JAKARTA | (12/5/2017) - Panitera MA, Made Rawa Aryawan,  menguraikan berbagai problematika pengiriman berkas kasasi/peninjauan kembali dalam Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial  bagi  aparatur pengadilan  dari empat lingkungan peradilan se- Provinsi Aceh, Rabu (3/5/2017), bertempat di Ruang Paripurna DPRK Sabang. Selain Panitera MA,  Sekretaris MA dan para Pejabat Eselon I MA lainnya juga menyampaikan materi pembinaan yang berkaitan dengan ranah kewenangan masing-masing.

“Dalam pengiriman berkas kasasi/peninjauan kembali, masih dijumpai adanya ketidakpatuhan pengadilan terhadap berbagai aturan yang telah digariskan oleh MA”, tegas Panitera MA.

SABANG (03/05/2017) |  Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., MH, bersama seluruh unsur Pimpinan MA,  melakukan kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yudisial bagi lebih dari 200-an peserta yang terdiri dari  Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Hakim Ad Hoc, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding se-Wilayah Provinsi Aceh, Selasa malam (03/05/2017), bertempat di Ruang Paripurna Gedung DPRK Sabang.  Kegiatan tersebut akan berlangsung hingga Kamis (04/05/2017). Selain bidang teknis yudisial, para peserta juga mendapatkan materi pembinaan bidang administrasi dari Panitera MA dan para pejabat eselon I MA.

Salah satu fokus pengarahan Ketua MA dalam kegiatan pembinaan tersebut  mengenai internalisasi Nilai-Nilai Utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan. Menurut Ketua MA, ada 7 (tujuh) nilai utama badan peradilan yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.  Nilai-nilai utama badan peradilan tersebut, kata Ketua MA, adalah: (1) kemandirian kekuasaan kehakiman, (2) integritas dan kejujuran, (3) akuntabilitas,  (4) responsibilitas, (5) keterbukaan, (6) ketidakberpihakan, dan (7) perlakuan yang sama di depan hukum.

JAKARTA | (18/04/2017) Ketua MA telah mengambil sumpah dan melantik Dr. H. Amran Suadi, SH., MH, MA sebagai  Ketua Kamar Agama dan Dr. H. Sunarto, SH., MH sebagai  Ketua Kamar Pengawasan, pada hari Rabu (12/04/2017) pekan lalu di Ruang Kusumahatmadja,  gedung MA Jakarta.  Pengangkatan keduanya sebagai Ketua Muda (nomenklatur UU MA) didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2017 tentang pengangkatan Ketua Muda Agama dan Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung. Dengan pelantikan tersebut, kini unsur pimpinan MA telah terisi lengkap.

Berdasarkan SK KMA Nomor 50A/KMA/SK/IV/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Perubahan Nomenklatur Unsur Pimpinan Mahkamah Agung,  unsur pimpinan MA terdiri dari Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Ketua Muda Perdata, Ketua Muda Pidana, Ketua Muda Agama, Ketua Muda Militer, Ketua Muda Tata Usaha Negara, Ketua Muda Pembinaan dan Ketua Muda Pengawasan. Dalam diktum SK KMA tersebut juga dinyatakan  bahwa  Nomenklatur Ketua Muda berubah menjadi Ketua Kamar. Berdasarkan SK KMA tersebut, sejak 1 April 2013 dalam semua komunikasi kedinasan di MA, sebutan para Ketua Muda berubah menjadi Ketua Kamar.    Selain perubahan nomenklatur,  SK KMA tersebut juga meniadakan jabatan Ketua Muda Pidana Khusus dan Ketua Muda Perdata Khusus.

JAKARTA | (10/042017) Jumat pagi (7/4) sekira pukul 09 WIB, ruang Wiryono Projodikoro gedung MA telah dipenuhi 100-an orang berseragam jas almamater merah. Fenomena seperti itu sangat biasa dijumpai di beberapa ruang pertemuan MA.  Hal ini karena MA selalu  membuka pintu untuk berbagi informasi kelembagaan, sepanjang tidak berkaitan dengan penyelesaian kasus.  Mereka biasanya berasal dari lembaga pendidikan tinggi yang sedang melakukan eskursi.

Namun pagi itu berbeda, mereka bukan mahasiswa,   mereka masih pelajar. Dari badge yang tersemat di jas almamaternya  mereka berasal dari Kelas X SMK Telkom Sandy Putera Purwokerto. Mereka melakukan kunjungan ke MA  membawa misi memperdalam materi pelajaran PPKN. Untuk menyambut tamunya, Mahkamah agung menugaskan Panmud Pidana,  Suharto, Panmud Pidsus Roki Panjaitan dan Koord Data dan Informasi  Kepaniteraan MA Asep Nursobah.

JAKARTA | (6/4/2017)  Komisi Informasi Pusat (KIP) menyelenggarakan rapat koordinasi Forum Komunikasi Sekretariat Komisi Informasi se-Indonesia pada tanggal 5-7 Maret di Semarang.  Pertemuan tersebut diikuti oleh sekretaris komisi informasi daerah dari seluruh Indonesia. Dalam forum tersebut, Kepaniteraan MA  yang diwakili oleh Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, Asep Nursobah diminta berbagi pengalaman mengenai manajemen perkara dengan topik “penatalaksanaan persidangan dalam penyelesaian sengketa”.  Materi tersebut disajikan secara panel bersama dengan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemeninfo, R. Niken Widiastuti yang membawakan materi “ Model Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi  Daerah Pasca Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2014

JAKARTA | (30/3/2017) - Percepatan minutasi perkara menjadi agenda prioritas Kepaniteraan MA di tahun 2017. Berbagai agenda telah dicanangkan untuk mendukung agenda tersebut. Salah satunya dilakukan oleh Kamar Pidana dengan menggelar kegiatan koreksi bersama yang berlangsung pada taggal 29 s/d 31 Maret 2017 di Jakarta. Kegiatan yang dibuka oleh Ketua Kamar Pidana, Dr, Artidjo Alkotsar ini diikuti oleh 135 peserta yang terdiri dari hakim agung, hakim ad hoc Tipikor, panitera pengganti dan operator pada  kamar pidana. Ditargetkan sebanyak 1.038 perkara akan diselesaikan dalam kegiatan tersebut, yang terdiri dari 556 berkas koreksi bersama hakim agung, 25 berkas pendapat hakim agung, 161 berkas koreksi pada Asisten/PP, dan 296 berkas pengetikan pada operator.