JAKARTA | (13/01/2017) - Putusan berkekuatan hukum tetap yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2016 sebanyak 3.487. Jumlah ini meningkat  26,57% dari tahun 2015 yang menerima 2.755 perkara. Dari jumlah keseluruhan perkara PK yang diajukan di tahun 2016 tersebut, sebesar 52,91% (1.845 perkara) merupakan perkara peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak.

Selain permohonan PK atas putusan pengadilan pajak,  putusan yang paling banyak diajukan peninjauan kembali adalah putusan kasasi yaitu sebanyak 1.227 (74,73%). Putusan pengadilan tingkat banding yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 147 (8,95%). Putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan peninjauan kembali sebanyak  215  (13,09%), sedangkan  putusan peninjauan kembali yang diajukan peninjauan kembali (PK atas PK) sebanyak  53 (3,23%).

JAKARTA (01/01/2017) - Pada penghujung tahun 2016, jumlah putusan yang tersedia di Direktori Putusan sebanyak 2.061.320 putusan,  yang terdiri dari  1.975.804 putusan pengadilan tingkat pertama/ banding, dan 86.462 putusan Mahkamah Agung. Putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2016 sebanyak 438.989 putusan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.712 merupakan putusan MA.

Jumlah putusan MA yang diupload  di tahun 2016 meningkat  36,58% jika dibandingkan tahun 2015 yang mengupload 10.772 putusan. Jumlah putusan MA yang  diupload tahun ini merupakan yang tertinggi sejak  MA mulai mempublikasikan putusan pada tahun 2007. [an]

JAKARTA (30/12/2016) - Selain memiliki fungsi utama mengadili perkara, MA juga memiliki beberapa fungsi lain diantaranya fungsi mengatur. Fungsi mengatur diatributkan kepada Mahkamah Agung oleh Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan fungsi ini, MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Sebagai perwujudan fungsi tersebut sepanjang tahun 2014, MA telah menerbitkan 14 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Dalam jumpa pers beberapa hari yang lalu (28/12/2016), Ketua MA menyebut fakta tersebut sebagai  jumlah penerbitan Perma terbanyak dalam sejarah MA.

JAKARTA | (29/12/2016) -  Mahkamah Agung menggelar jumpa pers sebagai refleksi kinerja di akhir tahun 2016 pada hari Rabu kemarin (28/12/2016) bertempat di Ruang Media Center, gedung MA Jakarta. Jumpa pers tersebut langsung disampaikan oleh Ketua MA yang didampingi oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Judisial dan Juru Bicara MA. Hadir pula Panitera MA, Kepala BUA, dan Kepala Bawas MA. Acara jumpa pers tersebut dipandu oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA.  Ketua MA menyebutkan  sejumlah prestasi yang diraih  MA dalam penanganan perkara di tahun 2016.  Prestasi tersebut meliputi jumlah perkara putus terbanyak, jumlah sisa perkara terendah, jumlah minutasi perkara terbanyak, dan rerata waktu memutus tercepat serta jumlah publikasi putusan terbanyak. Dengan fakta tersebut, tidak berlebihan jika disebutkan penanganan perkara MA tahun 2016 “panen” prestasi.

JAKARTA | (20/12/2016) - EU UNDP Sustain  bekerjasama dengan Hukumonline.com menyelenggarakan  diskusi publik  bertajuk “Mendukung Pengadilan yang Profesional dan Modern”, bertempat di Hotel Le Meridien  Jakarta, Senin kemarin (19/12/2016). Acara Diskusi diawali dengan key note speech oleh Hakim Agung Dr. Sunarto, SH, MH. Hadir sebagai peserta dalam diskusi publik ini adalah para hakim dan pejabat pengadilan, para praktisi hukum, akademisi, peneliti, lembaga swadaya masyarakat dan pers. Kegiatan diskusi ini diharapkan menjadi media refleksi akhir tahun, menyerap aspirasi publik, dan memperkenalkan upaya perubahan yang telah dilakukan MA dan pengadilan di bawahnya.

JAKARTA | (20/12/2016) Penyelenggaraan pelayanan pengadilan berbasis elektronik atau  digitalisasi pengadilan kini telah menjadi tren pengadilan di dunia.  Sebagai contoh,  Pengadilan Federal Australia telah meresmikan pelayanan pengadilan dengan sepenuhnya secara elektronik pada tahun 2015. Hoge Raad Belanda akan meluncurkannya di Februari 2017. Transformasi pengadilan dari sistem  administrasi berbasis kertas ke sistem berbasis digital pada saat ini merupakan respon pengadilan terhadap tuntutan modernitas dan sebagai upaya meningkatkan akses terhadap keadilan. Bahkan bagi “komunitas” yang tergabung dalam International Consortium for Court Excellence, digitalisasi pengadilan merupakan tekad bersama sebagai jalan menuju pengadilan yang unggul (court excellence). 

Mahkamah Agung  RI sebagai bagian dari masyarakat dunia telah menangkap isyarat kecenderungan universal badan peradilan di dunia tersebut dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan implementasi teknologi informasi dalam penanganan perkara.  Sema No 14 Tahun 2010 dan Sema No 1 Tahun 2014 adalah salah satu wujud kebijakan digitalisasi pengadilan dalam penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali. Sementara dalam penanganan perkara di tingkat pertama dan banding, inisiatif digitalisasi telah dimulai dengan kebijakan penerapan sistem informasi penanganan perkara (case management system).