JAKARTA | (07/09/2017) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan apresiasi terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Kendal Nomor 47/Pid.B/2017/PN Kdl tanggal 22 Mei 2017. Apresiasi tersebut disampaikan secara tertulis, dengan surat bernomor R-612/3.1/LPSK/08/2017 tanggal 23 Agustus 2017, yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

Dalam suratnya, LPSK menyampaikan bahwa lembaganya sedang memberikan perlindungan terhdap salah seorang Pelapor perkara tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Kendal, yang proses pelaporannya sedang ditanngani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam perkembangannya, menurut LPSK, pihak Pelapor tersebut dilaporkan balik atas sangkaan dugaan tindak pidana  perbuatan mengadukan pengaduan palsu atau fitnah (red. Pasal 311 ayat (1) KUHP). 

JAKARTA | (06/09/2017) - Media online Detik.Com  melansir berita berita pada hari  Rabu (06/09/2017) Pukul  12:58  dengan judul, “16 Tahun  baru Diputus MA, Ini Kronologis Kasus Uang Makan”. Pada alinea pertama berita tersebut, Detik.Com menulis berita sebagai berikut: “Mahkamah Agung (MA) memerlukan waktu 16 tahun untuk mengadili kasasi perkara korupsi uang makan pasien RS di Medan. Kasus korupsi itu merugikan negara Rp 86 juta. Mengapa proses kasasi sangat lama?”. Benarkah MA memutus perkara tersebut sedemikian lamanya hingga belasan tahun sebagaimana disebut oleh Detik.com?. Mari kita telusuri menggunakan Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung, http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara.  

Perkara  kasasi yang disebutkan oleh Detik.Com sebagai  kasus “Korupsi Uang Makan”,  diregistrasi oleh  Kepaniteraan Muda Pidana Khusus  dengan nomor register 919 K/Pid.Sus/2016. Sesungguhnya dengan melihat nomor perkara ini saja, sudah diketahui bahwa MA menerima perkara ini di tahun 2016. Artinya tidak benar MA memerlukan waktu 16 tahun untuk mengadili perkara tersebut, karena berkasnya saja baru diterima setahun yang lalu.

JAKARTA | (04/09/2017) SEMA 1 Tahun 2014 yang mewajibkan pengadilan mengirimkan e-dokumen  dalam permohonan kasasi/PK  kini telah berusia empat tahun. Bahkan, jika dilihat dari kelahiran SEMA 14 Tahun 2010 yang menjadi awal mula kebijakan pemanfaatan dokumen elektronik, kebijakan  tersebut telah berusia satu windu. Namun,  ternyata masih dijumpai sejumlah pengadilan yang belum mematuhi isi ketentuan SEMA tersebut.  Mensikapi fenomena seperti itu,  Kepaniteraan MA melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) atas kepatuhan pengadilan terhadap SEMA 1 Tahun 2014. Pada tahap pertama,  monev dilakukan di pengadilan negeri dan pengadilan agama  yang berada di wilayah hukum Banyuwangi,  Bondowoso, dan Situbondo, pada tanggal 28-30 Agustus 2017.

Kegiatan monev dipimpin oleh Sekretaris Kepaniteraan MA,  Joni Effendy, S.H., M.H. dengan anggota TIM: Asep Nursobah (Koord. Data dan Informasi Kepaniteraan), Sidiq, Arief Fadhilah dan Helmi Indra Mahyuddin.  Secara berturut-turut, kegiatan monev dilaksanakan  untuk PN & PA Banyuwangi (28/08/2017), PN & PA Bondowoso (29/08/2017),  dan  PN  & PA  Situbondo (30/08/2017). Di setiap tempat  monev,  peserta yang hadir dari setiap pengadilan adalah pimpinan pengadilan, hakim pengawas bidang,  panitera, panitera muda, dan staf yang bertugas untuk publikasi putusan dan pengiriman e-dokumen sebagai kelengkapan upaya hukum kasasi/PK.

JAKARTA | (25/08/2017) - Kepaniteraan Mahkamah Agung melakukan peningkatan kemampuan (upgrading) bagi para staf yang terkait penanganan perkara di MA  yang dilaksanakan pada tanggal 21 – 24 Agustus 2017. Kegiatan dilakukan dalam format Rapat di Dalam Kantor (RDK) berlangsung mulai pukul 14.00 – 19.30 bertempat di Ruang Wiryono Projodikoro,  gedung MA Jakarta. Kegiatan dibuka oleh Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, Senin (21/8/2017).  Hadir pada pembukaan rapat,  para Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Kamar pada  Mahkamah Agung RI.

Peserta yang diikutsertakan dalam kegiatan upgrading ini terdiri dari staf pada bagian umum selaku penerima berkas dari pengadilan pengaju, staf pada Direktorat Pranata dan Tatalaksana  Perkara selaku penelaah kelengkapan berkas, staf pada Kepaniteraan Muda selaku bagian yang meregistrasi, mendistribusikan, dan melakukan pengiriman berkas, staf pada Ketua Mahkamah Agung ,  staf pada Ketua Kamar, dan staf pada para hakim agung dan hakim adhoc pada  Mahkamah Agung. Dalam pelaksanaannya, mereka dikelompokkan berdasarkan kamar penanganan perkara: kamar perdata, kamar pidana, kamar agama, kamar militer, dan  kamar TUN.

JAKARTA | (22/8/2017) - Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan  di seluruh Indonesia memperingati hari Jadi Mahkamah Agung yang ke 72 pada hari Sabtu, 19 Agustus 2017.  Tema yang diusung dalam peringatan tersebut adalah “Dengan Badan dan Jiwa Yang Sehat, Kita Wujudkan Badan Peradilan Yang Agung”. Dengan tema ini, ada nuansa yang berbeda yang ditampilkan pada upacara peringatan HUT MA yang ke 72 ini, yakni nuansa olah raga. Ada filosofi dari tema dan suasana perayaan HUT MA tahun 2017, yakni harapan terbentuknya aparatur peradilan yang berjiwa  dan berbadan sehat., mampu memaksimalkan kerja raga dan kerja pikir. Menurut Ketua MA, Sosok yang demikianlah yang mampu mewujudkan mimpi  terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.

Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan se Jabodetabek dan Cianjur menggelar  upacara peringatan HUT MA ke 72 di lapangan sepak bola di Komplek Perkebunan Gunung Mas Puncak Bogor. Ketua MA, M. Hatta Ali, bertindak sebagai inspektur upacara. Hadir dalam upacara ini seluruh unsur Pimpinan MA, sejumlah hakim agung dan hakim ad hoc, para pejabat Eselon I dan II MA, serta pimpinan, hakim dan staf pengadilan Jabodetabek dan Cianjur. Jumlah peserta yang ikut serta dalam upacara ini tidak kurang dari 1.700 orang.

JAKARTA | (14/08/2017) - Mahkamah Agung RI  menerima “hibah” 100 buku “Hukum Adat Bali: Aneka Kasus & Penyelesaiannya” dari PT.  BPR  Sukawati Pancakanti (BPR Kanti). Penyerahan buku tersebut dilakukan secara simbolis pada hari Senin (14/08/2017) bertempat di Ruang Rapat Panitera Mahkamah Agung RI.   Direktur  BPR Kanti, Drs. Made Amitaba, M.M menyerahkan Buku kepada Panitera MA, Made Rawa Aryawan, S.H., M.H dan Prof. Dr. Wayan P. Windia, S.H., M.Si. (Penulis Buku)  menyerahkan kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Dr.Drs. Aco Nur, M.M.

Panitera MA, Made Rawa Aryawan, memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Wayan P. Windia, S.H., M.Si. selaku penulis buku dan Direktur BPR Kanti  sebagai penerbit buku. Menurut Panitera MA, kehadiran  buku tersebut dapat menambah khazanah pengetahuan hukum di Indonesia,  khususnya bagi para hakim yang mengadili sengketa yang peristiwanya tunduk pada hukum adat.  Buku tersebut,  kata Panitera MA, sebagian akan menjadi koleksi  Perpustakaan MA, Perpustakaan Balitbang Diklat MA dan sebagiannya lagi akan didistribusikan kepada para hakim agung  Kamar Perdata dan pejabat MA yang terkait.