JAKARTA | (10/08//2018) - Panitera MA, Made Rawa Aryawan, merilis informasi tentang   prosedur  baru penyampaian surat rogatori dan surat bantuan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata bagi pihak berperkara di luar negeri. Informasi tersebut tersebut tertuang dalam surat bernomor 1747/PAN/HK.01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia . Surat Panitera tersebut menjadi  penjelas dari Nota Kesepahaman antara MA dan Kemlu tanggal 20 Februari 2018 beserta 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama (PKS) yang menjadi turunannya serta  perjanjian kerjasama antara Panitera MA dengan BNI Syariah dan PT Pos Indonesia.

Prosedur  Baru Penyampaian Surat Rogatori dan Surat Bantuan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata bagi Pihak Berperkara di Luar Negeri tersebut adalah sebagai berikut:

Prosedur Baru

Prosedur baru  pengiriman  surat rogatori dan dokumen pengadilan dalam masalah perdata bagi pihak berperkara yang berada di luar negeri, adalah sebagai berikut:

a.       Surat pengantar permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata kepada negara tujuan disampaikan oleh Pengadilan melalui Panitera Mahkamah Agung;

b.      Surat permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata   harus menggunakan standar dokumen  yang telah disepakati. Contoh format  standar dokumen dapat dilihat di sini.

BALIKPAPAN | (14/7/2018) - Mahkamah Agung masih menjumpai  penanganan perkara yang tidak sesuai dengan hukum beracara, terutama dalam perkara dimana peraturan perundang-undangan kurang jelas mengaturnya. Padahal, mengenai hal tersebut telah diatur dalam rumusan hukum pleno kamar Mahkamah Agung. Keadaan  ini mengindikasikan bahwa rumusan kamar belum sepenuhnya dipedomani oleh aparatur pengadilan, khususnya para hakim.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, H. M. Syarifuddin,  dalam acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial bagi aparatur pengadilan se Kalimantan, bertempat di Balikpapan, Kamis (12/7/2018).

BALIKPAPAN  (14/7/2018) Aparatur pengadilan dari empat lingkungan peradilan se-Kalimantan mendapatkan pembinaan teknis dan administrasi yudisial dari pimpinan Mahkamah Agung  yang digelar pada tanggal 12-13 Juli 2018 bertempat di kota Balikpapan, Kalimantan Barat.  Jumlah peserta pembinaan mencapai 460 orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Hakim Ad Hoc, Panitera dan Sekretaris Pengadilan dari pengadilan tingkat pertama dan banding. Agenda pembinaan dibagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama, pembinaan oleh pimpinan MA yang digelar 12 Juli 2018 dan sesi kedua pembinaan oleh Panitera dan Pejabat Eselon I MA yang digelar 13 Juli 2018.

Ketua MA, Hatta Ali, mengawali pemberian materi pembinaan teknis dan administrasi yudisial kemudian dilanjutkan secara berturut-turut oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar TUN dan Ketua Kamar Agama. Peserta sosialisasi diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan pertanyaan terkait segala  persoalan teknis dan administrasi yudisial. Peserta sangat antusias dalam menyimak materi pembinaan yang terlihat dari banyaknya jumlah penanya, sehingga materi pembinaan yang  dimulai pada pukul 20.00 (12/07/2018)  berakhir hingga pukul 02.00 (13/7/2018) waktu setempat.

JAKARTA (21/06/2018) - Kepaniteraan MA bekerjasama dengan BNI Syariah menggelar kegiatan sosialisasi penggunaan akun virtual untuk pembayaran biaya kasasi dan peninjauan kembali bagi pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara se-wilayah provinsi Jawa Tengah, Kamis (7/6/2018), bertempat di Hotel Gets Semarang. Peserta sosialisasi adalah Panitera dan seorang operator yang menangani pembayaran biaya perkara dari masing-masing pengadilan,   jumlah mereka tidak kurang dari 150 peserta.  Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, hadir memberikan pengarahan pada sesi penutupan acara yang dilanjutkan dengan buka puasa bersama.

Dalam pengarahannya Panitera MA mengemukakan bahwa pembayaran biaya perkara menggunakan akun virtual merupakan salah satu bentuk modernisasi manajemen perkara di Mahkamah Agung. Panitera MA telah memberlakukan metode pembayaran biaya perkara melalui virtual account dengan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal  23 Agustus 2017.

JAKARTA | (15/05/2018) Sebanyak 320  pelamar Calon hakim ad hoc Tipikor yang dinyatakan lulus seleksi administrasi  mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan hari  ini,  Selasa (15/5/2018). Mereka terdiri dari  217 pelamar hakim ad hoc pada pengadilan negeri dan  103 pelamar hakim ad hoc pada pengadilan tinggi. Seleksi tahap kedua ini diselenggarakan secara serentak di 19 kantor pengadilan tinggi di seluruh Indonesia, mulai pukul  08.30  (waktu setempat) sampai dengan  selesai. Berbeda dengan penyelenggaraan seleksi sebelumnya yang selalu dilakukan dengan sistem open book,  pelaksanaan seleksi tahun 2018 ini dilakukan dengan sistem close book.

Perubahan sistem test tertulis  dari open book menjadi close book adalah upaya  Panitia Seleksi untuk menjaring calon hakim ad hoc Tipikor dengan kualitas terbaik.  Perolehan nilai seleksi tertulis menjadi gambaran tingkat penguasaan hukum materiil dan formil para pelamar yang dipersyaratkan oleh undang-undang.

JAKARTA (1/5/2018) -  Pimpinan MA   berdasarkan  UU Nomor 5 Tahun 2004 terdiri dari Ketua dan 2 (dua) Wakil Ketua yaitu Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial.  Sejak diundangkan UU tersebut  pada tanggal 15 Januari 2004 hingga penyelenggaraan Pemilihan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial pada Sidang Paripurna Khusus, Kamis pekan lalu (26/04/2018),  Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial telah diisi  oleh 4 (empat orang), yaitu: Syamsuhadi Irsyad (2004-2008), Harifin A. Tumpa (2008-2009), Ahmad Kamil (2009-2014), Suwardi (2014-2017).  Pada Sidang Paripurna Khusus, Kamis (26/4/2018) pekan lalu, Hakim Agung/Ketua Kamar Pengawasan MA, Dr. Sunarto, S.H, M.H. telah terpilih menjadi Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial . Setelah mengucapkan  sumpah di hadapan Presiden RI, Sunarto akan menjadi Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial yang ke-5 (lima).

Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial membawahi Ketua Muda (kini disebut Ketua Kamar)  Pembinaan dan Ketua Kamar Pengawasan. Sedangkan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial membawahi Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Pidana,  Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Militer dan Ketua Kamar Tata Usaha Negara.