Brussel | (13/10/2016) -  Setelah melakukan benchmarking dengan Hoge Raad Belanda,   Delegasi MA melanjutkan misi ke instansi pengadilan di Belgia pada tanggal 11-12 Oktober 2016.  Lembaga yang pertama kali dikunjungi adalah Federal Public Service of Justice, sebuah lembaga yang  bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana pengadilan di Kerajaan Belgia. Lembaga berikutnya yang dikunjungi adalah Mahkamah Konstitusi Kerajaan Belgia.

Dalam pertemuan  yang berlangsung mulai pukul 09.00 – 12.00 waktu setempat, delegasi MA disuguhi tiga materi presentasi. Pertama, presentasi bertajuk “ The Road Toward a Digital Government” oleh Frank Leyman dari Fedict. Fedict merupakan lembaga dalam koordinasi Kementerian Informatika yang bertanggungjawab untuk menyediakan sistem teknologi dan informasi  untuk semua kementerian dan lembaga, termasuk lembaga peradilan di Belgia. Kedua, presentasi mengenai informasi peradilan di Belgia oleh Bernard Daminet. Ketiga, presentasi tentang Informasi Sistem Manajemen Perkara (MACH) oleh Alain Moraeu.

Den Haag (11/10/2016) - Presiden Hoge Raad Belanda Maarten Feteris dalam sambutannya di hadapan Delegasi Mahkamah Agung menyatakan bahwa Hoge Raad akan menerapkan sistem digitalisasi pengadilan secara penuh pada 1 Februari 2017 mendatang. Mulai tanggal tersebut penanganan perkara, mulai dari pengajuan berkas oleh pihak, pemeriksaan berkas oleh majelis hakim, dan pengiriman kembali berkas ke pihak dilakukan tanpa menggunakan kertas.  Ia menyebutkan proses ke arah  digitalisasi pengadilan telah dilakukan oleh Hoge Raad sejak tahun 2007.

Dalam agenda pertemuan dengan Delegasi Mahkamah Agung tertangkap beberapa informasi yang menggambarkan bagaimana proses yang dilakukan oleh Hoge Raad untuk sampai pada digitalisasi pengadilan, diantaranya:

Den Haag (11/10) - Delegasi Mahkamah Agung melakukan benchmarking sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi  di Hoge Raad Belanda.  Kegiatan  berlangsung pada hari Senin (10/10/2016) di gedung baru  Hoge Raad der Nederlander, Korte Voorhout 8, 2511 EK Den Haag.   Presiden Hoge Raad,  Mr. M.W.C. Maarten Feteris menyambut Delegasi MA  yang didampingi oleh Pantera Hoge Raad Hans Storm,  Direktur Operasional Peradilan Adwin Rotcheid bersama dengan beberapa pejabat Hoge Raad lainnya.

Delegasi yang ditugaskan Ketua MA untuk melakukan misi tersebut adalah Dr. Supandi, SH, MH (Ketua Kamar TUN), Dr. Andi Samsan Nganro, SH, MH (Hakim Agung Kamar Pidana), Suharto, SH, MH (Panmud Pidana MA), Asep Nursobah (Koord. Data dan Informasi Kepaniteraan), Edi Yunadi (Biro Perencanaan),   Yunawan Kurnia (Staf Pemeliharaan IT MA), Gilles Blanchi dan Aryo Bimmo (EU-UNDP-Sustain).  Kegiatan tersebut  didukung oleh EU-UNDP melalui Projek SUSTAIN.

JAKARTA | (9/10) Mahkamah Agung melakukan berbagai upaya untuk mempercepat proses minutasi perkara. Salah upaya tersebut adalah dengan meningkatkan kapasitas diri operator melalui kegiatan bimbingan teknis. Tidak kurang dari 50 operator dari masing2 hakim agung dan hakim adhoc diupgrade pengetahuan, keterampilan dan mentalnya mulai tanggal 6-8 September 2016 di Hotel Atria Tangerang.  Mereka dibekali materi tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja penanganan perkara,  business process reengineering dalam modernisasi manajemen perkara, dan upgrading mental.

Panitera MA dalam pengantar pembukaan acara yang dibacakan oleh Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan menyampaikan bahwa operator adalah aktor utama penyelesaian minutasi perkara selain panitera pengganti dan hakim agung. Oleh karena itu peningkatan kapasitas diri operator mutlak diperlukan, baik menyangkut knowledge, skill, maupun  sisi afektif-nya.

JAKARTA | (03/10/2016) - Ketua Mahkamah Agung mengambil sumpah jabatan melantik  tiga orang hakim agung yaitu  Panji Widagdo, SH, MH, Dr. Ibrahim, SH, MH, LLM, dan Dr. H. Edi Riadi, SH, MH, Jum’at (30/9/2016) di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung MA, Jakarta.  Mereka bertiga  sebelumnya dinyatakan lulus dalam proses fit and proper test di DPR pada tanggal  30 Agustus 2016.  Sesuai dengan latar belakang keahliannya, Panji Widagdo dan Ibrahim  akan ditetapkan sebagai hakim agung kamar perdata sedangkan Edi Riadi sebagai  hakim agung kamar agama.

Setelah pelantikan tiga orang hakim agung  tersebut, kini hakim agung berjumlah  48 orang.  Dalam sistem kamar di Mahkamah Agung alokasi hakim agung tersebut adalah sebagai berikut: unsur pimpinan/non kamar (3 orang), kamar pidana (14 orang), kamar perdata (15 orang), kamar agama (6 orang), kamar militer (4 orang), dan kamar TUN (6 orang).

JAKARTA | (30/09/2016) - Kepercayaan publik menjadi salah satu prasyarat bagi lembaga peradilan agar putusan yang dijatuhkan “ditaati” para pihak yang bersengketa.  Kepercayaan publik selalu berkorelasi positif dengan kualitas aparatur peradilan, baik aspek profesionalitas maupun integritasnya. Aspek profesionalitas terkait dengan dimensi pengetahuan dan keterampilan teknis yudisial sedangkan integritas terkait dengan sikap dan prilaku.  Untuk peningkatan profesionalitas aparatur, MA telah memiliki pusdiklat yang bertarap internasional. Sedangkan untuk “menjaga” sikap dan prilaku aparatur agar senantiasa  “on the track”, MA telah menerbitkan PERMA 9 Tahun 2016 tentang Pedoman  Penanganan Pengaduan (Whistleblowing  System) di Mahkamah Agung dan  Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Untuk mendukung efektifitas PERMA 9 Tahun 2016, MA telah membangun Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (Siwas MARI), atau whistle blowing system berbasis website. SIWAS-MARI ini telah dilaunching oleh Ketua MA, Kamis (30/09/2016) di Baleirung Gedung MA, Jakarta.  Kehadiran SIWAS MARI melengkapi pilihan media yang dapat digunakan publik untuk menyampaikan pengadu apabila dijumpai aparatur peradilan yang berprilaku  melanggar aturan dan kode etik. Seperti yang termuat dalam Pasal 3 PERMA  9 Tahun 2016, MA menyediakan 8 media yang dapat dipilih oleh publik untuk menyampaikan pengaduan. Semua media tersebut kini terintegrasi di SIWAS MARI.