JAKARTA | (13/12/2017) Hakim Yustisial Mahkamah Agung  memiliki peran strategis dalam proses penanganan perkara di Mahkamah Agung. Kualitas diri hakim yustisial akan berpengaruh terhadap kualitas proses penyelesaian perkara.  Oleh karena pentingnya keberadaan hakim yustisial MA, Ketua Kamar Pembinaan  Mahkamah Agung  mengingatkan 7 (tujuh) hal yang perlu diperhatikan oleh  hakim yustisial, yaitu:  menjaga Integritas,  meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian untuk menghindari kekeliruan redaksional pada salinan putusan,  memahami Template Putusan Mahkamah Agung, menguasai teknologi informasi, memahami ketentuan penempatan kedudukan pihak-pihak  berperkara dalam upaya hukum, dan memahami peraturan sistem kamar dan jangka waktu penanganan perkara.

Ketua Kamar Pembinaan MA,  Takdir Rahmadi,  menyampaikan hal tersebut pada acara pembukaan kegiatan Pembinaan/Pembekalan bidang Teknis dan Administrasi Yudisial bagi Hakim Yustisial MA, Minggu malam (10/12/2017) di Jakarta.  Berikut ke-tujuh hal yang harus diperhatikan oleh para Hakim Yustisial MA.

MAKASSAR | (29/11/2017).  Seluruh jajaran pengadilan se wilayah hukum Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mendapatkan pembinaan teknis dan administrasi yudisial oleh pimpinan  Mahkamah Agung mulai tanggal 28-30 November 2017 bertempat di  Ballroom Hotel The Rinra kota Makassar. Mereka terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Hakim Ad Hoc, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding dari empat lingkungan peradilan yang berada di kedua wilayah tersebut.    Dalam acara pembinaan tersebut,  Ketua MA, M. Hatta Ali, mengungkapkan berbagai macam pengaduan yang diajukan kepada aparatur peradilan. Pengaduan tersebut diterima oleh Ketua MA melalui berbagai channel yang disediakan antara lain surat, e-mail, maupun Siwas Mahkamah Agung.

Mengungkap secara gamblang berbagai pengaduan atas tindakan aparatur peradilan kepada seluruh jajarannya, Ketua MA berharap hal tersebut  menjadi cermin prilaku yang tidak boleh ditiru.  Ia mengajak warga peradilan untuk secara berkesinambungan meningkatkan kualitas diri baik aspek intelektual maupun moral  sehingga terbebas dari sasaran  pengaduan.

BANDUNG | (25/11/2017) Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung  resmi ditutup oleh  Ketua Mahkamah Agung, M. Hatta Ali, Jum’at (24/11), sekitar pukul 02 dini hari.  Puluhan kaidah hukum yang berasal dari lima kamar Mahkamah Agung berhasil di rumuskan.  Setelah diharmonisasi dalam rapat pimpinan, rumusan hukum hasil pleno kamar tersebut akan diberlakukan sebagai pedoman penanganan perkara oleh surat edaran Mahkamah Agung. Ketua MA berkomitmen SEMA tersebut akan terbit di akhir tahun ini.

Setelah dibuka oleh Ketua MA pada Rabu malam (22/11/2017),  masing-masing kamar melakukan pleno kamar sepanjang hari Kamis (23/11/2017). Setiap kamar membahas berbagai permasalahan hukum yang  mengemuka. Permasalahan tersebut, sebagian besar ditemukan dalam pemeriksaan perkara kasasi/peninjauan kembali. Sebagaimana tujuan dari penyelenggaraan pleno kamar, rumusan hukum yang dihasilkan diharapkan dapat menciptakan konsistensi putusan dan kesatuan dalam penerapan hukum.

JAKARTA | (23/11/2017) Penyetoran biaya perkara kasasi/PK menggunakan VA adalah inisiatif terbaru dari Kepaniteraan MA. Pemanfaatannya  baru melalui surat Panitera  nomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017.  Belum ada launching atas inovasi layanan tersebut. Namun, respon pengadilan cukup positif atas “ajakan” beralih cara membayar biaya perkara tersebut. Saat berita ini diturunkan telah ada 84 pengadilan yang menjadi pengguna VA untuk penyetoran biaya perkara. Sebulan sebelumnya, baru 21 pengadilan yang berpartisipasi.

Yang menarik dari data pengadilan pengguna VA,  pengadilan yang responsif terhadap kebijakan Panitera MA tersebut adalah pengadilan  “yang jauh” dari Medan Merdeka Utara (Kantor MA). Sementara pengadilan di radius terdekat belum ada yang memulai. Terhadap fenomena ini, Panitera MA mendorong  seluruh pimpinan pengadilan memperhatikan suratnya yang bernomor  2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017.

BANDUNG (23/11/2017) - Perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung pada periode Januari  s.d   Oktober 2016 sebanyak 16.012perkara. Jumlah ini terdiri dari sisa  perkara tahun  2016 sebanyak 2.357 perkara dan perkara yang diterima di periode tersebut sebanyak 13.655 perkara.  Jumlah perkara yang telah diputus sebanyak 13.394 perkara sehingga sisa perkara pada 31 Oktober 2017 sebanyak 2.618 perkara. Jumlah perkara masuk meningkat 8,95% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2016, yang berjumlah 12.533. Jumlah perkara yang diputus juga meningkat 2, 86%, jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2016 yang berjumlah 13.022 perkara. Jumlah perkara pada akhirOktober 2017 berkurang 24,36%  (843 perkara) jika dibandingkan sisa perkara pada akhir tahun 2016 yang berjumlah 3.461 perkara.

Dalam hal memutus perkara,  MA telah menunjukan kinerja terbaiknya sejak diberlakukan ketentuan jangka waktu penanganan perkara di akhir 2014.  Majelis Hakim Agung berhasil memutus 91,16% perkara  kurang dari 3 bulan.  Ketepatan waktu memutus ini  meningkat   10,41% dari  capaian tahun 2017 yang  angka prosentasenya sebesar 80, 75%.

BANDUNG | (23/11/2017) - Seluruh Kamar Mahkamah Agung  yang meliputi kamar pidana, kamar perdata, kamar agama, kamar militer, dan kamar TUN  menyelenggarakan rapat pleno yang bersifat tahunan di Bandung mulai tanggal 22 – 24 November 2017. Ketua MA,  M. Hatta Ali, membuka secara resmi acara pleno kamar tersebut, Rabu malam (22/11/2017) pukul 20.00.  Sesi pembukaan rapat pleno kamar diisi dengan pemaparan perbandingan sistem kamar di Hoge Raad Belanda dengan MA RI oleh Ketua MA, dan paparan kinerja penanganan perkara periode Januari-Oktober 2017 oleh Panitera MA. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan berbagai penghargaan yang telah diterima oleh MA atas raihan prestasinya di bidang Kepaniteraan dan Kesekretaratan oleh Wakil Ketua MA Bidang  Yudisial. 

Menurut Ketua MA, Rapat pleno  kamar merupakan lembaga  yang dibentuk dalam sistem kamar untuk mendukung pewujudan tujuan sistem kamar itu sendiri.

"menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan,  meningkatkan profesionalitas hakim agung, dan  mempercepat proses penyelesaian perkara adalah tujuan pernarapan sistem kamar di MA", kata Ketua MA dalam sessi pengarahan.