JAKARTA | (18/04/2019) Panitera Mahkamah Agung  dan  Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri pada tanggal 20 Februari 2019 yang lalu telah menandatangani perjanjian kerjasama yang terkait dengan prosedur penanganan bantuan penyampaian dokumen dari pengadilan asing. Pertama, Perjanjian Kerjasama tentang Standardisasi Bukti Penerimaan Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata (PKS Nomor  PRJ/HI/00411/02/2019/55/08 – Nomor 443/HM.01.1/2/2019) dan Kedua, Perjanjian Kerjasama tentang Standardisasi Bukti Penerimaan Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata (PKS Nomor  PRJ/HI/00411/02/2019/55/08 – Nomor 443/HM.01.1/2/2019).

Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut disepakati apabila pengadilan di Indonesia menerima bantuan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata dari pengadilan asing,  agar jurusita/jurusita pengganti yang ditugaskan untuk menyampaikan dokumen tersebut kepada pihak berperkara yang berada di wilayah hukum pengadilan Indonesia menggunakan format tanda terima dokumen sebagaimana Lampiran II Perjanjian Kerjasama Nomor  PRJ/HI/00411/02/2019/55/08 – Nomor 443/HM.01.1/2/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Standardisasi Bukti Penerimaan Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata. Sementara itu apabila pengadilan Indonesia meminta bantuan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata kepada pengadilan asing,  sebagai bukti tanda terima dokumen akan digunakan format tanda terima dokumen sebagaimana Lampiran I Perjanjian Kerjasama  tersebut kecuali pengadilan asing telah melampirkan bukti penerimaannya sendiri.

JAKARTA | (16/04/2019) Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, mengingatkan  kepada seluruh jajaran pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan  peradilan untuk  melakukan quality control  terhadap dokumen elektronik putusan pengadilan yang dipunggah ke direktori putusan, baik untuk  tujuan  publikasi maupun sebagai kelengkapan dokumen elektronik permohonan kasasi/peninjauan kembali.   Menurut Panitera MA, akibat  pengadilan tidak melakukan quality control atas dokumen elektronik yang dikirim ke MA,   Majelis Hakim  di Mahkamah Agung  membaca dokumen yang “keliru” sehingga pendapat yang disampaikan oleh hakim agung juga “keliru”.  Peristiwa terjebut terjadi baru-baru ini. Adanya dokumen yang keliru tersebut, kata Panitera MA,  diketahui saat dilakukan musyawarah majelis. Hakim Ketua Majelis merasa ada hal janggal karena  pendapat dari dua anggotanya  terhadap putusan tingkat banding yang diajukan kasasi tidak ada titik temu dengan pendapatnya.

Seperti diketahui, sejak  Agustus tahun 2013 Mahkamah Agung memberlakukan sistem membaca berkas secara serentak bagi majelis yang menangani perkara kasasi/peninjauan kembali. Ketua Majelis membaca berkas dari Bundel A dan Bundel B yang dikirimkan oleh pengadilan pengaju, sedangkan hakim anggota membaca berkas dari dokumen elektronik  yang dikirimkan oleh pengadilan pengaju melalui aplikasi Direktori Putusan. Untuk memastikan dokumen yang dibaca oleh Hakim Anggota dengan Ketua Majelis adalah dokumen yang sama,  Mahkamah Agung telah membuat  standardisasi  prosedur kerja melalui Keputusan Panitera MA Nomor 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 tanggal  3 Juni 2014.  Dalam Lampiran C. angka 12 SK Panitera MA tersebut ditentukan bahwa untuk memastikan kesesuaian antara dokumen elektronik dengan berkas dalam Bundel B maka panitera pengadilan melakukan pencocokan antara dokumen elektronik dengan berkas dalam Bundel B untuk selanjutnya membuat surat keterangan yang menginformasikan bahwa dokumen elektronik yang dikirim adalah sama dan sesuai dengan berkas dalam Bundel B.

JAKARTA | (4/4/2019) - Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali,  “menyentil” kinerja penanganan perkara pada pengadilan tingkat banding di dua forum pembinaan pimpinan Mahkamah Agung. Pertama, pembinaan teknis dan administrasi yudisial bagi aparatur pengadilan di wilayah Provinsi Sumatera Utara  yang diselenggarakan di Medan  pada 22 Maret 2019,  dan kedua pada forum  pembinaan pimpinan  MA bagi  para Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia di Jakarta ( 25 Maret 2019). Sentilan Ketua MA atas kinerja pengadilan tingkat banding tersebut bukan dikarenakan kinerja pengadilan  tingkat banding sangat rendah atau tidak mencapai target.  “Sentilan” tersebut sengaja  dilontarkan Ketua MA sebagai cambuk supaya kinerja penanganan perkara tingkat banding lebih meningkat lagi di masa mendatang. Ketua MA berharap kinerja pengadilan tingkat banding menyamai atau bahkan melampaui kinerja yang telah ditorehkan oleh pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung.

Seperti diketahui, dalam  Pidato Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2018 yang digelar pada  tanggal 28 Februari 2019 yang lalu, Ketua MA mengungkapkan  bahwa kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menunjukkan pencapaian yang positif. Salah satu indikator pencapaian kinerja positif tersebut adalah rasio produktifitas memutus.  Rasio produktivitas memutus MA sebesar 95,11%, Pengadilan Tingkat Banding sebesar 86,86% dan Pengadilan Tingkat Pertama sebesar 97,91%.

JAKARTA (01/03/2019) Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menyebutkan jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2018 sebanyak 18.881 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 17.156 perkara, maka rasio penyelesaian perkara (clearance rate) mencapai 110,05%.  Jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju meningkat 14,90% dibandingkan dengan tahun 2017 yang telah mengirim sebanyak 16.433 perkara. Menurut Ketua MA, jumlah minutasi dan pengiriman salinan putusan tahun 2018 merupakan yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.

Ketua Mahkamah Agung menyampaikan hal tersebut dalam Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2018, Rabu (27/02/2018) di Jakarta Convention Center (JCC).

JAKARTA | (28/02/2019) Semua indikator pengukuran kinerja penanganan perkara MA tahun 2018 melampaui target yang ditetapkan bahkan mencetak rekor baru sebagai kinerja terbaik dalam sejarah Mahkamah Agung. Indikator yang dimaksud adalah jumlah perkara yang diputus, jumlah sisa perkara, rasio produktivitas memutus perkara, ketepatan waktu memutus perkara  jumlah perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu (on time case processing), jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju dan rasio penyelesaian perkara (clearance rate).

Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, dalam  Sidang  Pleno Istimewa   dengan agenda  penyampaian laporan tahunan MA Tahun 2018, Rabu (28/02/2019) di Jakarta Convention Center (JCC). Sidang paripurna  diikuti oleh seluruh pimpinan MA, hakim agung, dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, para Pejabat Eselon I MA,  seluruh ketua pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan,  seluruh ketua pengadilan tingkat pertama kelas I.A di Ibu Kota Provinsi dan  ketua Pengadilan Pajak. Seluruh anggota sidang pari purna khusus ini menggunakan toga masing-masing badan peradilan, kecuali para pejabat eselon I yang menggunakan  seragam pakaian sipil lengkap.

JAKARTA | (16/01/2019) - Mulai 1 Februari 2019, Mahkamah Agung akan memberlakukan 100% ketentuan SEMA 1 Tahun 2014. Artinya,  berkas perkara kasasi/permohonan peninjauan kembali yang tidak disertai dokumen elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak disampaikan sesuai ketentuan akan dinyatakan tidak lengkap dan tidak diregister oleh Kepaniteraan sampai berkas tersebut dinyatakan lengkap. Selanjutnya, untuk efektifitas  SEMA 1 Tahun 2014, Panitera MA meminta kepada setiap Direktorat Jenderal Badan Peradilan membuat  sistem monitoring kepatuhan pengadilan  yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan sistem akreditasi pengadilan, promosi dan mutasi atau kebijakan lainnya. Demikian disampaikan oleh Panitera MA, Made Rawa Aryawan, dalam Memorandum tanggal 4 Januari 2019 yang ditujukan kepada Seluruh Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara pada Mahkamah Agung dan Para Panitera Muda Perkara.

Memorandum Panitera MA tersebut sebagai tindak lanjut dari arahan Pimpinan Mahkamah Agung sehubungan dengan masih banyaknya berkas kasasi/peninjauan kembali yang tidak disertai dokumen elektronik sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014  yang berdampak langsung pada lamanya proses distribusi berkas perkara ke majelis karena harus melalui proses penggandaan. “Kondisi ini terjadi karena ketentuan SEMA 1 Tahun 2014 belum dilaksanakan sepenuhnya. MA masih mentoleransi adanya  berkas perkara yang tidak dilengkapi dokumen elektronik”, jelas Panitera MA.