PHNOM PENH | (18/02/2016) - Delegasi Mahkamah Agung sedang melakukan proses asesmen dalam rangka menindaklanjuti kerjasama yudisial antara MA dengan Kementerian Kehakiman Kerajaan Kamboja yang difasilitasi oleh USAID melalui program SSTC, mulai tanggal 14-20 Februari 2015. Salah satu informasi yang digali dari kunjungan ini adalah organisasi peradilan di Kamboja.  Organisasi peradilan di Kerajaan Kamboja ini diatur dalam Undang-Undang Nomor NS/RKM/0714/015 tanggal  16 Juli 2014.

Sistem peradilan di Kerajaan Kamboja  menganut peradilan dua atap, mirip dengan sistem peradilan Indonesia sebelum tahun 2004. Pembinaan administrasi, organisasi dan finansial pengadilan dilakukan oleh Kementerian Kehakiman. Pengadilan Kamboja terdiri dari  pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung.  Pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan rendah sedangkan pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung adalah pengadilan tinggi. Semua jenis dan tingkatan peradilan tersebut berwenang untuk memeriksa semua perkara termasuk perkara administrasi. 

SIEM REAP  (17/02) - Menteri Kehakiman Kamboja, H.E Ang Vong  Vathana,  dalam Courtesy Call dengan delegasi MA RI, Senin (15/2) di Phnom Penh, menyatakan bahwa  peradilan Indonesia  selangkah lebih maju di bandingkan pengadilan di negaranya. Ia meminta secara tegas kepada MA RI agar dapat membantu Pengadilan Kamboja  dalam reformasi peradilan khususnya di bidang Publikasi Putusan dan Diklat. Ketertarikan terhadap publikasi putusan juga diungkap oleh Wakil Presiden Mahkamah Agung Kamboja dalam pertemuan dengan delegasi MA di kantornya pada hari pertama kunjungan delegasi MA di Kamboja ( Senin, 15/2).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Mr. Nguon Nara, Presiden Pengadilan Tingkat Pertama Siem Reap, dalam pertemuan dengan Delegasi MA RI, Selasa (16/2/2016). Siem  Reap adalah satu dari 23 Provinsi Kerajaan Kamboja yang berjarak sekitar 350 km dari pusat kota Phnom Penh. Perjalanan Delegasi MA ke  Pengadilan Siem Reap ditempuh melalui perjalanan darat selama kurang lebih 6 jam.

PHNOM PENH | (16/02)- Keberhasilan reformasi peradilan di Indonesia khususnya  di bidang manajemen perkara, transparansi informasi perkara dan sistem pendidikan dan pelatihan mulai menarik perhatian dunia internasional,  salah satunya adalah  Kerajaan Kamboja.  Difasilitasi oleh USAID di bawah program South to South and  Triangular Corporation  (SSTC), Delegasi Kementerian Kehakiman Kerajaan Kamboja telah mengunjungi Mahkamah Agung RI untuk menjajaki kerjasama judisial  pada 19-23 Oktober 2015 lalu. Pihak Kamboja berharap MA RI dapat berbagi pengalaman sekaligus menjadi "mentor" dalam melaksanakan proses pembaruan peradilan di negaranya. Menindaklanjuti hal tersebut, Delegasi Mahkamah Agung  yang difasilitasi USAID mulai melakukan asesmen  di Pengadilan Kamboja yang berlangsung mulai 14 s.d 20 Februari 2016.

Delegasi Mahkamah Agung ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua MA Nomor 16/KMA/SK/II/2016 tanggal  5 Februari 2016,  terdiri dari: Dr. Ridwan Mansur, SH, MH, Dr. Pri Pambudi Teguh, SH, MH, Asep Nursobah, S.Ag, MH, Aria Suyudi, SH, L.LM, dan Yunani Abiyoso, SH, MH.  Turut serta bersama delegasi MA, Senior Rule of Law Advisor USAID  Dondy Sentya dan  Siti Budi Wardhani.

Warga Pengadilan diminta waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Pimpinan MA. Terakhir dilaporkan, oknum  penipu tersebut mengaku Wakil Ketua MA Bidang Yudisial. Dia menghubungi pejabat pengadilan di daerah (Ketua/hakim) meminta disediakan sejumlah uang dengan imbalan janji akan memperoleh promosi jabatan. Modus lain penipuan tersebut menggunakan ajudan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial yang mengaku diperintahkan oleh Wakil Ketua untuk menghubungi yang bersangkutan dan meminta disiapkan sejumlah uang.

Kepaniteraan MA dan Ditjen Pemasyarakatan telah menjalin kerjasama pertukaran data pidana (penahanan) tingkat kasasi yang didasarkan pada Nota Kesepahaman kedua belah pihak yang ditandatangani 30 Oktober 2015 lalu. Pertukaran data tersebut menggunakan sistem informasi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga, Kepaniteraan MA menggunakan Aplikasi Direktori Putusan sedangkan Ditjen Pemasyarakatan menggunakan Sistem  Database Pemasyarakatan  (SDP).  Bagi Kepaniteraan MA, proses pertukaran data berbasis teknologi informasi ini dimulai dari adanya pemberitahuan kasasi dari pengadilan negeri. Selama ini, mekanisme pemberitahuan adanya permohonan  kasasi bagi perkara pidana yang terdakwanya ditahan dilakukan menggunakan surat dan faxsimile. Kini, bagi Pengadilan Negeri se-Jakarta diminta agar penyampaian pemberitahuan permohonan kasasi tersebut menggunakan aplikasi Direktori Putusan.

MAKASSAR| (19/1) Ketua MA Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH meminta seluruh jajaran pengadilan untuk memahami dan melaksanakan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh MA. Kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) maupun Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA). Dikatakan Ketua MA,  lahirnya  bermacam aturan tersebut dalam rangka menjalankan fungsi mengatur dari Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ketua MA menyayangkan masih dijumpai calon pimpinan yang mengikuti uji kelayakan dinyatakan tidak layak  gara-gara tidak memahami PERMA atau SEMA yang telah dikeluarkan oleh MA dan dipublikasikan secara online.

Ketua MA menyampaikan hal tersebut dalam Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial yang diikuti oleh jajaran pengadilan  dari empat lingkungan peradilan di Provinsi Sulsel dan Sulselbar bertempat di Makassar, 18-19 Januari 2016. Hadir bersama Ketua MA adalah Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Agama, dan Ketua Kamar Tata Usaha Negara. Sedangkan dari jajaran pengadilan yang menjadi peserta pembinaan adalah Ketua, Wakil Ketua, Hakim, dan Panitera Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Kegiatan serupa sebelumnya dilaksanakan di Bandung, pekan lalu (14-15 Januari 2016).