Inilah Poin-Poin Pembinaan Pimpinan MA di Batam

BATAM | (06/07/2019) Ketua Mahkamah Agung bersama dengan  seluruh unsur pimpinan MA lainnya memberikan pembinaan bagi aparatur peradilan  se wilayah hukum Provinsi Riau dan Kepulauan Riau di Batam, Kamis malam (6/7/2019).  Materi pembinaan yang disampaikan oleh masing-masing pimpinan merupakan respon atas persoalan yang mengemuka di bidangnya masing-masing. Sumber informasi adanya persoalan tersebut dapat berasal dari pemeriksaan di tingkat kasasi/peninjauan kembali ataupun melalui surat pengaduan. Berikut beberapa poin pembinaan yang disampaikan oleh Ketua,  para Wakil Ketua, dan para Ketua Kamar Mahkamah Agung.

Ketua MA:  Target Kepatuhan LHKPN 2019, 100%

Salah satu isu yang disorot Ketua MA dalam pembinaan di Batam adalah kepatuhan  pelaporan LHKPN.  Pelaporan LHKPN secara tepat waktu, menurut Ketua MA, adalah indikator integritas bagi badan peradilan. Ketua MA mendorong aparatur peradilan yang wajib lapor LHKPN menunaikan kewajibannya  di awal waktu, antara bulan Januari dan Februari.

Meskipun nilai kepatuhan  MA dan Badan Peradilan di Bawahnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga negara lainnya yakni  mencapai kisaran 92% lebih, Ketua MA  belum  puas dengan capaian tersebut. Ia memasang target kepatuhan 100% di tahun 2019.

BATAM (6/7/2019) - Aparatur peradilan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan dari empat lingkungan peradilan yang berada di wilayah hukum Provinsi Riau dan Kepulauan Riau mendapat pembinaan langsung dari Pimpinan Mahkamah Agung, Jum’at (5/7/2019) bertempat di  Hotel premier Best Western, Kota Batam.  Agenda rutin untuk membina SDM badan peradilan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia.  Acara yang bertajuk pembinaan teknis dan administrasi yudisial ini dipimpin langsung oleh Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Hadir dalam kegiatan yang oleh Ketua MA disebut sebagai pengganti forum Rakernas ini seluruh unsur pimpinan MA yaitu Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Militer, Ketua Kamar TUN, dan Ketua Kamar Pembinaan. Selain itu hadir pula sejumlah hakim agung, hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, Panitera MA, Sekretaris MA, para pejabat eselon I dan II MA, sejumlah Panitera Muda MA dan Hakim Yustisial MA. 

YOGYAKARTA | (04/07/2019) Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan sosialisasi mekanisme penyampaian bantuan teknis hukum dalam masalah perdata bagi pihak yang berada di luar negeri, Kamis 4 Juli 2019, bertempat di Ruang Pertemuan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Peserta sosialisasi tersebut adalah Panitera Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se Wilayah Hukum Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta.

Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, membuka acara tersebut dilanjutkan dengan pengarahan. Sementara dari Kementerian Luar Negeri diwakili oleh Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Lefianna Hartati  Ferdinandus.  Hadir pada saat pembukaan KPT Yogyakarta,  Hakim Tinggi pada Pusdiklat MA,  KPN Yogyakarta, KPA Yogyakarta, dan Hakim Yustisial pada Biro Hukum Humas MA. Hadir pula perwakilan dari PT Pos Indonesia dan PT BNI Syariah.

JAKARTA | (18/06/2019). Mahkamah Agung telah menyusun Rancangan Perma Persidangan Elektronik untuk menyempurnakan Perma Nomor 3 Tahun 2018 yang telah diundangkan pada pertengahan tahun 2018. Sebelum  Rancangan Perma tersebut disahkan, MA menggelar  forum konsultasi publik pada hari Senin (17/06/2019) bertempat di Ruang Rapat Utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  MA mengundang berbagai komponen publik, khususnya yang terdampak dengan lahirnya Perma tersebut, yaitu para advokat dari berbagai asosiasi, akademisi, perwakilan kementerian/lembaga dan organisasi masyarakat sipil.

Hakim Agung  Syamsul Maarif mewakili Kelompok Kerja  mempresentasikan pokok-pokok  Rancangan Perma untuk “dibedah” dalam forum konsultasi publik. Ada 8 (delapan) poin yang disampaikan yaitu: definisi dokumen elektronik (teks, audio, visual), ruang lingkup acara persidangan secara elektronik, pengguna terdaftar dan pengguna lainnya, hari sidang terjadwal (court calendar), tata cara persidangan secara elektronik, jenis-jenis dokumen elektronik yang diterima oleh sistem, standar format dokumen ditentukan oleh MA,  dan aturan transisional.

JAKARTA | (17/06/2019) - Delegasi Pengadilan Federal Australia (Federal Court of Australia, FCA) melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 17-19 Juni 2019. Delegasi FCA tersebut terdiri atas Chief Justice The Hon. James L. Allsop (Ketua FCA) dan  Warwick Soden (Registar dan Chief Executive Officer  FCA). Selama kunjungan kerja, Delegasi FCA dan MA RI menggelar berbagai pertemuan bersama membahas berbagai isu hukum dan peradilan.

Pada hari pertama kunjungan, Senin (17/06/2019),  Delegasi FCA akan menggelar rapat kerja bersama dengan Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung dengan topik implementasi pengadilan sederhana dan penegakan kontrak.   Acara ini merupakan  inisiatif yang diselenggarakan  MA dalam rangka  mempercepat terwujudnya Badan Peradilan yang Agung sesuai Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2010-2035 dan mendung visi dan misi Pemerintah RI untuk menciptakan sistem  hukum  yang mampu berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan dilakukan di bawah kerangka Kerjasama Yudisial antara MA dengan  Federal Court of Australia.

JAKARTA | (24/05/2019) Tahun 2019 baru menginjak bulan ke lima, namun ada hal fenomenal dalam publikasi putusan.  Jumlah putusan  yang terpublikasikan di Direktori Putusan  pada periode Januari 2019 hingga hari ini (Jum’at, 24/5/2019) telah mencapai 721.840 putusan. Jumlah ini meningkat 60,31%  dibandingkan capaian publikasi di tahun 2018 yang berjumlah 595.637 putusan.  Jumlah publikasi putusan tahun 2018 itu sendiri meningkat 32,28% dibandingkan  publikasi putusan tahun 2017 yang berjumlah 450.275 putusan dan dinyatakan dalam laporan Tahunan MA  Tahun 2018 sebagai jumlah tertinggi sejak MA mempublikasikan putusan secara elektronik pada tahun 2007.

Menurut Panitera MA,  tingginya jumlah publikasi putusan di tahun 2019 menjadi gambaran objektif atas tingginya kesadaran  transparansi di lingkungan peradilan Indonesia. Hal ini menjadi kekuatan yang dapat mendorong terciptanya peradilan yang bersih. Selain itu, transparansi informasi pengadilan ini meningkat  access to justice.