JAKARTA | (14/7/2020) Mewabahnya Covid-19 berdampak pada terkendalanya pengiriman berkas kasasi/ PK ke Mahkamah Agung di beberapa daerah tertentu sebagai akibat pembatasan transportasi menuju Jakarta atau sebaliknya. Di sisi lain, penanganan berkas perkara dibatasi jangka waktu  tertentu.  Merespon hal tersebut, Panitera MA telah menerbitkan surat nomor 1017/PAN/OT.01.3/7/2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal petunjuk pengiriman berkas pada saat kondisi darurat. Dalam surat tersebut,  Panitera MA memberikan mengecualikan aturan pengiriman berkas yang telah diatur dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor  352/PAN/OT.01.3/2/2020  tanggal 13 Februari 2020, apabila dijumpai keadaan darurat seperti terjadinya Pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan oleh Panitera MA, Made Rawa Aryawan, dalam kegiatan diseminasi dan Bimtek virtual dengan jajaran pengadilan tingkat pertama dan banding di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Senin kemarin (13/07/2020).   Panitera MA yang didampingi oleh Sekretaris Kepaniteraan, Panitera Muda Perdata,  Panitera Muda  Perdata Khusus, Panitera Muda Perdata Agama dan Tim Rogatori Kepaniteraan menyampaikan materi  tersebut melalui Command Centre  Mahkamah Agung, Jakarta.  Sedangkan  para peserta yang terdiri dari para hakim, panitera, panitera muda, dan staf pengadilan mengikuti materi secara virtual di kantor pengadilan masing-masing yang tersebar di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan.

JAKARTA - (14/7/2020) Lebih dari 100 orang aparatur pengadilan mengikuti kegiatan diseminasi dan Bimtek Virtual yang diselenggarakan  oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung bekerjasama dengan  Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kemlu, Senin (13/7), berlangsung  mulai pukul 09.00 sd. 12.30  WIB.  Mereka terdiri dari atas  hakim, panitera, panitera muda, dan staf dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.  

Narasumber kegiatan tersebut adalah  Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan dan Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri, Lefianna H. Ferdinandus, S.H., M.H. dengan  moderator  Asep Nursobah.  Materi yang disampaikan oleh kedua narasumber seputar prosedur baru pengiriman berkas kasasi/peninjauan kembali ke Mahkamah Agung,  ketentuan pengiriman dokumen peradilan (panggilan/pemberitahuan) ke luar negeri, dan  permasalahan  yang ditemukan dalam pengiriman berkas perkara/penyampaian  panggilan/pemberitahuan ke  luar negeri.

JAKARTA | (22/05/2020) Pandemi Covid-19 telah memengaruhi semua sektor kehidupan. Seruan untuk tetap di rumah, bekerja dan beribadah di rumah serta menghindari kerumunan (social distancing)  disuarakan serempak di seluruh dunia untuk memutus rantai penyebaran virus.  Bahkan,   beberapa daerah di Indonesia memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak pada adanya pembatasan mobilisasi orang, pembatasan transportasi, hingga penutupan sejumlah perkantoran dan fasilitas publik. Situasi pandemi ini akhirnya memaksa lembaga yang memberikan pelayanan publik untuk melakukan berbagai adaptasi aturan kerja dan layanan, antara lain menerapkan sistem bekerja di rumah (working from home) dan memberikan pelayanan  daring berbasis teknologi informasi.

Bagaimana dengan layanan peradilan, apakah merebaknya wabah berdampak pada berhentinya layanan pendaftaran perkara dan persidangan? Apakah masyarakat menunda menyelesaikan sengketa di saat pandemi?

JAKARTA | (30/4/2020) Ketua Mahkamah Agung terpilih hasil “Pemilu MA” tanggal 6 April 2020, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H,  hari ini (Kamis, 30/4/2020) mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua MA di hadapan Presiden RI, Joko Widodo, bertempat di Istana Negara, Jakarta. Pengangkatannya sebagai Ketua MA, didasarkan  Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2020. Berdasarkan Pasal 5 ayat (6) UU 5 Tahun 2004,  Syarifuddin  akan menjabat Ketua Mahkamah Agung untuk periode lima tahun ke depan (2020-2025), menggantikan M. Hatta ALi yang mencapai batas usia pensiun ter tanggal 1 Mei 2020.  H.M Syarifuddin tercatat dalam sejarah sebagai Ketua Mahkamah Agung RI yang ke-14.

Pelantikan berlangsung  dalam suasana penerapan protokol pencegahan COVID-19.  Presiden maupun  pejabat yang mengucapkan sumpah serta para tamu undangan semuanya menggunakan masker dan melakukan physical distancing.

Para undangan yang hadir diantaranya Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. Sunarto, SH., MH, Ketua Kamar Agama Dr. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Ketua Kamar Tata Usaha Negara Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM,, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mohamad  Mahfud MD. 

JAKARTA | (25/04/2020) - Kepaniteraan Mahkamah Agung didukung oleh USAID-CEGAH menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan Direktori Putusan V3 dengan metode telekonferensi pada hari Jum’at, 24/4/2020.  Kegiatan ini diikuti oleh para operator dan Administrator Direktori Putusan dari Mahkamah Agung dan operator dari beberapa PN di wilayah sekitar Jakarta yaitu PN Jakarta Pusat, PN Bogor, PN Bekasi, PN Tangerang dan PN Serang. Meskipun kegiatan sosialisasi dan pelatihan dilakukan secara virtual,  seluruh agenda dapat dilaksanakan secara efektif oleh seluruh peserta yang sebagian besar dalam posisi working form home, dari mulai pre test, post test dan simulasi aplikasi.

Bertindak sebagai narasumber kegiatan tersebut adalah Tim Bahtera Informatika selaku pengembang aplikasi. Sementara Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan berperan sebagai fasilitator/moderator kegiatan telekonferensi tersebut.

JAKARTA | (18/4/2020) - Pandemic Covid-19 telah memengaruhi semua bidang  kehidupan, termasuk lembaga peradilan. Upaya mencegah penyebaran Covid-19 dengan kebijakan sosial distancing  dan penerapan pembatasan sosial berskala besar di beberapa wilayah telah mendorong Badan Peradilan Indonesia menyesuaikan layanan dengan  memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perkara maupun persidangan. Demikian pula di Mahkamah Agung,  kegiatan persidangan tetap berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan  memperhatikan protokol keselamatan.

Berdasarkan Data Kepaniteraan MA,  selama periode Januari-17 April 2020 Mahkamah Agung telah memutus sebanyak 4.047 perkara.  Perkara perdata  telah diputus sebanyak 602 perkara, perdata khusus sebanyak 342 perkara, pidana umum sebanyak 295 perkara, pidana khusus sebanyak 907 perkara, perdata agama sebanyak 226 perkara, pidana militer sebanyak 47 perkara dan perkara TUN/pajak sebanyak 1.443 perkara.