JAKARTA | (30/12/2021) - Selama periode 1 Januari s.d 27 Desember 2021, Mahkamah Agung telah memutus sebanyak 19.087 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.514 perkara (97%) diputus kurang dari  3 bulan. Berdasarkan data ini, maka pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara yang ditentukan oleh SK KMA 214/2014.

Demikian disampaikan Ketua MA, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H, di hadapan para jurnalis dalam kegiatan refleksi akhir tahun, Rabu (29/12) bertempat di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Refleksi akhir tahun yang mengusung tema “Bersinergi Membangun Kepercayaan Publik” ini dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan Mahkamah Agung, Panitera MA, Sekretaris MA dan para pejabat eselon I Mahkamah Agung.

 Jakarta (21/12/2021) Panitera Mahkamah Agung menerima kunjungan perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA) pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 pukul 13.00 bertempat di ruang kerja Panitera Mahkamah Agung.  Pihak JICA diwakili oleh Nobukazu NISHIO dan Yukiko MAZAWA didampingi penerjemah Surya sedangkan Panitera Mahkamah Agung didampingi oleh beberapa orang hakim yustisial dan pegawai mahkamah agung. Selain sebagai momen perkenalan Mr. Nishio sebagai JICA Long Term expert yang baru untuk MA, pertemuan tersebut juga membicarakan agenda kerjasama MA dengan JICA.  

Agenda Kerjasama MA dan JICA

MA dan JICA telah memulai kerjasama baru yang berlangsung sejak oktober 2021 hingga September 2025. Kerjasama ini bernaung dalam "Project for Efficient and Fair Disputes Resolution Mechanism and Legislative Drafting Capacity Development for Improving Business Environment”, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan para hakim di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Mr. Nishio  menjelaskan beberapa agenda kerjasama ke depannya. Pertama, pembuatan sillabus untuk pelatihan HKI. Kedua, melakukan pelatihan TOT HKI di Jepang. Ketiga, Pembuatan Casebook khusus mengenai merek yang saat ini sedang dalam proses percetakan dan apabila tidak ada halangan akan diluncurkan pada bulan Maret 2022. Casebook tersebut berisi contoh-contoh kasus HKI di Jepang dan Indonesia yang penting dan menarik.  Keempat, melakukan beberapa short course  HKI di beberapa daerah di Indonesia, yang dimulai di Mataram pada Januari 2022.

Jakarta | Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Konsolidasi dan Evaluasi Program Kerja Pengadilan Tingkat Banding TA 2021 di lingkungan Peradilan Agama. Kegiatan yang diprakarsai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tersebut diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 2021, pukul 19.30 wib, di Hotel Holiday in Kemayoran, Jakarta.

Dalam agenda pembinaan yang dihadiri oleh seluruh Panitera dan Sekretaris Tingkat Banding pada lingkungan Peradilan Agama tersebut, Panitera Mahkamah Agung menyampaikan materi terkait pembentukan karakter dan administrasi yudisial. Terkait pembentukan karakter, salah satu nilai yang ditekankan adalah arti penting spirit saling menguatkan antara kepaniteraan dan kesekretariatan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan memberikan layanan terbaik bagi pencari keadilan. Panitera Mahkamah Agung mendorong agar seluruh panitera dan sekretaris pada seluruh pengadilan di Indonesia bersatu padu dan menjadi dwitunggal.

JAKARTA | (20/12) - Para hakim dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia wajib mempedomani setiap hasil rumusan pleno kamar dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan maupun tugas-tugas kesekretariatan. Kesatuan hukum dan konsistensi putusan harus dibangun mulai dari pengadilan tingkat pertama. Kesatuan hukum dan konsistensi putusan sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan.

Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam pembukaan kegiatan  pembinaan teknis dan administrasi yudisial bagi pimpinan, hakim, panitera dan sekretaris pengadilan tingkat pertama dan banding di seluruh Indonesia oleh Pimpinan Mahkamah Agung, Jum’at (17/12), pekan lalu di Kota Surabaya. Untuk peserta yang berasal dari wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya mereka  mengikuti kegiatan tersebut secara tatap muka (luring) di ballroom hotel Sangri La Surabaya. Sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan pembinaan secara virtual (daring) melalui aplikasi Zoom.

JAKARTA | (29/11) - Untuk menjalankan fungsi mengadili perkara, Mahkamah Agung kini diperkuat dengan jabatan fungsional pranata peradilan. Hingga Senin (29/11),  pranata peradilan yang telah diambil sumpah dan dilantik  berjumlah 169 orang.  Mereka diangkat melalui mekanisme penyesuaian jabatan sebagaimana ketentuan Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2019. Pelantikan para  pejabat fungsional pranata peradilan oleh Sekretaris MA selaku pejabat pembina kepegawaian dilakukan  secara bertahap.  Tahap pertama, pelantikan 18 Pranata Peradilan dilaksanakan pada Senin (30/08/2021), meraka sebelumnya pada Koordinator. Tahap kedua, pelantikan 79 Pranata Peradilan dilaksanakan pada Selasa (16/11/2021). Tahap ketiga, pelantikan 72 Pranata Peradilan yang dilaksanakan pada Jum’at (26/11/2021). Pengangkatan Pranata Peradilan melalui mekanisme penyesuaian diberikan tenggat hingga  13 Desember mendatang.

Pranata Peradilan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang dukungan teknis penanganan perkara pada Mahkamah Agung.  Ruang lingkup tugas pokok dan fungsi pranata peradilan meliputi penanganan administrasi perkara, penanganan persidangan, penanganan hasil sidang, penyusunan laporan penyelesaian perkara, dan penanganan kewenangan Mahkamah Agung di luar fungsi mengadili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bandung (19/11)-  Ketua Mahkamah Agung menutup Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 di Ballroom Hotel InterContinental Dago Pakar, Bandung, Jum'at (19/11). Penutupan ini dihadiri oleh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, Panitera, Sekretaris, Para Pejabat Eselon I dan Eselon II, Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Kamar, Panitera Pengganti dan Hakim Yustisial serta ASN Mahkamah Agung.

Dalam sambutan, YM Prof. M Syarifuddin mewanti-wanti agar hasil kesepakatan kamar yang dihasilkan dalam forum ini jangan hanya sampai pada tahap perumusan saja melainkan harus dipatuhi. Dengan diterapkan secara konsekuen dan konsisten saat mengadili perkara, rumusan kamar akan membantu mewujudkan konsistensi putusan sehingga menuju kesatuan hukum yang kokoh.