Jakarta (16/03/2020) - Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH., mengambil sumpah dan melantik 5 orang Hakim Agung pada hari Kamis pekan lalu (12/03/2020) dalam siang paripurna khusus  bertempat di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Kehadiran 5 orang hakim agung baru tersebut, ternyata belum menambah jumlah hakim agung. Jumlah hakim Agung—termasuk unsur pimpinan-- tetap berjumlah 48 orang. Hal ini karena pada tahun 2019, MA ditinggalkan pula oleh 5 orang hakim agung, tiga orang mencapai batas usia pensiun dan dua orang meninggal dunia.

Lima orang hakim agung yang telah dilantik tersebut adalah Soesilo, SH., MH, (sebelumnya sebagai Hakim Tinggi pada PT Banjarmasin), Dr. Dwi Sugiarto, SH., MH, (sebelumnya sebagai Hakim Tinggi pada PT Denpasar), Dr. Rahmi Mulyati, SH., MH, (sebelumnya Panitera Muda Perdata Khusus pada Mahkamah Agung), Drs. H. Busra, SH., MH, (sebelumnya sebagai Wakil Ketua PTA Surabaya) dan Brigjen TNI Sugeng Sutrisno, SH., MH (sebelumnya Hakim Militer Utama pada Pengadilan Militer Utama). Pengangkatan mereka sebagai Hakim Agung ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor 23/P Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020.

JAKARTA | (27/02/2020) Selama delapan tahun terakhir (2012-2019),  Mahkamah Agung berhasil mencetak rekor kinerja penanganan perkara terbaik. Indikator dasar yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja tersebut adalah jumlah perkara putus, rasio produktifitas, rerata waktu memutus, hingga jumlah perkara yang dikirim. Rekor capaian kinerja terbaik tersebut kembali diraih di tahun 2019 karena  seluruh indikator kinerja utama penyelesaian perkara MA di tahun 2019 meningkat dibandingkan pencapaian tahun 2018. Kemampuan MA meningkatkan kinerja dalam satu dasa warsa terakhir, berkorelasi positif dengan berbagai pembaruan peradilan yang dilakukan, pelibatan publik, belajar dari praktik terbaik negara lain dan kerja keras dari seluruh jajaran MA.

Hal tersebut terangkum dalam Pidato Ketua Mahkamah Agung yang disampaikan dalam  Sidang Pleno Istimewa Mahkamah Agung dengan agenda tunggal  penyampaian laporan tahunan Mahkamah Agung, Rabu (27/2/2020), bertempat di Jakarta Convention Center. Acara tersebut di hadiri oleh Presiden RI, Wakil Presiden RI, para Pimpinan Lembaga Negara, para Duta Besar Negara Sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan undangan lainnya yang merepresentasikan komponen publik.  Mahkamah Agung juga melestarikan tradisi untuk  mengundang para Ketua Mahkamah Agung dari negara sahabat. Mereka yang hadir adalah  Wakil Menteri Kehakiman Kerajaan Arab Saudi, His Excellency  Sheikh Saad bin Mohammed Al-Saif, Wakil Ketua Mahkamah Agung Qatar Honourable Dr. Thuqail Sair Al-Shammari, serta Hakim Agung perwakilan dari Mahkamah Agung Sudan dan Jepang.

JAKARTA (21/02/2020) - Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali S.H., M.H., mengambil sumpah dan melantik 3 (tiga) Ketua Muda  Mahkamah Agung yaitu Ketua Muda Pembinaan, Ketua Kamar Pengawasan dan Ketua Kamar Perdata, pada hari ini (Jum’at, 21/02/20) bertempat di ruang Kusumah Atmadja,  gedung  MA, Jakarta. Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan ketiga pejabat tersebut dilaksanakan dalam Sidang Paripurna Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Ketua MA. Acara tersebut dihadiri  Ketua MK, Ketua KY, beberapa pimpinan kementerian dan lembaga, para pejabat eselon I dan II MA, serta pimpinan pengadilan dari empat lingkungan peradilan se Jabodetabek.

Ketua Muda Pembinaan MA  dijabat kembali oleh Prof. Dr.  Takdir Rahmadi, S.H., LLM. Ia pertama kali dilantik sebagai Ketua Muda Pembinaan MA pada tanggal 23 Desember 2014,  sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (6) UU Nomor 5 Tahun 2004 mengakhiri masa jabatannya setelah 5 tahun, terhitung tanggal 23 Desember 2019  yang lalu. Ketua Kamar Pengawasan MA  dijabat oleh Hakim Agung Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H menggantikan pejabat sebelumnya Dr. Sunarto, S.H., M.Hum yang telah diangkat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung  Bidang Non Yudisial mulai tanggal 23 Mei 2018. Sedangkan  Ketua Kamar Perdata dijabat oleh  Hakim Agung I Gusti Agung Sumanantha, S,H., M.H menggantikan  pejabat sebelumnya Soltoni Mohdally yang memasui batas usia pensiun pada 1 Maret 2019.

JAKARTA | (19/02) Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H, telah melakukan penataan ulang manajemen perkara di Mahkamah Agung  menerbitkan Surat Keputusan Nomor 243/KMA/SK/XI/2019 tanggal 27 November 2019 tentang  Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan Hak Uji Materiil kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020. Keputusan Ketua MA tersebut merupakan respon strategis  atas hasil hasil penilaian organisasi yang mengindikasikan ada proses yang tidak efisien dalam  penanganan perkara di Mahkamah Agung. Salah satunya terkait alur birokrasi penanganan perkara yang melibatkan 3 (tiga) eselon I Mahkamah Agung. Penerimaan berkas perkara dilakukan oleh Biro Umum yang berada di bawah Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, penelaahan berkas perkara dilakukan oleh Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara yang berada di bawah 3 (tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan dan pengadministrasian perkara oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung. 

Menindaklanjuti keputusan Ketua MA tersebut, Panitera  MA, Made Rawa Aryawan menerbitkan surat nomor 352/PAN/OT.01.3/2/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang ditujukan kepada seluruh Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama serta Ketua Pengadilan Pajak.  Surat Panitera tersebut pada pokoknya mengatur 2 (dua) hal. Pertama,  tujuan pengiriman berkas perkara melalui Po Box. Kedua, penggunaan stiker warna pada map berkas untuk membedakan jenis perkara.

JAKARTA | (14/02) Sejak MA meluncurkan layanan pengadilan elektronik pada tahun 2018, pengguna pengadilan dapat mendaftarkan dan membayar biaya perkara secara elektronik, tanpa harus datang ke gedung pengadilan. Bahkan, panggilan pun diterimanya secara elektronik melalui domisili elektronik yang didaftarkan. Namun sayangnya, layanan tersebut berdasarkan Perma 3 Tahun 2018 hanya dinikmati oleh Advokat yang telah terdaftar.  Pengguna pengadilan non advokat belum bisa menikmati kemudahan mengakses pengadilan melalui layanan e-court. Mereka harus mendatangi gedung pengadilan jika akan mendaftarkan perkara.

Akan tetapi keadaan berubah sejak 19 Agustus 2019. Bertepatan dengan ulang tahunnnya yang ke 74, Mahkamah Agung memberikan kado istimewa dengan memberlakukan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.    Berdasarkan Perma yang dikenal dengan “Perma e-Litigasi”tersebut, pengguna pengadilan non-advokat dapat menikmati layanan e-court di pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan TUN di seluruh Indonesia.

Enam bulan sejak Perma e-Litigasi diberlakukan (awal Februari 2020), tercatat sebanyak 22.641 pengguna non advokat telah terverifikasi menggunakan layanan e-court. Mereka terdiri atas  perorangan sebanyak  21.431 user, biro hukum pemerintah sebanyak  127 user,  badan hukum sebanyak  972 user dan  kuasa insidentil sebanyak 111 user.

Sisa perkara (case backlog) merupakan permasalahan utama di dunia peradilan.  Jumlah sisa perkara yang besar adalah efek domino dari lambatnya penyelesaian perkara (delay). Permasalahan serupa juga pernah dialami MA.  Pada tahun 2004,  sisa perkara  MA mencapai jumlah 20.314 perkara. Berbagai program pembaruan peradilan dilakukan oleh MA untuk mengurangi jumlah sisa perkara. Upaya tersebut membuahkan hasil, sisa perkara dari tahun ke tahun secara konsisten dapat direduksi. Puncaknya pada tahun 2019, sisa perkara MA hanya berjumlah 217 perkara. Dibandingkan dengan  beban perkara yang berjumlah 20.275, jumlah sisa perkara tersebut hanya sebesar 1,07%. Sisa perkara tahun 2019 merupakan jumlah terkecil dalam sejarah MA.