Panitera MA: Pimpinan Pengadilan Harus Efektifkan Monitoring Agar Kasus “Berkas PK Zainal Abidin” Tidak Terulang

JAKARTA | (29/04) - Zainal Abidin, terpidana mati kasus narkotika sudah tenang menghadap sang pencipta, dalam eksekusi mati di Lapas Batu Nusakambangan (29/04).  Namun kisah pengajuan PK-nya yang memakan waktu hampir 10 tahun ternyata  belum “tenang” mengikuti kepergiannya. Media sangat ramai menyebut berkas perkara tersebut terselip 10 tahun lamanya, sehingga perkara PK Zainal Abidin baru diputus 27 April 2015. Padahal permohonan peninjauan kembali  dilakukan almarhum Zainal Abidin pada 2 Mei 2005 di Pengadilan Negeri Palembang. Siapapun, termasuk media, akan  menilai jika berkas terselip sampai 10 tahun lamanya menunjukkan bahwa sistem administrasi pengadilan “bermasalah”.

Lalu, dimanakah sesungguhnya berkas tersebut terselip?.  Jawabannya bisa dilihat di info perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung. Perkara PK Zainal Abidin diregistrasi dengan nomor perkara 65 PK/Pid.Sus/2015 pada tanggal  8 April 2015. Oleh Pengadilan Negeri Palembang, berkas tersebut dikirim dengan surat pengantar nomor  W6.U1/188/Pid.01/2015. Distribusi berkas ke Majelis Hakim PK dilakukan pada tanggal  21 April 2015. Majelis Hakim memutus perkara tersebut pada tanggal  27 April 2015.

Dari data tersebut diketahui bahwa berkas PK baru diterima oleh Kepaniteraan Muda Pidana Khusus pada 8 April 2015. Artinya dari tanggal 2 Mei 2005-sampai April 2015 berkas tersebut masih berada di luar Kepaniteraan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sendiri memeriksa perkara tersebut hanya satu minggu,  yakni diterima majelis tanggal 21 April 2015 dan diputus tanggal 27 April 2015.

Ketua MA Lantik 8 (delapan) Panitera Pengganti MA

JAKARTA | (28/4/2015) - Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH, hari ini (Selasa,28/4), melantik 8 (delapan) orang panitera pengganti MA, bertempat di ruang rapat Ketua MA, Jakarta. Ke delapan panitera pengganti yang dilantik tersebut adalah Thomas Tarigan, Ayumi Susriani, Candra Boy Seroza, Arman Surya Putra, Susi Saptati, Joko Agus Sugianto, Agus Budi Susilo, dan Heni Hendarta Widya Sukmana Kurniawan. Hadir dalam acara pelantikan tersebut para wakil Ketua MA, para Ketua Kamar, Panitera MA,  para pejabat eselon I MA, para panitera muda dan para panitera pengganti MA.

Panitera Pengganti berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung merupakan salah satu unsur pendukung Kepaniteraan selain Panitera dan Panitera Muda. Berdasarkan UU 3 Tahun 2009, persyaratan untuk diangkat sebagai panitera pengganti Mahkamah Agung adalah hakim pada pengadilan tingkat pertama yang memiliki masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

Laporan Kunjungan ke Hoge Raad Belanda

Konsistensi Yang Diusung Sistem Kamar Tidak Melanggar Independensi Peradilan

JAKARTA - (17/04/2015) - Mahkamah Agung terus memperkuat penerapan sistem kamar yang tahun ini akan memasuki tahun ke empat. Selain menyempurnakan regulasi sistem kamar melalui penerbitan SK KMA Nomor 213/KMA/SK/XII/2014, Mahkamah Agung juga melakukan bench learning sistem kamar ke Hoger Raad (HR) Belanda.  Bench learning sistem kamar di HR Belanda ini dilakukan oleh delegasi yang terdiri dari 3 (tiga) hakim agung yaitu: Soltoni Mohdally, SH, MH,  Dr. Andi Samsan Nganro, SH, MH dan Yulius, SH, MH dan 3 (tiga) orang panitera pengganti, yaitu Rafmiwan Murianeti, Endang Wahyu Utami dan Rustanto,  serta Yunani Abiyoso dari Asistensi Tim Pembaruan Peradilan MA. Mereka akan melihat langsung proses berjalannya sistem kamar mulai 13 s.d 18 April 2015 di HR Belanda.

Ketua Hoge Raad  Belanda, Marteen Feteris,  menyambut kedatangan delegasi MA yang dipimpin oleh Soltoni Mohdally di ruang pleno Hoge Raad pada Senin (13/4/2015) pagi waktu Den Haag. Menurut Marteen, pihaknya akan memfasilitasi delegasi  untuk dapat melihat secara langsung mekanisme kerja sistem kamar HR.  Delagasi yang terdiri dari hakim agung akan diajak langsung mengikuti rapat pleno kamar, sedangkan delegasi asisten akan intensif berdiskusi diskusi tematik yang berhubungan dengan sistem kamar serta sistem manajemen perkara.

Dipastikan Penipu, Jika Ada yang Mengaku Pegawai MA dan Bisa Bantu  Mengurus Perkara

JAKARTA | (17/04/2015) - Aksi penipuan bermodus mengurus perkara di Mahkamah Agung berulang kali terjadi. Pelaku penipuan mengaku  panitera pengganti  atau hakim agung. Si Penipu menyasar para pencari keadilan atau kuasa hukumnya. Ia menawarkan “jasa” dapat membantu mengurus perkara di Mahkamah Agung, dengan jaminan perkara tersebut akan diputus sesuai keinginan. Jasa tersebut harus dibalas dengan sejumlah rupiah yang harus disetorkan ke rekening beridentitas “palsu” atas nama pejabat di Mahkamah Agung.  Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono, menyatakan prihatin atas aksi penipuan yang berulang terjadi. Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak percaya apalagi menuruti tawaran jasa untuk mengurus perkara di Mahkamah Agung.

“Orang yang mengaku pegawai Mahkamah Agung dan menawarkan jasa untuk mengurus perkara kasasi atau peninjauan kembali, dipastikan Penipu”, tegas Panitera Mahkamah Agung.

PTWP Pusat  Akan Menyelenggarakan  Turnamen Nasional Beregu

JAKARTA | (6/4/2015) - Pengurus Persatuan  Tenis Warga Peradilan (PTWP) Pusat  akan menyelenggarakan turnamen nasional beregu piala  Ketua Mahkamah Agung. Turnamen tersebut direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 10-17 Oktober 2015 di Kota Denpasar, Bali. Demikian disampaikan dalam pengumuman resmi Pengurus PTWP Pusat tanggal 30 Maret 2015.

Sehubungan dengan penyelenggaraan turnamen tersebut,  Pengurus Pusat meminta PTWP Daerah untuk mempersiapkan diri, termasuk mengefektifkan pemungutan iuran anggota.

“Sesuai Anggaran Dasar PTWP dan Hasil Kongres PTWP ke XVI, guna suksesnya pelaksanaan turnamen dimaksud, kepada Pengurus PTWP Daerah diminta untuk mengefektifkan pemungutan iuran anggota melalui PTWP Cabang 3 (tiga) bulan satu kali (sekaligus) dan segera mengirimkan kepada Pengurus PTWP  Pusat 3 (tiga) bulan satu kali (sekaligus) melalui rekening yang telah ditentukan, lengkap dengan jumlah iuran yang terkumpul dari setiap satker”, tulis Pengurus PTWP Pusat dalam surat  bernomor 02/PP.PTWP/III/15 yang ditujukan kepada seluruh pengurus PTWP Daerah sebagaimana dimuat di laman resmi Mahkamah Agung (2/4/2015). (an)

12 Orang Dinyatakan Lulus Menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor

JAKARTA | (02/04/2015) - Dua belas orang telah dinyatakan lulus dalam tahapan akhir seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor, profile assessment dan wawancara,  yang dilaksanakan mulai tanggal 28-31 Maret 2015 di Pusdiklat MA, Megamendung, Bogor. Mereka akan segera diusulkan pengangkatannya sebagai hakim ad hoc kepada Presiden RI.  Kedua belas orang tersebut terdiri 6 (enam) orang sebagai Hakim Adhoc  Tipikor tingkat banding dan 6 (enam) orang untuk tingkat pertama. Jumlah peserta seleksi yang mengikuti profile assessment dan wawancara ini sebanyak 51 orang. Mereka terdiri dari 13 pelamar hakim adhoc Tipikor tingkat banding dan 38 untuk tingkat pertama.

Pengumuman kelulusan seleksi tahap akhir calon hakim ad hoc Tipikor ini direlease oleh Pansel dalam pengumuman bernomor 51/Pansel/Ad Hoc TPK/III/2015 sebagaimana dimuat oleh website Mahkamah Agung (02/04).  Berikut nama-nama yang dinyatakan lulus seleksi tersebut:

Tingkat Banding:  H. Waluyo, SH, Anthon R. Saragih, SH, MH, Dr. Ihat Subihat, SH, MH, Gatut Sulistyo, SH, MH, Mugyana Sukandar, SH, MH, Mahsan, SH. Tingkat Pertama: Bhudhi Kuswanto, SH, Anggraeni, SH, Sukartono, SH, MH, Yelmi, SH, MH, Margonor, SH, MH, Fernando, S.Si, SH.

Panitia seleksi menyampaikan agar mereka yang dinyatakan lulus seleksi diwajibkan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang waktunya akan ditentukan kemudian. Mereka juga diminta untuk mempersiapkan berkas-berkas terkait dengan  bahan pengisian/lampiran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai formulir yang telah disediakan oleh KPK.