MANADO | (23/10/2018) Aparatur peradilan di tiga Provinsi –Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara—mendapat pembinaan  bidang teknis dan administrasi yudisial secara langsung dari Pimpinan Mahkamah Agung, Selasa (23/10/2018), bertempat di Hotel Sintensa Peninsula, Manado.  Di hadapan 300 aparatur peradilan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan, serta Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari seluruh Indonesia,  Ketua MA, Hatta Ali, menggambarkan “sosok” lembaga peradilan yang dicita-citakan.

“Peradilan yang dicita-citakan  adalah pengadilan yang memiliki tiga  karakteristik utama: pertama, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, kedua, pengadilan membantu pencari keadilan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan ketiga,  hakim  pada pengadilan tersebut memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”, ungkap Ketua MA dalam paparannya.

PALEMBANG | (12/10/2018) Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, membuka sosialisasi penggunaan akun virtual pembayaran biaya perkara MA dan prosedur baru penyampaian relas ke luar negeri bagi jajaran pengadilan (PN dan PA) se-Sumatera Selatan dan Lampung, Jum’at (12/10/2018) di Palembang. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kepaniteraan MA dan BNI Syariah. Pada sosialisasi tersebut, setiap pengadilan di wakili oleh Ketua, Panitera dan  operator.  Sementara itu, dari unsur BNI Syariah,  hadir Pemimpin Wilayah Barat BNI Syariah, Edwin Fitrianto, dan para pimpinan cabang di daerah Sumsel dan Lampung.

Dalam sambutannya Made Rawa Aryawan  meminta jajaran pengadilan khususnya pengadilan negeri dan pengadilan agama untuk menggunakan akun virtual dalam pembayaran biaya kasasi, PK dan HUM. Hal ini karena penggunaan akun virtual dapat mewujudkan  pengadministrasian keuangan perkara secara transparan dan akuntabel. BPK sendiri, kata Panitera, telah memberikan dukungan tertulis  dengan Surat Ketua BPK RI Nomor  419/S/XVI/11/2017 tanggal  20 November 2017.

JAKARTA - (09/10/2018) - Ketua MA, M. Hatta Ali, hari ini (Selasa, 9/10/2018) mengambil sumpah dan melantik Hakim Agung Suhadi dan Hakim Agung Burhan Dahlan, masing-masing sebagai Ketua Kamar Pidana dan Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung. Prosesi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan berlangsung hidmat dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua MA. Sidang yang digelar terbuka untuk umum dihadiri oleh para pejabat eselon I dan II MA, sejumlah mantan pimpinan dan hakim agung MA, dan sejumlah  pimpinan lembaga penegak hukum.

Pengangkatan Suhadi dan Burhan Dahlan dalam jabatan tersebut  didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 188/P Tahun 2018 tanggal 28 September 2018. Suhadi menggantikan  Artidjo Alkostar sebagai Ketua Kamar Pidana yang telah mencapai batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2018. Sedangkan, Burhan Dahlan menggantikan Timur P. Manurung  sebagia Ketua Kamar Militer yang telah mencapai batas usia pensiun terhitung mulia tanggal  1 Desember 2017.

JAKARTA | (2/10/2018) Ketua Mahkamah Agung dan Wakil Menteri Luar Negeri telah melakukan kick off prosedur baru penyampaian dokumen panggilan/pemberitahuan bagi pihak berperkara yang berada di luar negeri,  Senin, 10 September 2018. Pasca kick off tersebut, berdasarkan pantauan terhadap Sistem Monitoring di Direktori Putusan, telah tercatat 10 transaksi pembayaran biaya penyampaian dokumen yang berasal dari 9  Pengadilan.

“Ini 9 pengadilan yang telah melakukan pembayaran biaya penyampaian dokumen menggunakan akun virtual: PA Jakarta Pusat (2 transaksi), PN Praya, PN Gianyar, PA Kudus, PN Sambas, PA Psarwajo, PA wonosari, dan PA Badung”, kata Panitera MA, Made Rawa Aryawan di Kantor MA, Jakarta, Selasa (12/10/2018).

JAKARTA | (24/09/2018) -  Pengadilan dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara se Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan sosialisasi penggunaan virtual account untuk pembayaran biaya perkara kasasi/PK dan prosedur baru penyampaian relaas ke luar negeri,  Kamis (20/09/2018) bertempat di Banjarbaru, Kalsel. Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung bekerja sama dengan PT. BNI Syari’ah tersebut dibuka oleh Sekretaris Kepaniteraan, Joni Efendi,  mewakili Panitera Mahkamah Agung  yang berhalangan hadir.

Pada acara pembukaan kegiatan sosialisasi  hadir Ketua PT Banjarmasin, Ketua PTA Banjarmasin dan Wakil Ketua PTA Palangkaraya. Perwakilan BNI Syari’ah hadir Pemimpin Wilayah Timur BNI Syariah, Imam Hidayat dan para pimpinan cabang di wilayah Kalsel dan Kalteng. Sementara peserta dari setiap pengadilan terdiri dari Ketua, Panitera dan seorang operator.

DENPASAR | (11/09/2018) Ketua Mahkamah Agung, Prof. DR. M. Hatta Ali, S.H.  bersama Wakil Menteri Luar Negeri, Dr. H.M.Fachir didampingi oleh Panitera MA, Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum,  meluncurkan  Prosedur Baru Penyampaian Dokumen Peradilan (Relaas Panggilan dan Pemberitahuan) bagi pihak berperkara yang berada di luar negeri, Senin (10/9/2018) di Denpasar, Bali. Dengan peluncuran ini, maka terhitung mulai 12 September 2018 Pengadilan wajib mengikuti prosedur yang disepakati dalam Nota Kesepahaman antara MA dan Kemlu tanggal 20 Februari 2018. Pengadilan juga akan “menanggung” akibatnya jika prosedur tersebut diabaikan, yakni dokumen tidak dapat diteruskan ke luar negeri !.

Peluncuran prosedur baru penyampaian dokumen peradilan bagi pihak di luar negeri ini dilaksanakan di awal kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan MA  bagi Ketua Pengadilan Tingkat Banding se Indonesia dan jajaran Pengadilan di Empat Lingkungan Peradilan se Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari  Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan. Khusus untuk pengadilan di wilayah Provinsi Bali hadir pula pada acara tersebut  para hakim/hakim tinggi dan hakim ad hoc. Berdasarkan laporan Panitia, tidak kurang dari 400 aparatur peradilan mengikuti kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yudisial tersebut.