PANITERA MA, Soeroso Ono, melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Jum’at (20/10), di Jakarta. Kedua instansi tersebut bersepakat melakukan kerjasama di bidang  pertukaran data perkara pidana pada tingkat kasasi dalam rangka rintisan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi. Dalam penandatanganan tersebut, Kepaniteraan MA diwakili oleh Panitera MA, Soeroso Ono dan dari Ditjen Pemasyarakatan diwakili oleh  I Wayan K. Dusak.

Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan dalam rangkaian upacara peringatan  Hari Ulang Tahun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hari Dharma Karyadhika, yang digelar di lapangan upacara Gedung Kementerian Hukum dan HAM,  Kuningan, Jakarta.  Menteri Kehakiman Hukum dan HAM RI, Yosana Hamonangnan Laoly yang bertindak sebagai pembina  dalam  upacara peringatan tersebut turut menyaksikan prosesi penandatanganan MoU. Selain Menteri Yosana, dari unsur pimpinan Mahkamah Agung, hadir Ketua Kamar Militer MA, Timur Manurung.

P ENGADILAN tingkat pertama empat lingkungan peradilan se-Provinsi NTT mengikuti  sosialisasi pengiriman e-dokumen untuk kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali, 22-24 Oktober 2015, di Kupang. Selama tiga hari kegiatan sosialisasi ini  mereka mendapat materi tentang SEMA 1 Tahun 2014,  fungsi direktori putusan sebagai media publikasi putusan, fungsi direktori putusan sebagai media pengiriman e-dokumen, dan simulasi pengajuan upaya hukum banding dan kasasi menggunakan fitur komunikasi data. Materi tersebut disampaikan oleh  Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana Khusus, dan Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan MA.

Peserta pelatihan yang terdiri dari Panitera/Sekretaris dan operator dari masing-masing pengadilan ini juga mendapat materi penyampaian surat rogatori dan dokumen hukum dari dan kepada pihak/badan hukum yang berada di luar negeri.  Materi ini disampaikan oleh Direktur Hukum pada Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu, Khrisna Adi Poetranto. Selain itu para peserta juga mendapat materi tentang monitoring online status penanganan surat rogatori/penyampaian dokumen yang disampaikan oleh salah seorang Kasubdit dari Pusat Informasi dan Teknologi  Kemlu.

Mahkamah Agung pada tanggal 20 Agustus 2015 telah memutus dua perkara yang menarik perhatian publik. Pertama adalah putusan kasasi nomor 490 K/TUN/2015 yang merupakan perkara kasasi yang diajukan oleh DPP Partai Golkar melawan Menkumham dan Agung Laksono. Kedua adalah perkara   nomor 504 K/TUN/2015 yang merupakan perkara  kasasi yang diajukan oleh PPP (Suryadharma Ali) melawan Menkumham, H.M. Romahurmuzy, FPPP DPRI, dan sejumlah DPW, DPD, dan DPC PPP. Kedua perkara tersebut ditangani oleh majelis hakim yang terdiri dari Dr. H. Imam Subechi, SH, MH sebagai ketua majelis, dan Dr. Irfan Fachruddin, SH, Cn dan Dr. Supandi, SH, M.Hum masing-masing sebagai anggota. Berikut link lengkap kedua putusan tersebut: 490 K/TUN/2015 dan 504 K/TUN/2015.

P ANITERA MA, Soeroso Ono,  berharap seluruh pengadilan telah mempublikasikan putusannya pada akhir tahun 2015. Saat ini masih ada 16 satuan kerja pengadilan yang belum mengunggah putusannya. Ke-enambelas pengadilan tersebut tercatat belum mempubikasikan selama tahun 2015,  padahal di tahun-tahun sebelumnya mereka sudah mempublikasikan putusanya di Direktori Putusan. Ke-enam belas pengadilan yang dimaksud adalah: PA Arso, PA Fak Fak, PA Morotai, PA Sorong, PN Jayapura, PN Makale, PN Pangkajene, PN Pare Pare, PN Selayar, PN Serui, PN Sidenreng Rappang, PN Tanjung Redep, PN Wamena, PN Watampone, PT Bandung,  dan PT Makassar.

“Saya berharap ke enam belas pengadilan tersebut dapat segera mempublikasikan putusannya sebelum akhir tahun 2015”, ungkap Panitera MA.

P ANITERA Mahkamah Agung, Soeroso Ono,  berbagi informasi mengenai pengalaman Kepaniteraan MA dalam melakukan modernisasi manajemen perkara dengan Delegasi Kementerian Kehakiman Kerajaan Kamboja, Senin (20/10/2015), di Ruang Rapat Pleno Kamar I, Gedung MA, Jakarta. Ia bersama Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan memaparkan sistem manajemen perkara MA, pemanfaatan teknologi informasi dan transparansi putusan. Selain bidang manajemen perkara, MA juga berbagai informasi mengenai pengelolaan administrasi non  judisial yang disampaikan oleh Sekretaris MA, Nurhadi.

Kehadiran Delegasi Kamboja yang dipimpin oleh Deputy Director General of Court Administration Mr. Seang Kung adalah dalam rangka rintisan kerjasama yudisial antara Peradilan Kerajaan Kamboja dan Peradilan Republik Indonesia.  Keberhasilan Mahkamah Agung dalam melakukan pembaruan peradilan menarik perhatian lembaga peradilan Kamboja. Kerajaan Kamboja sendiri saat ini tengah melaksanakan pembangunan peradilan khususnya di sektor manajemen perkara, pendidikan dan latihan, dan pelayanan publik. Peradilan Kamboja memandang kerja sama dengan Indonesia akan mendorong efektiftas pembaruan peradilan di negaranya.

P AGI ini (Jum’at, 16/10/2015) menjadi momen penting bagi perkembangan publikasi putusan pengadilan di Indonesia. Alasannya, karena pagi ini jumlah putusan di Direktori Putusan menembus angka 1, 5  juta putusan. Kurang lebih setahun sebelumnya, tepatnya 24 September 2014, MA juga mencatat momen penting yang serupa. Pada waktu itu putusan yang terkoleksi di Direktori Putusan mencapai 1 Juta putusan.  

“Ini berarti dalam kurun waktu satu tahun, pengadilan Indonesia telah mengupload setengah juta putusan”, ungkap Panitera MA, Soeroso Ono, Jum’at (16/10) di Jakarta.

Keadaan ini, kata Soeroso Ono, menunjukkan tingginya semangat keterbukaan informasi dan access to justice di kalangan warga peradilan Indonesia. Menurut Soeroso, MA berhasil menanamkan kesadaran transparansi informasi, khususnya publikasi putusan,  dalam kurun waktu yang cukup singkat.