JAKARTA (28/12/2020) Panitera Mahkamah Agung mengatur ulang prosedur penyampaian laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya dalam status tahanan. Pengaturan tersebut tertuang dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor  2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri  di seluruh Indonesia. Untuk efektifitas pelaksanaan prosedur baru tersebut, Kepaniteraan MA dan Ditjen Badilum menggelar sosialisasi kebijakan tersebut secara virtual kepada seluruh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi se-Indonesia pada hari Senin 28 Desember 2020.

Panitera MA, Made Rawa Aryawan, pada saat membuka acara sosialisasi menjelaskan bahwa latar belakang kegiatan sosialisasi adalah respon MA sehubungan dengan sering ditemukannya persoalan penanganan perkara yang timbul akibat tidak dipatuhi prosedur penyampaian laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara yang Terdakwanya berada dalam status tahanan. Panitera MA berharap mulai 1 Januari 2021, seluruh Pengadilan Negeri mematuhi prosedur penyampaian laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara kasasi pidana yang terdakwanya dalam status tahanan sebagaimana diatur dalam Surat Panitera MA  Mahkamah Agung Nomor  2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020.

JAKARTA (22/12/2020) Panitera Mahkamah Agung mengatur ulang prosedur penyampaian laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya dalam status tahanan. Pengaturan tersebut tertuang dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor  2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri  di seluruh Indonesia. Panitera Mahkamah Agung  menyebutkan lahirnya surat tersebut menindaklanjuti  Disposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung tanggal 14 Desember 2020 sehubungan dengan sering ditemukannya persoalan penanganan perkara yang timbul akibat tidak dipatuhi prosedur penyampaian laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara yang Terdakwanya berada dalam status tahanan.

Menurut Panitera Mahkamah Agung, sebagaimana ditulis dalam angka 2 surat tersebut,  masih ditemukan pengadilan negeri yang tidak mematuhi ketentuan yang terkait dengan penyampaian laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan. Ketidakpatuhan tersebut kami temukan dalam beberapa bentuk, yaitu tidak membuat laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya dalam tahanan; terlambat membuat laporan kasasi pidana yang terdakwanya dalam tahanan; terlambat mengirimkan berkas perkara kasasi pidana yang terdakwanya dalam tahanan sehingga telah mendekati masa berakhirnya penahanan atau bahkan  telah habis masa penahanannya; format laporan kasasi berbeda satu sama lain dan tidak sesuai dengan lampiran SEMA Nomor 2 Tahun 1998 dan/atau Tidak memberikan tanda dalam berkas bahwa Terdakwa dalam tahanan.

Ketua MA : “Kesatuan Penerapan Hukum tidak Bertentangan dengan  Prinsip Kemerdekaan Hakim”

BANDUNG (30/11/2020)  Mahkamah Agung menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 mulai tanggal 29 November hingga 1 Desember 2020 di Bandung. Ketua MA ,Yang Mulia Dr. H.M Syarifuddin, S.H, M.H,  membuka agenda tahunan tersebut pada Minggu malam (29/11/2020). Rapat Pleno Kamar diikuti oleh seluruh anggota kamar yang terdiri atas hakim agung, hakim ad hoc, panitera muda perkara, panitera muda kamar, dan perwakilan panitera pengganti masing-masing kamar. Penyelenggaraan rapat mengikuti protokol kesehatan secara ketat dengan menerapkan 3M, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Untuk efektifitas menjaga jarak dalam pleno kamar, 85% panitera pengganti mengikuti rapat secara virtual. 

Dalam sambutannya Yang Mulia Ketua MA menegaskan bahwa penerapan sistem kamar yang salah satu tujuannya mewujudkan kesatuan dalam penerapan hukum tidak bertentangan dengan prinsip kemerdekaan dan kebebasan hakim dalam memutus perkara. Dalam konteks sistem kamar, kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan  berfungsi sebagai koridor yang memandu cara berfikir dan cara menerapkan hukum. Kesatuan penerapan hukum menjadi  benang merah pemikiran yang menjadi pegangan dalam menghadapi tekanan, pengaruh dan ancaman yang nyata-nyata-nyata merusak independensi dan kebebasan hakim. Dengan demikian, kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan berjalan seiring dengan prinsip kemerdekaan dan kebebasan hakim.

Palembang | (12/11/2020) - Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H mengingatkan kepada seluruh aparatur pengadilan bahwa konsep hakiki pengadilan adalah tempat memberikan keadilan, bukan tempat mempermainkan keadilan. Jika Lembaga peradilan secara konsisten muncul sebagai lembaga yang memberikan keadilan, maka tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengadilan tidak diragukan lagi pasti meningkat, dan marwah peradilan beserta aparaturnya akan kembali dijunjung tinggi tanpa diminta. Sebaliknya, apabila masih ada satu atau dua orang oknum aparatur peradilan yang melanggar aturan atau kode etik,  kepercayaan masyarakat dapat merosot ke titik nadir hanya ulah segelintir oknum yang mempermainkan hukum dan menciderai keadilan. Oleh karena itu bagi yang masih berani mempermainkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat, dipastikan Mahakamah Agung akan  menindaknya tegas tanpa pandang bulu.

Ketua Mahkamah Agung menyampaikan hal tersebut pada acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial di Palembang, Rabu (12/11/2020).  Kegiatan ini diikuti oleh seluruh unsur Pimpinan MA, Pejabat Eselon I dan II, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dan para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama se provinsi  Sumatera Selatan. Secara virtual, kegiatan pembinaan ini diikuti oleh seluruh pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama se-Indonesia.

JAKARTA (6/11/2020)- Para Ketua Mahkamah Agung se- Asia Tenggara yang tergabung dalam Council of Asean Chief Justice Meeting (CACJ) menggelar pertemuan rutin tahunan ke-8, Kamis 5 November 2020.  Pertemuan berlangsung secara virtual di bawah koordinator penyelenggara Mahkamah Agung Vietnam. Delegasi Mahkamah Agung RI berpartisipasi dalam kegiatan tersebut di bawah pimpinan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung yang didampingi Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Perdata, Hakim Agung Ibrahim,  dan Hakim Agung Yasardin serta anggota Pokja.

Pertemuan ke-8 CACJ membahas sejumlah agenda yaitu penyempurnaan konten Portal Web CACJ,  mekanisme rogatory dalam perkara perdata (pengambilan bukti dan eksekusi putusan asing),  manajemen perkara dan teknologi informasi,  pendidikan dan pelatihan dan sengketa antar negara yang melibatkan anak. Pertemuan CACJ ke-8 ini melahirkan Deklarasi Hanoi yang ditandatangani oleh  Ketua Mahkamah Agung Brunei Darussalam, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Malaysia, Ketua Mahkamah Agung Myanmar, Ketua Mahkamah Agung Pilipina, Ketua Mahkamah Agung Thailand, Ketua Mahkamah Agung Vietnam,  Ketua Mahkamah Agung Kamboja,  Ketua Mahkamah Agung Laos dan Ketua Mahkamah Agung Singapura.

JAKARTA | (6/11/2020) Kepaniteraan Mahkamah Agung bekerjasama dengan LeIP menyelenggarakan pelatihan penyusunan kaidah hukum, kata kunci, dan pemilihan putusan penting. Kegiatan yang diikuti oleh hakim yustisial dari masing-masing kamar di MA dan peneliti Puslitbang MA ini dibuka oleh Panitera MA, Made Rawa Aryawan, pada hari Senin (2/11/2020) dan ditutup pada hari  Kamis kemarin (5/11/2020). Pelatihan berlangsung secara virtual dengan menghadirkan nara sumber dari Kepaniteraan MA dan Peneliti LeIP.

Panitera MA dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan kelanjutan dari launching Direktori Putusan Versi 3 yang dilakukan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 19 Agustus 2020. Dalam acara launching tersebut,  Direktori Putusan  akan bertransformasi dari Pusat Data Putusan Nasional menjadi Pusat Informasi Hukum bagi Hakim dan Aparatur Peradilan.

Menurut Panitera MA, sebagai Pusat Data Putusan Nasional, per tanggal 1 November 2020, Direktori Putusan telah mengkoleksi 5.479.922 putusan yang terdiri atas 5.191.209 putusan pengadilan tingkat pertama, 145.804 putusan pengadilan tingkat banding, 106.779 putusan kasasi dan 36.202 putusan peninjauan kembali.