JAKARTA | (16/4/2021) Panitera MA  Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H  menerima audiensi Peneliti ICW, Kamis siang (15/4/2021).  Audiensi yang berlangsung secara virtual tersebut bertujuan memaparkan hasil pemantauan persidangan perkara korupsi  tahun 2020.  Tim peneliti ICW yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Kurnia Ramadhana dan  Lalola Easter. Sementara itu dari MA hadir Panitera MA dan Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, Asep Nursobah.

Penelitian yang dilakukan ICW terkait persidangan perkara korupsi tersebut, menurut Kurnia, dilakukan dalam rentang waktu 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020.  Sumber data penelitian tersebut terdiri atas sumber primer yaitu  Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan Direktori Putusan Mahkamah Agung (PRIMER) dan sumber sekunder berupa  pemberitaan media daring. Persidangan yang menjadi objek penelitian adalah judex facti (tingkat pertama dan banding) dan judex jurist (Mahkamah Agung).

JAKARTA | (14/04/2021) - Agenda Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial yang  diselenggarakan pada tanggal 8-10 April 2021 di Denpasar selain berisi pembinaan oleh Ketua MA bersama jajaran Pimpinan MA,  juga beragendakan pembinaan   oleh Panitera bersama jajaran pejabat eselon I MA lainnya.  Panitera MA, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H, dalam acara tersebut mengungkapkan berbagai persoalan pemberkasan perkara kasasi maupun peninjauan kembali yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama.

Panitera MA mengapresiasi seluruh jajaran pengadilan yang telah mematuhi berbagai regulasi yang diterbitkan MA terkait dengan prosedur pemberkasan perkara kasasi/peninjauan kembali serta hal yang terkait dengan pengajuan upaya hukum ke Mahkamah Agung.  Namun demikian, menurut Panitera MA, masih dijumpai beberapa persoalan yang harus menjadi perhatian kita semua, antara lain berkas tidak lengkap, keliru menggunakan alamat PO BOX, terlambat menyampaikan laporan kasasi dan penyampaian bantuan panggilan ke luar negeri yang tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan.

Jakarta | (9/4/2020) . Pedoman pemidanaan yang diatur dalam  Perma Nomor 1 Tahun 2020 bukan pembatasan terhadap kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim tetap bebas untuk menentukan apakah suatu perkara termasuk dalam kategori paling berat, berat, sedang, ringan, atau paling ringan. Pedoman pemidanaan merupakan tuntunan bagi para hakim supaya lebih komprehensif dalam mempertimbangkan parameter-parameter sebelum menjatuhkan pemidanaan. Jika terdapat suatu kondisi yang sangat khusus, boleh saja hakim keluar dari kategori pidana yang telah ditentukan, namun harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang jelas

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam pembinaan teknis dan administrasi yudisial yang diikuti secara virtual oleh   seluruh jajaran pengadilan se-Indonesia, Jum’at (9/4/2021). Ketua MA bersama seluruh unsur pimpinan MA lainnya menyampaikan materi pembinaan di Hotel Sheraton, Denpasar, Bali. Hadir di tempat pembinaan  tersebut  beberapa Hakim Agung, Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung, Panitera MA, Sekretaris MA, para pejabat eselon I dan II MA serta  ketua pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama empat  lingkungan peradilan di Provinsi Bali.  Seluruh protokol kesehatan diimplementasikan selama  penyelenggaraan kegiatan luring tersebut.

JAKARTA | (26/3/2021) Komisi Yudisial RI bekerjasama dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan sosialisasi  Direktori Putusan bagi pejabat/pegawai KY, perwakilan KY di seluruh Indonesia, dan jejaring KY di beberapa perguruan tinggi yang berlangsung secara virtual,  Jum’at (26/3/2021).  Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H dan Komisioner KY Bidang Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan, Bapak Binziad Kadafi, S.H., LL.M, Ph.D keduanya menjadi pembicara kunci mengawali kegiatan sosialisasi.

Manurut Binziad Kadafi,  keberadaan Direktori Putusan sangat penting baik bagi internal maupun eksternal Pengadilan  termasuk bagi Komisi Yudisial.  Bagi Komisi Yudisial, Direktori Putusan menjadi sarana untuk mendukung pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang.

JAKARTA | (24/3/2021) Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H dan Presiden Hoge Raad  Belanda  Dineke De Groot  melakukan Courtesy Call  menandai dimulainya serangkaian  workshop online  pemilahan perkara, Rabu (24/3/2021), pukul 15.00 WIB. Kegiatan yang  bertujuan meningkatkan kapasitas hakim tinggi pemilah  perkara pada Mahkamah Agung RI ini  diselenggarakan dengan dukungan  program Peer to Peer for Justice (P2P Project) Kedutaan Besar Belanda yang difasilitasi Center for International  Legal Cooperation (CILC).  Delegasi Mahkamah Agung yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah  seluruh unsur pimpinan MA, 18 orang  hakim pemilah,  perwakilan Kepaniteraan MA,  Tim Asistensi Pembaruan dan Peneliti LeIP. Sementara itu, dari delegasi Hoge Raad Belanda  hadir perwakilan Hakim Agung,  Advokat General dan perwakilan CILC.

JAKARTA | (15/3/2021) - Panitera Mahkamah Agung Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., MH  mengingatkan pengadilan untuk mematuhi  prosedur baru yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang terkait dengan sistem penanganan perkara di Mahkamah Agung.  Hal tersebut disampaikan  Panitera MA dalam acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial bagi jajaran pengadilan di wilayah hukum PT Pekanbaru, Senin (15/3/2021) di Batam. Dalam acara tersebut hadir juga Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi, S.H., ,M.H, Dirjen Badilum, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Kepala Badan Pengawasan, Dwiarso Budi Santiarto, S.H., MH  dan Kepala Badan Litbang Diklat MA, Dr. Zarof Ricard, S.H., M.H.

Prosedur baru dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung tersebut antara lain  penataan ulang prosedur pengiriman laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada  dalam tahanan dan penataan ulang  prosedur pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung.