JAKARTA | (14/04) - Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, Dr. H. M. Syarifuddin, SH, MH (62 tahun), terpilih  sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Periode 2016-2021 melalui prosesi pemilihan yang digelar  Kamis, 14 April 2016. Proses pemilihan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial berlangsung dalam sidang paripurna khusus yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. H.M Syarifudin terpilih dalam putaran kedua pemilihan dengan perolehan 28 suara. Ia unggul atas  Hakim Agung Andi Samsan Nganro yang memperoleh 18 suara.  Putaran kedua pemilihan dilangsungkan  karena pada putaran pertama tidak ada suara calon yang mencapai 50 % plus satu. Berdasarkan tata tertib pemilihan, jika kondisi demikian terjadi, maka dua calon dengan perolehan suara terbanyak menjadi calon yang dipilih dalam putaran kedua.

Pemilihan Wakil Ketua MA dipimpin oleh Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono  setelah mendapat penyerahan dari Ketua Mahkamah Agung. Prosesi pemilihan diawali dengan pembacaan tata tertib pemilihan oleh Sekretaris Panitia, Kepala Badan Urusan Administrasi MA, Dr. Drs. Aco Nur, SH, MH.

JAKARTA | (07/04/2016) - KETUA Mahkamah Agung melantik H. Suharto, SH, M.Hum sebagai Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung, Selasa (7/4/2016), bertempat di Ruang Pertemuan Ketua  MA, Jakarta.  Panitera Muda Pidana MA  sebelumnya dijabat oleh Dr. Zainuddin, SH, MH yang mendapat promosi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo. Acara pelantikan  tersebut diawali dengan  pengambilan sumpah jabatan oleh Ketua MA menurut ketentuan  UU Mahkamah Agung. Hadir dalam acara tersebut unsur pimpinan MA, beberapa Hakim Agung, Panitera MA, Sekretaris MA, para pejabat eselon I MA dan pejabat fungsional Kepaniteraan MA dan sejumlah undangan.

H. Suharto sebelumnya menjabat sebagai hakim tinggi PT Makassar sejak November 2013  dan menjadi Hakim Tipikor di pengadilan yang sama sejak Juli 2015. Jabatan Panitera Muda di MA berdasarkan UU  Mahkamah Agung (UU 3 Tahun 2009) harus dijabat oleh  hakim tinggi dengan pengalaman masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. H. Suharto menjadi sosok terpilih  berdasarkan pemenuhan syarat formal jabatan dan penilaian rekam jejak dan prestasi selama menjalankan tugas.

PONTIANAK | Sistem pemeriksaan berkas secara serentak di MA yang diberlakukan sejak Agustus 2013 terbukti efektif mempercepat waktu memutus perkara kasasi/peninjauan kembali. Alhasil, produktifitas MA dalam memutus perkara dalam tiga tahun terakhir di atas 14.000  perkara per tahun. Namun ada “ongkos” yang harus dibayar Kepaniteraan MA untuk mendukung sistem pembacaan berkas secara serentak tersebut, yakni “ongkos” penggandaan berkas. Untuk mereduksi “ongkos” penggandaan berkas, Kepaniteraan MA terus mendorong pengadilan untuk mengirim dokumen elektronik sebagaimana ketentuan SEMA 1 Tahun 2014.  Untuk memastikan kepatuhan pengadilan dalam menyertakan dokumen elektronik dalam setiap permohonan kasasi/peninjauan kembali, Kepaniteraan MA melakukan monitoring dan evaluasi di sejumlah pengadilan di Provinsi Kalimantan Barat.

JAKARTA | (21/03) Mahkamah Agung pada tahun 2015 menerima perkara peninjauan kembali sebanyak 2.755 perkara. Dari jumlah tersebut, 1.351 perkara (49,04%) merupakan peninjauan kembali terhadap  putusan pengadilan pajak. Sedangkan, jumlah perkara peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang berada di bawah MA  adalah 1.404 perkara (50,96%).  Dari 1.404 putusan berkekuatan hukum tetap yang menjadi objek peninjauan kembali sebanyak 1.098 (78,21%) adalah putusan kasasi.

Selebihnya (21,79 %),  objek peninjauan kembali adalah putusan tingkat banding, tingkat pertama dan tingkat PK itu sendiri. Putusan pengadilan tingkat banding yang diajukan peninjauan kembali di tahun 2015 sebanyak 113 (8,05%). Putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 176 (12,54%).

Selain diajukan atas putusan tingkat kasasi, banding dan tingkat pertama, permohonan peninjauan kembali juga diajukan terhadap putusan peninjauan kembali (PK ke dua). Jumlah peninjauan kembali ke-dua kali yang diajukan di tahun 2015 sebanyak 17 perkara (1,21%). 

JAKARTA | (17/03) Arus perkara yang masuk ke Mahkamah Agung  sejak tahun 2008 berada di angka rata-rata pertahun  12.823 perkara. Sedangkan rerata beban penanganan perkara per tahun di periode 2008-2015 adalah sebanyak 20.950 perkara. Mengadili perkara tersebut, MA menilai permohonan yang didasarkan pada alasan kasasi atau PK nya sesuai dengan peraturan perundangan  jumlahnya hanya di bawah 20 %.  Hal ini terlihat dari jumlah putusan MA yang amarnya mengabulkan permohonan kasasi/PK jumlahnya konsisten di bawah 20%. Data ini juga memberikan informasi  bahwa 80-an % putusan yang diajukan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali  telah menerapkan hukum yang semestinya sehingga dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan menolak permohonan kasasi/peninjauan kembali.

Data laporan tahunan Mahkamah Agung Tahun 2015 mengungkapkan  bahwa dari 11.182 perkara kasasi yang diputus MA pada tahun 2015,  hanya 1.868 perkara (16,71%)  yang permohonannya dikabulkan. Sebagian besar permohonan kasasi, yakni 8.835 perkara (79,01%),ditolak oleh MA. Selebihnya, 442 perkara (3,95%) dinyatakan tidak dapat diterima, 36 perkara (0,32%) dicabut oleh pemohon kasasi dan 1 perkara (0,01%) dinyatakan gugur.

JAKARTA | (12/03) Melakukan transparansi putusan adalah point no return bagi Mahkamah Agung sejak komitmen ini digulirkan tahun 2007 yang lalu yang lalu. Konsistensi MA terhadap komitmen ini dapat dilihat dari jumlah putusan yang terpublikasikan di website. Hingga   Sabtu  pagi (12/03), Mahkamah Agung telah mempublikasikan putusannya sebanyak  3.198 putusan. Sedangkan jumlah seluruh putusan yang telah tersaji untuk publik di Direktori Putusan sebanyak 74.086. Menurut Panitera Mahkamah Agung, peningkatan jumlah putusan yang terpublikasikan di Direktori Putusan akan mendorong terciptanya konsistensi putusan.

“Putusan yang dipublikasikanterutama Putusan Mahkamah Agung RI dapat menjadi referensi bagi hakim lain dalam memeriksa perkara serupa”, kata Panitera MA.

Bagi praktisi hukum, seperti advokat, lanjut Panitera, putusan yang terpublikasikan dapat menjadi bahan untuk penyusunan pembelaan klien dan menjadi bahan  pertimbangan dalam menempuh upaya hukum.  Publikasi putusan juga dapat dimanfaatkan oleh Legislator sebagai bahan kajian untuk melakukan revisi undang-undang atau penyusunan undang-undang baru.

“Hal ini karena putusan hakim merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan”, ungkap Panitera Mahkamah Agung.