K ETUA MA mengeluarkan aturan bahwa kini Ketua Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk  melakukan penyumpahan terhadap  advokat yang memenuhi syarat, baik yang diajukan oleh  organisasi advokat yang mengatasnamakan Peradi maupun  pengurus organisasi advokat lainnya, hingga tebentuknya  Undang-Undang Advokat yang baru.  Hal tersebut termuat dalam surat Ketua Mahkamah Agung  nomor  73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal  25 September 2015 perihal penyumpahan advokat yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia.

Surat KMA nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal  25 September 2015 ini membatalkan  surat Ketua MA nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal  25 Juni  2010 perihal penyumpahan advokat dan Surat Ketua MA  Nomor  52/KMA/HK.01/III/2011 tanggal  23 Maret 2011 perihal  Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010. Seperti diketahui dalam surat KMA Nomor 089/KMA/VI/2010  diatur bahwa Para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para Calon Advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus PERADI, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010.

K AMAR Pidana Mahkamah Agung menyelenggarakan kegiatan percepatan penyelesaian perkara melalui konsinyering yang dilaksanakan tanggal 21 s/d 23 September 2015, di hotel Aryaduta Karawaci Tangerang. Target berkas yang diselesaikan dalam kegiatan ini adalah sebanyak 1.042 berkas, meliputi berkas belum putus dan sudah putus tapi belum minutasi. Ketika acara ditutup  Rabu siang (23/9) oleh Ketua Kamar Artidjo Alkotsar, disampaikan bahwa 1.031 berkas (99% dari target) dapat diselesaikan.

Disampaikan Ketua Kamar Pidana bahwa fokus kegiatan konsinyering ini adalah menyelesaikan perkara yang diterima MA sebelum diberlakukan sistem pemeriksaan berkas serentak pada pertengahan tahun 2013. Pemeriksaan berkas serentak mengharuskan MA memutus paling lama 3 (tiga) bulan setelah berkas perkara tersebut diterima majelis. Di saat MA mulai menangani perkara dengan sistem baru,  ada beberapa perkara-perkara yang diterima ketika MA masih menerapkan sistem membaca bergiliran yang  belum diputus.

M AHKAMAH Agung akan menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi yustisial bagi Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding de-Indonesia di Denpasar, 9 Oktober 2015 nanti, di Bali. Materi pembinaan akan disampaikan oleh Ketua  dan semua unsur pimpinan MA. Agar muatan materi pembinaan kontekstual, Ketua Pengadilan Tk Banding diminta menginventarisir permasalahan hukum  aktual di bidang teknis dan administrasi yustisial.

 "Ketua Pengadilan Tingkat Banding diwajibkan menyampaikan daftar permasalahan hukum yang ada di wilayah hukumnya, paling lambat tanggal 2 Oktober 2015, melalui e-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya., dengan subjek :'permasalahan hukum'", demikian bunyi angka 2 Surat Waka MA Bidang Non Yudisial Nomor 20/WKMA.NY/9/2015 tanggal 21 September 2015.

W ORKSHOP Peningkatan Publikasi Putusan PT dan PN se-DKI yang difasilitasi Kepaniteraan MA dengan dukungan AIPJ ditutup Sabtu siang (19/9). Hingga acara penutupan dilaporkan bahwa jumlah putusan yang diunggah selama workshop mencapai 1.067 putusan. PN Jakarta Timur mengunggah  315 putusan,  PN Jakarta Selatan mengunggah 224 putusan,  PT Jakarta mengunggah  176 putusan,  PN Jakarta Pusat mengunggah  140 putusan, PN Jakarta Utara mengunggah 111 putusan dan PN Jakarta Barat mengunggah  101 putusan.

P ENGADILAN Tinggi Jakarta  dan Pengadilan Negeri se-Jakarta mengikuti kegiatan crash program peningkatan publikasi putusan tanggal 17-19 September 2015 di Tangerang. Penyelenggaraan crash program tersebut merupakan kerjasama Kepaniteraan MA dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). Kegiatan yang diikuti oleh 18 peserta ini dibuka oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LLM, Kamis (17/8).  Hadir dalam acara pembukaan tersebut, Binziad Khadafi, Senior Manajer AIPJ yang membidangi reformasi peradilan, dan Tim Publikasi Kepaniteraan MA.

S istem peradilan pidana terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat  dalam RJPMN 2015-2019,  yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya. Sebagai rintisan sistem peradilan pidana terpadu, Panitera Mahkamah Agung telah membentuk tim pertukaran data perkara pidana dengan Ditjen Pemasyakatan Kemenkumham pada tanggal 4 September 2015.