai jika berkas terselip sampai 10 tahun lamanya menunjukkan bahwa sistem administrasi pengadilan “bermasalah”.

Lalu, dimanakah sesungguhnya berkas tersebut terselip?.  Jawabannya bisa dilihat di info perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung. Perkara PK Zainal Abidin diregistrasi dengan nomor perkara 65 PK/Pid.Sus/2015 pada tanggal  8 April 2015. Oleh Pengadilan Negeri Palembang, berkas tersebut dikirim dengan surat pengantar nomor  W6.U1/188/Pid.01/2015. Distribusi berkas ke Majelis Hakim PK dilakukan pada tanggal  21 April 2015. Majelis Hakim memutus perkara tersebut pada tanggal  27 April 2015.

Dari data tersebut diketahui bahwa berkas PK baru diterima oleh Kepaniteraan Muda Pidana Khusus pada 8 April 2015. Artinya dari tanggal 2 Mei 2005-sampai April 2015 berkas tersebut masih berada di luar Kepaniteraan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sendiri memeriksa perkara tersebut hanya satu minggu,  yakni diterima majelis tanggal 21 April 2015 dan diputus tanggal 27 April 2015.

Ketua MA Lantik 8 (delapan) Panitera Pengganti MA

JAKARTA | (28/4/2015) - Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH, hari ini (Selasa,28/4), melantik 8 (delapan) orang panitera pengganti MA, bertempat di ruang rapat Ketua MA, Jakarta. Ke delapan panitera pengganti yang dilantik tersebut adalah Thomas Tarigan, Ayumi Susriani, Candra Boy Seroza, Arman Surya Putra, Susi Saptati, Joko Agus Sugianto, Agus Budi Susilo, dan Heni Hendarta Widya Sukmana Kurniawan. Hadir dalam acara pelantikan tersebut para wakil Ketua MA, para Ketua Kamar, Panitera MA,  para pejabat eselon I MA, para panitera muda dan para panitera pengganti MA.

Panitera Pengganti berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung merupakan salah satu unsur pendukung Kepaniteraan selain Panitera dan Panitera Muda. Berdasarkan UU 3 Tahun 2009, persyaratan untuk diangkat sebagai panitera pengganti Mahkamah Agung adalah hakim pada pengadilan tingkat pertama yang memiliki masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

Laporan Kunjungan ke Hoge Raad Belanda

Konsistensi Yang Diusung Sistem Kamar Tidak Melanggar Independensi Peradilan

JAKARTA - (17/04/2015) - Mahkamah Agung terus memperkuat penerapan sistem kamar yang tahun ini akan memasuki tahun ke empat. Selain menyempurnakan regulasi sistem kamar melalui penerbitan SK KMA Nomor 213/KMA/SK/XII/2014, Mahkamah Agung juga melakukan bench learning sistem kamar ke Hoger Raad (HR) Belanda.  Bench learning sistem kamar di HR Belanda ini dilakukan oleh delegasi yang terdiri dari 3 (tiga) hakim agung yaitu: Soltoni Mohdally, SH, MH,  Dr. Andi Samsan Nganro, SH, MH dan Yulius, SH, MH dan 3 (tiga) orang panitera pengganti, yaitu Rafmiwan Murianeti, Endang Wahyu Utami dan Rustanto,  serta Yunani Abiyoso dari Asistensi Tim Pembaruan Peradilan MA. Mereka akan melihat langsung proses berjalannya sistem kamar mulai 13 s.d 18 April 2015 di HR Belanda.

Ketua Hoge Raad  Belanda, Marteen Feteris,  menyambut kedatangan delegasi MA yang dipimpin oleh Soltoni Mohdally di ruang pleno Hoge Raad pada Senin (13/4/2015) pagi waktu Den Haag. Menurut Marteen, pihaknya akan memfasilitasi delegasi  untuk dapat melihat secara langsung mekanisme kerja sistem kamar HR.  Delagasi yang terdiri dari hakim agung akan diajak langsung mengikuti rapat pleno kamar, sedangkan delegasi asisten akan intensif berdiskusi diskusi tematik yang berhubungan dengan sistem kamar serta sistem manajemen perkara.

Dipastikan Penipu, Jika Ada yang Mengaku Pegawai MA dan Bisa Bantu  Mengurus Perkara

JAKARTA | (17/04/2015) - Aksi penipuan bermodus mengurus perkara di Mahkamah Agung berulang kali terjadi. Pelaku penipuan mengaku  panitera pengganti  atau hakim agung. Si Penipu menyasar para pencari keadilan atau kuasa hukumnya. Ia menawarkan “jasa” dapat membantu mengurus perkara di Mahkamah Agung, dengan jaminan perkara tersebut akan diputus sesuai keinginan. Jasa tersebut harus dibalas dengan sejumlah rupiah yang harus disetorkan ke rekening beridentitas “palsu” atas nama pejabat di Mahkamah Agung.  Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono, menyatakan prihatin atas aksi penipuan yang berulang terjadi. Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak percaya apalagi menuruti tawaran jasa untuk mengurus perkara di Mahkamah Agung.

“Orang yang mengaku pegawai Mahkamah Agung dan menawarkan jasa untuk mengurus perkara kasasi atau peninjauan kembali, dipastikan Penipu”, tegas Panitera Mahkamah Agung.