JAKARTA | (02/1/2021) Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 yang diselenggarakan 29 November-1 Desember 2020 yang lalu telah melahirkan beberapa rumusan hukum kesepakatan kamar. Rumusan tersebut kini telah diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan melalui SEMA Nomor 10  Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020. Dalam SEMA tersebut tergambar masing-masing kamar menyepakati lima rumusan hukum atas isu hukum yang mengemuka di setiap kamar. Namun ada beberapa rumusan mengenai suatu isu hukum yang diperinci ke dalam beberapa rumusan sehingga total kaidah hukum kesepakatan kamar 2020 berjumlah 31 rumusan, dengan perincian sebagai berikut:

JAKARTA | (31/12/2020). Sepanjang tahun 2020, MA menangani perkara 20.749 perkara, terdiri atas  perkara yang diterima  tahun 2020 sebanyak 20.532 perkara dan sisa perkara akhir tahun 2019 sebanyak 217 perkara.  Dari keseluruhan beban perkara tersebut,  MA berhasil memutus 20.550 perkara atau rasio produktivitas mencapai 99,04%. Perkara yang belum diputus oleh Mahkamah Agung per tanggal 30 Desember 2020 hanya berjumlah 199 perkara atau  0.96%.  Jumlah perkara yang diterima pada tahun 2020 meningkat  6% dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima sebanyak 19.369 perkara. Perkara yang diputus meningkat 2,45% dibandingkan dengan tahun 2019 yang memutus sebanyak 20.058 perkara.  Jumlah sisa perkara berkurang 8,29% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah  217 perkara.  Sementara rasio produktivitas memutus perkara,  meningkat 0,11 % dibandingkan dengan tahun 2019 yang berada pada angka 98,93%..

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung,  YM. Dr. H. Syarifuddin, S.H., M.H., di hadapan para jurnalis media nasional dalam acara refleksi akhir tahun, Rabu (30/12/2020) di gedung MA, Jakarta.  Dalam agenda tahunan  yang diikuti secara virtual oleh jajaran pengadilan di seluruh Indonesia, Ketua MA memberi catatan bahwa data tersebut, khususnya jumlah perkara yang diputus masih akan bertambah karena hingga akhir tahun, MA masih menyelenggarakan agenda persidangan.  Dengan adanya penambahan jumlah perkara putus, maka jumlah sisa perkara pun akan berkurang dari yang dilaporkan saat ini.

JAKARTA (28/12/2020) Panitera Mahkamah Agung mengatur ulang prosedur penyampaian laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya dalam status tahanan. Pengaturan tersebut tertuang dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor  2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri  di seluruh Indonesia. Untuk efektifitas pelaksanaan prosedur baru tersebut, Kepaniteraan MA dan Ditjen Badilum menggelar sosialisasi kebijakan tersebut secara virtual kepada seluruh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi se-Indonesia pada hari Senin 28 Desember 2020.

Panitera MA, Made Rawa Aryawan, pada saat membuka acara sosialisasi menjelaskan bahwa latar belakang kegiatan sosialisasi adalah respon MA sehubungan dengan sering ditemukannya persoalan penanganan perkara yang timbul akibat tidak dipatuhi prosedur penyampaian laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara yang Terdakwanya berada dalam status tahanan. Panitera MA berharap mulai 1 Januari 2021, seluruh Pengadilan Negeri mematuhi prosedur penyampaian laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara kasasi pidana yang terdakwanya dalam status tahanan sebagaimana diatur dalam Surat Panitera MA  Mahkamah Agung Nomor  2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020.

JAKARTA (22/12/2020) Panitera Mahkamah Agung mengatur ulang prosedur penyampaian laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya dalam status tahanan. Pengaturan tersebut tertuang dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor  2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri  di seluruh Indonesia. Panitera Mahkamah Agung  menyebutkan lahirnya surat tersebut menindaklanjuti  Disposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung tanggal 14 Desember 2020 sehubungan dengan sering ditemukannya persoalan penanganan perkara yang timbul akibat tidak dipatuhi prosedur penyampaian laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara yang Terdakwanya berada dalam status tahanan.

Menurut Panitera Mahkamah Agung, sebagaimana ditulis dalam angka 2 surat tersebut,  masih ditemukan pengadilan negeri yang tidak mematuhi ketentuan yang terkait dengan penyampaian laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan. Ketidakpatuhan tersebut kami temukan dalam beberapa bentuk, yaitu tidak membuat laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya dalam tahanan; terlambat membuat laporan kasasi pidana yang terdakwanya dalam tahanan; terlambat mengirimkan berkas perkara kasasi pidana yang terdakwanya dalam tahanan sehingga telah mendekati masa berakhirnya penahanan atau bahkan  telah habis masa penahanannya; format laporan kasasi berbeda satu sama lain dan tidak sesuai dengan lampiran SEMA Nomor 2 Tahun 1998 dan/atau Tidak memberikan tanda dalam berkas bahwa Terdakwa dalam tahanan.

Ketua MA : “Kesatuan Penerapan Hukum tidak Bertentangan dengan  Prinsip Kemerdekaan Hakim”

BANDUNG (30/11/2020)  Mahkamah Agung menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 mulai tanggal 29 November hingga 1 Desember 2020 di Bandung. Ketua MA ,Yang Mulia Dr. H.M Syarifuddin, S.H, M.H,  membuka agenda tahunan tersebut pada Minggu malam (29/11/2020). Rapat Pleno Kamar diikuti oleh seluruh anggota kamar yang terdiri atas hakim agung, hakim ad hoc, panitera muda perkara, panitera muda kamar, dan perwakilan panitera pengganti masing-masing kamar. Penyelenggaraan rapat mengikuti protokol kesehatan secara ketat dengan menerapkan 3M, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Untuk efektifitas menjaga jarak dalam pleno kamar, 85% panitera pengganti mengikuti rapat secara virtual. 

Dalam sambutannya Yang Mulia Ketua MA menegaskan bahwa penerapan sistem kamar yang salah satu tujuannya mewujudkan kesatuan dalam penerapan hukum tidak bertentangan dengan prinsip kemerdekaan dan kebebasan hakim dalam memutus perkara. Dalam konteks sistem kamar, kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan  berfungsi sebagai koridor yang memandu cara berfikir dan cara menerapkan hukum. Kesatuan penerapan hukum menjadi  benang merah pemikiran yang menjadi pegangan dalam menghadapi tekanan, pengaruh dan ancaman yang nyata-nyata-nyata merusak independensi dan kebebasan hakim. Dengan demikian, kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan berjalan seiring dengan prinsip kemerdekaan dan kebebasan hakim.

Palembang | (12/11/2020) - Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H mengingatkan kepada seluruh aparatur pengadilan bahwa konsep hakiki pengadilan adalah tempat memberikan keadilan, bukan tempat mempermainkan keadilan. Jika Lembaga peradilan secara konsisten muncul sebagai lembaga yang memberikan keadilan, maka tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengadilan tidak diragukan lagi pasti meningkat, dan marwah peradilan beserta aparaturnya akan kembali dijunjung tinggi tanpa diminta. Sebaliknya, apabila masih ada satu atau dua orang oknum aparatur peradilan yang melanggar aturan atau kode etik,  kepercayaan masyarakat dapat merosot ke titik nadir hanya ulah segelintir oknum yang mempermainkan hukum dan menciderai keadilan. Oleh karena itu bagi yang masih berani mempermainkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat, dipastikan Mahakamah Agung akan  menindaknya tegas tanpa pandang bulu.

Ketua Mahkamah Agung menyampaikan hal tersebut pada acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial di Palembang, Rabu (12/11/2020).  Kegiatan ini diikuti oleh seluruh unsur Pimpinan MA, Pejabat Eselon I dan II, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dan para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama se provinsi  Sumatera Selatan. Secara virtual, kegiatan pembinaan ini diikuti oleh seluruh pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama se-Indonesia.