JAKARTA | (14/02/2017) - Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. kembali terpilih sebagai  Ketua Mahkamah Agung untuk periode lima tahun ke dua (2017-2022). Ia  mendapat  38 suara dari  total 47 suara dalam sidang paripurna khusus  dengan agenda utama pemilihan Ketua Mahkamah Agung, Selasa (14/02/2017),  bertempat di ruang Kusumah Atmadja   lantai 14 Gedung Mahkamah Agung. Pemilihan Ketua MA tersebut berlangsung hanya satu putaran, karena suara yang diperoleh Hatta Ali tersebut  mencapai lebih dari 50 persen plus 1.  

Selain Hatta Ali, dalam prosesi pemilihan tersebut muncul juga tiga nama hakim agung dengan perolehan suara sebagai berikut: Dr. Andi Samsan Nganro, SH, MH sebanyak 7 suara, Dr. Suhadi, SH, MH sebanyak 1 suara dan Dr. Mukti Arto, SH, MH sebanyak 1 suara.

JAKARTA | (9/2/2017) - Seluruh indikator kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung pada tahun 2016 bernilai positif dan melampaui target mulai dari jumlah rasio yang diputus, rasio produktifitas memutus dibandingkan dengan beban penanganan perkara, jumlah sisa perkara, dan jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju, yang jumlahnya melampaui target yang telah ditetapkan bahkan “memecahkan” rekor penanganan perkara terbaik yang diraih di tahun-tahun sebelumnya.

Demikian disampaikan oleh Ketua MA, Prof. Dr, M. Hatta Ali, SH, MH, dalam pidato laporan tahunan Mahkamah Agung, Kamis (9/2/2017), bertempat di Ruang Kusumahatmadja, Gedung MA, Jakarta. Penyampaian laporan tahunan digelar dalam sidang pleno istimewa yang bersifat terbuka untuk umum. Dalam acara tersebut, MA mengundang perwakilan eksekutif, legislatif, akademisi, perbankan,  perwakilan negara sahabat, pimpinan mahkamah agung ASEAN, lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional dan pers.

JAKARTA (27/1/2017) - Sepanjang tahun 2016, Mahkamah Agung telah berhasil meminutasi dan mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 18.404. Jumlah ini meningkat sebesar 29, 86% dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 14.172 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak  14.630, maka nilai clearance rate tahun 2016 sebesar 125,80%.

Menurut Panitera Mahkamah Agung, Made  Rawa Aryawan, jumlah perkara yang dikirim maupun nilai clearance rate tahun 2016 merupakan  jumlah capaian yang tertinggi sepanjang sejarah.

JAKARTA | (26/2/2017) - Sepanjang tahun 2016, Mahkamah Agung telah memutus sebanyak 16.233 perkara. Jumlah perkara putus ini merupakan yang tertinggi  dan berhasil “memecahkan” rekor tertinggi sebelumnya yang diraih pada tahun 2013 dengan jumlah perkara putus sebanyak 16.034 perkara.   Dari jumlah perkara yang telah diputus tersebut, Sebanyak 13.100 perkara (80,75%) diputus oleh Mahkamah Agung kurang dari 3 (tiga) bulan.  Sedangkan perkara selebihnya, yaitu sebanyak  3.123 perkara (19,25%) diputus dalam tenggang waktu sebagai berikut: sebanyak 2.117 perkara (13,05%) diputus dalam jangka waktu 3 – 6 bulan, sebanyak 865 perkara (5,33%) diputus dalam jangka waktu 6 – 12 bulan, sebanyak 116 perkara (0,72%) diputus dalam jangka waktu 12 – 24 bulan dan sebanyak 25 perkara (0,15%) diputus dalam jangka waktu di atas 24 bulan.

JAKARTA | (23/1/2017) -  MA melakukan program pembaruan di bidang teknis dan manajemen perkara secara berkesinambungan yang merupakan bagian dari business process reengineering. Selama tahun 2016,  ada 10 inisiatif pembaruan di bidang teknis dan 6 inisiatif di bidang manajemen perkara.

Pembaruan bidang teknis merupakan perwujudan fungsi mengatur yang diatributkan kepada Mahkamah Agung oleh Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Berdasarkan fungsi ini, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Pembaruan bidang teknis yang dilakukan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

JAKARTA | (13/01/2017) - Putusan berkekuatan hukum tetap yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2016 sebanyak 3.487. Jumlah ini meningkat  26,57% dari tahun 2015 yang menerima 2.755 perkara. Dari jumlah keseluruhan perkara PK yang diajukan di tahun 2016 tersebut, sebesar 52,91% (1.845 perkara) merupakan perkara peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak.

Selain permohonan PK atas putusan pengadilan pajak,  putusan yang paling banyak diajukan peninjauan kembali adalah putusan kasasi yaitu sebanyak 1.227 (74,73%). Putusan pengadilan tingkat banding yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 147 (8,95%). Putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan peninjauan kembali sebanyak  215  (13,09%), sedangkan  putusan peninjauan kembali yang diajukan peninjauan kembali (PK atas PK) sebanyak  53 (3,23%).