JAKARTA | (16/01/2019) - Mulai 1 Februari 2019, Mahkamah Agung akan memberlakukan 100% ketentuan SEMA 1 Tahun 2014. Artinya,  berkas perkara kasasi/permohonan peninjauan kembali yang tidak disertai dokumen elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak disampaikan sesuai ketentuan akan dinyatakan tidak lengkap dan tidak diregister oleh Kepaniteraan sampai berkas tersebut dinyatakan lengkap. Selanjutnya, untuk efektifitas  SEMA 1 Tahun 2014, Panitera MA meminta kepada setiap Direktorat Jenderal Badan Peradilan membuat  sistem monitoring kepatuhan pengadilan  yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan sistem akreditasi pengadilan, promosi dan mutasi atau kebijakan lainnya. Demikian disampaikan oleh Panitera MA, Made Rawa Aryawan, dalam Memorandum tanggal 4 Januari 2019 yang ditujukan kepada Seluruh Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara pada Mahkamah Agung dan Para Panitera Muda Perkara.

Memorandum Panitera MA tersebut sebagai tindak lanjut dari arahan Pimpinan Mahkamah Agung sehubungan dengan masih banyaknya berkas kasasi/peninjauan kembali yang tidak disertai dokumen elektronik sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014  yang berdampak langsung pada lamanya proses distribusi berkas perkara ke majelis karena harus melalui proses penggandaan. “Kondisi ini terjadi karena ketentuan SEMA 1 Tahun 2014 belum dilaksanakan sepenuhnya. MA masih mentoleransi adanya  berkas perkara yang tidak dilengkapi dokumen elektronik”, jelas Panitera MA.

JAKARTA | (07/01/2019) Kepaniteraan MA dan BNI Syariah tanggal 29 Desember 2017 telah menandatangani perjanjian kerjasama penggunaan layanan BNI e-Collection untuk pembayaran biaya kasasi dan peninjauan kembali serta perkara Mahkamah Agung lainnya. Seperti  diketahui, BNI e-Collection  adalah platform collection  dan billing management  yang terintegrasi dengan  platform  BNI Virtual Account. Penggunaan Virtual Account sebagai metode pembayaran biaya kasasi dan peninjauan kembali adalah inovasi Kepaniteraan MA untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan perkara yang  telah mendapatkan dukungan tertulis dari BPK RI.

Untuk  mensosialisasikan  prosedur baru ini,  Kepaniteraan MA yang didukung oleh PT. BNI Syariah telah melakukan kegiatan sosialisasi di 10  provinsi sepanjang tahun 2018 dengan melibatkan lebih 700 peserta yang terdiri  Panitera dan operator/kasir pengadilan lebih dari 300 satuan kerja pengadilan negeri dan pengadilan agama. Bahkan, di  tiga kegiatan sosialisasi terakhir turut diundang juga Ketua Pengadilan.

Jakarta | (03/01/2019) - MA dan Kemlu telah menandatangani  Nota Kesepahaman Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata, Selasa (20/02/2018) di Ruang Kusumah Atmadja, gedung MA, Jakarta.  Nota Kesepahaman ini mengatur prosedur baru penyampaian relaas ke luar negeri, antara lain: surat pengantar bantuan penyampaian dokumen ke luar negeri disampaikan kepada Panitera Mahkamah Agung,  menggunakan  form standar permohonan bantuan hukum internasional pelayanan penyampaian dokumen (request for international judicial assistance for service of process)  atau Permohonan Bantuan Rogatori Internasional  (letter of rogatory) dan biaya penyampaian dokumen  dibebankan kepada pihak berperkara. Ketentuan mengenai prosedur baru ini telah disosialisasikan oleh Panitera MA dengan surat nomor    1747/PAN/HK.01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 

Pada tanggal 10 September 2018, MA dan Kemlu melakukan  kick off prosedur baru penyampaian dokumen peradilan ke luar negeri. MA dan Kemlu bersepakat bahwa setelah kick off, pengadilan yang belum mengikuti prosedur baru dalam menyampaikan dokumen pengadilan  ke luar negeri,  permohonannya tidak akan diproses.

JAKARTA  (2/1/2019) - Sepanjang tahun 2018, sebanyak 5.434 permohonan upaya hukum ke Mahkamah Agung, yang terdiri dari 3514 permohonan kasasi, 805 permohonan PK, 1037 permohonan PK Pajak dan 78 permohonan hak uji materiil,  pembayaran biaya perkaranya dilakukan menggunakan rekening virtual. Jumlah biaya yang disetorkan menggunakan rekening virtual tercatat sebesar Rp.8.952.900.000.

Pengadilan yang telah menggunakan rekening virtual dalam penyetoran biaya perkara, Pengadilan Negeri sebanyak 202, Pengadilan Agama sebanyak 182, PTUN sebanyak 28, dan PT TUN sebanyak 2 satuan kerjja.

JAKARTA | Hingga 31 Desember 2018, Direktori Putusan Mahkamah Agung memuat koleksi salinan putusan elektronik yang bisa diakses publik secara daring sebanyak 3.106.702 putusan. Jumlah putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2018 sebanyak 595.637 putusan. Jumlah ini meningkat 32,28% dari tahun 2017 yang mempublikasikan  450.275 putusan. Sementara itu, khusus untuk putusan Mahkamah Agung hingga 31 Desember 2018 tersedia salinan putusan elektronik sebanyak  117.326 putusan. Jumlah putusan Mahkamah Agung yang dipublikasikan sepanjang tahun 2018 sebanyak 16.797 putusan. Jumlah ini meningkat 19,07% dibandingkan dengan publikasi tahun 2017 yang berjumlah 14.107 putusan.

Jumlah putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2018, baik putusan pengadilan tingkat pertama/banding maupun putusan MA,  merupakan capaian tertinggi sejak MA mempublikasikan putusan secara elektronik di tahun 2007. Peningkatan jumlah putusan pengadilan tingkat pertama/banding secara signifikan yang mencapai angka 32,28%, selain  dipicu oleh  peningkatan kepatuhan  juga karena adanya kebijakan integrasi SIPP dengan Direktori Putusan di awal tahun 2018.

JAKARTA | (18/12/2018) Ketua MA, Hatta Ali, mengganti pertemuan tahunan pimpinan pengadilan yang biasa disebut dengan Rakernas dengan  melakukan  Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial  secara bergiliran di setiap provinsi. Salah satu argumen “peniadaan” Rakernas, adalah perluasan cakupan peserta . Jika forum rakernas pesertanya terbatas bagi pimpinan Pengadilan tertentu, maka pada forum pembinaan secara “on the spot”, pesertanya lebih banyak dari mulai hakim, hakim ad hoc, panitera, pejabat struktural dan fungsional pengadilan.  Sepanjang tahun 2018,  tercatat 2.430 aparatur peradilan mendapatkan pembinaan teknis dan administrasi yudisial secara langsung dari Pimpinan Mahkamah Agung.  Mereka berasal dari empat lingkungan peradilan dari 11 Provinsi.

Kegiatan pembinaan teknis dan administrasi judisial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program pembinaan sumber daya manusia yang secara terstruktur dilaksanakan oleh  Pusdiklat Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan.

Materi yang disampaikan pada kegiatan  pembinaan merupakan up grading informasi bidang teknis yudisial dan administrasi yudisial serta materi yang berkaitan dengan pengawasan, kepatuhan terhadap kode etik dan prilaku dan peningkatan disiplin. Kedua materi tersebut erat kaitannya dengan upaya peningkatan profesionalitas dan integritas aparatur peradilan.