JAKARTA | (20/9/2019) Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Indonesia berduka atas meninggalnya Hakim Agung Margono, Jum’at (20/09/2019). Almarhum  yang lahir di Banjarnegara 10 Januari 1951 adalah hakim agung pada kamar pidana yang berasal dari jalur karir.  Almarhum dilantik sebagai Hakim Agung pada tanggal 11 Maret 2013 bersama dengan 7 orang hakim agung lainnya, diantaranya adalah  Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H (saat ini Wakil Ketua MA Bidang Yudisial) dan Dr. Burhan Dahlan, S.H. M.H (saat ini Ketua Kamar Militer). Selama menjalani karir sebagai Hakim Agung, Almarhum  adalah sosok yang berkinerja tinggi.  Hal ini terlihat dari catatan SIAP-MA,  bahwa   sejak dilantik hingga Almarhum tutup usia telah menyelesaikan sebanyak 8.241 perkara.

Karir Alm. Y.M. Dr. Margono di dunia peradilan diawali sebagai Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 1985. Dua tahun kemudian (1987), Almarhum diangkat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Muara Teweh. Beberapa pengadilan yang pernah  menjadi tempat tugas Dr. Margono adalah PN Balikpapan dan PN Ternate. Pada tahun 2001, Dr. Margono diberikan tugas memimpin   PN Tenggarong sebagai Wakil Ketua. Tahun 2003, Almarhum mendapat promosi sebagai Ketua PN Sangata, kemudian Ketua PN Limboto di tahun 2005.

JAKARTA | (20/08/2019) Ketua MA, M. Hatta Ali, memiliki gaya kepemimpinan yang menarik untuk diikuti. Selain dikenal sosok yang tidak pernah berhenti berinovasi, Ia pun memiliki gaya komunikasi yang khas dalam memberikan suatu instruksi. Salah satu contohnya adalah gaya memberikan arahan pencapaian suatu target dengan mengingatkan tanda-tanda alam. Pertama kali, pada saat menyampaikan pembinaan kepada  Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding pada akhir 2013 ketua MA memberikan instruksi sebagai berikut: “Sebelum ayam berkokok 1 Januari 2014 semua pengadilan sudah mengimplementasikan CTS (Case Tracking System/SIPP, red)”. Kedua, pada saat  menyampaikan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dan Launching SIPP Versi 3.2.0  pada tanggal 29 November 2017 di Makassar Ketua MA memberikan instruksi “Sebelum ayam berkokok Tahun 2018, seluruh Pengadilan harus mengimplementasikan SIPP  Versi 3.2.0”.

Yang terkini adalah  arahan agar seluruh jajaran pengadilan tingkat pertama siap mengimplementasikan  Perma Nomor 1 Tahun 2019, pada saat launching e-litigasi pada momen peringatan HUT MA ke-74, Senin 19 Agustus 2019 di Baleirung, Gedung MA,  Jakarta. Kali ini, Hatta Ali tidak lagi menggunakan magical word  “ayam berkokok”, namun menggunakan diksi lain yang juga “tanda-tanda alam”  yaitu “fajar menyingsing”.

“Sebelum fajar menyingsing di awal tahun 2020, seluruh pengadilan Indonesia telah mengimplementasikan e-Litigasi”, kata Hatta Ali pada pidato launching Perma 1 Tahun 2019 dan Hymne Mahkamah Agung di Baleirung Gedung MA , Jakarta, Senin 19 Agustus 2019.   

JAKARTA (19/08/2019) - Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali  meresmikan layanan e-litigasi dan Hymne Mahkamah Agung  bertepatan dengan peringatan hari jadi MA ke 74, Senin 19 Agustus 2019, bertempat di Baleirung Gedung Mahakmah Agung, Jakarta.  Persidangan secara elektronik atau e-litigasi merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sedangkan Hymne Mahkamah Agung diberlakukan dengan SK KMA Nomor 123/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 6 Agutus 2019.

Launching  kedua produk strategis MA tersebut dilaksanakan di hadapan seluruh Pimpinan dan Hakim Agung MA, , para Hakim Adhoc MA, para Mantan Pimpinan MA,  para Pejabat eseon I dan II MA, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, para Ketua dan Panitera Pengadilan se-Jabodetabek dan para Hakim Yustisial MA. Beberapa tamu undangan dari luar institusi MA juga nampak hadir,  diantaranya:   Ketua MK, Ketua KY dan Pimpinan Komisi III DPR.  

Simbolisasi launching e-litigasi ditandai dengan arsiran proyeksi pointer laser oleh Ketua MA ke gambar palu pada videotron yang perlahan berubah menjadi palu elektronik (link video launching). Sedangkan sebagai penanda diresmikannya hymne Mahkamah Agung disimbolkan dengan cara yang lebih menarik. Pertama-tama Adi MS selaku pencipta Hymne sekaligus arranger menyerahkan  baton (stick conduktor) kepada Ketua MA. Selanjutnya Ketua MA menjadi konduktor “dadakan” twilite orchestra. Alunan musik orkestra dibawah konduktor Ketua MA inilah yang menjadi simbol peresmian Hymne MA.

JAKARTA | (16/07/2019) Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, membagi pengalaman Mahkamah Agung dalam modernisasi manajemen perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi di hadapan  Ketua MA Maroko, Mostafa Faress, Kamis (11/7/2019) di Gedung MA, Jakarta. Selain mengenai modernisasi manajemen perkara,  MA juga berbagi informasi mengenai implementasi IT di bidang manajemen sumber daya manusia yang disampaikan oleh Sekretaris MA. Selain dihadiri  Ketua/Presiden Pengadilan Kasasi, hadir pula dari delegasi Maroko, Ketua Bidang Kerjasama Internasional, Ali Rhezouani, dan Duta Besar Kerajaan Maroko. Sementara dari Mahkamah Agung RI, hadir Ketua MA, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial dan para Ketua Kamar, Dirjen Badilag dan para Panitera Muda Mahkamah Agung.

Dalam diskusi yang dipandu oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Panitera MA  memaparkan pokok-pokok kebijakan yang telah dijalankan MA dalam modernisasi manajemen perkara yaitu mengenai transparansi peradilan, modernisasi bisnis proses, modernisasi administrasi perkara dan implementasi sistem informasi pengadilan.  Kegiatan diskusi bersama pimpinan MA menjadi salah satu agenda kunjungan delgasi MA Maroko ke Indonesia. Agenda lainnya adalah kunjungan ke Pusdiklat Mahkamah Agung dan kunjungan ke PA dan PN Jakarta Pusat.

BATAM | (7/7/2019) -  Peserta pembinaan  Pimpinan MA di Batam yang jumlahnya mencapai 350 orang mendapat teguran keras dari Waka MA Bidang Yudisial terkait dengan kepatuhan yang rendah terhadap SEMA 1 Tahun 2014.  Teguran tersebut sesungguhnya dialamatkan kepada jajaran pengadilan di seluruh Indonesia.  Sebagai pimpinan MA yang membidangi urusan teknis yudisial, kekesalan Waka MA Bidang Yudisial sangat wajar. Bayangkan saja, kebijakan yang mewajibkan pengadilan menyertakan dokumen elektronik sudah berusia 9 tahun sejak diterbitkan SEMA 14 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan SEMA 1 Tahun 2014, namun faktanya masih banyak pengadilan yang tidak patuh.

Panitera MA, Made Rawa Aryawan, merespon dengan cepat “teguran keras” Waka MA Bidang Yudisial yang dialamatkan kepada jajaran pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia tersebut. Dalam sesi pembinaan khusus oleh Panitera dan Pejabat Eselon I MA, Panitera MA meminta koordinasi dari para Dirjen dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan tindakan sesuai dengan fungsinya agar dapat dipastikan SEMA 1 Tahun 2014 dipatuhi oleh jajaran pengadilan yang berada di wilayah hukum  pembinaannya.  Sebagai bentuk komitmen, seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang hadir diminta menandatangani pernyataan kesanggupan untuk memastikan dipatuhinya SEMA 1 Tahun 2014.

Inilah Poin-Poin Pembinaan Pimpinan MA di Batam

BATAM | (06/07/2019) Ketua Mahkamah Agung bersama dengan  seluruh unsur pimpinan MA lainnya memberikan pembinaan bagi aparatur peradilan  se wilayah hukum Provinsi Riau dan Kepulauan Riau di Batam, Kamis malam (6/7/2019).  Materi pembinaan yang disampaikan oleh masing-masing pimpinan merupakan respon atas persoalan yang mengemuka di bidangnya masing-masing. Sumber informasi adanya persoalan tersebut dapat berasal dari pemeriksaan di tingkat kasasi/peninjauan kembali ataupun melalui surat pengaduan. Berikut beberapa poin pembinaan yang disampaikan oleh Ketua,  para Wakil Ketua, dan para Ketua Kamar Mahkamah Agung.

Ketua MA:  Target Kepatuhan LHKPN 2019, 100%

Salah satu isu yang disorot Ketua MA dalam pembinaan di Batam adalah kepatuhan  pelaporan LHKPN.  Pelaporan LHKPN secara tepat waktu, menurut Ketua MA, adalah indikator integritas bagi badan peradilan. Ketua MA mendorong aparatur peradilan yang wajib lapor LHKPN menunaikan kewajibannya  di awal waktu, antara bulan Januari dan Februari.

Meskipun nilai kepatuhan  MA dan Badan Peradilan di Bawahnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga negara lainnya yakni  mencapai kisaran 92% lebih, Ketua MA  belum  puas dengan capaian tersebut. Ia memasang target kepatuhan 100% di tahun 2019.