BANDUNG | (25/11/2017) Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung  resmi ditutup oleh  Ketua Mahkamah Agung, M. Hatta Ali, Jum’at (24/11), sekitar pukul 02 dini hari.  Puluhan kaidah hukum yang berasal dari lima kamar Mahkamah Agung berhasil di rumuskan.  Setelah diharmonisasi dalam rapat pimpinan, rumusan hukum hasil pleno kamar tersebut akan diberlakukan sebagai pedoman penanganan perkara oleh surat edaran Mahkamah Agung. Ketua MA berkomitmen SEMA tersebut akan terbit di akhir tahun ini.

Setelah dibuka oleh Ketua MA pada Rabu malam (22/11/2017),  masing-masing kamar melakukan pleno kamar sepanjang hari Kamis (23/11/2017). Setiap kamar membahas berbagai permasalahan hukum yang  mengemuka. Permasalahan tersebut, sebagian besar ditemukan dalam pemeriksaan perkara kasasi/peninjauan kembali. Sebagaimana tujuan dari penyelenggaraan pleno kamar, rumusan hukum yang dihasilkan diharapkan dapat menciptakan konsistensi putusan dan kesatuan dalam penerapan hukum.

JAKARTA | (23/11/2017) Penyetoran biaya perkara kasasi/PK menggunakan VA adalah inisiatif terbaru dari Kepaniteraan MA. Pemanfaatannya  baru melalui surat Panitera  nomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017.  Belum ada launching atas inovasi layanan tersebut. Namun, respon pengadilan cukup positif atas “ajakan” beralih cara membayar biaya perkara tersebut. Saat berita ini diturunkan telah ada 84 pengadilan yang menjadi pengguna VA untuk penyetoran biaya perkara. Sebulan sebelumnya, baru 21 pengadilan yang berpartisipasi.

Yang menarik dari data pengadilan pengguna VA,  pengadilan yang responsif terhadap kebijakan Panitera MA tersebut adalah pengadilan  “yang jauh” dari Medan Merdeka Utara (Kantor MA). Sementara pengadilan di radius terdekat belum ada yang memulai. Terhadap fenomena ini, Panitera MA mendorong  seluruh pimpinan pengadilan memperhatikan suratnya yang bernomor  2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017.

BANDUNG (23/11/2017) - Perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung pada periode Januari  s.d   Oktober 2016 sebanyak 16.012perkara. Jumlah ini terdiri dari sisa  perkara tahun  2016 sebanyak 2.357 perkara dan perkara yang diterima di periode tersebut sebanyak 13.655 perkara.  Jumlah perkara yang telah diputus sebanyak 13.394 perkara sehingga sisa perkara pada 31 Oktober 2017 sebanyak 2.618 perkara. Jumlah perkara masuk meningkat 8,95% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2016, yang berjumlah 12.533. Jumlah perkara yang diputus juga meningkat 2, 86%, jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2016 yang berjumlah 13.022 perkara. Jumlah perkara pada akhirOktober 2017 berkurang 24,36%  (843 perkara) jika dibandingkan sisa perkara pada akhir tahun 2016 yang berjumlah 3.461 perkara.

Dalam hal memutus perkara,  MA telah menunjukan kinerja terbaiknya sejak diberlakukan ketentuan jangka waktu penanganan perkara di akhir 2014.  Majelis Hakim Agung berhasil memutus 91,16% perkara  kurang dari 3 bulan.  Ketepatan waktu memutus ini  meningkat   10,41% dari  capaian tahun 2017 yang  angka prosentasenya sebesar 80, 75%.

BANDUNG | (23/11/2017) - Seluruh Kamar Mahkamah Agung  yang meliputi kamar pidana, kamar perdata, kamar agama, kamar militer, dan kamar TUN  menyelenggarakan rapat pleno yang bersifat tahunan di Bandung mulai tanggal 22 – 24 November 2017. Ketua MA,  M. Hatta Ali, membuka secara resmi acara pleno kamar tersebut, Rabu malam (22/11/2017) pukul 20.00.  Sesi pembukaan rapat pleno kamar diisi dengan pemaparan perbandingan sistem kamar di Hoge Raad Belanda dengan MA RI oleh Ketua MA, dan paparan kinerja penanganan perkara periode Januari-Oktober 2017 oleh Panitera MA. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan berbagai penghargaan yang telah diterima oleh MA atas raihan prestasinya di bidang Kepaniteraan dan Kesekretaratan oleh Wakil Ketua MA Bidang  Yudisial. 

Menurut Ketua MA, Rapat pleno  kamar merupakan lembaga  yang dibentuk dalam sistem kamar untuk mendukung pewujudan tujuan sistem kamar itu sendiri.

"menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan,  meningkatkan profesionalitas hakim agung, dan  mempercepat proses penyelesaian perkara adalah tujuan pernarapan sistem kamar di MA", kata Ketua MA dalam sessi pengarahan.

JAKARTA | (27/10/2017) Program EU UNDP-SUSTAIN menggelar Diskusi Publik bertajuk “ Mendukung Pengadilan Yang Transparan dan Akuntabel”, di Kampus Universitas Padjadjaran Bandung, Rabu (25/10/2017). Peserta diskusi adalah para mahasiswa dan civitas akademika UNPAD, pimpinan pengadilan, para penegak hukum, dan masyarakat umum. Salah satu nara sumber dalam diskusi publik tersebut adalah Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, Asep Nursobah,  dengan membawa topik “Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Manajemen Perkara  di Mahkamah Agung dan Dampaknya Terhadap Keterbukaan Informasi Publik”.

Menurut Asep Nursobah, berdasarkan data keadaan perkara tahun 2004 s.d. 2016, Mahkamah Agung menunjukkan peningkatan kinerja penanganan perkara secara konsisten. Pada  akhir tahun 2004 MA memiliki sisa perkara sebanyak  20.314, sisa perkara tersebut terus menerus berhasil dikikis dan pada akhir tahun 2016, sisa perkara MA hanya berjumlah 2016.

JAKARTA | (27/10/2017) Sejak  tahun 2016, MA telah melakukan kajian simplifikasi format putusan Mahkamah Agung. Tim yang dibentuk oleh Ketua MA, telah melakukan studi dokumen putusan-putusan MA di masa periode awal, putusan beberapa negara, dan bertukar pikiran  dengan praktisi hukum.  Pada hari Senin (23/10/2017) yang lalu, telah disepakati model simplifikasi putusan untuk perkara di Kamar Perdata, Kamar Agama dan Kamar TUN dalam sebuah forum yang pimpin oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.M.H.  Dalam forum tersebut,  hadir Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar TUN, para hakim agung, para panitera pengganti representasi dari ketiga kamar tersebut. Kegiatan diskusi lintas kamar ini difasilitasi oleh program Judicial Sector Support Program (JSSP).

Ide simplifikasi ini muncul karena adanya pengulangan informasi yang telah dimuat pada putusan pengadilan di tingkat pertama dan banding sehingga Putusan MA menjadi sangat “gemuk”. Akibatnya proses minutasi memakan waktu  lama dan  berpotensi terjadi kekeliruan redaksional yang terlewatkan. Publik pun mengaku sulit memahami putusan MA.