JAKARTA | (14/02) Sejak MA meluncurkan layanan pengadilan elektronik pada tahun 2018, pengguna pengadilan dapat mendaftarkan dan membayar biaya perkara secara elektronik, tanpa harus datang ke gedung pengadilan. Bahkan, panggilan pun diterimanya secara elektronik melalui domisili elektronik yang didaftarkan. Namun sayangnya, layanan tersebut berdasarkan Perma 3 Tahun 2018 hanya dinikmati oleh Advokat yang telah terdaftar.  Pengguna pengadilan non advokat belum bisa menikmati kemudahan mengakses pengadilan melalui layanan e-court. Mereka harus mendatangi gedung pengadilan jika akan mendaftarkan perkara.

Akan tetapi keadaan berubah sejak 19 Agustus 2019. Bertepatan dengan ulang tahunnnya yang ke 74, Mahkamah Agung memberikan kado istimewa dengan memberlakukan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.    Berdasarkan Perma yang dikenal dengan “Perma e-Litigasi”tersebut, pengguna pengadilan non-advokat dapat menikmati layanan e-court di pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan TUN di seluruh Indonesia.

Enam bulan sejak Perma e-Litigasi diberlakukan (awal Februari 2020), tercatat sebanyak 22.641 pengguna non advokat telah terverifikasi menggunakan layanan e-court. Mereka terdiri atas  perorangan sebanyak  21.431 user, biro hukum pemerintah sebanyak  127 user,  badan hukum sebanyak  972 user dan  kuasa insidentil sebanyak 111 user.

Sisa perkara (case backlog) merupakan permasalahan utama di dunia peradilan.  Jumlah sisa perkara yang besar adalah efek domino dari lambatnya penyelesaian perkara (delay). Permasalahan serupa juga pernah dialami MA.  Pada tahun 2004,  sisa perkara  MA mencapai jumlah 20.314 perkara. Berbagai program pembaruan peradilan dilakukan oleh MA untuk mengurangi jumlah sisa perkara. Upaya tersebut membuahkan hasil, sisa perkara dari tahun ke tahun secara konsisten dapat direduksi. Puncaknya pada tahun 2019, sisa perkara MA hanya berjumlah 217 perkara. Dibandingkan dengan  beban perkara yang berjumlah 20.275, jumlah sisa perkara tersebut hanya sebesar 1,07%. Sisa perkara tahun 2019 merupakan jumlah terkecil dalam sejarah MA.

JAKARTA | (27/1/2020) Aparatur peradilan se-Wilayah Hukum Sumbar dan Jambi mendapatkan pembinaan langsung dari para Pimpinan MA mulai tanggal  23-24 Januari 2020 yang dipusatkan di kota Padang. Mereka terdiri dari  ketua, wakil ketua, hakim, hakim ad hoc,  panitera dan sekretaris pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama empat lingkungan peradilan. Acara yang bertajuk pembinaan teknis dan administrasi yudisial dibuka secara resmi  oleh Ketua MA, Prof. Dr.M, Hatta Ali, S.H., M.H, Kamis malam (23/1/2019).

Kegiatan pembinaan dibagi ke dalam dua sesi. Pertama sesi pembinaan teknis yudisial tanggal 23 Januari 2020, dengan nara sumber para pimpinan  MA, yaitu: Ketua MA, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar TUN, Ketu Kamar Agama, Ketua Kamar Pidana dan Ketua Kamar Militer. Kedua, sesi pembinaan administrasi yudisial tanggal 24 Januari 2020 dengan nara sumber Panitera MA dan para pejabat eselon I MA.

JAKARTA | (20/01/2020) - Mahkamah Agung senantiasa menjaga komitmen keterbukaan informasi publik melalui berbagai sistem yang dimilikinya.  Untuk memberikan akses publik terhadap putusan, MA telah mengembangkan Direktori Putusan sejak 2007. Sedangkan untuk memberikan akses informasi status penanganan perkara, MA telah memiliki Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan SIAP-MA.  Terkait dengan publikasi putusan, sepanjang tahun 2019  telah dipublikasikan sebanyak 1.641.424 putusan. Jumlah ini meningkat  175,57% dibandingkan tahun 2018 yang mempublikasikan sebanyak 595.637 putusan. Kinerja publikasi putusan tahun  2019  merupakan yang tertinggi sejak dibangunnya Direktori Putusan.

Total jumlah putusan yang dipublikasikan di Direktori Putusan hingga 31 Desember 2019 sebanyak  4.537.448 putusan. Peningkatan jumlah publikasi putusan di tahun 2019 yang sangat signifikan ini  berkorelasi dengan meningkatnya kepatuhan pengadilan  yang dibentuk dengan berbagai instrumen yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung antara lain akreditasi, penerapan zona integritas dan implementasi pengadilan elektronik.

JAKARTA | (17/01/2020) Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sepanjang 2019 MA menangani sebanyak 20.275 perkara yang terdiri dari sisa perkara tahun 2018 sebanyak 906 dan yang diregister tahun 2019 sebanyak 19.369.  Dari jumlah beban perkara tersebut MA berhasil memutus sebanyak 20.258 perkara atau 98,93%.  Jumlah perkara yang diputus meningkat 13,72% dibandingkan tahun 2018 yang memutus sebanyak 17.638 perkara. Demikian juga dari sisi rasio produktivitas memutus meningkat 3,82% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 95,11%.

Menganalisis data tersebut, Panitera MA Made Rawa Aryawan, menyatakan  bahwa  jumlah perkara putus dan rasio produktivitas memutus  perkara tahun 2019 merupakan yang tertinggi dalam sejarah MA. Menurut Made Rawa, sangat objektif jika dikatakan kinerja tahun 2019 merupakan yang terbaik, bahkan beberapa jenis perkara dapat diputus 100% sehingga tidak memiliki sisa perkara di akhir tahun 2019.

JAKARTA | (16/01) Kepaniteraan Mahkamah  Agung telah menerapkan kebijakan penyetoran biaya perkara MA menggunakan rekening virtual sejak akhir tahun 2017. Tingkat kepatuhan pengadilan melaksanakan kebijakan tersebut menunjukkan tren  yang meningkat. Pada tahun 2017, dari totol biaya perkara yang diterima sebesar 19.247.524.847, sebanyak 263.013.000 atau 1,37% disetor menggunakan rekening virtual.  Pada tahun 2018, biaya perkara yang diterima MA sebesar Rp. 21.283.405.637, sebanyak  8.820.000.000 atau 41,44% disetorkan menggunakan rekening virtual. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah biaya perkara yang diterima sebesar 21.574.552.689, sebanyak 17.426.500.000 atau (80,77%) disetorkan menggunakan rekening virtual.

Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, mengapresiasi kepada seluruh jajaran pengadilan atas meningkatnya tingkat kepatuhan  atas kebijakan yang dikeluarkannya.