JAKARTA (31/1/2018) - Kepaniteraan Mahkamah  Agung bekerjasama dengan BNI Syariah melakukan sosialisasi  cara pembayaran biaya perkara menggunakan rekening virtual bagi pengadilan se wilayah Jabodetabek dan Serang, Rabu (31/1), bertempat di Hotel Pullman Jakarta.  Acara tersebut dibuka oleh Panitera Mahkamah Agung  yang diwakili Sekretaris Kepaniteraan MA, Joni Effendy.  Hadir pula  Direktur Bisnis BNI Syariah, Dhias Widhiyati, beserta jajarannya.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, setiap pengadilan yang menjadi peserta diwakili oleh Panitera atau pejabat Kepaniteraan  yang ditunjuk dan kasir atau operator yang memahami aplikasi Direktori Putusan. Kegiatan sosialisasi dipandu oleh Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, Asep Nursobah.

JAKARTA | (05/01/2018) Panitera MA dengan surat nomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017 telah meminta pengadilan untuk mengirimkan biaya perkara kasasi/PK menggunakan rekening virtual yang diproduksi oleh Aplikasi Direktori Putusan. Sejak “perintah” itu dikeluarkan, sudah ada 125 pengadilan yang menyetor biaya perkara menggunakan VA, terdiri dari  60 pengadilan negeri, 51 pengadilan agama, dan  14 pengadilan tata usaha egara. Diantara 125 pengadilan tersebut, inilah 5 pengadilan yang paling banyak melakukan penyetoran biaya perkara menggunakan VA, yaitu:  PN Bangkinang (17 transaksi), PTUN Palembang (16 transaksi), PN Surakarta (13 transaksi), PN Bontang (13 transaksi) dan PN Banda Aceh (12 transaksi).

Pengadilan di Kota Besar Belum Menggunakan VA

Dari data monitoring pada aplikasi Direktori Putusan,  pengadilan dari kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan belum ada yang menyetor biaya perkara menggunakan rekening virtual.  Menanggapi data tersebut, Panitera MA meminta pengadilan-pengadilan tersebut untuk segera beralih cara menyetor biaya perkara dari sistem transfer dengan  menggunakan rekening virtual.

“Penyetoran biaya perkara menggunakan rekening virtual selain memberikan fleksibilitas penyetoran biaya dengan multi channel,  juga menciptakan transparansi dan ketertiban pengelolaan biaya perkara di MA. Selain itu menjadi informasi dini bagi perkara yang akan masuk ke Mahkamah Agung. Kami berharap pengadilan seluruh pengadilan dapat segera menggunakan virtual account”, kata Panitera MA.

JAKARTA (02/01/2018) - Mahkamah Agung dan  BNI Syariah melakukan penandatanganan  Perjanjian Kerjasama (PKS) Penggunaan Layanan BNI e-collection untuk Pembayaran Biaya Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Hak Uji Materiil, Jum’at (28/12/2017), bertempat di Ruang Mujono Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pejabat yang menandatangani PKS  dari pihak Mahkamah Agung diwakili oleh Panitera  MA, Made Rawa Aryawan, sedangkan dari pihak BNI Syari’ah diwakili oleh Direktur Bisnis, Dhias Widhiyati. Acara penandatanganan tersebut dihadiri pula oleh Sekretaris Kepaniteraan MA, Para Panitera Muda Perkara, Pejabat Struktural Kepaniteraan MA dan  para pejabat BNI Syariah.  

Panitera MA dalam sambutannya menyampaikan bahwa perjanjian kerjasama penggunaan layanan BNI e-Collection merupakan  upaya untuk modernisasi penyetoran biaya perkara Mahkamah Agung.  Modernisasi sistem penyetoran biaya perkara merupakan pengejawantahan  salah satu  fungsi Kepaniteraan MA yang diatur dalam   Peraturan Presiden  Nomor 14 Tahun 2005, yaitu “koordinasi urusan keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung”.

JAKARTA | (28/12/2017) Beban  perkara Mahkamah Agung pada   tahun 2017 (per 27/12/2017) sebanyak 17.538 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari  perkara masuk sebanyak 15.181 perkara dan sisa perkara akhir tahun 2016 sebanyak 2.357 perkara. Jumlah perkara yang diputus hingga 27/12/2017 sebanyak  15.967 perkara, sehingga sisa perkara pada tanggal 27 Desember 2017 sebanyak  1.571 perkara.  Perbandingan jumlah beban perkara dengan jumlah perkara yang diputus menunjukan tingkat keberhasilan memutus perkara (rasio produktifitas memutus perkara) sebesar 91,04%.

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali,  di hadapan para jurnalis pada acara Refleksi Akhir tahun, Kamis (28/12/2017),  bertempat di Media Center, gedung MA Jakarta. Ketua MA yang didampingi Wakil  Ketua MA Bidang Yudisial H.M. Syarifuddin, Ketua Kamar Pembinaan Takdir Rahmadi, Ketua Kamar Pengawasan Sunarto, Jurubicara MA Hakim Agung Suhadi dan Panitera MA Made Rawa Aryawan, memaparkan capaian kinerja MA sepanjang tahun 2017.  

JAKARTA | (14/12/2017) - Mahkamah Agung  telah menetapkan Visi “terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung”, pada tahn 2035. Visi tersebut ditetapkan pada tahun 2010, tertuang dalam dokumen Cetak Biru Pembaruan Peradilan. Sejak penetapan visi tersebut, MA tidak pernah berhenti  memperbaiki pengadilan Indonesia.  Upaya perbaikan yang tiada henti tersebut itu menyasar area  kemandirian badan peradilan, pelayanan hukum yang berkeadilan, kualitas kepemimpinan,  dan peningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung  Bidang Yudisial, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H pada saat membuka acara Pembinaan dan Pengawasan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial yang diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2017 di Jakarta. Kegiatan tersebut diikuti oleh 368 orang yang terdiri dari  Pimpinan dan hakim pada  Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan pengadilan negeri se Jakarta yang  jumlahnya mencapai  248 orang, serta  para panitera muda perkara dan hakim yustisial Mahkamah Agung yang berjumlah  120 orang. Sejumlah nara sumber dihadirkan dalam kegiatan tersebut,  yaitu Ketua  Kamar Pembinaan MA, Ketua Kamar Pengawasan MA, dan  Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung, ibu Mariana Sutadi.

JAKARTA | (13/12/2017) Hakim Yustisial Mahkamah Agung  memiliki peran strategis dalam proses penanganan perkara di Mahkamah Agung. Kualitas diri hakim yustisial akan berpengaruh terhadap kualitas proses penyelesaian perkara.  Oleh karena pentingnya keberadaan hakim yustisial MA, Ketua Kamar Pembinaan  Mahkamah Agung  mengingatkan 7 (tujuh) hal yang perlu diperhatikan oleh  hakim yustisial, yaitu:  menjaga Integritas,  meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian untuk menghindari kekeliruan redaksional pada salinan putusan,  memahami Template Putusan Mahkamah Agung, menguasai teknologi informasi, memahami ketentuan penempatan kedudukan pihak-pihak  berperkara dalam upaya hukum, dan memahami peraturan sistem kamar dan jangka waktu penanganan perkara.

Ketua Kamar Pembinaan MA,  Takdir Rahmadi,  menyampaikan hal tersebut pada acara pembukaan kegiatan Pembinaan/Pembekalan bidang Teknis dan Administrasi Yudisial bagi Hakim Yustisial MA, Minggu malam (10/12/2017) di Jakarta.  Berikut ke-tujuh hal yang harus diperhatikan oleh para Hakim Yustisial MA.