Bangkok | (08/03) Mahkamah Agung RI bersama dengan  delegasi Mahkamah Agung  Malaysia, Filipina, dan Thailand  mengikuti inception meeting Judicial Integrity Champions in APEC yang diselenggarakan di Bangkok, 8-9 Maret 2018. Pertemuan ini diselenggarakan oleh  UNDP Regional Hub Bangkok dengan tujuan memfasilitasi adanya diskusi lintas institusi peradilan di negara APEC untuk mengembangkan metode self assessment yang mampu menguatkan  judicial integrity di pengadilan. Forum ini menggagas adanya edisi baru  kerangka internasional untuk peradilan yang unggul (International Framework for Court Excellence)  yang mampu mendukung terwujudnya  pengadilan berintegritas.

Ketua MA menugaskan YM Hakim Agung Ibrahim dan Hakim Yustisial MA Asep Nursobah untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Hakim Agung Ibrahim akan menjadi panelis dalam forum tersebut dengan mengangkat topik diskusi “judicial integrity reform in Indonesia”. Ia bersama-sama dalam satu panel diskusi dengan Hakim Agung Filipina, The Hon Amparo M.Cabotaje dan The Hon Justice Murray Kelam, dari Mahkamah Agung Australia. 

JAKARTA | (07/01) -  Mahkamah Agung baru saja menghelat kegiatan Laporan Tahunan 2017 di hadapan publik, Kamis (1//3/2018), pekan lalu.  Dalam Pidatonya, Ketua MA memaparkan  kinerja penanganan perkara MA Tahun 2017.   Dikatakan Ketua MA,  jumlah beban perkara yang ditangani Mahkamah Agung  tahun 2017 sebanyak  17.862 perkara, yang terdiri perkara masuk 2017 sebanyak 15.515 perkara dan sisa perkara tahun 2016 sebanyak  2.357 perkara. Mahkamah Agung berhasil memutus  sebanyak  16.474 perkara  sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2017 sebanyak 1.388 perkara.  Dengan jumlah perkara putus sebanyak 16.474,  maka setiap bulannya MA memutus sebanyak 1396 perkara.  Jumlah perkara yang diputus  tahun 2017 meningkat 1,55 % dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 16.223 perkara dan  menjadi rekor memutus terbanyak dalam sejarah Mahkamah Agung. 

Jumlah perkara yang diputus dibandingkan dengan jumlah beban perkara tahun 2017 menunjukan rasio produktifitas  sebesar 92,23%.  Capaian ini melampaui target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama yakni memutus sebanyak 70% beban perkara. Rasio produktivitas memutus perkara tahun 2017 meningkat 4,92% dari tahun 2016 yang berjumlah 87,31% dan menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung.

JAKARTA | (02/03) - Mahkamah Agung menggelar sidang pleno istimewa  dengan agenda tunggal penyampaian laporan tahunan 2017, Kamis (1/3) bertempat di Jakarta Convention Center. Agenda tahunan sebagai bentuk  akuntabilitas publik lembaga peradilan ini sangat berbeda dengan gelaran serupa di tahun-tahun sebelumnya. Sidang Pleno Istimewa Mahkamah Agung Tahun 2017 bernuansa “Serba Istimewa” dibandingkan penyelenggaraan serupa di tahun sebelumnya.  Berikut keistemewaan Laptah 2017:

1.   Presiden Jokowi hadir dan memberikan sambutan

Presiden Jokowi hadir dalam sidang pleno istimewa laporan tahunan 2017. Ia pun menyampaikan sambutan dalam sidang tersebut. Kehadiran Presiden dalam acara penyampaian laporan tahunan  MA merupakan yang pertama sejak MA mentradisikan penyampaian laporan tahunan di hadapan publik.

Selaku kepala negara, Presiden Jokowi memberikan apresiasi atas capaian dan kinerja Mahkamah Agung yang terus meningkat baik dalam  penanganan perkara, pembaruan teknis dan manajemen perkara,  pengelolaan keuangan  termasuk rekrutmen hakim. Menurut Presiden,  kualitas pelayanan kepada masyarakat yang terus meningkat, keadilan yang dirasakan masyarakat yang semakin membaik, kecepatan memutus perkara yang terus meningkat, dan  kepuasan pihak berperkara terhadap putusan pengadilan yang terus meningkat, merupakan prestasi yang berkontribusi besar dalam percepatan pembangunan nasional. Menurut Presiden, penyelenggaraan peradilan adalah pilar penting kekuatan bangsa untuk menuju Indonesia maju.

SURABAYA | (23/02) Setelah melakukan sosialisasi untuk wilayah Jabodetabek pada akhir Januari lalu, Kini giliran pengadilan di wilayah Jawa Timur mendapatkan sosialisasi  penggunaan virtual account (VA) untuk pembayaran biaya perkara kasasi dan PK. Jum’at (23/02/2018), bertempat di Lounge XXI, Ciputra World Surabaya, tidak kurang  70 peserta yang berasal dari 30 pengadilan dari tiga lingkungan peradilan (umum, agama, dan TUN)  yang berada di sekitar Surabaya, mendapatkan sosialisasi materi VA.  Kegiatan sosialisasi ini dilakukan atas kerjasama Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan BNI Syariah.

Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, membuka secara resmi kegiatan sosialisasi tersebut dan dilanjutkan dengan pengarahan seputar modernisasi manajemen perkara. Sebelumnya, Direktur Bisnis BNI Syariah, Dhias Widhiyati, menyampaikan laporan terkait layanan BNI e-Collection terhadap pembaruan pengelolaan keuangan perkara  di MA.

JAKARTA | (21/02/2018) Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali dan Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi  menandatangani Nota Kesepahaman Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata, Selasa (20/02/2018) di Ruang Kusumah Atmadja, gedung MA, Jakarta.  Selain Nota Kesepahaman, pada acara tersebut ditandatangani pula beberapa dokumen turunannya yakni satu surat keputusan bersama dan tiga perjanjian kerjasama. Acara penandatanganan dihadiri oleh  Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, para Ketua Kamar MA, Wakil Menteri Luar Negeri, para Pejabat Eselon I dan II Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri, dan  para Ketua/ Panitera Pengadilan tingkat pertama dan banding se Jabodetabek.

Prosesi penandatanganan diawali oleh laporan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu, Damos Dumoli Agusman yang dilanjutkan dengan sambutan  Menteri Luar Negeri.  Dalam sambutannya, Menteri Luar Negeri sekaligus melakukan launching situs web Rogatori Online Monitoring (ROM) versi 2018. Simbolisasi peluncuran ROM dilakukan dengan pemutaran video teaser tentang website ROM.  

JAKARTA | (15/02/2018) Sisa atau tunggakan perkara (backlog) merupakan persoalan universal yang dihadapi pengadilan di dunia termasuk Mahkamah Agung RI.  Sebelum tahun 2008, sisa perkara MA  berjumlah di atas 10.000 perkara dari  beban kerja  24.000-an. Bahkan pada akhir tahun 2004,  sisa perkara tersebut berjumlah 20.000 perkara.  Namun berkat program pembaruan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung, jumlah sisa perkara secara konsisten dapat direduksi. Pengurangan jumlah sisa perkara secara signifikan terjadi sejak  tahun 2012, pada saat kepemimpinan Hatta Ali. Terakhir, pada tanggal 31 Desember 2017, sisa perkara Mahkamah Agung berjumlah 1.388 perkara. Jumlah ini tercatat sebagai jumlah terkecil dalam sejarah Mahkamah Agung.

Jumlah  sisa perkara  memiliki arti penting  bagi pengukuran kinerja pengadilan. Jumlah sisa perkara yang kecil  adalah cerminan produktifitas memutus yang tinggi dan waktu memutus yang cepat.