JAKARTA | (03/9/2021) - Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. membuka Workshop Pembaruan Sistem e-Payment untuk Pembayaran Biaya Kasasi/PK/HUM pada Mahkamah Agung dan Pembayaran Biaya Pengiriman Dokumen Panggilan/PBT/Rogatori ke Luar Negeri, Jum’at (3/9/2021) pukul 09.00 WIB. Workshop yang diikuti oleh peserta perwakilan dari Kepaniteraan MA dan Bank Syari’ah Indonesia (BSI) tersebut digelar di Ruang Rapat Kepaniteraan Mahkamah Agung, Gedung MA Jakarta.

Workshop yang dijadwalkan akan berlangsung hingga hari Sabtu, 04 September 2021 tersebut digelar untuk menindaklanjuti kebijakan Panitera Mahkamah Agung terkait perubahan rekening giro penampung biaya kasasi/PK Mahkamah Agung dan rekening giro penampung biaya penyampaian dokumen/panggilan/rogatori ke luar negeri. Sebagaimana Surat Panitera MA Nomor 1810/PAN/OT.01.3/2021, tanggal 31 Agustus 2021, faktor yang melatari perubahan rekening giro tersebut adalah adanya merger antara tiga bank, yaitu PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank BRI Syariah Tbk., dan PT. Bank Syariah Mandiri, menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.

JAKARTA | (31/08/2021) - Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H. M.H., menerbitkan surat nomor 1810 /PAN/OT.01.3/8/2021 tangggal 31 Agustus 2021 perihal Perubahan Rekening Giro Penampung Biaya Perkara Kasasi/PK Mahkamah Agung dan Rekening Giro Penampung Biaya Penyampaian Dokumen/Panggilan/Rogatori ke Luar Negeri. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat pertama dan pengadilan pajak.  Menurut Panitera MA, terbitnya surat Panitera MA tersebut didasarkan pada adanya merger PT. Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah, Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri menjadi  PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.

“Rekening Giro yang menjadi tujuan pembayaran biaya kasasi/PK dan biaya penyampaian Surat Rogatori semula berada pada BNI Syariah, maka dengan adanya merger rekening tersebut beralih ke Bank Syariah Indonesia, dan perubahan ini berlaku mulai tanggal 1 September 2021”, jelas Panitera MA di ruang kerjanya, pagi ini (31/8).

JAKARTA | (30/8/2021) - Sekretaris MA, Dr. Hasbi, S.H., M.H., mengangkat sumpah jabatan dan melantik Dr. Iyus  Suryana, S.H., M.H., sebagai  Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung, Senin (30/08/2019) bertempat di  lantai 2 Tower Mahkamah Agung.  Iyus Suryana  akan memimpin Sekretariat Kepaniteraan MA menggantikan  Joni Effendi yang telah beralih tugas sebagai Panitera Pengadilan Tinggi Bandung. DI waktu yang sama, Sekretaris MA juga melantik  Dr. H. Subandi, S.H., M.H., sebagai Kepala Biro Hukum Humas, Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan MA, Kolonel Adm Edi Wuryanto, S.I.P., C.Fr.A. sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer, dan Joko Upoyo Pribadi, S.H., M.H. dilantik kembali sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi. 

Hadir dalam kegiatan tersebut Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H dan para pejabat eselon I di lingkungan Mahkamah Agung. Acara seremoni pelantikan berlangsung dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Iyus Suryana lahir di Garut  31 Januari 1968. Ia  mengawali karir di Pengadilan sebagai  CPNS pada Pengadilan Negeri Garut  pada tahun 1994.  Pengalaman memimpin Kepaniteraan suami dari  Nanien Diani ini dimulai sebagai Wakil Panitera PN Garut mulai tahun 1999 hingga 2015,  kemudian secara berturut-turut  menduduki jabatan  Panitera PN Cianjur tahun  2015, Panitera PN Tanjungpinang  Januari 2017, Panitera PN Tanjungkarang Mei 2017, Panitera PN Sidoarjo tahun 2019 dan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahun 2021.

JAKARTA | (27/08/2021) Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H melepas  enam  Hakim Adhoc pada Mahkamah Agung yang telah mencapai batas masa pengabdiannya, hari ini (Jum'at, 27/8/2021). Mereka  adalah M.S. Lumme, S.H.,  Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H,  Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.H., Prof. Dr. M. Askin, S.H.,  H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., dan Dr.  Leopold L Hutagalung,SH.,M.H.  Selain M. S. Lumme dan Leopold L. Hutagaung, para purnabhakti hakim ad hoc tersebut hadir di tempat acara.  Kegiatan pelepasan dilaksanakan dalam forum rapat pimpinan yang bertempat di ruang rapat Ketua Mahkamah Agung lantai 13 Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta.

JAKARTA | (19/08/2021) - 19 Agustus ditetapkan  oleh Keputusan Ketua MA Nomor  KMA/043/SK/VIII/1999 sebagai   hari jadi Mahkamah Agung. Penetapan  tersebut merujuk pada peristiwa sejarah pengangkatan dan pelantikan Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama pada tanggal 19 Agustus 1945.  Sejak tahun 1999 hingga kini, setiap tanggal 19 Agustus, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menggelar  upacara peringatan HUT MA yang diikuti dengan kegiatan lainnya.

Dalam dua tahun terakhir, Mahkamah Agung  menciptakan  tradisi baru dalam memperingati hari jadinya  dengan memberikan Anugerah “Mahkamah Agung”. Anugerah Mahkamah Agung diberikan kepada pengadilan yang dinilai terbaik dalam implementasi pengadilan elektronik, gugatan sederhana dan mediasi. Selain  pemberian anugerah  terhadap program prioritas nasional tersebut,  pada peringatan HUT MA ke 76,  Mahkamah Agung memberikan  “anugerah” kepada Panitera Pengganti Mahkamah Agung yang memiliki kinerja tertinggi dalam minutasi perkara.

Ketua MA, Prof. Dr. H.M, Syarifuddin, S.H., M.H., dalam amanatnya mengemukakan bahwa pemberian penghargaan terhadap panitera pengganti Mahkamah Agung  yang mencapai kinerja tertinggi dalam minutasi perkara sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan komitmen penyelesaian perkara sesuai jangka waktu penanganan perkara yang  telah ditetapkan. Menurut Ketua MA, dengan  pemberian  penghargaan ini dapat meningkatkan optimalisasi kinerja penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung. Dalam rapat pimpinan sebelum penyelenggaraan upacara HUT MA (Rabu,  18/8), Ketua MA mencanangkan pemberian anugerah atas kinerja minutasi perkara tertinggi akan menjadi agenda rutin setiap peringatan HUT MA.

JAKARTA | (5/8/2021) - Panitera Mahkamah Agung  Ridwan Mansyur menyampaikan evaluasi kinerja penanganan perkara semester pertama dalam laporan internal kepada pimpinan Mahkamah Agung, akhir Juli lalu. Menurut laporan tersebut, jumlah beban perkara  Mahkamah Agung periode  semester pertama (Januari-Juni 2021) sebanyak 11.068 perkara, terdiri atas perkara masuk sebanyak 10.869 perkara dan sisa perkara tahun 2020 sebanyak 199 perkara. Jumlah perkara yang telah diputus Mahkamah Agung pada periode semester pertama tahun 2021 sebanyak 7.786 perkara. Sisa pada akhir Juni 2021 sebanyak 3.282 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara  (perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dengan beban kerja) sebesar 70,35%. Berdasarkan data ini, kinerja memutus perkara  lebih tinggi 0,35% dari target pencapaian indikator kinerja utama  yang ditetapkan sebesar 70%.

Dalam analisanya, Ridwan menjelaskan, jumlah perkara masuk periode Januari-Juni 2021 turun 6,85% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 yang berjumlah 11.668. Jumlah beban perkara  juga turun  6,87% dibandingkan dengan semester pertama tahun 2020 yang berjumlah 11.885 perkara.  Jumlah perkara yang diputus berkurang   6,05 % dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang berjumlah 8287 perkara.  Jumlah sisa perkara pada semester pertama berjumlah 3262 perkara, jumlah ini berkurang 12,23% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 yang berjumlah 3598.