JAKARTA | (29/7/2021) - Untuk menekan laju penularan Covid-19, pemerintah memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan Masyarakat (PPKM). Di masa penerapan kebijakan PPKM ini,  aktivitas kementerian/lembaga yang bersifat mobilitas antar daerah tidak dapat dilakukan. Namun bagi Mahkamah Agung,  kebijakan PPKM tidak menjadi hambatan untuk mengunjungi pengadilan-pengadilan yang ada di pelosok nusantara untuk melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan. Tentu saja kunjungan tersebut tidak bersifat fisik. MA mengubah kegiatan pengawasan dan pembinaan melalui kunjungan virtual dengan memanfaatkan teknologi dan informasi.

Senin  awal pekan ini (26/7/2021), Ketua MA bersama para Wakil Ketua, Panitera MA, Sekretaris MA, Dirjen Badilum, Dirjen Badilag, dan pejabat lainnya  mengunjungi secara virtual PN dan PA Mamuju. Kegiatan mengunjungi pengadilan kembali dilakukan pada hari Kamis (28/7/2021). Kali ini Ketua MA mengunjungi salah satu pengadilan di Provinsi Aceh yang kurang lebih berjarak 2000 km dari  Kota Jakarta. Pengadilan tersebut adalah PN dan MS Singkil. Jika menempuh perjalanan darat dari Kota Banda Aceh, untuk sampai ke pengadilan tersebut memerlukan waktu belasan jam.  Namun karena kunjungan Ketua MA bersifat virtual, tidak ada kelelahan dan waktu yang “terbuang”.

JAKARTA | (28/7/2021) - Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Pengadilan Federal Australia menggelar webinar Internasional dengan topik “ Praktik Pemeriksaan Perkara Persaingan Usaha: Tantangan dan Pembelajaran”, pada hari  Rabu (28/7/2021) mulai pukul 10.30 WIB.  Hakim Agung Syamsul Ma’arif dari Mahkamah Agung RI dan  Hakim Agung Michael O’Bryan dari Pengadilan Federal Australia, keduanya bertindak sebagai nara sumber dalam kegiatan yang didukung oleh AIPJ2 tersebut.  Masing-masing nara sumber memaparkan praktik pemeriksaan perkara persaingan usaha dalam sistem hukum masing-masing negara, Indonesia dan Australia.

Kegiatan Webinar diawali dengan pengantar perwakilan Mahkamah Agung  yang disampaikan oleh Ketua Kamar Pembinaan MA RI, Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., M.H dan Ketua Kamar Perdata I G Agung Sumanatha, S.H., M.H. Sementara itu,  pengantar dari Pengadilan Federal Australia disampaikan oleh Sia Lagos, Registrar dan CEO Federal Court of Australia. Craig Ewers dari AIPJ2 yang memfasilitasi kegiatan webinar  juga memberikan sambutan sebelum kedua nara sumber memberikan paparannya.

Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. prihatin dengan kerusakan yang melanda gedung PN Mamuju dan PA Mamuju sehingga  kenyamanan suasana kerja menjadi terganggu. Namun  Ia juga memberikan apresiasi kepada kedua pengadilan tersebut, karena di tengah kesulitan sarana dan prasarana pengadilan, layanan peradilan di kedua pengadilan tersebut tetap berjalan dengan berbagai inovasi yang diciptakan. Dengan mengutip adagium populer  “fiat Justitia et pereat mundus”, Ketua MA menyebutkan kredo hukum tersebut telah dipegang teguh oleh aparatur pengadilan di  Mamuju. Pelayanan Peradilan tetap ditegakkan meskipun “gedung pengadilan” hampir runtuh.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada saat berdialog secara virtual dengan pimpinan dan aparatur  Pengadilan Negeri Mamuju dan Pengadilan Agama Mamuju, Senin siang (26/7/2021).  Pada pertemuan virtual tersebut Ketua MA didampingi oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial,  Panitera MA, Sekretaris MA, Dirjen Badilum, Dirjen Badilag dan sejumlah pejabat lainnya.

JAKARTA (22/7/2021) - Panitera Mahkamah Agung Ridwan Mansyur menjadi salah satu pembicara dalam bimbingan teknis peningkatan kualitas tenaga teknis kepaniteraan pada PT Medan  dan  pengadilan se-Sumatera Utara, Kamis (8/7/2021), beberapa pekan yang lalu. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Medan yang berlangsung  selama tiga hari dari tanggal 7 hingga 8 Juli 2021 bertempat di Hotel Emerald Garden Medan. Dalam kegiatan tersebut, Panitera MA menyampaikan materi secara virtual mengenai berbagai isu manajemen perkara.  Kehadiran virtual  Panitera MA dalam kegiatan tersebut menjadi alasan  bagi KPT Medan, Setyawan Hartono, untuk mengundang para Ketua Pengadilan Negeri di wilayahnya menyimak paparan Panitera MA, Ridwan Mansyur.

Pengiriman Dokumen Elektronik

Salah satu materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut adalah kebijakan pengiriman dokumen elektronik dalam pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Panitera mengingatkan kepada seluruh jajaran pengadilan negeri agar mempedomani SEMA 1 Tahun 2014 yang menjadikan dokumen elektronik sebagai bagian kelengkapan berkas kasasi. Isu yang mengemuka dalam pengiriman dokumen elektronik adalah sering ditemukannya dokumen elektronik yang tidak lengkap dan adanya perbedaan antara dokumen elektronik dengan berkas aslinya. Untuk mengatasi isu  ini, Ridwan meminta  panitera pengadilan melakukan quality control.

JAKARTA | (16/7/2021) - Kepaniteraan Mahkamah Agung menerima virtual study tour  mahasiswa Swinburne Law School, Melbourne, Australia, Kamis (8/7), pekan lalu. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta. Dalam virtual study tour tersebut, para mahasiswa di bawah bimbingan Dr. Jeremy Kingsley secara bergiliran bertanya  tentang fungsi kelembagaan dan sistem penanganan perkara pada Mahkamah Agung. Pertanyaan para mahasiswa tersebut ditanggapi oleh hakim yustisial yang ditunjuk oleh Panitera MA, yaitu Asep Nursobah dan Cecep Mustafa.

JAKARTA (13/7/2021) | Mahkamah Agung telah menerbitkan kebijakan yang mewajibkan pengadilan pengaju untuk mengirimkan dokumen elektronik  dalam setiap pengajuan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali. Berdasarkan SEMA 1 Tahun 2014, dokumen elektronik tersebut harus dikirim melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung yang telah terhubung dengan SIPP Pengadilan.  Sejak 2017, MA juga telah mewajibkan pengadilan untuk mengirimkan biaya perkara kasasi/PK melalui akun virtual.

Bagaimana jika sistem informasi yang disediakan oleh MA untuk mengakomodir dua kebijakan tersebut sedang tidak berfungsi (offline). Panitera MA, Ridwan Mansyur memberikan penjelasan mengenai hal tersebut yang dalam minggu terakhir ini banyak ditanyakan oleh beberapa pengadilan pengaju.

Menurut  Panitera MA, dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2014, telah diatur dengan jelas bagaimana Mahkamah Agung melakukan manajemen risiko ketika sistem offline. “Dalam angka 6 SEMA 1 Tahun 2014 dijelaskan bahwa  dalam kondisi tertentu yang mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya  pengiriman dokumen elektronik melalui Direktori Putusan, maka Pengadilan dapat menggunakan media pengiriman lain (misalnya compact disk/dan atau email) yang memungkinkan”, tegas Panitera MA.