JAKARTA | (03/10/2016) - Ketua Mahkamah Agung mengambil sumpah jabatan melantik  tiga orang hakim agung yaitu  Panji Widagdo, SH, MH, Dr. Ibrahim, SH, MH, LLM, dan Dr. H. Edi Riadi, SH, MH, Jum’at (30/9/2016) di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung MA, Jakarta.  Mereka bertiga  sebelumnya dinyatakan lulus dalam proses fit and proper test di DPR pada tanggal  30 Agustus 2016.  Sesuai dengan latar belakang keahliannya, Panji Widagdo dan Ibrahim  akan ditetapkan sebagai hakim agung kamar perdata sedangkan Edi Riadi sebagai  hakim agung kamar agama.

Setelah pelantikan tiga orang hakim agung  tersebut, kini hakim agung berjumlah  48 orang.  Dalam sistem kamar di Mahkamah Agung alokasi hakim agung tersebut adalah sebagai berikut: unsur pimpinan/non kamar (3 orang), kamar pidana (14 orang), kamar perdata (15 orang), kamar agama (6 orang), kamar militer (4 orang), dan kamar TUN (6 orang).

JAKARTA | (30/09/2016) - Kepercayaan publik menjadi salah satu prasyarat bagi lembaga peradilan agar putusan yang dijatuhkan “ditaati” para pihak yang bersengketa.  Kepercayaan publik selalu berkorelasi positif dengan kualitas aparatur peradilan, baik aspek profesionalitas maupun integritasnya. Aspek profesionalitas terkait dengan dimensi pengetahuan dan keterampilan teknis yudisial sedangkan integritas terkait dengan sikap dan prilaku.  Untuk peningkatan profesionalitas aparatur, MA telah memiliki pusdiklat yang bertarap internasional. Sedangkan untuk “menjaga” sikap dan prilaku aparatur agar senantiasa  “on the track”, MA telah menerbitkan PERMA 9 Tahun 2016 tentang Pedoman  Penanganan Pengaduan (Whistleblowing  System) di Mahkamah Agung dan  Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Untuk mendukung efektifitas PERMA 9 Tahun 2016, MA telah membangun Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (Siwas MARI), atau whistle blowing system berbasis website. SIWAS-MARI ini telah dilaunching oleh Ketua MA, Kamis (30/09/2016) di Baleirung Gedung MA, Jakarta.  Kehadiran SIWAS MARI melengkapi pilihan media yang dapat digunakan publik untuk menyampaikan pengadu apabila dijumpai aparatur peradilan yang berprilaku  melanggar aturan dan kode etik. Seperti yang termuat dalam Pasal 3 PERMA  9 Tahun 2016, MA menyediakan 8 media yang dapat dipilih oleh publik untuk menyampaikan pengaduan. Semua media tersebut kini terintegrasi di SIWAS MARI.

JAKARTA | (20/9) Kepaniteraan MA didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) melalui fasilitasi Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA menyelenggarakan  kegiatan  Diskusi Kelompok Terfokus tentang Implementasi Sistem Register Elektronik di Mahkamah Agung. Kegiatan ini dibuka oleh Panitera MA Made Rawa Aryawan, Senin (20/9/2016) di Hotel Mercure Cikini, Jakarta Pusat. Hadir sebagai peserta dalam kegiatan tersebut adalah  Tim Pusat Data Kepaniteraan, Tim Asistensi Pembaruan Peradilan, Tim Bagian Pengembangan Sistem Informasi MA RI, operator Kamar Perkara dan operator pada masing-masing Kepaniteraan Muda Perkara.

Panitera MA dalam pengarahannya mendukung implementasi sistem register elektronik sebagai bagian dari upaya modernisasi manajemen perkara. Ia menjelaskan, register merupakan perangkat administrasi peradilan yang sangat signifikan. Semua perjalanan penanganan perkara harus dicatat di buku register dan semua informasi yang tercatat bernilai yuridis sehingga harus diisi dan diupdate dengan baik oleh petugas khusus. Menurutnya, dalam konteks implementasi register elektronik harus dipastikan bahwa e-register memuat informasi yang valid tentang penanganan perkara, informasi tersebut dipastikan tidak akan hilang dan tidak ada yang dapat merubah, dan sistem dapat diakses setiap saat.

JAKARTA | (19/9/2016) Periode Januari- September 2016 (19/9),  Mahkamah Agung telah mengupload 10.589 putusan. Total jumlah putusan  Mahkamah Agung yang dikoleksi oleh Direktori Putusan hingga hari ini sebanyak 82.340 putusan.    Jumlah putusan MA yang diupload tahun 2016 diprediksi akan menjadi yang terbesar dalam lima tahun terakhir, melampaui  capaian 2015, yang telah mengunggah 10.773 putusan.  Jumlah putusan  Mahkamah Agung yang diupload dalam lima tahun terakhir sebagai berikut:  tahun 2012:  8.396 putusan,  tahun 2013: 9.249 putusan, tahun 2014: 9.355 putusan, tahun 2015: 10.772 putusan dan tahun 2016 (September): 10.594 putusan.

Sementara itu jumlah keseluruhan putusan yang sudah diupload pada periode tersebut sebanyak  281.435. Dengan jumlah tersebut,  kini  Direktori Putusan telah mengoleksi  1.903.811 putusan.

JAKARTA | (15/9/2016) - Putusan Pengadilan adalah dokumen yang harus terhindar dari kekeliruan, termasuk kesalahan ketik (typo). Oleh karena itu,  MA menerapkan sistem koreksi berlapis oleh Panitera Pengganti, Hakim Agung anggota 1 dan Ketua Majelis untuk menghasilkan putusan dengan tingkat kesalahan 0 %. Namun demikian, kemungkinan masih adanya kekeliruan resaksional yang lolos dari tiga orang korektor masih bisa terjadi. Mengantisipasi hal tersebut, Panitera MA, Made Rawa Aryawan,  melibatkan peran pengadilan tingkat pertama sebagai “petugas” quality control terakhir sebelum putusan sampai di tangan pihak berperkara.

Pelibatan pengadilan tingkat pertama dalam quality control putusan Mahkamah Agung tertuang dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 153/PAN/Hk.02/9/2016 tanggal 6 September 2016. Dalam surat yang ditujukan ke Ketua Pengadilan Pajak dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dari empat lingkungan  peradilan, Panitera MA menyampaikan tiga poin, yaitu:

JAKARTA | Pekan lalu (Jum’at, 2/9/2016), Ketua MA telah melantik Made Rawa Aryawan sebagai  Panitera Mahkamah Agung. Ia menjadi Panitera Mahkamah Agung yang ke-lima pasca lahirnya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 yang menjadikan Kepaniteraan MA sebagai satuan kerja tersendiri terpisah dari Sekretariat Mahkamah Agung.

Made Rawa Aryawan  lahir di Kintamani (Bali) 1 Januari 1954. Ia mengawali karir di dunia peradilan sebagai Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang pada tahun 1980. Pengalaman Made Rawa sebagai hakim dimulai di Pengadilan Negeri Maumere pada tahun 1982. Suami dari Kadariyani ini mengabdikan diri sebagai Pengadil di Maumere selama tujuh tahun, berakhir ketika mendapat SK mutasi ke PN Trenggalek pada tahun 1989.  Setelah menjadi hakim PN Trenggalek dari tahun 1989-1994, Made Rawa beralih tugas menjadi hakim di PN Blora yang dijalaninya hingga tahun 1997.