JAKARTA | (12/07/2016) - Tren memutus perkara biasanya menurun di Bulan Ramadhan. Keadaan ini merupakan fenomena yang selalu berulang hampir di  setiap tahun. Namun tidak terjadi di bulan Ramadhan tahun ini  yang bertepatan dengan bulan Juni. Data pada sistem informasi perkara menunjukkan  ada  1.390 perkara yang diputus pada bulan Juni 2016. Jumlah ini melampaui rerata jumlah perkara yang diputus pada periode Januari-Juni yang berada ada angka 1.232 perkara. Berdasarkan sistem informasi perkara Periode Januari-Juni, MA memutus sebanyak 7393 perkara.

Faktor yang berpengaruh terhadap menurunnya kinerja di bulan puasa adalah jumlah jam kerja yang berkurang dan adanya cuti bersama menjelang idul fitri. “Maka dalam keadaan jam kerja yang berkurang namun jumlah perkara putus yang meningkat, ini adalah  bukti  etos kerja luar biasa dari para hakim agung”, kata Soeroso Ono, Panitera Mahkamah Agung RI.

JAKARTA | (15/6) - Selama periode Januari-Mei 2016, Mahkamah Agung menerima sebanyak 6.109 perkara . Sisa perkara yang  belum putus pada akhir tahun 2015 sebanyak 3.950 perkara sehingga jumlah beban perkara yang ditangani Mahkamah Agung pada periode  Januari-Mei 2015 sebanyak  10.059 perkara.  Jumlah perkara yang diterima berkurang 3,03% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2015 sebanyak 6.300 perkara. Jumlah beban perkara juga berkurang 6,21% dibandingkan  dengan periode yang sama di tahun 2015 yang berjumlah 6.300 perkara.

Jumlah perkara yang diterima periode Januari-Mei 2016 tersebut terdiri dari 4721 perkara kasasi (77,28%), 1337 perkara peninjauan kembali (21,89%), 29 perkara grasi (0,47%), dan 22 perkara permohonan hak uji materiil (0,36%). Jika dikelompokkan berdasarkan jenis perkara,  perkara yang diterima tersebut terdiri dari perdata sebanyak 1.958 perkara (32,05%), perdata khusus sebanyak 506 perkara (8,28%), pidana sebanyak 769 perkara (12,59%), pidana khusus sebanyak 1280 perkara (20,95%), perdata agama sebanyak 468 perkara (7,66%), pidana militer sebanyak 144 perkara (2,36%) dan  tata usaha negara sebanyak 984 perkara (16,11%).

JAKARTA | (2/6/2016) Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung kembali melakukan kegiatan koreksi berkas bersama  yang berlangsung mulai tanggal 30 Mei  s.d 1 Juni  2016 di Jakarta.  Hadir dalam kegiatan tersebut seluruh unsur yang terkait dalam proses minutasi berkas perkara di MA, yakni Hakim Agung, Panitera Pengganti, dan operator di Kamar TUN. Ketua Kamar TUN, Dr. H. Supandi, SH, MH memimpin langsung kegiatan yang bertujuan untuk mempercepat minutasi perkara ini.

Pada penutupan kegiatan  (Rabu, 1/6/2016), Panitera Muda TUN  Ashadi, SH melaporkan bahwa kegiatan koreksi bersama berhasil menyelesaikan minutasi sebanyak 654 berkas perkara.  Menurut Ashadi, jika dilakukan melalui mekanisme “biasa”, jumlah 654 berkas merupakan capaian minutasi dalam 2 bulan.  Ashadi menegaskan bahwa kegiatan koreksi bersama yang diinisiasi oleh Kamar TUN merupakan strategi yang efektif untuk mengikis tunggakan minutasi  berkas.

JAKARTA | (31/05/2016) - Mahkamah Agung menjadi salah satu lembaga yang telah memanfaatkan dokumen elektronik dalam proses kerja. Sejak tahun 2010, MA telah menjadikan dokumen elektronik sebagai bagian  dari syarat administratif pengajuan permohonan kasasi/peninjauan kembali. Pengaturannya dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA No 14 Tahun 2010). Tahun 2014, ketentuan  tersebut disempurnakan dengan SEMA 1 Tahun 2014.  Jika sebelumnya dokumen elektronik hanya digunakan untuk mempercepat penyusunan draft putusan (proses minutasi), maka dengan SEMA yang terakhir ini dokumen elektronik digunakan oleh hakim agung untuk memeriksa berkas perkara. Selain itu, MA juga telah mempublikasikan salinan putusan elektronik melalui website Direktori Putusan. Jumlah koleksi salinan putusan elektronik yang bisa diakses publik telah mencapai jumlah 1, 7 juta putusan.

Pemanfaatan dokumen elektronik oleh MA tersebut mulai menarik perhatian para penggiat dunia kearsipan.  Pada akhir tahun 2015 (8/12/2015), Kepaniteraan MA diundang oleh Bank Indonesia untuk berbagi pengalaman  di seminar nasional yang bertajuk “Peran Strategis Tata Kelola Dokumen Elektronik”.  Kepaniteraan MA yang diwakili oleh Panitera Muda Perdata, Dr. Pri Pambudi Teguh, SH, MH berbagi pengalaman mengenai pemanfaatan dokumen elektronik di MA. Pri Pambudi juga mengupas bagaimana kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam sistem hukum acara perdata.

PONTIANAK | (25/05/2016) - Percakapan melalui pesan singkat (SMS) antara Tersangka suap (ATS) dengan seorang staf Kepaniteraan Muda Pidana Khusus (KSD) yang dibuka di persidangan membuat publik tercengang. Pasalnya, dalam percakapan tersebut seolah-olah seorang staf dapat mengintervensi penunjukan majelis hakim yang menangani perkara, bahkan  mengatur komposisi majelis hakim di Mahkamah Agung. Padahal, penunjukan majelis hakim merupakan salah satu hak prerogatif dari  seorang ketua lembaga peradilan. Menanggapi hal tersebut,  Ketua MA menegaskan bahwa seorang staf tidak mungkin dapat mencampuri penunjukan majelis hakim. Penunjukan majelis hakim di MA, dilakukan oleh Ketua Kamar secara pribadi, tanpa ada delegasi. Bahkan mekanisme penunjukannya pun dilakukan dengan tulis tangan per perkara   di daftar perkara yang sampaikan  oleh Panitera Muda.

Demikian disampaikan oleh Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH, pada kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yudisial bagi jajaran pengadilan dari empat lingkungan peradilan se provinsi Kalimantan Barat, Selasa (25/05/2016), di Pontianak.  Dipimpin langsung oleh dengan Ketua MA, materi pembinaan  yang berfokus pada pembinaan karakter disampaikan pula oleh  para pimpinan MA yang terdiri dari: Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Militer, Ketua Kamar TUN dan Ketua Kamar Pembinaan.

PONTIANAK | (25/5) Tidak kurang dari 239 aparatur pengadilan dari empat lingkungan peradilan se wilayah hukum Provinsi Kalimantan Barat mengikuti pembinaan teknis dan administrasi yudisial oleh Pimpinan MA, Selasa (25/5/2016) di Pontianak. Mereka terdiri dari  Ketua, Wakil Ketua, Hakim, para pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan pengadilan tingkat pertama dan banding. Acara yang berlangsung mulai pukul 20.00 hingga pukul 02 dini hari ini menitik beratkan pada aspek pembangunan karakter (character building)  aparatur warga peradilan.

Ketua Mahkamah Agung mengecam prilaku koruptif aparatur yang  merusak kewibawaan lembaga peradilan. Menurutnya, tindakan oknum aparatur pengadilan yang menjadi sorotan publik dalam dua bulan terakhir telah menjadi “nila” bagi berbagai capaian upaya reformasi di tubuh lembaga peradilan.