JAKARTA | (2/10/2018) Ketua Mahkamah Agung dan Wakil Menteri Luar Negeri telah melakukan kick off prosedur baru penyampaian dokumen panggilan/pemberitahuan bagi pihak berperkara yang berada di luar negeri,  Senin, 10 September 2018. Pasca kick off tersebut, berdasarkan pantauan terhadap Sistem Monitoring di Direktori Putusan, telah tercatat 10 transaksi pembayaran biaya penyampaian dokumen yang berasal dari 9  Pengadilan.

“Ini 9 pengadilan yang telah melakukan pembayaran biaya penyampaian dokumen menggunakan akun virtual: PA Jakarta Pusat (2 transaksi), PN Praya, PN Gianyar, PA Kudus, PN Sambas, PA Psarwajo, PA wonosari, dan PA Badung”, kata Panitera MA, Made Rawa Aryawan di Kantor MA, Jakarta, Selasa (12/10/2018).

JAKARTA | (24/09/2018) -  Pengadilan dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara se Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan sosialisasi penggunaan virtual account untuk pembayaran biaya perkara kasasi/PK dan prosedur baru penyampaian relaas ke luar negeri,  Kamis (20/09/2018) bertempat di Banjarbaru, Kalsel. Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung bekerja sama dengan PT. BNI Syari’ah tersebut dibuka oleh Sekretaris Kepaniteraan, Joni Efendi,  mewakili Panitera Mahkamah Agung  yang berhalangan hadir.

Pada acara pembukaan kegiatan sosialisasi  hadir Ketua PT Banjarmasin, Ketua PTA Banjarmasin dan Wakil Ketua PTA Palangkaraya. Perwakilan BNI Syari’ah hadir Pemimpin Wilayah Timur BNI Syariah, Imam Hidayat dan para pimpinan cabang di wilayah Kalsel dan Kalteng. Sementara peserta dari setiap pengadilan terdiri dari Ketua, Panitera dan seorang operator.

DENPASAR | (11/09/2018) Ketua Mahkamah Agung, Prof. DR. M. Hatta Ali, S.H.  bersama Wakil Menteri Luar Negeri, Dr. H.M.Fachir didampingi oleh Panitera MA, Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum,  meluncurkan  Prosedur Baru Penyampaian Dokumen Peradilan (Relaas Panggilan dan Pemberitahuan) bagi pihak berperkara yang berada di luar negeri, Senin (10/9/2018) di Denpasar, Bali. Dengan peluncuran ini, maka terhitung mulai 12 September 2018 Pengadilan wajib mengikuti prosedur yang disepakati dalam Nota Kesepahaman antara MA dan Kemlu tanggal 20 Februari 2018. Pengadilan juga akan “menanggung” akibatnya jika prosedur tersebut diabaikan, yakni dokumen tidak dapat diteruskan ke luar negeri !.

Peluncuran prosedur baru penyampaian dokumen peradilan bagi pihak di luar negeri ini dilaksanakan di awal kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan MA  bagi Ketua Pengadilan Tingkat Banding se Indonesia dan jajaran Pengadilan di Empat Lingkungan Peradilan se Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari  Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan. Khusus untuk pengadilan di wilayah Provinsi Bali hadir pula pada acara tersebut  para hakim/hakim tinggi dan hakim ad hoc. Berdasarkan laporan Panitia, tidak kurang dari 400 aparatur peradilan mengikuti kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yudisial tersebut.

JAKARTA – (5/9/2018) Kepaniteraan MA tidak pernah berhenti melakukan inovasi untuk membuahkan produk layanan yang lebih baik. Inovasi terkini dari Kepaniteraan MA adalah menyediakan kotak pos khusus (PO BOX) untuk tujuan penerimaan surat bantuan penyampaian relaas bagi pihak yang berada di luar negeri, yakni PO BOX 913 Jakarta Pusat. Dengan adanya PO BOX ini, untuk mengirimkan surat bantuan pemanggilan/pemberitahuan pihak di luar negeri yang ditujukan ke Panitera Mahkamah Agung  cukup di alamatkan ke Po Box tersebut.

Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, menjelasakan bahwa penggunaan PO BOX ini untuk  mengefektifkan proses distribusi surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan bagi fihak yang berada di luar negeri dari pengadilan ke Mahkamah Agung dapat lebih cepat. Menurut Panitera Mahkamah Agung, berdasarkan  perjanjian kerjasama MA dengan PT Pos Indonesia tanggal 31 Juli 2018, distribusi surat rogatori  tersebut mendapat perlakuan khusus.

JAKARTA | (28/08/2018) - Ketua Mahkamah Agung telah melantik Pri Pambudi Teguh dan  Abdul Manaf sebagai Hakim Agung, pada hari Rabu (15/8/2018) bertempat di ruang Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pengangkatan keduanya sebagai hakim agung didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 132/P Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018.  Pri Pambudi Teguh ditempatkan sebagai Hakim Agung Pada Kamar Perdata sedangkan Abdul Manaf ditempatkan sebagai Hakim Agung Kamar Agama. Dengan  pelantikan tersebut, Mahkamah Agung kini memiliki 49 hakim agung termasuk Ketua dan dua Wakil Ketua MA.

Penempatan 49 hakim agung  pada masing-masing kamar adalah sebagai berikut:  Pimpinan (non kamar) 3 orang,  Kamar Pidana 14 orang, Kamar  Perdata  15 orang, Kamar Agama 7 orang, Kamar Militer 3 orang, dan Kamar TUN 7 orang. Berikut daftar nama-nama hakim agung pada masing-masing kamar penanganan perkara:

JAKARTA | (21/08/2018) - Ketua Mahkamah Agung RI,  H.M. Hatta Ali, menjadi pembina upacara pada peringatan hari jadi  Mahkamah Agung RI ke 73 yang dilaksanakan di halaman gedung Mahkamah Agung,  Jakarta, Minggu (19/8/2018). Upacara peringatan  yang mengusung tema “Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi”  dilaksanakan serentak oleh aparatur pengadilan dari empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.  Melalui tema tersebut, Ketua MA berupaya untuk menanamkan semangat dan perubahan paradigma pelayanan peradilan kepada seluruh jajaran aparatur peradilan.

Dalam pidatonya, Ketua MA menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah bagian dari upaya modernisasi lembaga peradilan yang dapat membatu mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

“Penerapan teknologi informasi diyakini dapat memberikan keuntungan dari segi kecepatan, konsistensi, ketepatan dan keandalan”, tegas Ketua MA.