JAKARTA | (28/12/2017) Beban  perkara Mahkamah Agung pada   tahun 2017 (per 27/12/2017) sebanyak 17.538 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari  perkara masuk sebanyak 15.181 perkara dan sisa perkara akhir tahun 2016 sebanyak 2.357 perkara. Jumlah perkara yang diputus hingga 27/12/2017 sebanyak  15.967 perkara, sehingga sisa perkara pada tanggal 27 Desember 2017 sebanyak  1.571 perkara.  Perbandingan jumlah beban perkara dengan jumlah perkara yang diputus menunjukan tingkat keberhasilan memutus perkara (rasio produktifitas memutus perkara) sebesar 91,04%.

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali,  di hadapan para jurnalis pada acara Refleksi Akhir tahun, Kamis (28/12/2017),  bertempat di Media Center, gedung MA Jakarta. Ketua MA yang didampingi Wakil  Ketua MA Bidang Yudisial H.M. Syarifuddin, Ketua Kamar Pembinaan Takdir Rahmadi, Ketua Kamar Pengawasan Sunarto, Jurubicara MA Hakim Agung Suhadi dan Panitera MA Made Rawa Aryawan, memaparkan capaian kinerja MA sepanjang tahun 2017.  

JAKARTA | (14/12/2017) - Mahkamah Agung  telah menetapkan Visi “terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung”, pada tahn 2035. Visi tersebut ditetapkan pada tahun 2010, tertuang dalam dokumen Cetak Biru Pembaruan Peradilan. Sejak penetapan visi tersebut, MA tidak pernah berhenti  memperbaiki pengadilan Indonesia.  Upaya perbaikan yang tiada henti tersebut itu menyasar area  kemandirian badan peradilan, pelayanan hukum yang berkeadilan, kualitas kepemimpinan,  dan peningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung  Bidang Yudisial, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H pada saat membuka acara Pembinaan dan Pengawasan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial yang diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2017 di Jakarta. Kegiatan tersebut diikuti oleh 368 orang yang terdiri dari  Pimpinan dan hakim pada  Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan pengadilan negeri se Jakarta yang  jumlahnya mencapai  248 orang, serta  para panitera muda perkara dan hakim yustisial Mahkamah Agung yang berjumlah  120 orang. Sejumlah nara sumber dihadirkan dalam kegiatan tersebut,  yaitu Ketua  Kamar Pembinaan MA, Ketua Kamar Pengawasan MA, dan  Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung, ibu Mariana Sutadi.

JAKARTA | (13/12/2017) Hakim Yustisial Mahkamah Agung  memiliki peran strategis dalam proses penanganan perkara di Mahkamah Agung. Kualitas diri hakim yustisial akan berpengaruh terhadap kualitas proses penyelesaian perkara.  Oleh karena pentingnya keberadaan hakim yustisial MA, Ketua Kamar Pembinaan  Mahkamah Agung  mengingatkan 7 (tujuh) hal yang perlu diperhatikan oleh  hakim yustisial, yaitu:  menjaga Integritas,  meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian untuk menghindari kekeliruan redaksional pada salinan putusan,  memahami Template Putusan Mahkamah Agung, menguasai teknologi informasi, memahami ketentuan penempatan kedudukan pihak-pihak  berperkara dalam upaya hukum, dan memahami peraturan sistem kamar dan jangka waktu penanganan perkara.

Ketua Kamar Pembinaan MA,  Takdir Rahmadi,  menyampaikan hal tersebut pada acara pembukaan kegiatan Pembinaan/Pembekalan bidang Teknis dan Administrasi Yudisial bagi Hakim Yustisial MA, Minggu malam (10/12/2017) di Jakarta.  Berikut ke-tujuh hal yang harus diperhatikan oleh para Hakim Yustisial MA.

MAKASSAR | (29/11/2017).  Seluruh jajaran pengadilan se wilayah hukum Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mendapatkan pembinaan teknis dan administrasi yudisial oleh pimpinan  Mahkamah Agung mulai tanggal 28-30 November 2017 bertempat di  Ballroom Hotel The Rinra kota Makassar. Mereka terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Hakim Ad Hoc, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding dari empat lingkungan peradilan yang berada di kedua wilayah tersebut.    Dalam acara pembinaan tersebut,  Ketua MA, M. Hatta Ali, mengungkapkan berbagai macam pengaduan yang diajukan kepada aparatur peradilan. Pengaduan tersebut diterima oleh Ketua MA melalui berbagai channel yang disediakan antara lain surat, e-mail, maupun Siwas Mahkamah Agung.

Mengungkap secara gamblang berbagai pengaduan atas tindakan aparatur peradilan kepada seluruh jajarannya, Ketua MA berharap hal tersebut  menjadi cermin prilaku yang tidak boleh ditiru.  Ia mengajak warga peradilan untuk secara berkesinambungan meningkatkan kualitas diri baik aspek intelektual maupun moral  sehingga terbebas dari sasaran  pengaduan.

BANDUNG | (25/11/2017) Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung  resmi ditutup oleh  Ketua Mahkamah Agung, M. Hatta Ali, Jum’at (24/11), sekitar pukul 02 dini hari.  Puluhan kaidah hukum yang berasal dari lima kamar Mahkamah Agung berhasil di rumuskan.  Setelah diharmonisasi dalam rapat pimpinan, rumusan hukum hasil pleno kamar tersebut akan diberlakukan sebagai pedoman penanganan perkara oleh surat edaran Mahkamah Agung. Ketua MA berkomitmen SEMA tersebut akan terbit di akhir tahun ini.

Setelah dibuka oleh Ketua MA pada Rabu malam (22/11/2017),  masing-masing kamar melakukan pleno kamar sepanjang hari Kamis (23/11/2017). Setiap kamar membahas berbagai permasalahan hukum yang  mengemuka. Permasalahan tersebut, sebagian besar ditemukan dalam pemeriksaan perkara kasasi/peninjauan kembali. Sebagaimana tujuan dari penyelenggaraan pleno kamar, rumusan hukum yang dihasilkan diharapkan dapat menciptakan konsistensi putusan dan kesatuan dalam penerapan hukum.

JAKARTA | (23/11/2017) Penyetoran biaya perkara kasasi/PK menggunakan VA adalah inisiatif terbaru dari Kepaniteraan MA. Pemanfaatannya  baru melalui surat Panitera  nomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017.  Belum ada launching atas inovasi layanan tersebut. Namun, respon pengadilan cukup positif atas “ajakan” beralih cara membayar biaya perkara tersebut. Saat berita ini diturunkan telah ada 84 pengadilan yang menjadi pengguna VA untuk penyetoran biaya perkara. Sebulan sebelumnya, baru 21 pengadilan yang berpartisipasi.

Yang menarik dari data pengadilan pengguna VA,  pengadilan yang responsif terhadap kebijakan Panitera MA tersebut adalah pengadilan  “yang jauh” dari Medan Merdeka Utara (Kantor MA). Sementara pengadilan di radius terdekat belum ada yang memulai. Terhadap fenomena ini, Panitera MA mendorong  seluruh pimpinan pengadilan memperhatikan suratnya yang bernomor  2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017.