JAKARTA | (12/03) Melakukan transparansi putusan adalah point no return bagi Mahkamah Agung sejak komitmen ini digulirkan tahun 2007 yang lalu yang lalu. Konsistensi MA terhadap komitmen ini dapat dilihat dari jumlah putusan yang terpublikasikan di website. Hingga   Sabtu  pagi (12/03), Mahkamah Agung telah mempublikasikan putusannya sebanyak  3.198 putusan. Sedangkan jumlah seluruh putusan yang telah tersaji untuk publik di Direktori Putusan sebanyak 74.086. Menurut Panitera Mahkamah Agung, peningkatan jumlah putusan yang terpublikasikan di Direktori Putusan akan mendorong terciptanya konsistensi putusan.

“Putusan yang dipublikasikanterutama Putusan Mahkamah Agung RI dapat menjadi referensi bagi hakim lain dalam memeriksa perkara serupa”, kata Panitera MA.

Bagi praktisi hukum, seperti advokat, lanjut Panitera, putusan yang terpublikasikan dapat menjadi bahan untuk penyusunan pembelaan klien dan menjadi bahan  pertimbangan dalam menempuh upaya hukum.  Publikasi putusan juga dapat dimanfaatkan oleh Legislator sebagai bahan kajian untuk melakukan revisi undang-undang atau penyusunan undang-undang baru.

“Hal ini karena putusan hakim merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan”, ungkap Panitera Mahkamah Agung.

JAKARTA | (11/03) - KEPANITERAAN Mahkamah Agung telah  berhasil meluncurkan SIAP versi penyempurnaan. Salah satu  fitur andalannya adalah  dokumen  manajemen sistem yang bisa digunakan oleh hakim agung untuk pembacaan berkas serentak dan monitoring status berkas perkara. Merespon kehadiran sistem ini,  Ketua Kamar Pidana Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM menginisiasi pemberian sosialisasi SIAP kepada para hakim agung dan hakim ad hoc yang berada di Kamar Pidana. Sosialisasi SIAP kepada para hakim agung/hakim ad hoc kamar pidana ini telah dilaksanakan pada 3-4 Maret 2016, pekan lalu.

Pasca sosialisasi, sejumlah hakim agung memberikan respon positif dan tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang fitur yang terdapat dalam SIAP versi penyempurnaan ini.  Salah satunya  adalah  Hakim Agung Sofyan Sitompul. Pada  hari Jum’at (11/03), Tim Pusat Data Kepaniteraan diminta untuk melakukan Diklat di Tempat Kerja  (DDTK)  tentang penggunaan SIAP di ruang kerja Hakim Agung Sofyan Sitompul. DDTK yang diikuti oleh hakim agung, operator dan staf ini mensimulasikan proses penanganan berkas perkara  di ruang hakim agung. Agar proses simulasi bisa dilihat oleh semua tim pendukung hakim agung, Hakim Agung Sofyan Sitompul pun menyediakan  sendiri  sebuah projektor.

JAKARTA | (08/03) - DELAGASI Pengadilan Federal Australia (Federal Court of Australia) yang terdiri dari Chief Justice  JL Allsop, Panitera FCA Warwick Soden  dan Sia Lagos melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung pada hari Selasa (o8/03/2016).  Mengisi agenda kunjungan kerja tersebut, digelar pertemuan antara Kepaniteraan MA dan Delegasi FCA bertempat di ruang rapat pleno kamar gedung MA, Jakarta. Dalam pertemuan  yang dipimpin oleh Panitera Mahkamah Agung Soeroso Ono tersebut kedua belah pihak saling berbagi pengalaman terbaik di bidang pembaruan manajemen perkara.

Paparan dari Kepaniteraan Mahkamah Agung disampaikan oleh Asep Nursobah, Liliek Prisbawono Adi dan Frensita K. Twinsani. Mereka memaparkan progress pembaruan manajemen perkara dalam satu tahun terakhir, antara lain di bidang pemanfaatan dokumen elektronik melalui  Case Management System, simplifikasi putusan, kerjasama komunikasi data antara MA dan Ditjen Pemasyarakatan, dan sistem pengamanan dokumen salinan putusan.

JAKARTA | (07/03) - MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah mengapresiasi Mahkamah Agung yang telah menerbitkan  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana. Menurutnya Perma Nomor 2 Tahun 2015 bukan saja sebuah terobosan secara teknis yudisial namun juga secara paradigma. Ia berharap kehadiran  small claim court dapat memperbaiki peringkat kemudahan berusaha bagi Indonesia yang saat ini berada di posisi 109 dari 189 negara. Target perbaikan posisi Indonesia, menurut Menko, adalah menjadi peringkat ke-40.

Menko Darmin Nasution menyampaikan hal tersebut ketika menjadi pembicara kunci pada seminar bertajuk “Peran Peradilan dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha di Indonesia”, Senin (7/3) di Jakarta.

JAKARTA | (07/03) - Ketua Mahkamah Agung,, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH membuka seminar Internasional  bertajuk “Peran Peradilan dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha di Indonesia”, Senin (07/03/2016), bertempat di Hotel Borobudur Jakarta. Dalam seminar tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution,  bertindak sebagai  pembicara kunci (key note speaker).

Seminar yang diprakarsai Mahkamah Agung RI dan Indonesia-Australia Partnership for Justice (AIPJ) menghadirkan tiga nara sumber yang kompeten yaitu:  Chief Justice JL. Allsop, Ketua Pengadilan Federal Australia, Syamsul Maarif (Hakim Agung) dan  Farah Ratnadewi Indriani (Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal).  Bertindak sebagai moderator dalam seminar internasional setengah hari tersebut adalah Agung Sumanantha, Hakim Agung Kamar Perdata MA RI.

JAKARTA | (02/03) - KETUA  Mahkamah Agung dalam pidato laporan tahunan yang dihelat kemarin (1/3) memaparkan berbagai capaian lembaga yang dipimpinnya. Salah satunya mengenai upaya pembaruan di bidang teknis dan manajemen perkara.  Dari pidatonya  Ketua MA menyebut  10  pembaruan di kedua bidang tersebut yang  terjadi di tahun 2015. 

Kesepuluh pembaruan tersebut adalah:  (1)  penguatan sistem kamar untuk menjaga konsistensi putusan,  (2) penyusunan  peraturan penanganan gugatan sederhana,  (3) penerbitan peraturan penanganan perkara sidang keliling terpadu, (4) penerbitan  peraturan untuk mengisi kekosongan hukum acara akibat adanya kewenangan baru bagi PTUN yang diberikan oleh Undang-Undang,  (5) penguatan aturan mengenai teknis hukum pemusnahan kapal dalam perkara pidana perikanan, (6) penerbitan aturan hakim khusus untuk mengadili perkara pidana pemilihan dan sengketa TUN pemilihan Gubernur, Bupati,  dan Walikota,(7)  penomoran khusus perkara lingkungan hidup,  (8) modernisasi mekanisme penyampaian pemberitahuan kasasi, penetapan perpanjangan penahanan dan petikan putusan,  (9) pembaruan  sistem penerbitan salinan putusan mahkamah agung dengan otentikasi melalui fitur pengamanan pencetakan dokumen,  dan (10) peningkatan peran serta pengadilan dalam publikasi putusan dan pengiriman dokumen elektronik