BANDUNG | (04/11/2019) . Tahun 2019  masih tersisa dua bulan, namun jumlah perkara yang diterima Mahkamah Agung per 31 Oktober 2019 sudah  mencapai  18385 perkara.  Jumlah tersebut melampaui perkara yang diregister sepanjang tahun 2018 yang  berjumlah  17.156 perkara. Disisi lain, hakim agung di tahun 2019 hanya berjumlah 43 orang ditambah jumlah  10 orang hakim Ad Hoc . Namun  berkurangnya SDM penanganan perkara di tengah derasnya arus perkara masuk, tidak mengakibatkan turunnya produktivitas penyelesaian perkara di tahun 2019. Mahkamah Agung bahkan mampu memutus perkara sebanyak 16796 perkara,  meningkat  21,85% dibandingkan periode yang sama di tahun 2018 yang berjumlah 13783 perkara.

Hal tersebut tergambar dalam paparan Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, pada pembukaan Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019, Senin (03/11/2019), di Hotel Intercontinental, Dago Pakar Bandung. Dalam tradisi Pleno Kamar Mahkamah Agung, sebelum setiap kamar melakukan pleno, diawali dengan paparan tentang keadaan perkara dan pengarahan Ketua MA.

BANDUNG (04/11/2019) - Esensi penerapan sistem Kamar adalah bagaimana Mahkamah Agung dapat melaksanakan fungsi menjaga Kesatuan penerapan hukum. Fungsi tersebut hanya dapat dijalankan apabila Mahkamah Agung memiliki pendapat hukum yang kokoh atau solid. Mekanisme rapat Pleno Kamar dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk membentuk pendapat hukum Mahkamah Agung yang kokoh tersebut. Hal ini karena Pleno Kamar mencerminkan pendapat hukum sebagian besar atau seluruh Hakim Agung di dalam Kamar Perkara yang berasal dari perkara-perkara yang ditanganinya.

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., MH, pada saat menyampaikan pengarahan pada pembukaan  Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019, Minggu malam, 3 November 2019, di Hotel Intercontinental, Dago Pakar, Bandung.  Dalam tradisi Pleno Kamar Mahkamah Agung, sesi  pengarahan Ketua MA adalah agenda yang  sangat penting  karena memberikan arahan strategis yang menjadi haluan bagi implementasi sistem kamar.

DENPASAR (03/10/2019) | Mahkamah Agung telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara, antara lain: modernisasi penanganan bantuan delegasi panggilan dan pemberitahuan (SEMA 4 Tahun 2016), kewajiban menyertakan dokumen elektronik  dalam permohonan kasasi PK (SEMA 1 Tahun 2014), penyetoran biaya perkara menggunakan rekening virtual  dan prosedur baru penyampaian panggilan/pemberitahuan bagi pihak berperkara yang berada di luar negeri. Untuk menguji tingkat kepatuhan terhadap kebijakan tersebut, Kepaniteraan MA melakukan diskusi kelompok terarah dengan jajaran pengadilan se provinsi  Bali, di Denpasar, Rabu (2/10/2019).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Panitera  Mahkamah Agung,  Made Rawa Aryawan, yang dilanjutkan dengan pengarahan seputar persoalan teknis dan administrasi yudisial.  Sementara itu, jajaran pengadilan se-Bali yang hadir pada kegiatan tersebut adalah  Ketua, Panitera dan Operator dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam pengarahannya, Made Rawa Aryawan, meminta pengadilan untuk memperhatikan semua kebijakan Mahkamah Agung,  khususnya yang berkaitan dengan penanganan perkara. Diantara kebijakan tersebut adalah penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan yang diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 2014.

MALANG | (23/9/2019) - Jajaran Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara se wilayah hukum Provinsi Jawa Timur mengikuti diskusi kelompok terarah implementasi kebijakan teknis dan administrasi perkara yang dihelat oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung, Senin (23/09/2019) di Kota Malang. Kegiatan yang didukung oleh PT. BNI Syariah ini dibuka oleh Panitera MA, Made Rawa Aryawan,  dan dilanjutkan dengan pengarahan bidang teknis dan administrasi yudisial.  Dihadapan peserta diskusi  yang terdiri dari Panitera Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama serta para operator  dari tiga lingkungan peradilan se Provinsi Jawa Timur ini, Panitera MA memberikan catatan penting terkait implementasi 3 (tiga) kebijakan Kepaniteraan MA terkait penanganan perkara di MA, yaitu pengiriman dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali, penggunaan virtual account untuk pembayaran biaya perkara MA dan  prosedur baru penyampaian panggilan/pemberitahuan bagi pihak berperkara di luar negeri.

 JAKARTA | (20/9/2019) Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Indonesia berduka atas meninggalnya Hakim Agung Margono, Jum’at (20/09/2019). Almarhum  yang lahir di Banjarnegara 10 Januari 1951 adalah hakim agung pada kamar pidana yang berasal dari jalur karir.  Almarhum dilantik sebagai Hakim Agung pada tanggal 11 Maret 2013 bersama dengan 7 orang hakim agung lainnya, diantaranya adalah  Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H (saat ini Wakil Ketua MA Bidang Yudisial) dan Dr. Burhan Dahlan, S.H. M.H (saat ini Ketua Kamar Militer). Selama menjalani karir sebagai Hakim Agung, Almarhum  adalah sosok yang berkinerja tinggi.  Hal ini terlihat dari catatan SIAP-MA,  bahwa   sejak dilantik hingga Almarhum tutup usia telah menyelesaikan sebanyak 8.241 perkara.

Karir Alm. Y.M. Dr. Margono di dunia peradilan diawali sebagai Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 1985. Dua tahun kemudian (1987), Almarhum diangkat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Muara Teweh. Beberapa pengadilan yang pernah  menjadi tempat tugas Dr. Margono adalah PN Balikpapan dan PN Ternate. Pada tahun 2001, Dr. Margono diberikan tugas memimpin   PN Tenggarong sebagai Wakil Ketua. Tahun 2003, Almarhum mendapat promosi sebagai Ketua PN Sangata, kemudian Ketua PN Limboto di tahun 2005.

JAKARTA | (20/08/2019) Ketua MA, M. Hatta Ali, memiliki gaya kepemimpinan yang menarik untuk diikuti. Selain dikenal sosok yang tidak pernah berhenti berinovasi, Ia pun memiliki gaya komunikasi yang khas dalam memberikan suatu instruksi. Salah satu contohnya adalah gaya memberikan arahan pencapaian suatu target dengan mengingatkan tanda-tanda alam. Pertama kali, pada saat menyampaikan pembinaan kepada  Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding pada akhir 2013 ketua MA memberikan instruksi sebagai berikut: “Sebelum ayam berkokok 1 Januari 2014 semua pengadilan sudah mengimplementasikan CTS (Case Tracking System/SIPP, red)”. Kedua, pada saat  menyampaikan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dan Launching SIPP Versi 3.2.0  pada tanggal 29 November 2017 di Makassar Ketua MA memberikan instruksi “Sebelum ayam berkokok Tahun 2018, seluruh Pengadilan harus mengimplementasikan SIPP  Versi 3.2.0”.

Yang terkini adalah  arahan agar seluruh jajaran pengadilan tingkat pertama siap mengimplementasikan  Perma Nomor 1 Tahun 2019, pada saat launching e-litigasi pada momen peringatan HUT MA ke-74, Senin 19 Agustus 2019 di Baleirung, Gedung MA,  Jakarta. Kali ini, Hatta Ali tidak lagi menggunakan magical word  “ayam berkokok”, namun menggunakan diksi lain yang juga “tanda-tanda alam”  yaitu “fajar menyingsing”.

“Sebelum fajar menyingsing di awal tahun 2020, seluruh pengadilan Indonesia telah mengimplementasikan e-Litigasi”, kata Hatta Ali pada pidato launching Perma 1 Tahun 2019 dan Hymne Mahkamah Agung di Baleirung Gedung MA , Jakarta, Senin 19 Agustus 2019.