JAKARTA | (23/05) Panitera Mahkamah Agung memimpin diskusi tentang manajemen perkara dengan Delegasi Hoge Raad Belanda, Jum’at (20/5/2016), di gedung MA, Jakarta. Diskusi yang mengusung tema manajemen perkara ini diikuti oleh para Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Kamar, dan beberapa hakim yustisial MA. Sementara  delegasi  Hoge Raad yang hadir adalah Panitera Hoge Raad Belanda, Mr. Hans Storm dan Direktur Administrasi Mr. A.J. Rotscheid.

Kegiatan diskusi diawali dengan pengantar Panitera MA, Soeroso Ono, tentang sistem penanganan perkara di Mahkamah Agung.  Delegasi Belanda juga diperkenalkan  dengan informasi seputar modernisasi manajemen perkara yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.  Informasi tersebut disajikan oleh asisten peserta magang di Hoge Raad Belanda, Rafmiwan Murianeti.

JAKARTA | (17/5) - Direktori Putusan telah mengoleksi 1.757.084 putusan (data per 16/05/2016). Sebanyak 75.596 (4,30% ) adalah putusan Mahkamah Agung, sedangkan sisanya adalah putusan pengadilan tingkat pertama dan banding dari empat lingkungan peradilan. Direktori putusan menampilkan putusan dalam format PDF  dengan watermark tulisan Mahkamah Agung. Namun ternyata ada sejumlah putusan yang file PDF-nya tidak tampil sehingga publik tidak bisa mengakses putusan tersebut. Apa gerangan yang membuat File PDF tidak tampil di Direktori Putusan?

Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, Asep Nursobah, menjelaskan beberapa kemungkinan yang menyebabkan File PDF tidak tampil di Direktori Putusan.

Pertama,  pengadilan mengupload file putusan dalam format ms word (ekstensi .doc) yang di-rename menjadi .rtf. Seharusnya konversi file putusan berformat doc menjadi rtf melalui proses “save as”.  “Mengupload file putusan ‘rtf palsu’ menjadikan sistem Direktori Putusan gagal mengkonversi file ke format pdf”, jelas Asep Nursobah.

DENPASAR | (09/05/2016) - Ketua MA telah meresmikan peluncuran SIPP Versi 3.1.2  yang menandakan sistem tersebut siap digunakan untuk semua lingkungan peradilan. Untuk menjamin SIPP efektif digunakan dalam proses penganan perkara, Ketua MA  meminta Para Dirjen membentuk “ Tim Pengawal”.

“Saya meminta kepada seluruh direktur jenderal untuk membentuk tim di tingkat nasional dan daerah yang mengawal penerapan SIPP ini ke seluruh Indonesia”, ungkap Ketua MA dalam pidato sambutannya, Senin (9/5/2016) di Denpasar.

Menurut  Ketua MA, Idealnya “Tim Pengawal SIPP” ini berasal dari satker lintas lingkungan dan menjadi focal point dari para administrator IT di suatu daerah. Dengan komposisi tim seperti ini, ketika ada pengadilan dari satu lingkungan yang mengalami kesulitan di bidang IT, pengadilan dari lingkungan lain di kota yang sama akan dapat langsung membantu.

Denpasar | (9/5/2016) - Peradilan di seluruh dunia menghadapi tiga persoalan utama  yaitu lamanya proses penanganan perkara (delay),  kesulitan mengakses informasi (access), dan prilaku koruptif  aparatur peradilan (judicial corruption). Berdasarkan penelitian, ketiga persoalan tersebut dapat diatasi atau diminimalisir dengan pemanfaatan  teknologi informasi dalam proses manajemen perkara.

Demikian disampaikan oleh  Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr.M. Hatta Ali, SH, MH pada saat melakukan peluncuran (launching) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.1.2 , Senin (9/5/2016) di Denpasar, Bali. Pada saat yang bersamaan, Ketua MA juga melakukan  peluncuran dua kebijakan strategis yakni  Perma  Nomor 2 Tahun 2015 dan Sema Nomor 2 Tahun 2016.

Denpasar | (9/5/2016) -  Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH akan  melaunching tiga kebijakan strategis Mahkamah Agung, Senin pagi (9/5/2016) di Denpasar. Ketiga kebijakan strategis tersebut adalah  Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi ke 3.1.2,  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan.

Peluncuran ketiga kebijakan strategis Mahkamah Agung tersebut akan disaksikan oleh seluruh unsur pimpinan Mahkamah Agung, sejumlah hakim agung,  para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan MA serta  Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan.  Kegiatan launching  dilakukan mengawali kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yustisial oleh Pimpinan MA.

Jakarta | (3/5/2016) Setelah terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dalam pemilihan yang dilaksanakan 14 April 2016 yang lalu, Dr. H. Muhammad Syarifudin, S.H., M.H. mengucapkan sumpah dalam jabatanya tersebut  di hadapan Presiden RI, Joko Widodo,  Selasa 3 Mei 2016  di Istana Negara Jakarta. Pengangkatan mantan Kepala Badan Pengawasan MA sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 48/P tahun 2016 tanggal 26 April 2016  tentang Pemberhentian Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung dan Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MA dan jajaran pimpinan MA, sejumlah hakim agung dan sejumlah  Menteri.

Prosesi pengambilan sumpah jabatan diawali dengan pembacaan  Keputusan Presiden RI Nomor 48/P tahun 2016 oleh  Deputi Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Selanjutnya berdasarkan UU Mahkamah Agung, Dr. H.M Syarifudin, S.H., M.H. mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI.