JAKARTA | (11/03) - KEPANITERAAN Mahkamah Agung telah  berhasil meluncurkan SIAP versi penyempurnaan. Salah satu  fitur andalannya adalah  dokumen  manajemen sistem yang bisa digunakan oleh hakim agung untuk pembacaan berkas serentak dan monitoring status berkas perkara. Merespon kehadiran sistem ini,  Ketua Kamar Pidana Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM menginisiasi pemberian sosialisasi SIAP kepada para hakim agung dan hakim ad hoc yang berada di Kamar Pidana. Sosialisasi SIAP kepada para hakim agung/hakim ad hoc kamar pidana ini telah dilaksanakan pada 3-4 Maret 2016, pekan lalu.

Pasca sosialisasi, sejumlah hakim agung memberikan respon positif dan tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang fitur yang terdapat dalam SIAP versi penyempurnaan ini.  Salah satunya  adalah  Hakim Agung Sofyan Sitompul. Pada  hari Jum’at (11/03), Tim Pusat Data Kepaniteraan diminta untuk melakukan Diklat di Tempat Kerja  (DDTK)  tentang penggunaan SIAP di ruang kerja Hakim Agung Sofyan Sitompul. DDTK yang diikuti oleh hakim agung, operator dan staf ini mensimulasikan proses penanganan berkas perkara  di ruang hakim agung. Agar proses simulasi bisa dilihat oleh semua tim pendukung hakim agung, Hakim Agung Sofyan Sitompul pun menyediakan  sendiri  sebuah projektor.

JAKARTA | (08/03) - DELAGASI Pengadilan Federal Australia (Federal Court of Australia) yang terdiri dari Chief Justice  JL Allsop, Panitera FCA Warwick Soden  dan Sia Lagos melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung pada hari Selasa (o8/03/2016).  Mengisi agenda kunjungan kerja tersebut, digelar pertemuan antara Kepaniteraan MA dan Delegasi FCA bertempat di ruang rapat pleno kamar gedung MA, Jakarta. Dalam pertemuan  yang dipimpin oleh Panitera Mahkamah Agung Soeroso Ono tersebut kedua belah pihak saling berbagi pengalaman terbaik di bidang pembaruan manajemen perkara.

Paparan dari Kepaniteraan Mahkamah Agung disampaikan oleh Asep Nursobah, Liliek Prisbawono Adi dan Frensita K. Twinsani. Mereka memaparkan progress pembaruan manajemen perkara dalam satu tahun terakhir, antara lain di bidang pemanfaatan dokumen elektronik melalui  Case Management System, simplifikasi putusan, kerjasama komunikasi data antara MA dan Ditjen Pemasyarakatan, dan sistem pengamanan dokumen salinan putusan.

JAKARTA | (07/03) - MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah mengapresiasi Mahkamah Agung yang telah menerbitkan  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana. Menurutnya Perma Nomor 2 Tahun 2015 bukan saja sebuah terobosan secara teknis yudisial namun juga secara paradigma. Ia berharap kehadiran  small claim court dapat memperbaiki peringkat kemudahan berusaha bagi Indonesia yang saat ini berada di posisi 109 dari 189 negara. Target perbaikan posisi Indonesia, menurut Menko, adalah menjadi peringkat ke-40.

Menko Darmin Nasution menyampaikan hal tersebut ketika menjadi pembicara kunci pada seminar bertajuk “Peran Peradilan dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha di Indonesia”, Senin (7/3) di Jakarta.

JAKARTA | (07/03) - Ketua Mahkamah Agung,, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH membuka seminar Internasional  bertajuk “Peran Peradilan dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha di Indonesia”, Senin (07/03/2016), bertempat di Hotel Borobudur Jakarta. Dalam seminar tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution,  bertindak sebagai  pembicara kunci (key note speaker).

Seminar yang diprakarsai Mahkamah Agung RI dan Indonesia-Australia Partnership for Justice (AIPJ) menghadirkan tiga nara sumber yang kompeten yaitu:  Chief Justice JL. Allsop, Ketua Pengadilan Federal Australia, Syamsul Maarif (Hakim Agung) dan  Farah Ratnadewi Indriani (Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal).  Bertindak sebagai moderator dalam seminar internasional setengah hari tersebut adalah Agung Sumanantha, Hakim Agung Kamar Perdata MA RI.

JAKARTA | (02/03) - KETUA  Mahkamah Agung dalam pidato laporan tahunan yang dihelat kemarin (1/3) memaparkan berbagai capaian lembaga yang dipimpinnya. Salah satunya mengenai upaya pembaruan di bidang teknis dan manajemen perkara.  Dari pidatonya  Ketua MA menyebut  10  pembaruan di kedua bidang tersebut yang  terjadi di tahun 2015. 

Kesepuluh pembaruan tersebut adalah:  (1)  penguatan sistem kamar untuk menjaga konsistensi putusan,  (2) penyusunan  peraturan penanganan gugatan sederhana,  (3) penerbitan peraturan penanganan perkara sidang keliling terpadu, (4) penerbitan  peraturan untuk mengisi kekosongan hukum acara akibat adanya kewenangan baru bagi PTUN yang diberikan oleh Undang-Undang,  (5) penguatan aturan mengenai teknis hukum pemusnahan kapal dalam perkara pidana perikanan, (6) penerbitan aturan hakim khusus untuk mengadili perkara pidana pemilihan dan sengketa TUN pemilihan Gubernur, Bupati,  dan Walikota,(7)  penomoran khusus perkara lingkungan hidup,  (8) modernisasi mekanisme penyampaian pemberitahuan kasasi, penetapan perpanjangan penahanan dan petikan putusan,  (9) pembaruan  sistem penerbitan salinan putusan mahkamah agung dengan otentikasi melalui fitur pengamanan pencetakan dokumen,  dan (10) peningkatan peran serta pengadilan dalam publikasi putusan dan pengiriman dokumen elektronik

JAKARTA  (1/3) KINERJA penanganan perkara Mahkamah Agung  tahun 2015 melampaui capaian 2014.  Antara lain dilihat dari rasio produktifitas memutus dan jumlah sisa perkara.  Rasio produktifitas memutus perkara tahun 2015 mencapai 78,83% dari keseluruhan beban perkara. Jumlah rasio ini   meningkat 1,92% dari tahun 2014.  Jumlah beban perkara yang ditangani MA  tahun 2015 sebanyak 18.402 perkara. MA berhasil memutus sebanyak 14.452 perkara sehingga sisa perkara berjumlah 3.950 perkara. Jumlah sisa ini berkurang  10,73% dari  tahun 2014.

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung dalam pidato laporan tahunan 2015 yang diselenggarakan dalam sidang  pleno istimewa, Selasa (01/03/2016), di Jakarta Convention Center. Sidang Pleno Istimewa ini diikuti oleh seluruh unsur pimpinan MA, para hakim agung,  para pejabat eselon I, dan para ketua pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan.  Sidang Pleno Istimewa ini dinyatakan terbuka untuk umum. Sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri, anggota DPR, para duta besar negara sahabat nampak hadir di acara tersebut. Beberapa Ketua Mahkamah Agung negara sahabat, seperti Malaysia, Vietnam, Qatar, dan Jepang juga ikut hadir dalam seremoni tahunan Mahkamah Agung tersebut. Sementara itu, dari kalangan internal Mahkamah Agung hadir para pejabat eselon II, Panitera dan Sekretaris Pengadilan tingkat banding, dan para Ketua Pengadilan tingkat pertama se Jabodetabek. Para mantan pimpinan MA dan hakim agung tidak luput dari undangan untuk menghadiri tradisi tahunan yang sudah digelar sejak 10 tahun yang lalu.