JAKARTA | (16/07/2019) Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, membagi pengalaman Mahkamah Agung dalam modernisasi manajemen perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi di hadapan  Ketua MA Maroko, Mostafa Faress, Kamis (11/7/2019) di Gedung MA, Jakarta. Selain mengenai modernisasi manajemen perkara,  MA juga berbagi informasi mengenai implementasi IT di bidang manajemen sumber daya manusia yang disampaikan oleh Sekretaris MA. Selain dihadiri  Ketua/Presiden Pengadilan Kasasi, hadir pula dari delegasi Maroko, Ketua Bidang Kerjasama Internasional, Ali Rhezouani, dan Duta Besar Kerajaan Maroko. Sementara dari Mahkamah Agung RI, hadir Ketua MA, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial dan para Ketua Kamar, Dirjen Badilag dan para Panitera Muda Mahkamah Agung.

Dalam diskusi yang dipandu oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Panitera MA  memaparkan pokok-pokok kebijakan yang telah dijalankan MA dalam modernisasi manajemen perkara yaitu mengenai transparansi peradilan, modernisasi bisnis proses, modernisasi administrasi perkara dan implementasi sistem informasi pengadilan.  Kegiatan diskusi bersama pimpinan MA menjadi salah satu agenda kunjungan delgasi MA Maroko ke Indonesia. Agenda lainnya adalah kunjungan ke Pusdiklat Mahkamah Agung dan kunjungan ke PA dan PN Jakarta Pusat.

BATAM | (7/7/2019) -  Peserta pembinaan  Pimpinan MA di Batam yang jumlahnya mencapai 350 orang mendapat teguran keras dari Waka MA Bidang Yudisial terkait dengan kepatuhan yang rendah terhadap SEMA 1 Tahun 2014.  Teguran tersebut sesungguhnya dialamatkan kepada jajaran pengadilan di seluruh Indonesia.  Sebagai pimpinan MA yang membidangi urusan teknis yudisial, kekesalan Waka MA Bidang Yudisial sangat wajar. Bayangkan saja, kebijakan yang mewajibkan pengadilan menyertakan dokumen elektronik sudah berusia 9 tahun sejak diterbitkan SEMA 14 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan SEMA 1 Tahun 2014, namun faktanya masih banyak pengadilan yang tidak patuh.

Panitera MA, Made Rawa Aryawan, merespon dengan cepat “teguran keras” Waka MA Bidang Yudisial yang dialamatkan kepada jajaran pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia tersebut. Dalam sesi pembinaan khusus oleh Panitera dan Pejabat Eselon I MA, Panitera MA meminta koordinasi dari para Dirjen dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan tindakan sesuai dengan fungsinya agar dapat dipastikan SEMA 1 Tahun 2014 dipatuhi oleh jajaran pengadilan yang berada di wilayah hukum  pembinaannya.  Sebagai bentuk komitmen, seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang hadir diminta menandatangani pernyataan kesanggupan untuk memastikan dipatuhinya SEMA 1 Tahun 2014.

Inilah Poin-Poin Pembinaan Pimpinan MA di Batam

BATAM | (06/07/2019) Ketua Mahkamah Agung bersama dengan  seluruh unsur pimpinan MA lainnya memberikan pembinaan bagi aparatur peradilan  se wilayah hukum Provinsi Riau dan Kepulauan Riau di Batam, Kamis malam (6/7/2019).  Materi pembinaan yang disampaikan oleh masing-masing pimpinan merupakan respon atas persoalan yang mengemuka di bidangnya masing-masing. Sumber informasi adanya persoalan tersebut dapat berasal dari pemeriksaan di tingkat kasasi/peninjauan kembali ataupun melalui surat pengaduan. Berikut beberapa poin pembinaan yang disampaikan oleh Ketua,  para Wakil Ketua, dan para Ketua Kamar Mahkamah Agung.

Ketua MA:  Target Kepatuhan LHKPN 2019, 100%

Salah satu isu yang disorot Ketua MA dalam pembinaan di Batam adalah kepatuhan  pelaporan LHKPN.  Pelaporan LHKPN secara tepat waktu, menurut Ketua MA, adalah indikator integritas bagi badan peradilan. Ketua MA mendorong aparatur peradilan yang wajib lapor LHKPN menunaikan kewajibannya  di awal waktu, antara bulan Januari dan Februari.

Meskipun nilai kepatuhan  MA dan Badan Peradilan di Bawahnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga negara lainnya yakni  mencapai kisaran 92% lebih, Ketua MA  belum  puas dengan capaian tersebut. Ia memasang target kepatuhan 100% di tahun 2019.

BATAM (6/7/2019) - Aparatur peradilan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan dari empat lingkungan peradilan yang berada di wilayah hukum Provinsi Riau dan Kepulauan Riau mendapat pembinaan langsung dari Pimpinan Mahkamah Agung, Jum’at (5/7/2019) bertempat di  Hotel premier Best Western, Kota Batam.  Agenda rutin untuk membina SDM badan peradilan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia.  Acara yang bertajuk pembinaan teknis dan administrasi yudisial ini dipimpin langsung oleh Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Hadir dalam kegiatan yang oleh Ketua MA disebut sebagai pengganti forum Rakernas ini seluruh unsur pimpinan MA yaitu Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Militer, Ketua Kamar TUN, dan Ketua Kamar Pembinaan. Selain itu hadir pula sejumlah hakim agung, hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, Panitera MA, Sekretaris MA, para pejabat eselon I dan II MA, sejumlah Panitera Muda MA dan Hakim Yustisial MA. 

YOGYAKARTA | (04/07/2019) Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan sosialisasi mekanisme penyampaian bantuan teknis hukum dalam masalah perdata bagi pihak yang berada di luar negeri, Kamis 4 Juli 2019, bertempat di Ruang Pertemuan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Peserta sosialisasi tersebut adalah Panitera Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se Wilayah Hukum Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta.

Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, membuka acara tersebut dilanjutkan dengan pengarahan. Sementara dari Kementerian Luar Negeri diwakili oleh Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Lefianna Hartati  Ferdinandus.  Hadir pada saat pembukaan KPT Yogyakarta,  Hakim Tinggi pada Pusdiklat MA,  KPN Yogyakarta, KPA Yogyakarta, dan Hakim Yustisial pada Biro Hukum Humas MA. Hadir pula perwakilan dari PT Pos Indonesia dan PT BNI Syariah.

JAKARTA | (18/06/2019). Mahkamah Agung telah menyusun Rancangan Perma Persidangan Elektronik untuk menyempurnakan Perma Nomor 3 Tahun 2018 yang telah diundangkan pada pertengahan tahun 2018. Sebelum  Rancangan Perma tersebut disahkan, MA menggelar  forum konsultasi publik pada hari Senin (17/06/2019) bertempat di Ruang Rapat Utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  MA mengundang berbagai komponen publik, khususnya yang terdampak dengan lahirnya Perma tersebut, yaitu para advokat dari berbagai asosiasi, akademisi, perwakilan kementerian/lembaga dan organisasi masyarakat sipil.

Hakim Agung  Syamsul Maarif mewakili Kelompok Kerja  mempresentasikan pokok-pokok  Rancangan Perma untuk “dibedah” dalam forum konsultasi publik. Ada 8 (delapan) poin yang disampaikan yaitu: definisi dokumen elektronik (teks, audio, visual), ruang lingkup acara persidangan secara elektronik, pengguna terdaftar dan pengguna lainnya, hari sidang terjadwal (court calendar), tata cara persidangan secara elektronik, jenis-jenis dokumen elektronik yang diterima oleh sistem, standar format dokumen ditentukan oleh MA,  dan aturan transisional.