JAKARTA | (24/0/2016) - Panitera Mahkamah Agung Soeroso Ono menjelaskan bahwa penanganan perkara di Mahkamah Agung mulai dari berkas diterima sampai dengan dikirim kembali ke pengadilan pengaju dilakukan dalam 9 (sembilan) tahapan.  Ke-sembilan tahapan yang dimaksud adalah (1) penerimaan berkas perkara, (2) penelaahan berkas perkara, (3) registrasi berkas perkara, (4) penetapan kamar, majelis dan distribusi berkas perkara,  (5) penetapan hari musyawarah dan ucapan, (6) pembacaan berkas, (7)  musyawarah dan ucapan, (8), minutasi, dan (9) pengiriman berkas. Tahapan penanganan perkara tersebut, kata Panitera MA, telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014  tanggal  31 Desember 2014.

Panitera Mahkamah Agung meluruskan pernyataan dari pengamat yang menyatakan tahapan penanganan perkara di Mahkamah Agung dilakukan dalam 26 tahapan/langkah. Panitera menduga yang dimaksud dengan 26 langkah tersebut adalah rincian aktivitas yang dilakukan dalam menangani perkara.

JAKARTA | (23/02/2016) Kepaniteraan Mahkamah Agung telah memiliki “SIAP-Baru” dan telah  mulai diperkenalkan pada 14-16 Desember 2015 lalu kepada unit penerima berkas, penelaah (ditpranata)  dan registrasi berkas (kepaniteraan muda).  Kini, giliran operator pada masing-masing kamar hakim agung mendapatkan sosialisasi SIAP. Sosialisasi kepada operator  hakim agung dilakukan melalui diklat di tempat kerja yang dipusatkan di ruang Mujono Mahkamah Agung RI. Sosialisasi untuk kamar agama, TUN dan militer secara beturut-turut telah dilakukan pada tanggal 17, 18, dan 19 Februari 2016. Sedangkan untuk kamar pidana dan perdata, sosialisasi akan dilakukan pada 23 dan 24 Februari 2016.

SIAP Baru adalah aplikasi sistem informasi perkara berbasis alur kerja (work flow), oleh karena itu dalam sosialisasi pada masing-masing kamar diikuti oleh petugas yang berada di setiap tahapan penanganan perkara. Alur penanganan perkara yang ditetapkan oleh SK KMA 214 Tahun 2014 terdiri dari sembilan tahapan, yaitu:  (1) penerimaan berkas perkara, (2) penelaahan berkas perkara, (3) registrasi berkas perkara, (4) penetapan kamar, majelis dan distribusi berkas perkara,  (5) penetapan hari musyawarah dan ucapan, (6) pembacaan berkas, (7)  musyawarah dan ucapan, (8), minutasi, dan (9) pengiriman berkas.

JAKARTA | (20/02) - Sebanyak 453 aparatur  pengadilan se-Jakarta mendapatkan pembinaan dari pimpinan Mahkamah Agung, Jum’at (20/2/2016) di Ancol Jakarta. Mereka terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan yang berada di DKI Jakarta.  

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali,SH, MH, dalam pengarahannya meminta seluruh jajarannya  mulai dari tingkat pusat dan tingkat daerah untuk  berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kinerja dan menjaga integritas sehingga dapat mengembalikan citra positif lembaga peradilan dari masyarakat.  Menurutnya, citra positif lembaga peradilan yang telah berhasil dibangun, “dirusak” oleh oknum “Andri”. yang peristiwanya mengisi pemberitaan di berbagai media nasional. Ketua MA meminta  kepada seluruh jajaran pengadilan  agar memastikan peristiwa “Andri” tidak terjadi lagi.

PHNOM PENH (18/2) . Selain  mengenai transparansi putusan,  ketertarikan MOJ Kamboja  terhadap Mahkamah Agung  Indonesia  adalah di bidang  Diklat Tenaga Teknis Peradilan.  Untuk saling mengenal praktek terbaik kediklatan di kedua belah pihak,  Delegasi MA mengadakan pertemuan dengan pimpinan  Royal Academy for Judicial Professions (RAJP), sebuah lembaga di bawah Kementerian Kehakiman yang mencetak tenaga profesional peradilan seperti hakim, jaksa, panitera dan juru sita.

Pertemuan berlangsung di kampus RAJP, Phnom Penh, Kamis  pagi (18/02) dipimpin langsung oleh Presiden RAJP, H.E Chhorn Proloung didampingi  Sekretaris Jenderal RAJP, Bunyany Narin. Hadir pula dalam pertemuan tersebut para direktur untuk sekolah Hakim, Panitera,  Notaris, dan Jurusita serta beberapa pejabat dari Kementerian Kehakiman Kamboja.

PHNOM PENH | (18/02/2016) - Delegasi Mahkamah Agung sedang melakukan proses asesmen dalam rangka menindaklanjuti kerjasama yudisial antara MA dengan Kementerian Kehakiman Kerajaan Kamboja yang difasilitasi oleh USAID melalui program SSTC, mulai tanggal 14-20 Februari 2015. Salah satu informasi yang digali dari kunjungan ini adalah organisasi peradilan di Kamboja.  Organisasi peradilan di Kerajaan Kamboja ini diatur dalam Undang-Undang Nomor NS/RKM/0714/015 tanggal  16 Juli 2014.

Sistem peradilan di Kerajaan Kamboja  menganut peradilan dua atap, mirip dengan sistem peradilan Indonesia sebelum tahun 2004. Pembinaan administrasi, organisasi dan finansial pengadilan dilakukan oleh Kementerian Kehakiman. Pengadilan Kamboja terdiri dari  pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung.  Pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan rendah sedangkan pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung adalah pengadilan tinggi. Semua jenis dan tingkatan peradilan tersebut berwenang untuk memeriksa semua perkara termasuk perkara administrasi. 

SIEM REAP  (17/02) - Menteri Kehakiman Kamboja, H.E Ang Vong  Vathana,  dalam Courtesy Call dengan delegasi MA RI, Senin (15/2) di Phnom Penh, menyatakan bahwa  peradilan Indonesia  selangkah lebih maju di bandingkan pengadilan di negaranya. Ia meminta secara tegas kepada MA RI agar dapat membantu Pengadilan Kamboja  dalam reformasi peradilan khususnya di bidang Publikasi Putusan dan Diklat. Ketertarikan terhadap publikasi putusan juga diungkap oleh Wakil Presiden Mahkamah Agung Kamboja dalam pertemuan dengan delegasi MA di kantornya pada hari pertama kunjungan delegasi MA di Kamboja ( Senin, 15/2).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Mr. Nguon Nara, Presiden Pengadilan Tingkat Pertama Siem Reap, dalam pertemuan dengan Delegasi MA RI, Selasa (16/2/2016). Siem  Reap adalah satu dari 23 Provinsi Kerajaan Kamboja yang berjarak sekitar 350 km dari pusat kota Phnom Penh. Perjalanan Delegasi MA ke  Pengadilan Siem Reap ditempuh melalui perjalanan darat selama kurang lebih 6 jam.