JAKARTA (18/11/2016) - Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Ditjen Pemasyarakatan kembali melakukan uji fungsi sistem pertukaran data pidana di tingkat kasasi, Senin (14/11/2016) yang lalu. Berbeda dengan kegiatan sebelumnya, uji fungsi kali ini dihadiri sejumlah kementerian/lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yakni: Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan,  Kementerian Komunikasi Informasi dan Komunikasi,  Kepolisian Republik Indonesia,  Kejaksaan Agung Republik Indonesia,  Bapenas dan Lembaga Sandi Negara. Kegiatan uji fungsi berlangsung di ruang pertemuan  Graha Bhakti Pemasyarakatan Gedung Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, I Wayan. K. Dusak, membuka secara resmi kegiatan uji fungsi pertukaran data, sedangkan Panitera Muda Pidana Khusus MA, Roki Panjaitan, sebelumnya  menyampaikan sambutan mewakili Panitera Mahkamah Agung.

MATARAM | (5/11/2016) - Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH,  bersama Waka MA Bidang Yudisial, Ketua MA Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Pembinaan, Panitera MA, Ka BUA, Dirjen Badilum, Dirjen  Badilag dan Dirjen Badimiltun mengunjungi beberapa pengadilan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jum’at (5/11).  Ada 6 (enam)  pengadilan yang dikunjungi secara mendadak oleh Pimpinan MA, yaitu PN Selong, PA Selong, PN Praya, PA Praya, PN Mataram dan PA Mataram. Jika ditarik garis lurus, pengadilan tersebut berjarak 1.293 km dari Jakarta.

Ketua MA ingin melihat dari dekat bagaimana pengadilan yang jauh dari “epicentrum” reformasi peradilan melakukan tugasnya.  Apakah kebijakan-kebijakan yang telah digariskan oleh MA telah sampai dan dilaksanakan  secara efektif oleh seluruh pengadilan di Indonesia. Ketua MA tidak ingin reformasi peradilan hanya dilakukan oleh pengadilan yang dekat dengan  Jakarta.

MATARAM | (4/11/2016) - Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH menegaskan bahwa independensi  merupakan hal yang sangat prinsipil  dan harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga tidak ada tawar-menawar untuk independensi peradilan. Dalam sejarah peradilan di Indonesia, perjuangan untuk menegakkan independensi badan peradilan menempuh jalan yang berliku. Sejak Indonesia merdeka, baru tahun 2004, dengan UU Nomor 4 Tahun 2004,  kekuasaan kehakiman benar-benar merdeka terbebas dari intervensi cabang kekuasaan negara  lainnya.  Kini, ada yang “mengutak-atik” lagi  kemandirian peradilan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Agung dalam pembinaan teknis dan administrasi yudisial bagi Ketua, Wakil, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan se-Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat, pada hari Kamis (3/11/2016) di Mataram.  Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh seluruh pimpinan Mahkamah Agung, sejumlah hakim agung dan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

JAKARTA | (28/10/2016) - Baru-baru ini diketahui ada website yang kontennya menyerupai sistem informasi perkara Mahkamah Agung,  dengan alamat www.infoperkarakamarpdt.com. Isi website tersebut memuat informasi status penanganan perkara di Mahkamah Agung. Panitera Mahkamah Agung telah memberikan keterangan bahwa website tersebut bukan produk Kepaniteraan Mahkamah Agung tapi dibuat oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan iktikad tidak baik. Diduga kuat motif pembangunan website info perkara palsu tersebut adalah untuk alat penipuan.

Indikasi kuat web info perkara  (www.infoperkarakamarpdt.com)  menjadi alat penipuan adalah adanya perbedaan data amar putusan antara info perkara Mahkamah Agung dengan  www.infoperkarakamarpdt.com.  Redaksi telah menemukan lima perkara yang amarnya diubah dari tolak menjadi kabul, berikut nomor-nomor perkara tersebut:

JAKARTA | (28/10/2016) - Panitera Mahkamah Agung meminta kepada pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Agung untuk berhati-hati terhadap alamat website palsu yang memuat informasi perkara yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.  Alamat website tersebut adalah www.infoperkarakamarpdt.com.  Website ini digunakan sebagai sarana penipuan, dengan modus “pengurusan” perkara di Mahkamah Agung.  Pihak berperkara yang menjadi korban penipuan disuguhi informasi palsu di website tersebut  bahwa perkaranya telah dimenangkan.  Panitera mengingatkan bahwa informasi resmi tentang penanganan perkara hanya tersedia di http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara.

BANDUNG | (24/10/2016) - Kinerja penanganan perkara periode Januari-Oktober 2016 telah melampaui target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama baik dari aspek  produktivitas memutus, rasio penyelesaian perkara (clearance rate), jumlah sisa perkara, maupun persentase perkara yang diselesaikan sesuai jangka waktu. Hal tersebut disampaikan oleh Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, dalam  acara paparan kinerja penanganan perkara yang mengawali kegiatan Pleno Kamar Mahkamah Agung  tahun 2016 di Bandung, Minggu (23/10/2016).

Panitera menjelaskan bahwa perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung pada periode Januari sampai dengan  14 Oktober 2016 sebanyak 15.501perkara. Jumlah ini terdiri dari sisa  perkara tahun  2015 sebanyak 3.950 perkara dan perkara yang diterima di periode tersebut sebanyak 11.551 perkara. Jumlah perkara yang telah diputus pada periode tersebut sebanyak 12.062 perkara sehingga sisa perkara pada 14 Oktober 2016 sebanyak 3.439 perkara.