Ketua MA  Canangkan Tahun 2015 sebagai “ Tahun  Minutasi”

JAKARTA | (02/04/2015) - Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH, mencanangkan tahun 2015 sebagai tahun minutasi. Pencanangan ini dilakukan sebagai respon Mahkamah Agung terhadap jumlah tunggakan minutasi yang mencapai angka 9 000-an pada akhir Februari 2015. Membengkaknya jumlah perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi ini adalah akibat langsung  dari meningkatnya produktifitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang belum diimbangi dengan peningkatan  jumlah sumber daya manusia.

Ketua MA mengungkapkan hal tersebut dalam rapat pembinaan bagi para Panitera Pengganti, Panitera Muda dan Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara pada Mahkamah Agung RI, Kamis (2/4/2015) bertempat di Ruang Wiryono Gedung MA RI. Bersama Ketua MA, hadir pula memberi pembinaan para Wakil Ketua MA, para Ketua Kamar, dan Panitera Mahkamah Agung.

Ketua MA Sampaikan Delapan Catatan atas Capaian dan Langkah Strategis  Tahun 2014

JAKARTA | (17/03/2015) - Ketua MA, Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH, menyampaikan Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2014 dalam Sidang Pleno Istimewa,Selasa (17/3/2015) bertempat di Assembly Hall, Jakarta Convention Center. Dalam pidatonya, Hatta Ali, menyampaikan 8 (delapan) catatan atas capaian dan langkah strategis pembaruan peradilan sepanjang tahun 2014. Dari kedelapan catatan tersebut, empat berada di ranah judisial sedangkan empat lagi merupakan bidang non judisial.

Berikut ini delapan catatan Ketua MA atas capaian dan langkah strategis MA sepanjang tahun 2014.

Tahun 2014, Direktori Putusan Unggah 473.805 putusan

JAKARTA - (02/01/2015) - Sejak launching tahun 2011 untuk menghimpun seluruh putusan Mahkamah Agung dan pengadilan di seluruh Indonesia, Direktori Putusan terus menerus dilengkapi koleksi putusan. Dari tahun ke tahun jumlah putusan yang diunggah dan partisipasi pengadilan pun kian meningkat. Selama tahun 2014, jumlah putusan yang diunggah mencapai 475.805 putusan. Jumlah ini meningkat 54,62% dibandingkan tahun 2013 yang (hanya) mengunggah 306.436 putusan. Dengan total jumlah putusan yang dipublikasikan sebanyak 475.805 putusan sepanjang tahun 2014, maka dalam setiap bulannya Direktori Putusan mengupload rata-rata 39.484 putusan. Jika jumlah hari kerja perbulan adalah 20 hari, maka setiap hari kerja Direktori Putusan mengupload 1974 putusan.

Sementara itu, jumlah putusan Mahkamah Agung yang diunggah di Direktori Putusan sepanjang tahun 2014 berjumlah 9.382 putusan. Jumlah keseluruhan koleksi putusan Mahkamah Agung di Direktori Putusan sejak launching perdana di tahun 2007 adalah 61.024 putusan. Sementara jumlah seluruh putusan yang menjadi koleksi Direktori Putusan hingga 2 Januari 2015 (pukul) 13:25 adalah 1.160.024 putusan.

MA Keluarkan SEMA 6 Tahun 2014 Untuk atasi Permasalahan Delegasi Bantuan Panggilan

JAKARTA | (02/01/2015) - Selain  menerbitkan SEMA pembatasan peninjauan kembali yang disebut-sebut media sebagai kado istimewa akhir tahun 2014 dari Mahkamah Agung untuk bangsa Indonesia,  sehari sebelumnya MA pun menerbitkan SEMA tak kalah istimewanya. SEMA itu bernomor 6 Tahun 2014 tentang penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan. SEMA yang ditandatangani Hatta Ali tanggal 30 Desember 2014 ini membuat gebrakan untuk mengurai “benang kusut” proses penanganan delegasi panggilan/pemberitahuan yang selama ini mengandung kompleksitas masalah. SEMA ini sekaligus menopang SEMA 2 Tahun 2014 yang menghendaki percepatan penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding.

Diakui oleh Mahkamah Agung bahwa delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan menjadi salah satu faktor yang menghambat percepatan penanganan perkara.

“Salah satu hambatan percepatan penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu tersebut adalah  ketika salah satu pihak berada di luar yurisdiksi pengadilan yang menangani perkara sehingga proses pemanggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui prosedur delegasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv)’, tulis Ketua Mahkamah Agung dalam  paragraf pertama SEMA 6 Tahun 2014.

MA Terbitkan SEMA Pembatasan PK Pidana

JAKARTA | (31/12) - Hari ini (Rabu, 31/12/2014), Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. SEMA ini diterbitkan MA untuk terwujudnya kepastian hukum terkait permohonan peninjauan kembali setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014. Seperti diketahui, MK dalam putusan tersebut menyatakan bahwa pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam angka 3 (tiga) SEMA 7 Tahun 2014 yang ditujukan kepada para ketua pengadilan tingkat pertama dan banding di seluruh Indonesia tersebut, MA dengan tegas menyatakan bahwa peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali.

Berikut isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014:

Panitera MA Berharap Seluruh Pengadilan Mempublikasikan Putusan di Direktori Putusan

H-3 Akhir Tahun : 22 Pengadilan Belum Upload Putusan

JAKARTA | (29/12) - Tahun 2014 tersisa beberapa hari lagi. Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono, berharap pengadilan yang belum mempublikasikan putusan di Direktori Putusan dapat memanfaatkan sisa hari tahun 2014 untuk mempublikasikan putusan. Berdasarkan data pada sistem Direktori Putusan yang diakses pagi ini (Senin, 29/12), masih ada 22 Pengadilan yang belum mempublikasikan putusan di Direktori Putusan. Sebelumnya, pada 10 Desember 2014, Kepaniteraan MA merilis daftar pengadilan yang belum mempublikasikan putusan di website yang dikelolanya. Ketika itu masih ada 33 Pengadilan yang masuk dalam daftar tersebut. Dari data tersebut terlihat bahwa selama dua minggu ada progress 11 pengadilan yang mengupload putusan sehingga tersisa 22 Pengadilan yang belum upload.

Menurut Panitera MA, publikasi putusan bagi pengadilan merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Direktori Putusan dibangun oleh Mahkamah Agung untuk memudahkan publik untuk mengakses putusan dari seluruh pengadilan di satu sistem (website). Panitera MA juga memandang pentingnya pengadilan mempublikasikan putusan terkait dengan SEMA 1 Tahun 2014. Berdasarkan SEMA ini, pengadilan wajib mengirimkan dokumen elektronik kelengkapan kasasi/peninjauan kembali melalui aplikasi komunikasi data Direktori Putusan. Dikatakan Panitera, salah satu indikator kesiapan pengadilan untuk memenuhi SEMA ini adalah dengan publikasi putusan pengadilan tersebut di Direktori Putusan Mahkamah Agung.