MATARAM | (4/11/2016) - Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH menegaskan bahwa independensi  merupakan hal yang sangat prinsipil  dan harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga tidak ada tawar-menawar untuk independensi peradilan. Dalam sejarah peradilan di Indonesia, perjuangan untuk menegakkan independensi badan peradilan menempuh jalan yang berliku. Sejak Indonesia merdeka, baru tahun 2004, dengan UU Nomor 4 Tahun 2004,  kekuasaan kehakiman benar-benar merdeka terbebas dari intervensi cabang kekuasaan negara  lainnya.  Kini, ada yang “mengutak-atik” lagi  kemandirian peradilan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Agung dalam pembinaan teknis dan administrasi yudisial bagi Ketua, Wakil, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan se-Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat, pada hari Kamis (3/11/2016) di Mataram.  Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh seluruh pimpinan Mahkamah Agung, sejumlah hakim agung dan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

JAKARTA | (28/10/2016) - Baru-baru ini diketahui ada website yang kontennya menyerupai sistem informasi perkara Mahkamah Agung,  dengan alamat www.infoperkarakamarpdt.com. Isi website tersebut memuat informasi status penanganan perkara di Mahkamah Agung. Panitera Mahkamah Agung telah memberikan keterangan bahwa website tersebut bukan produk Kepaniteraan Mahkamah Agung tapi dibuat oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan iktikad tidak baik. Diduga kuat motif pembangunan website info perkara palsu tersebut adalah untuk alat penipuan.

Indikasi kuat web info perkara  (www.infoperkarakamarpdt.com)  menjadi alat penipuan adalah adanya perbedaan data amar putusan antara info perkara Mahkamah Agung dengan  www.infoperkarakamarpdt.com.  Redaksi telah menemukan lima perkara yang amarnya diubah dari tolak menjadi kabul, berikut nomor-nomor perkara tersebut:

JAKARTA | (28/10/2016) - Panitera Mahkamah Agung meminta kepada pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Agung untuk berhati-hati terhadap alamat website palsu yang memuat informasi perkara yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.  Alamat website tersebut adalah www.infoperkarakamarpdt.com.  Website ini digunakan sebagai sarana penipuan, dengan modus “pengurusan” perkara di Mahkamah Agung.  Pihak berperkara yang menjadi korban penipuan disuguhi informasi palsu di website tersebut  bahwa perkaranya telah dimenangkan.  Panitera mengingatkan bahwa informasi resmi tentang penanganan perkara hanya tersedia di http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara.

BANDUNG | (24/10/2016) - Kinerja penanganan perkara periode Januari-Oktober 2016 telah melampaui target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama baik dari aspek  produktivitas memutus, rasio penyelesaian perkara (clearance rate), jumlah sisa perkara, maupun persentase perkara yang diselesaikan sesuai jangka waktu. Hal tersebut disampaikan oleh Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, dalam  acara paparan kinerja penanganan perkara yang mengawali kegiatan Pleno Kamar Mahkamah Agung  tahun 2016 di Bandung, Minggu (23/10/2016).

Panitera menjelaskan bahwa perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung pada periode Januari sampai dengan  14 Oktober 2016 sebanyak 15.501perkara. Jumlah ini terdiri dari sisa  perkara tahun  2015 sebanyak 3.950 perkara dan perkara yang diterima di periode tersebut sebanyak 11.551 perkara. Jumlah perkara yang telah diputus pada periode tersebut sebanyak 12.062 perkara sehingga sisa perkara pada 14 Oktober 2016 sebanyak 3.439 perkara.

BANDUNG (24/10/2016) - Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH membuka rapat pleno kamar tahun 2016, Minggu malam (24/10/2016), pukul 20.00 WIB di Bandung. Kegiatan ini merupakan aktivitas tahunan yang menjadi agenda terjadwal sejak Mahkamah Agung memberlakukan sistem kamar di akhir tahun 2011. Rapat pleno kamar akan berlangsung hingga tanggal 25 Oktober 2016, dihadiri oleh seluruh anggota dari lima kamar di Mahkamah Agung (kamar perdata, kamar pidana, kamar agama, kamar pidana dan kamar tata usaha negara) , yaitu: para ketua muda yang menjadi ketua kamar, para hakim agung, para hakim ad hoc, para panitera muda perkara, para panitera muda kamar dan para panitera pengganti.

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Suwardi, SH, MH, selaku penanggung jawab kegiatan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat pleno kamar merupakan lembaga yang dibentuk dalam sistem kamar  sebagai instrument untuk mewujudkan  kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan,  meningkatkan profesionalitas hakim agung dan  mempercepat proses penyelesaian  perkara.  

BRUSSEL | (14/10/2016) - Pengadilan berbasis elektronik telah menjadi “tekad universal” dari semua peradilan di dunia. Ketika  Delegasi MA berkunjung  di Hoge Raad Belanda, mereka menyampaikan komitmennya bahwa akan melakukan digitalisasi pengadilan mulai 1 Februari  2017.  Hal yang sama juga disampaikan  oleh  Federal Public Services of Justice Belgia dan Mahkamah Konstitusi Belgia. Meskipun pengadilan di Belgia akan mulai pengadilan full elektronik tidak secepat Hoge Raad Belanda, mereka sudah memiliki road map yang terarah. Diantaranya, mereka sedang melakukan perubahan undang-undang  yang “menghambat” digitalisasi pengadilan.

Merubah undang-undang yang menghambat implementasi digitalisasi pengadilan, juga dilakukan oleh Belanda. Bahkan mereka telah merubah 6 Undang-Undang untuk implementasi e-Court di bulan Februari mendatang.  Selain perubahan undang-undang,  Federal Public Services of Justice Belgia, menyampaikan  beberapa langkah lainnya yang sedang mereka lakukan, yaitu: