Den Haag (11/10) - Delegasi Mahkamah Agung melakukan benchmarking sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi  di Hoge Raad Belanda.  Kegiatan  berlangsung pada hari Senin (10/10/2016) di gedung baru  Hoge Raad der Nederlander, Korte Voorhout 8, 2511 EK Den Haag.   Presiden Hoge Raad,  Mr. M.W.C. Maarten Feteris menyambut Delegasi MA  yang didampingi oleh Pantera Hoge Raad Hans Storm,  Direktur Operasional Peradilan Adwin Rotcheid bersama dengan beberapa pejabat Hoge Raad lainnya.

Delegasi yang ditugaskan Ketua MA untuk melakukan misi tersebut adalah Dr. Supandi, SH, MH (Ketua Kamar TUN), Dr. Andi Samsan Nganro, SH, MH (Hakim Agung Kamar Pidana), Suharto, SH, MH (Panmud Pidana MA), Asep Nursobah (Koord. Data dan Informasi Kepaniteraan), Edi Yunadi (Biro Perencanaan),   Yunawan Kurnia (Staf Pemeliharaan IT MA), Gilles Blanchi dan Aryo Bimmo (EU-UNDP-Sustain).  Kegiatan tersebut  didukung oleh EU-UNDP melalui Projek SUSTAIN.

JAKARTA | (9/10) Mahkamah Agung melakukan berbagai upaya untuk mempercepat proses minutasi perkara. Salah upaya tersebut adalah dengan meningkatkan kapasitas diri operator melalui kegiatan bimbingan teknis. Tidak kurang dari 50 operator dari masing2 hakim agung dan hakim adhoc diupgrade pengetahuan, keterampilan dan mentalnya mulai tanggal 6-8 September 2016 di Hotel Atria Tangerang.  Mereka dibekali materi tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja penanganan perkara,  business process reengineering dalam modernisasi manajemen perkara, dan upgrading mental.

Panitera MA dalam pengantar pembukaan acara yang dibacakan oleh Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan menyampaikan bahwa operator adalah aktor utama penyelesaian minutasi perkara selain panitera pengganti dan hakim agung. Oleh karena itu peningkatan kapasitas diri operator mutlak diperlukan, baik menyangkut knowledge, skill, maupun  sisi afektif-nya.

JAKARTA | (03/10/2016) - Ketua Mahkamah Agung mengambil sumpah jabatan melantik  tiga orang hakim agung yaitu  Panji Widagdo, SH, MH, Dr. Ibrahim, SH, MH, LLM, dan Dr. H. Edi Riadi, SH, MH, Jum’at (30/9/2016) di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung MA, Jakarta.  Mereka bertiga  sebelumnya dinyatakan lulus dalam proses fit and proper test di DPR pada tanggal  30 Agustus 2016.  Sesuai dengan latar belakang keahliannya, Panji Widagdo dan Ibrahim  akan ditetapkan sebagai hakim agung kamar perdata sedangkan Edi Riadi sebagai  hakim agung kamar agama.

Setelah pelantikan tiga orang hakim agung  tersebut, kini hakim agung berjumlah  48 orang.  Dalam sistem kamar di Mahkamah Agung alokasi hakim agung tersebut adalah sebagai berikut: unsur pimpinan/non kamar (3 orang), kamar pidana (14 orang), kamar perdata (15 orang), kamar agama (6 orang), kamar militer (4 orang), dan kamar TUN (6 orang).

JAKARTA | (30/09/2016) - Kepercayaan publik menjadi salah satu prasyarat bagi lembaga peradilan agar putusan yang dijatuhkan “ditaati” para pihak yang bersengketa.  Kepercayaan publik selalu berkorelasi positif dengan kualitas aparatur peradilan, baik aspek profesionalitas maupun integritasnya. Aspek profesionalitas terkait dengan dimensi pengetahuan dan keterampilan teknis yudisial sedangkan integritas terkait dengan sikap dan prilaku.  Untuk peningkatan profesionalitas aparatur, MA telah memiliki pusdiklat yang bertarap internasional. Sedangkan untuk “menjaga” sikap dan prilaku aparatur agar senantiasa  “on the track”, MA telah menerbitkan PERMA 9 Tahun 2016 tentang Pedoman  Penanganan Pengaduan (Whistleblowing  System) di Mahkamah Agung dan  Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Untuk mendukung efektifitas PERMA 9 Tahun 2016, MA telah membangun Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (Siwas MARI), atau whistle blowing system berbasis website. SIWAS-MARI ini telah dilaunching oleh Ketua MA, Kamis (30/09/2016) di Baleirung Gedung MA, Jakarta.  Kehadiran SIWAS MARI melengkapi pilihan media yang dapat digunakan publik untuk menyampaikan pengadu apabila dijumpai aparatur peradilan yang berprilaku  melanggar aturan dan kode etik. Seperti yang termuat dalam Pasal 3 PERMA  9 Tahun 2016, MA menyediakan 8 media yang dapat dipilih oleh publik untuk menyampaikan pengaduan. Semua media tersebut kini terintegrasi di SIWAS MARI.

JAKARTA | (20/9) Kepaniteraan MA didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) melalui fasilitasi Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA menyelenggarakan  kegiatan  Diskusi Kelompok Terfokus tentang Implementasi Sistem Register Elektronik di Mahkamah Agung. Kegiatan ini dibuka oleh Panitera MA Made Rawa Aryawan, Senin (20/9/2016) di Hotel Mercure Cikini, Jakarta Pusat. Hadir sebagai peserta dalam kegiatan tersebut adalah  Tim Pusat Data Kepaniteraan, Tim Asistensi Pembaruan Peradilan, Tim Bagian Pengembangan Sistem Informasi MA RI, operator Kamar Perkara dan operator pada masing-masing Kepaniteraan Muda Perkara.

Panitera MA dalam pengarahannya mendukung implementasi sistem register elektronik sebagai bagian dari upaya modernisasi manajemen perkara. Ia menjelaskan, register merupakan perangkat administrasi peradilan yang sangat signifikan. Semua perjalanan penanganan perkara harus dicatat di buku register dan semua informasi yang tercatat bernilai yuridis sehingga harus diisi dan diupdate dengan baik oleh petugas khusus. Menurutnya, dalam konteks implementasi register elektronik harus dipastikan bahwa e-register memuat informasi yang valid tentang penanganan perkara, informasi tersebut dipastikan tidak akan hilang dan tidak ada yang dapat merubah, dan sistem dapat diakses setiap saat.

JAKARTA | (19/9/2016) Periode Januari- September 2016 (19/9),  Mahkamah Agung telah mengupload 10.589 putusan. Total jumlah putusan  Mahkamah Agung yang dikoleksi oleh Direktori Putusan hingga hari ini sebanyak 82.340 putusan.    Jumlah putusan MA yang diupload tahun 2016 diprediksi akan menjadi yang terbesar dalam lima tahun terakhir, melampaui  capaian 2015, yang telah mengunggah 10.773 putusan.  Jumlah putusan  Mahkamah Agung yang diupload dalam lima tahun terakhir sebagai berikut:  tahun 2012:  8.396 putusan,  tahun 2013: 9.249 putusan, tahun 2014: 9.355 putusan, tahun 2015: 10.772 putusan dan tahun 2016 (September): 10.594 putusan.

Sementara itu jumlah keseluruhan putusan yang sudah diupload pada periode tersebut sebanyak  281.435. Dengan jumlah tersebut,  kini  Direktori Putusan telah mengoleksi  1.903.811 putusan.