JAKARTA (6/11/2020)- Para Ketua Mahkamah Agung se- Asia Tenggara yang tergabung dalam Council of Asean Chief Justice Meeting (CACJ) menggelar pertemuan rutin tahunan ke-8, Kamis 5 November 2020.  Pertemuan berlangsung secara virtual di bawah koordinator penyelenggara Mahkamah Agung Vietnam. Delegasi Mahkamah Agung RI berpartisipasi dalam kegiatan tersebut di bawah pimpinan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung yang didampingi Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Perdata, Hakim Agung Ibrahim,  dan Hakim Agung Yasardin serta anggota Pokja.

Pertemuan ke-8 CACJ membahas sejumlah agenda yaitu penyempurnaan konten Portal Web CACJ,  mekanisme rogatory dalam perkara perdata (pengambilan bukti dan eksekusi putusan asing),  manajemen perkara dan teknologi informasi,  pendidikan dan pelatihan dan sengketa antar negara yang melibatkan anak. Pertemuan CACJ ke-8 ini melahirkan Deklarasi Hanoi yang ditandatangani oleh  Ketua Mahkamah Agung Brunei Darussalam, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Malaysia, Ketua Mahkamah Agung Myanmar, Ketua Mahkamah Agung Pilipina, Ketua Mahkamah Agung Thailand, Ketua Mahkamah Agung Vietnam,  Ketua Mahkamah Agung Kamboja,  Ketua Mahkamah Agung Laos dan Ketua Mahkamah Agung Singapura.

JAKARTA | (6/11/2020) Kepaniteraan Mahkamah Agung bekerjasama dengan LeIP menyelenggarakan pelatihan penyusunan kaidah hukum, kata kunci, dan pemilihan putusan penting. Kegiatan yang diikuti oleh hakim yustisial dari masing-masing kamar di MA dan peneliti Puslitbang MA ini dibuka oleh Panitera MA, Made Rawa Aryawan, pada hari Senin (2/11/2020) dan ditutup pada hari  Kamis kemarin (5/11/2020). Pelatihan berlangsung secara virtual dengan menghadirkan nara sumber dari Kepaniteraan MA dan Peneliti LeIP.

Panitera MA dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan kelanjutan dari launching Direktori Putusan Versi 3 yang dilakukan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 19 Agustus 2020. Dalam acara launching tersebut,  Direktori Putusan  akan bertransformasi dari Pusat Data Putusan Nasional menjadi Pusat Informasi Hukum bagi Hakim dan Aparatur Peradilan.

Menurut Panitera MA, sebagai Pusat Data Putusan Nasional, per tanggal 1 November 2020, Direktori Putusan telah mengkoleksi 5.479.922 putusan yang terdiri atas 5.191.209 putusan pengadilan tingkat pertama, 145.804 putusan pengadilan tingkat banding, 106.779 putusan kasasi dan 36.202 putusan peninjauan kembali. 

JAKARTA | (21/10/2020) Ketua MA telah membentuk Pokja Administrasi Pengajuan Upaya Hukum  dan Persidangan di Mahkamah Agung Secara Elektronik melalui Keputusan Nomor 240/KMA/SK/IX/2020 tanggal 22 September 2020. Ketua MA menunjuk Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M sebagai  Ketua Pokja dan Ketua Kamar Pengawasan Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H sebagai Wakil Ketua I Pokja sementara Panitera MA ditunjuk sebagai Wakil Ketua II Pokja. Mengawali pelaksanaan tugas pokja, telah dilakukan kick off meeting pada hari Rabu (21/10) yang dilaksanakan secara virtual.

Dalam pertemuan tersebut hadir para anggota Pokja yang terdiri dari sejumlah hakim agung yang mewakili kamar perkara di MA,  Panitera dan Plt Sekretaris MA, para Panitera Muda Perkara, para Panitera Muda Kamar, beberapa hakim yustisial yang mewakili kamar, dan beberapa pejabat struktural dari Biro Hukum Humas.

JAKARTA (16/10/2020) - Mahkamah Agung RI berpartisipasi dalam kegiatan  Festival Hukum dan Teknologi (“Techlaw.Fest”) yang digelar secara virtual mulai tanggal 28 September  hingga 2 Oktober 2020.  TechLaw.Fest adalah perhelatan rutin tahunan yang mengusung tema diskusi di bidang  hukum dan teknologi.  Di forum ini, ribuan peserta dari berbagai komunitas internasional yang berasal dari lebih dari 20 negara dipertemukan secara daring. Mereka berdebat, berdiskusi,  dan merancang gagasan baru baik dalam hukum teknologi (kebijakan, peraturan, perundang-undangan, kasus hukum dan tata kelola) maupun teknologi hukum (infrastruktur, transformasi bisnis dan pengembangan sumberdaya aparatur peradilan).

Mahkamah Agung RI mengikutsertakan beberapa hakim yustisial dalam kegiatan tersebut. aPeserta yang ditunjuk dapat memilih topik yang diminati  melalui dashboard pribadi  yang diberikan oleh penyelenggara Techlaw.Fest. Salah seorang peserta dari Mahkamah Agung, Angel Firstia Kresna, mengikuti sesi yang digelar pada hari Selasa, 29 September 2020, pukul Pukul 1.45 PM - 2.25 PM WIB. Materi pembahasannya seputar isu yang sangat kontekstual dengan arah modernisasi peradilan di Indonesia, yakni persidangan elektronik (e-hearing).

YOGYAKARTA| (12/10/2020) Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Yang Mulia Dr.H.M.Sunarto, S.H., M.H, memaparkan 10 prinsip bekerja untuk meningkatkan pelayanan peradilan. Hal tersebut disampaikan dalam acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial secara Virtual bagi Pimpinan, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, Senin (12/10/2020) di Yogyakarta. Kesepuluh prinsip bekerja  tersebut adalah:Tomorrow is today, Change Mindset, Kerja Keras, “Kerja Cerdas dan Kerja Ikhlas”,  Anda adalah Role Model, Long Live Campaign, Change or Die, Malu Bagian dari Iman, Whistleblowing System, Optimalisasi Peran Atasan Langsung, dan beranjak dari ego sektoral ke lintas sektoral.

Prinsip Tomorrow is Today

Menurut Waka MA NY,  saat ini badan peradilan dihadapkan pada globalisasi informasi yang berkembang sangat pesat dan mengubah berbagai prilaku kehidupan. Oleh karena itu,  di era modern ini aparatur peradilan harus  bekerja dengan menghadirkan  prinsip tomorrow is today.  Dengan memegang prinsip ini, badan peradilan akan memiliki daya saing  karena memiliki frame work selangkah lebih maju dan telah siap beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi di depan.  Sementara itu jika yang dipegang dalam bekerja adalah prinsip TODAY IS TODAY, maka  aparatur peradilan akan kalah dalam persaingan. Apalagi jika yang dipegang adalah prinsip  YESTERDAY IS TODAY maka akan berdampak pada  kegagalan dan kerugian besar bagi institusi peradilan.

YOGYAKARTA (12/10/2020) - Covid-19 merupakan pandemic global yang telah mengubah secara drastis tatanan hidup, relasi sosial dan pola kerja dan interaksi sesama manusia. Namun selalu ada hikmah  di balik musibah. Yang Mulia Ketua MA, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., menyebutkan bahwa  COVID-19 menjadi pemantik (trigger) bagi Mahkamah Agung untuk mengakselerasi penyusunan payung hukum proses persidangan secara elektronik  baik perdata maupun pidana.

Ketua MA menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung bagi Pimpinan, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan se-Indonesia, Senin (12/10) di Yogyakarta. Kegiatan perdana di masa pandemi ini berlangsung secara daring menggunakan aplikasi zoom dan kanal Youtube MA. Sedangkan untuk pimpinan pengadilan di wilayah hukum DI Yogyakarta bergabung secara tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Hadir juga di tempat pembinaan, para Pejabat Eselon I MA dan beberapa pejabat Eselon II dan hakim yustisial MA.