JAKARTA | (15/02/2021) Yang Mulia Andi Samsan Nganro mengucapkan sumpah jabatan sebagai  Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial di hadapan Presiden RI, Senin (15/2/2021) bertempat di Istana Negara Jakarta. Penetapan Andi Samsan Nganro sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial didasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 P Tahun 2021.  Andi Samsan Nganro menduduki jabatan tersebut menggantikan Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H yang telah diangkat sebagai Ketua Mahkamah Agung sejak  30 April 2020.  Pengucapan sumpah pimpinan MA (Ketua dan Wakil)  di hadapan Presiden, ditentukan berdasarkan Pasal 9 ayat (2), UU MA (UU No 3 Tahun 2009),

Andi Samsan Nganro dalam sidang paripurna khusus  MA pada tanggal  20 Januari 2021 yang lalu telah terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial  dalam proses “Pemilu MA” yang diikuti oleh para hakim agung.  Sebelum diangkat sebagai Waka MA Bidang Yudisial, Andi Samsan Nganro menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI sekaligus sebagai Jurubicara Mahkamah Agung. Jabatan pimpinan MA ditetapkan selama 5 tahun sejak pengucapan sumpah jabatan, dengan demikian  Andi Samsan  berhak atas jabatan tersebut hingga  15 Februari 2026, namun demikian karena batas usia pensiun hakim agung adalah 70 tahun,  Ia akan mencapai batas usia purna bhakti per tanggal 1 Maret 2023.

JAKARTA | (03/02/2021) Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia  Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H mengambil sumpah jabatan dan melantik Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H sebagai Panitera Mahkamah Agung, Rabu (3/2/2021) bertempat di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung Jakarta. Ridwan Mansyur menjabat Panitera MA menggantikan Made Rawa Aryawan yang telah mencapai usia purnabakti terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021. Upacara pelantikan dihadiri oleh Pimpinan Mahkamah Agung dan para pejabat eselon I MA dengan  menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Dalam sejarah kepaniteraan MA,  Ridwan Mansyur adalah pejabat panitera ke-enam pasca struktur baru Mahkamah Agung yang memisahkan Panitera dan Sekretaris yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005. Secara berturut-turut lima pejabat Panitera MA sebelumnya adalah: Satri Rusyad, Sarehwiyono (alm),  Suhadi, Soeroso Ono (alm), dan Made  Rawa Aryawan.

JAKARTA | (15/1/2020) Mahkamah Agung meluncurkan layanan administrasi pengadilan elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara pada tanggal  13 Juli 2019 di Balikpapan. Satu tahun kemudian, MA mengupgrade layanan elektroniknya  sehingga mencakup aspek administrasi dan persidangan elektronik . Layanan baru ini diluncurkan bersamaan dengan peringatan hari jadi MA ke 74 pada hari Senin, 19 Agustus 2019.  Publik cukup antusias merespons  layanan pengadilan elektronik tersebut. Hal ini terlihat dari statistik perkara yang didaftarkan melalui e-court sepanjang tahun 2019 yang berjumlah 47.244. Minat pihak berperkara menggunakan layanan elektronik semakin tinggi di tahun 2020. Sistem mencatat 186.987 perkara didaftarkan melalui layanan e-Court. Jika dibandingkan dengan tahun 2019,  jumlah perkara e-Court meningkat hampir tiga kali lipat, atau tepatnya meningkat 295,79%.  

Mahkamah Agung juga telah meluncurkan layanan “e-court”  untuk perkara pidana   pada akhir Maret 2020. Kebijakan ini sebagai respons Mahkamah Agung  dalam beradaptasi dengan situasi pandemi Covid-19.  Layanan elektronik untuk perkara pidana pertama kali didasarkan pada  Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal  27 Maret  2020 yang diterbitkan berdasarkan  disposisi Ketua Mahkamah Agung tanggal 26 Maret 2020.  Surat ini kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara  Mahkamah Agung bersama dengan kejaksaan Republik Indonesia dan KeDimenterian Hukum dan HAM pada  tanggal 13 April 2020. Enam bulan berikutnya,  Mahkamah Agung memperkuat  dasar hukum pengaturan persidangan secara teleconference  dengan menerbitkan  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Jumlah perkara pidana yang persidangannya dilaksanakan secara elektronik sepanjang tahun 2020 sebanyak 115.455 perkara. Jumlah tersebut mencapai 57,75%  jika dibandingkan dengan keseluruhan perkara pidana non-pelanggaran lalu lintas yang ditangani pengadilan negeri di tahun 2020 yang berjumlah 199.939.  Penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara jarak jauh (teleconference) dilaksanakan oleh  379 pengadilan negeri (99,21%).

JAKARTA | (15/01/2021) Direktori Putusan dibangun sebagai instrumen keterbukaan informasi di pengadilan, khususnya putusan pengadilan. Sebelum ada Direktori Putusan, masyarakat umum kesulitan mengakses putusan pengadilan. Namun sejak 2007, mengakses putusan pengadilan tidak lagi  menjadi persoalan yang sulit. Siapapun bisa mengakses putusan melalui media internet pada Direktori Putusan.  Hingga 31 Desember 2020, putusan yang diunggah pada Direktori Putusan berjumlah 5.653.480.  Dari jumlah tersebut, sebanyak  1.172.957 putusan dipublikasikan sepanjang tahun 2020.  Perinciannya sebagai berikut:  putusan Mahkamah Agung sebanyak 13.905, putusan pengadilan di lingkungan peradilan umum sebanyak 238.919, putusan pengadilan di lingkungan peradilan agama sebanyak 914.795,  putusan pengadilan di lingkungan  peradilan militer sebanyak 2.438 dan putusan pengadilan di lingkungan Peradilan TUN sebanyak 2.900.

Demikian disampaikan Panitera MA, Made Rawa Aryawan, Kamis (14/04/2021), di gedung MA Jakarta.   Menurut Made Rawa, dengan jumlah tersebut  rata-rata putusan yang dipublikasikan tiap bulannya mencapai 97.746 putusan. Apabila dalam sebulan terdiri atas 20 hari kerja, maka dalam setiap hari kerja Direktori Putusan mempublikasikan sebanyak 4.887 putusan.

JAKARTA | (02/1/2021) Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 yang diselenggarakan 29 November-1 Desember 2020 yang lalu telah melahirkan beberapa rumusan hukum kesepakatan kamar. Rumusan tersebut kini telah diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan melalui SEMA Nomor 10  Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020. Dalam SEMA tersebut tergambar masing-masing kamar menyepakati lima rumusan hukum atas isu hukum yang mengemuka di setiap kamar. Namun ada beberapa rumusan mengenai suatu isu hukum yang diperinci ke dalam beberapa rumusan sehingga total kaidah hukum kesepakatan kamar 2020 berjumlah 31 rumusan, dengan perincian sebagai berikut:

JAKARTA | (31/12/2020). Sepanjang tahun 2020, MA menangani perkara 20.749 perkara, terdiri atas  perkara yang diterima  tahun 2020 sebanyak 20.532 perkara dan sisa perkara akhir tahun 2019 sebanyak 217 perkara.  Dari keseluruhan beban perkara tersebut,  MA berhasil memutus 20.550 perkara atau rasio produktivitas mencapai 99,04%. Perkara yang belum diputus oleh Mahkamah Agung per tanggal 30 Desember 2020 hanya berjumlah 199 perkara atau  0.96%.  Jumlah perkara yang diterima pada tahun 2020 meningkat  6% dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima sebanyak 19.369 perkara. Perkara yang diputus meningkat 2,45% dibandingkan dengan tahun 2019 yang memutus sebanyak 20.058 perkara.  Jumlah sisa perkara berkurang 8,29% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah  217 perkara.  Sementara rasio produktivitas memutus perkara,  meningkat 0,11 % dibandingkan dengan tahun 2019 yang berada pada angka 98,93%..

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung,  YM. Dr. H. Syarifuddin, S.H., M.H., di hadapan para jurnalis media nasional dalam acara refleksi akhir tahun, Rabu (30/12/2020) di gedung MA, Jakarta.  Dalam agenda tahunan  yang diikuti secara virtual oleh jajaran pengadilan di seluruh Indonesia, Ketua MA memberi catatan bahwa data tersebut, khususnya jumlah perkara yang diputus masih akan bertambah karena hingga akhir tahun, MA masih menyelenggarakan agenda persidangan.  Dengan adanya penambahan jumlah perkara putus, maka jumlah sisa perkara pun akan berkurang dari yang dilaporkan saat ini.