JAKARTA | (19/07/2016) Ketua, Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan se-Indonesia  diundang ke Jakarta pada 28-29 Juli 2016, pekan depan. Mereka akan diberikan pembinaan teknis dan administrasi yustisial oleh pimpinan Mahkamah Agung. Hal tersebut disampaikan oleh surat bernomor 21/WKMA.NY/PP.00/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Suwardi.

Selain pimpinan pengadilan tingkat banding, dalam acara tersebut juga diundang  Panitera MA, Sekretaris MA , para pejabat eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung.

Diagendakan kegiatan pembinaan akan dimulai pada pukul 15.00 dan berakhir pada   22.30. Pada sesi pertama, acara pembinaan akan dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung. Setelah itu,  pembinaan akan dilakukan oleh  Para Waki Ketua dan Ketua Kamar. Fokus pembinaan diarahkan pada aspek integritas dan penguatan fungsi pengawasan pengadilan tingkat banding sebagai voorpost Mahkamah Agung.

Selain dilakukan charging dari sisi mental, seluruh peserta pembinaan  akan ditingkatkan kebugaran fisiknya  dengan  kegiatan senam bersama. [an]

MEDAN | (17/07/2016) Kepaniteraan MA dan Ditjen Pemasyarakatan menggelar sosialisasi dan Bimtek gabungan  pertukaran data perpanjangan penahanan pada tingkat kasasi, Kamis (14/7/2016) di Medan. Kegiatan yang dibiayai oleh The Asia Foundation ini  dibuka oleh Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan  Basan Baran, Wahiddin. Hadir pula pada saat pembukaan Ketua Pengadilan Tinggi Medan,  Cicut Sutiarso, Panitera Muda Pidana Khusus, Roki Panjaitan, Direktur  TI dan Kerjasama Ditjjen Pas, Aman Riyadi dan Direktur  Hukum The Asia Foundation,  Mohammad Doddy Kuadrianto.

Peserta kegiatan dari unsur Mahkamah Agung  adalah  Panitera Muda Pidana dan operator dari: PN Medan, PN Binjai, PN Lubuk Pakam dan PT Medan. Sedangkan dari unsur  Ditjen Pemasyarakatan adalah Kepala, Kepala Seksi Registrasi dan Operator SDP dari  Lapas Kelas I Medan, Lapas kelas II Binjai, Lapas kelas II Lubuk Pakam, Lapas Wanita Medan,  Lapas Anak Medan,  Rutan kelas I Medan, Rutan kelas II Labuhan Deli dan Cabang Rutan Pancur Batu.  Wilayah Medan disepakati sebagai Pilot Projek Pertukaran Data Pidana selain Jakarta.

JAKARTA | (12/07/2016) - Tren memutus perkara biasanya menurun di Bulan Ramadhan. Keadaan ini merupakan fenomena yang selalu berulang hampir di  setiap tahun. Namun tidak terjadi di bulan Ramadhan tahun ini  yang bertepatan dengan bulan Juni. Data pada sistem informasi perkara menunjukkan  ada  1.390 perkara yang diputus pada bulan Juni 2016. Jumlah ini melampaui rerata jumlah perkara yang diputus pada periode Januari-Juni yang berada ada angka 1.232 perkara. Berdasarkan sistem informasi perkara Periode Januari-Juni, MA memutus sebanyak 7393 perkara.

Faktor yang berpengaruh terhadap menurunnya kinerja di bulan puasa adalah jumlah jam kerja yang berkurang dan adanya cuti bersama menjelang idul fitri. “Maka dalam keadaan jam kerja yang berkurang namun jumlah perkara putus yang meningkat, ini adalah  bukti  etos kerja luar biasa dari para hakim agung”, kata Soeroso Ono, Panitera Mahkamah Agung RI.

JAKARTA | (15/6) - Selama periode Januari-Mei 2016, Mahkamah Agung menerima sebanyak 6.109 perkara . Sisa perkara yang  belum putus pada akhir tahun 2015 sebanyak 3.950 perkara sehingga jumlah beban perkara yang ditangani Mahkamah Agung pada periode  Januari-Mei 2015 sebanyak  10.059 perkara.  Jumlah perkara yang diterima berkurang 3,03% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2015 sebanyak 6.300 perkara. Jumlah beban perkara juga berkurang 6,21% dibandingkan  dengan periode yang sama di tahun 2015 yang berjumlah 6.300 perkara.

Jumlah perkara yang diterima periode Januari-Mei 2016 tersebut terdiri dari 4721 perkara kasasi (77,28%), 1337 perkara peninjauan kembali (21,89%), 29 perkara grasi (0,47%), dan 22 perkara permohonan hak uji materiil (0,36%). Jika dikelompokkan berdasarkan jenis perkara,  perkara yang diterima tersebut terdiri dari perdata sebanyak 1.958 perkara (32,05%), perdata khusus sebanyak 506 perkara (8,28%), pidana sebanyak 769 perkara (12,59%), pidana khusus sebanyak 1280 perkara (20,95%), perdata agama sebanyak 468 perkara (7,66%), pidana militer sebanyak 144 perkara (2,36%) dan  tata usaha negara sebanyak 984 perkara (16,11%).

JAKARTA | (2/6/2016) Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung kembali melakukan kegiatan koreksi berkas bersama  yang berlangsung mulai tanggal 30 Mei  s.d 1 Juni  2016 di Jakarta.  Hadir dalam kegiatan tersebut seluruh unsur yang terkait dalam proses minutasi berkas perkara di MA, yakni Hakim Agung, Panitera Pengganti, dan operator di Kamar TUN. Ketua Kamar TUN, Dr. H. Supandi, SH, MH memimpin langsung kegiatan yang bertujuan untuk mempercepat minutasi perkara ini.

Pada penutupan kegiatan  (Rabu, 1/6/2016), Panitera Muda TUN  Ashadi, SH melaporkan bahwa kegiatan koreksi bersama berhasil menyelesaikan minutasi sebanyak 654 berkas perkara.  Menurut Ashadi, jika dilakukan melalui mekanisme “biasa”, jumlah 654 berkas merupakan capaian minutasi dalam 2 bulan.  Ashadi menegaskan bahwa kegiatan koreksi bersama yang diinisiasi oleh Kamar TUN merupakan strategi yang efektif untuk mengikis tunggakan minutasi  berkas.

JAKARTA | (31/05/2016) - Mahkamah Agung menjadi salah satu lembaga yang telah memanfaatkan dokumen elektronik dalam proses kerja. Sejak tahun 2010, MA telah menjadikan dokumen elektronik sebagai bagian  dari syarat administratif pengajuan permohonan kasasi/peninjauan kembali. Pengaturannya dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA No 14 Tahun 2010). Tahun 2014, ketentuan  tersebut disempurnakan dengan SEMA 1 Tahun 2014.  Jika sebelumnya dokumen elektronik hanya digunakan untuk mempercepat penyusunan draft putusan (proses minutasi), maka dengan SEMA yang terakhir ini dokumen elektronik digunakan oleh hakim agung untuk memeriksa berkas perkara. Selain itu, MA juga telah mempublikasikan salinan putusan elektronik melalui website Direktori Putusan. Jumlah koleksi salinan putusan elektronik yang bisa diakses publik telah mencapai jumlah 1, 7 juta putusan.

Pemanfaatan dokumen elektronik oleh MA tersebut mulai menarik perhatian para penggiat dunia kearsipan.  Pada akhir tahun 2015 (8/12/2015), Kepaniteraan MA diundang oleh Bank Indonesia untuk berbagi pengalaman  di seminar nasional yang bertajuk “Peran Strategis Tata Kelola Dokumen Elektronik”.  Kepaniteraan MA yang diwakili oleh Panitera Muda Perdata, Dr. Pri Pambudi Teguh, SH, MH berbagi pengalaman mengenai pemanfaatan dokumen elektronik di MA. Pri Pambudi juga mengupas bagaimana kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam sistem hukum acara perdata.