K ompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan yang diluncurkan Ketua MA di hari jadi MA ke 70 (19/8 2015) direspon positif oleh jajaran pengadilan. Berdasarkan laman portal kompetisi, hingga Kamis sore (27/8) sudah ada 48 satuan kerja yang mendaftarkan inovasi layanannya. Dari 48 satker tersebut, 41 adalah satker pengadilan agama,  6 satker pengadilan negeri dan 1 satker pengadilan tata usaha negara. Sementara pengadilan yang sudah aktivasi akun berjumlah 146 yang terdiri dari pengadilan negeri 47 satker, pengadilan agama 87 satker, pengadilan militer 5 satker, dan pengadilan taat usaha negara 7 satker.

Ragam inovasi yang berasal dari kreatifitas lokal pengadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dapat diakses di laman portal kompetisi. Dari laman ini tergambar bahwa inovasi pelayanan tidak menjadi dominasi pengadilan di kawasan tertentu, namun menyebar cukup merata di bumi nusantara.

S ecara statistik, satu dari 1,4 juta putusan adalah angka yang sangat kecil. Namun demikian, Panitera MA, Soeroso Ono, berharap agar kekeliruan upload dokumen elektronik seperti dalam kasus publikasi putusan perkara nomor 2007 K/Pid.Sus/2011 tidak berulang. Untuk itu, Ia mendorong jajarannya dan seluruh pimpinan pengadilan untuk memperketat Quality Control proses publikasi putusan. Ia pun meminta publik untuk terus membaca Direktori Putusan yang kini memiliki koleksi putusan mendekati angka 1,5 juta.

Mahkamah Agung menerapkan aturan bahwa perkara dikatakan telah terminutasi apabila file elektroniknya turut diserahkan saat penyerahan berkas. File inilah yang kemudian diunggah ke Direktori Putusan. Oleh kerena itu, Panitera MA meminta jajarannya memastikan file yang diserahkan adalah versi terakhir yang sesuai dengan dokumen aslinya.

S alah satu media online merilis berita adanya kekeliruan putusan kasasi perkara nomor 2007 K/Pid.Sus/2011 yang dipublikasikan di Direktori Putusan Mahkamah Agung pada tahun 2013. Terdakwa dalam perkara tersebut adalah Drs. SUGENG RIYONO, MM sedangkan  yang diadili adalah ACH. SUBAIDI bin H. ACHMAD MARSUKI. Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono mengakui adanya kekeliruan tersebut. Namun ia menjelaskan kekeliruan tersebut hanya dalam versi elektronik dan sekarang kekeliruannya sudah diperbaiki. Panitera MA  memastikan bahwa salinan putusan yang dikirimkan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah dokumen putusan yang benar.

P erkara dengan acara cepat atau acara singkat hanya dikenal dalam ranah hukum pidana. Namun mulai 7 Agustus 2015, perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan bukan mengenai sengketa tanah akan diperiksa dengan acara yang sederhana oleh hakim tunggal. Hal ini karena pada tanggal 7 Agustus 2015 telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam memeriksa perkara yang dikategorikan sebagai “gugatan sederhana”, pengadilan harus menyelesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama.

 K epaniteraan MA melakukan sosialisasi SEMA 1 Tahun 2014 dan pelatihan komunikasi data upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali di Kendari, 20-22 Agustus 2015. Kegiatan ini diikuti oleh pengadilan tingkat pertama dan banding di wilayah hukum provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Masing-masing pengadilan menugaskan Panitera/Sekretaris dan seorang operator aplikasi untuk mengikuti kegiatan ini. Selain sosialisasi SEMA, dilakukan pengunggahan putusan yang hampir mencapai  1000-an putusan.

Tanggal 19 Agustus  70 tahun yang lalu adalah hari dimana   Presiden Soekarno  mengangkat Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama.  Lima puluh lima tahun kemudian, melalui  Surat Keputusan  Ketua MA Nomor KMA/043/SK/VIII/1999,  peristiwa itu diabadikan sebagai hari jadi Mahkamah Agung.  Pada peringatan hari jadi MA yang ke 70 pada tanggal 19 Agustus 2015, MA menghadirkan beberapa “kado istimewa”. Berikut kado istimewa yang diberikan oleh MA untuk  pelayanan peradilan yang lebih baik: