JAKARTA | (19/08/2020) - Mengiringi momentum “kelahiran” New Direktori Putusan,  MA menggelar Dialog Interaktif yang mengusung tema “Modernisasi Pengadilan Untuk Indonesia Maju”.  Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu,  19 Agustus 2020, beberapa saat setelah Ketua MA meluncurkan secara resmi  Sistem Direktori Putusan Versi 3. Dialog Interaktif dipusatkan di Command Center Mahkamah Agung  dan diikuti secara virtual oleh jajaran pengadilan se-Indonesia baik melalui aplikasi Zoom maupun live streaming  YouTube. Diskusi Interaktif juga diikuti oleh akademisi, perwakilan kementerian/lembaga dan praktisi hukum. Dialog interaktif diawali dengan keynote speech Ketua MA dengan topik Modernisasi Pengadilan: Kontribusi Badan Peradilan untuk mewujudkan Indonesia Maju.

JAKARTA | (19/08/2020) Direktori Putusan kini bertransformasi dari Pusat Data Putusan Nasional menjadi Pusat Informasi Hukum bagi Hakim.  Transformasi tersebut terjadi dalam  pengembangan sistem Direktori Putusan  Versi 3 yang diresmikan penggunaannya oleh  Yang Mulia Ketua MA pada hari Rabu, 19 Agustus 2020, bertepatan dengan HUT MA ke-75. Pada hari yang bersejarah tersebut, Ketua MA juga dengan resmi meluncurkan Aplikasi e-Court Fitur Upaya Hukum Banding dan Penyerahan Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2020. Kegiatan peresmian diakhiri dengan Dialog Interaktif yang mengusung tema “Modernisasi Pengadilan Untuk Indonesia Maju” dengan menghadirkan nara sumber dari unsur hakim, akademisi, pemerintah, praktisi hukum dan organisasi masyarakat sipil.

Pelaksanaan kegiatan tersebut dipusatkan di Command Center Mahkamah Agung dan diikuti secara virtual  oleh jajaran pengadilan di seluruh Indonesia, perwakilan dari Kementerian dan Lembaga, perwakilan mitra pembangunan (donor),  perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil. Masyarakat umum juga dapat mengikuti seluruh rangkaian acara melalui  streaming Youtube pada kanal resmi Mahkamah Agung (https://www.youtube.com/watch?v=QdAQBjaGO4E).

JAKARTA (27/7/2020) Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, memimpin rapat koordinasi Tim Penyusun Yurisprudensi dan Landmark Decision Mahkamah Agung 2020, Senin (28/7/2020).  Pertemuan yang berlangsung secara virtual ini diikuti oleh para Panitera Muda Perkara MA,  Panitera Muda Kamar, sejumlah Panitera Pengganti,  hakim yustisial Humas,  Peneliti Puslitbang, dan beberapa Peneliti LeIP .

Made Rawa Aryawan  dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kepaniteraan Mahkamah Agung  telah merevitalisasi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Revitalisasi ini meliputi peningkatan kemampuan mesin pencari, penambahan konten informasi meliputi rumusan kamar, rumusan rakernas,  yurisprudensi, restatement dan  peraturan perundang-undangan.

“Kami berharap keberadaan data base  putusan dapat membantu Tim untuk mencari dan meneliti relasi  antar putusan untuk kebutuhan penyusunan yurisprudensi dan landmark decision”, kata Panitera MA.

JAKARTA | (14/7/2020) Mewabahnya Covid-19 berdampak pada terkendalanya pengiriman berkas kasasi/ PK ke Mahkamah Agung di beberapa daerah tertentu sebagai akibat pembatasan transportasi menuju Jakarta atau sebaliknya. Di sisi lain, penanganan berkas perkara dibatasi jangka waktu  tertentu.  Merespon hal tersebut, Panitera MA telah menerbitkan surat nomor 1017/PAN/OT.01.3/7/2020 tanggal 25 Juni 2020 perihal petunjuk pengiriman berkas pada saat kondisi darurat. Dalam surat tersebut,  Panitera MA memberikan mengecualikan aturan pengiriman berkas yang telah diatur dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor  352/PAN/OT.01.3/2/2020  tanggal 13 Februari 2020, apabila dijumpai keadaan darurat seperti terjadinya Pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan oleh Panitera MA, Made Rawa Aryawan, dalam kegiatan diseminasi dan Bimtek virtual dengan jajaran pengadilan tingkat pertama dan banding di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Senin kemarin (13/07/2020).   Panitera MA yang didampingi oleh Sekretaris Kepaniteraan, Panitera Muda Perdata,  Panitera Muda  Perdata Khusus, Panitera Muda Perdata Agama dan Tim Rogatori Kepaniteraan menyampaikan materi  tersebut melalui Command Centre  Mahkamah Agung, Jakarta.  Sedangkan  para peserta yang terdiri dari para hakim, panitera, panitera muda, dan staf pengadilan mengikuti materi secara virtual di kantor pengadilan masing-masing yang tersebar di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan.

JAKARTA - (14/7/2020) Lebih dari 100 orang aparatur pengadilan mengikuti kegiatan diseminasi dan Bimtek Virtual yang diselenggarakan  oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung bekerjasama dengan  Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kemlu, Senin (13/7), berlangsung  mulai pukul 09.00 sd. 12.30  WIB.  Mereka terdiri dari atas  hakim, panitera, panitera muda, dan staf dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.  

Narasumber kegiatan tersebut adalah  Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan dan Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri, Lefianna H. Ferdinandus, S.H., M.H. dengan  moderator  Asep Nursobah.  Materi yang disampaikan oleh kedua narasumber seputar prosedur baru pengiriman berkas kasasi/peninjauan kembali ke Mahkamah Agung,  ketentuan pengiriman dokumen peradilan (panggilan/pemberitahuan) ke luar negeri, dan  permasalahan  yang ditemukan dalam pengiriman berkas perkara/penyampaian  panggilan/pemberitahuan ke  luar negeri.

JAKARTA | (22/05/2020) Pandemi Covid-19 telah memengaruhi semua sektor kehidupan. Seruan untuk tetap di rumah, bekerja dan beribadah di rumah serta menghindari kerumunan (social distancing)  disuarakan serempak di seluruh dunia untuk memutus rantai penyebaran virus.  Bahkan,   beberapa daerah di Indonesia memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak pada adanya pembatasan mobilisasi orang, pembatasan transportasi, hingga penutupan sejumlah perkantoran dan fasilitas publik. Situasi pandemi ini akhirnya memaksa lembaga yang memberikan pelayanan publik untuk melakukan berbagai adaptasi aturan kerja dan layanan, antara lain menerapkan sistem bekerja di rumah (working from home) dan memberikan pelayanan  daring berbasis teknologi informasi.

Bagaimana dengan layanan peradilan, apakah merebaknya wabah berdampak pada berhentinya layanan pendaftaran perkara dan persidangan? Apakah masyarakat menunda menyelesaikan sengketa di saat pandemi?