JAKARTA | (07/03/2017) - Kepaniteraan MA menyelenggarakan kegiatan sosialisasi PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya  bertempat di Hotel Permata Bogor pada tanggal 22 - 24 Februari 2017 yang lalu.  Acara  sosialisasi dibuka Sekretaris Kepaniteraan MA yang diwakili  oleh Kabag  Perencanaan dan Kepegawaian,Drs. Parto Hutomo SH., MM,  Rabu (22/02/2017). Peserta sosialisasi adalah para PNS dari semua unsur  unit kerja di lingkungan Kepaniteraan MA, sedangkan nara sumber yang dihadirkan  adalah  pejabat dari Badan Kepegawaian Negara,  Dwi Wahyudi dan   Muhammad Syafiq.

Dalam sambutannya, Parto Hutomo, menjelaskan fokus sosialisasi diarahkan pada sinergitas Perma 8 Tahun 2016 dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.  Menurutnya lahirnya Perma 8 Tahun 2016 diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengawasan bagi aparatur peradilan. Hal ini karena pengawasan dilakukan secara “melekat” oleh atasan langsungnya secara hirarkis. Ia optimis kualitas disiplin aparatur peradilan dapat meningkat dengan lahirnya Perma 8 Tahun 2016.

JAKARTA | (1/3/2016) - Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2017-2022 di hadapan Presiden Joko Widodo, di Istana Negara Jakarta, Rabu 1 Maret 2017. Penetapan Hatta Ali sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2017-2022 tertuang dalam  Keputusan Presiden  No 28 P Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017.  Berdasarkan Pasal 9 UU 3 Tahun 2009,  Ketua dan Wakil Ketua MA sebelum memangku jabatannya, harus mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Presiden.

Hatta Ali terpilih sebagai calon Ketua Mahkamah Agung  dalam sidang paripurna khusus dengan agenda utama pemilihan  Ketua MA yang digelar 14 Februari 2017.  Ia mendapatkan  38 dari  47 suara hakim agung. Dengan jumlah suara tersebut, proses pemilihan hanya berlangsung satu putaran karena telah mencapai suara di atas 50 persen plus 1.

JAKARTA | (14/02/2017) - Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. kembali terpilih sebagai  Ketua Mahkamah Agung untuk periode lima tahun ke dua (2017-2022). Ia  mendapat  38 suara dari  total 47 suara dalam sidang paripurna khusus  dengan agenda utama pemilihan Ketua Mahkamah Agung, Selasa (14/02/2017),  bertempat di ruang Kusumah Atmadja   lantai 14 Gedung Mahkamah Agung. Pemilihan Ketua MA tersebut berlangsung hanya satu putaran, karena suara yang diperoleh Hatta Ali tersebut  mencapai lebih dari 50 persen plus 1.  

Selain Hatta Ali, dalam prosesi pemilihan tersebut muncul juga tiga nama hakim agung dengan perolehan suara sebagai berikut: Dr. Andi Samsan Nganro, SH, MH sebanyak 7 suara, Dr. Suhadi, SH, MH sebanyak 1 suara dan Dr. Mukti Arto, SH, MH sebanyak 1 suara.

JAKARTA | (9/2/2017) - Seluruh indikator kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung pada tahun 2016 bernilai positif dan melampaui target mulai dari jumlah rasio yang diputus, rasio produktifitas memutus dibandingkan dengan beban penanganan perkara, jumlah sisa perkara, dan jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju, yang jumlahnya melampaui target yang telah ditetapkan bahkan “memecahkan” rekor penanganan perkara terbaik yang diraih di tahun-tahun sebelumnya.

Demikian disampaikan oleh Ketua MA, Prof. Dr, M. Hatta Ali, SH, MH, dalam pidato laporan tahunan Mahkamah Agung, Kamis (9/2/2017), bertempat di Ruang Kusumahatmadja, Gedung MA, Jakarta. Penyampaian laporan tahunan digelar dalam sidang pleno istimewa yang bersifat terbuka untuk umum. Dalam acara tersebut, MA mengundang perwakilan eksekutif, legislatif, akademisi, perbankan,  perwakilan negara sahabat, pimpinan mahkamah agung ASEAN, lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional dan pers.

JAKARTA (27/1/2017) - Sepanjang tahun 2016, Mahkamah Agung telah berhasil meminutasi dan mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 18.404. Jumlah ini meningkat sebesar 29, 86% dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 14.172 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak  14.630, maka nilai clearance rate tahun 2016 sebesar 125,80%.

Menurut Panitera Mahkamah Agung, Made  Rawa Aryawan, jumlah perkara yang dikirim maupun nilai clearance rate tahun 2016 merupakan  jumlah capaian yang tertinggi sepanjang sejarah.

JAKARTA | (26/2/2017) - Sepanjang tahun 2016, Mahkamah Agung telah memutus sebanyak 16.233 perkara. Jumlah perkara putus ini merupakan yang tertinggi  dan berhasil “memecahkan” rekor tertinggi sebelumnya yang diraih pada tahun 2013 dengan jumlah perkara putus sebanyak 16.034 perkara.   Dari jumlah perkara yang telah diputus tersebut, Sebanyak 13.100 perkara (80,75%) diputus oleh Mahkamah Agung kurang dari 3 (tiga) bulan.  Sedangkan perkara selebihnya, yaitu sebanyak  3.123 perkara (19,25%) diputus dalam tenggang waktu sebagai berikut: sebanyak 2.117 perkara (13,05%) diputus dalam jangka waktu 3 – 6 bulan, sebanyak 865 perkara (5,33%) diputus dalam jangka waktu 6 – 12 bulan, sebanyak 116 perkara (0,72%) diputus dalam jangka waktu 12 – 24 bulan dan sebanyak 25 perkara (0,15%) diputus dalam jangka waktu di atas 24 bulan.