P ANITERA Mahkamah Agung, Soeroso Ono,  berbagi informasi mengenai pengalaman Kepaniteraan MA dalam melakukan modernisasi manajemen perkara dengan Delegasi Kementerian Kehakiman Kerajaan Kamboja, Senin (20/10/2015), di Ruang Rapat Pleno Kamar I, Gedung MA, Jakarta. Ia bersama Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan memaparkan sistem manajemen perkara MA, pemanfaatan teknologi informasi dan transparansi putusan. Selain bidang manajemen perkara, MA juga berbagai informasi mengenai pengelolaan administrasi non  judisial yang disampaikan oleh Sekretaris MA, Nurhadi.

Kehadiran Delegasi Kamboja yang dipimpin oleh Deputy Director General of Court Administration Mr. Seang Kung adalah dalam rangka rintisan kerjasama yudisial antara Peradilan Kerajaan Kamboja dan Peradilan Republik Indonesia.  Keberhasilan Mahkamah Agung dalam melakukan pembaruan peradilan menarik perhatian lembaga peradilan Kamboja. Kerajaan Kamboja sendiri saat ini tengah melaksanakan pembangunan peradilan khususnya di sektor manajemen perkara, pendidikan dan latihan, dan pelayanan publik. Peradilan Kamboja memandang kerja sama dengan Indonesia akan mendorong efektiftas pembaruan peradilan di negaranya.

P AGI ini (Jum’at, 16/10/2015) menjadi momen penting bagi perkembangan publikasi putusan pengadilan di Indonesia. Alasannya, karena pagi ini jumlah putusan di Direktori Putusan menembus angka 1, 5  juta putusan. Kurang lebih setahun sebelumnya, tepatnya 24 September 2014, MA juga mencatat momen penting yang serupa. Pada waktu itu putusan yang terkoleksi di Direktori Putusan mencapai 1 Juta putusan.  

“Ini berarti dalam kurun waktu satu tahun, pengadilan Indonesia telah mengupload setengah juta putusan”, ungkap Panitera MA, Soeroso Ono, Jum’at (16/10) di Jakarta.

Keadaan ini, kata Soeroso Ono, menunjukkan tingginya semangat keterbukaan informasi dan access to justice di kalangan warga peradilan Indonesia. Menurut Soeroso, MA berhasil menanamkan kesadaran transparansi informasi, khususnya publikasi putusan,  dalam kurun waktu yang cukup singkat.

K ETUA Mahkamah Agung pada tanggal 8 Oktober 2015 telah menandatangani Peraturan Mahkamah Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Perma bernomor 7 Tahun 2015 ini mengatur pemisahan jabatan panitera dan sekretaris Pengadilan. Terbitnya Perma ini memberikan keuntungan  bagi lembaga peradilan karena akan  melahirkan jabatan struktural baru, peningkatan level eselonisasi dan penambahan usia pensiun.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Hatta Ali, SH, MH, pada saat mengawali  pembinaan teknis dan administrasi yustisial, Jum’at (9/10), di Bali.  Menurut Ketua MA, Perma 7 Tahun 2015 yang terdiri dari 463 ayat ini menghapuskan jabatan wakil panitera dan wakil sekretaris.  Terkait dengan pejabat wakil panitera dan wakil sekretaris yang ada saat ini,  diberlakukan masa tenggang sampai 5 (lima) tahun ke depan.

M AHKAMAH Agung menggelar rapat pembinaan teknis dan administrasi yustisial dengan Para Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia, pada Jum’at (9/10/ 2015) di Hotel Inaya Puteri, Nusa Dua, Bali. Dalam kegiatan tersebut,  Ketua MA, Para Wakil Ketua, dan Para Ketua Kamar mengupas tuntas seluruh persoalan hukum yang diajukan peserta rapat. Dibuka pada pukul 08.00 oleh Ketua MA dan berakhir hingga menjelang magrib, semua peserta larut dalam diskusi permasalahan hukum yang dipandu oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial.

Selain diikuti oleh Ketua dan Panitera/Sekretaris pengadilan tingkat banding, pembinaan teknis ini juga diikuti oleh sejumlah hakim agung, hakim adhoc, Panitera MA, Sekretaris MA, para pejabat eselon I, Panitera Muda MA dan sejumlah pejabat eselon II MA. Selain itu, hadir pula Ketua, Panitera/Sekretaris, hakim dari PN Denpasar, PA Denpasar, PTUN Denpasar dan Dilmil Denpasar.

M AHKAMAH Konstitusi mengabulkan seluruhnya permohonan pengujian UU 49 Tahun 2009, UU 50 Tahun 2009 dan UU  51 Tahun 2009 terhadap UUD 1945 yang diajukan  oleh Pengurus Pusat IKAHI.  Perkara yang diregister dengan nomor 43/PUU-XIII/2015 tersebut diputus pada tanggal 26 Agustus 2016 dan dibacakan dalam  sidang pleno pada Rabu kemarin (7/10/2015).  Dalam putusan tersebut, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palaguna menyatskan berbeda pendapat (dissenting opinion). Dengan adanya putusan MK ini, maka proses seleksi (rekrutmen) hakim pengadilan tingkat pertama merupakan kewenangan tunggal Mahkamah Agung tanpa  harus melibatkan Komisi Yudisial.

P ANSEL Calon Hakim Adhoc Tipikor Tahap VII Tahun 2015 menetapkan 58 orang peserta lulus dalam tahap seleksi ujian tertulis. Mereka terdiri dari 38 orang pelamar tingkat pengadilan negeri dan 20 orang pelamar pengadilan tinggi. Mereka selanjutnya berhak untuk mengikuti tahapan seleksi profile assessment dan wawancara.  Hal tersebut  termuat dalam Pengumuman Pansel nomor 23/Pansel/Ad Hoc TPK/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015.

Seleksi ujian tertulis yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 29 September 2015 diikuti oleh 219 peserta, yang terdiri dari 135 peserta untuk tingkat pengadian negeri dan 84 peserta untuk tingkat pengadilan tinggi.   Dengan melihat data ini, tingkat kelulusan seleksi tertulis secara keseluruhan adalah 26,48%. Tingkat kelulusan seleksi tertulis untuk pelamar pengadilan negeri adalah 28,15% dan untuk pengadilan tinggi adalah 23,81%.