JAKARTA | (3/10/2021) - Penyelesaian perkara yang cepat telah menjadi komitmen Mahkamah Agung yang tertuang dalam SK KMA Nomor 214 Tahun 2014. Berbagai upaya dilakukan MA untuk mewujudkan komitmen tersebut. Salah satunya adalah Rapat Kamar untuk penyelesaian  percepatan pemeriksaan perkara yang diselenggarakan oleh Kamar Pidana.  Rapat ini dibuka oleh  Ketua Kamar Pidana, Yang Mulia Dr. Suhadi, S.H., M.H,  Minggu (3/10) di Jakarta.  Kegiatan ini akan berlangsung hingga Selasa (5/10) mendatang diikuti oleh Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, dan Panitera Pengganti Kamar Pidana. Untuk mendukung kegiatan, rapat kamar pidana ini diikuti pula oleh Panitera Muda Pidana Khusus, Panitera Muda PIdana Umum, Sekretaris Kepaniteraan, dan staf dari masing-masing Ketua Majelis/Hakim Agung yang bersangkutuan.

Panitera MA, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam Rapat Kamar Pidana akan dibahas sebanyak 260 berkas yang terdistribusi pada 6 (enam) majelis. Menurut  Panitera MA, kegiatan ini akan mendorong peningkatan rasio produktivitas memutus perkara yang menjadi indikator kinerja utama Mahkamah Agung. Berkaitan dengan upaya percepatan penanganan perkara, menurut Ridwan Mansyur, Kepaniteraan MA selalu siap memberikan dukungan teknis dan administrasi yudisial kepada hakim agung untuk melaksanakan fungsinya dalam mengadili perkara.

Bogor |(30/09/2021) . Panitera Mahkamah Agung Ridwan Mansyur membuka rapat koordinasi Tim Penanganan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata antara MA dan Kemlu RI, Kamis (30/9), di kawasan Sentul, Bogor. Perwakilan Kemlu dihadiri oleh  Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Victorina Hesti Dewayani dan Koordinator Fungsional Hukum Privat Internasional. Mandala S. Purba. Sementara itu dari perwakilan MA  hadir Kapusdiklat Teknis, Bambang Heri Muyono, Kapuslitbang MA, Andi Akram, dan Hakim Yustisial Ela Nurlela, selaku anggota Tim Penanganan Bantuan Teknis Hukum.

Tim Penanganan Bantuan Teknis Hukum  dalam Masalah Perdata adalah institusi yang dibentuk dengan Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 909/B/HI/02/2018/01 dan 02/SKB/MA/2/2018.  Komposisi  tim tersebut terdiri atas perwakilan MA dan perwakilan Kemlu RI.  Untuk efektifitas pelaksanaan tugas, Tim diamanatkan untuk melakukan pertemuan berkala sebagai forum koordinasi dan evaluasi.

Jakarta |(16/09/2021) –  Kepaniteraan Mahkamah Agung mengambil langkah cepat menindaklanjuti perubahan sistem e-payment pembayaran biaya Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), dan Hak Uji Materiil (HUM) serta biaya penyampaian rogatory sebagai dampak adanya perubahan akun giro. Setelah merampungkan aspek yang terkait sistem informasi dan teknologi,  Kepaniteraan menyelenggarakan workshop  bersama BSI untuk pembahasan perjanjian kerja sama dan persiapan sosialisasi cara pembayaran biaya perkara. Workshop  berlangsung mulai tanggal 16—18 September 2021 di Jakarta.  Acara dibuka langsung oleh Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, Kamis  malam (16/09/2021). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Iyus Suryana, Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung. Sementara itu, dari BSI hadir Ida Triana Widowati, selaku Group Head PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

Salah satu hasil workshop adalah kesepakatan Kepaniteraan MA dan BSI untuk menyelenggarakan sosialisasi sistem e-payment biaya kasasi/PK dan biaya pengiriman biaya rogatory ke seluruh pengadilan di Indonesia. Menurut rencana, serangkaian sosialisasi akan dimulai pada minggu pertama Oktober 2021 yang dilakukan secara daring.

JAKARTA | (16/9) - Kepaniteraan MA menyelenggarakan seleksi kompetensi calon jabatan fungsional pranata peradilan tahap kedua, mulai tanggal 14 s.d 16 September 2021, bertempat di Jakarta. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Panitera MA, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.,   Selasa malam (14/9/2021). Hadir dalam kegiatan pembukaan uji kompetensi para Panitera Muda Perkara MA, Sekretaris Kepaniteraan MA, Kepala Biro Kepegawaian, Hakim Tinggi Pemilih Perkara dan Hakim Yustisial.  Mereka dalam uji kompetensi bertindak sebagai Tim Penguji.

Menurut Panitera MA dalam sambutannya, Pranata Peradilan  ditetapkan oleh Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2019    sebagai jabatan fungsional  di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan pertama kali dimunculkan dalam SK KMA 018 Tahun 2006 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Kepaniteraan. Melihat data tersebut, Panitera MA menyebut proses lahirnya pranata peradilan memakan waktu yang cukup lama.

JAKARTA | (f8/9/2021) Panitera MA telah menetapkan perubahan rekening giro penerimaan biaya perkara MA dan Biaya Penyampaian Dokumen Panggilan/PBT ke luar Negeri terhitung mulai 1 September 2021. Perubahan giro ini sebagai akibat adanya merger 3 bank syariah menjadi BSI. Panitera MA kemudian menerapkan kebijakan yang mewajibkan pengiriman biaya perkara tersebut menggunakan rekening virtual yang telah dikembangkan oleh Tim Kepaniteraan MA dan Tim BSI. Menurut Panitera MA, pengiriman biaya perkara menggunakan VA adalah wajib kecuali ada kendala dalam sistem informasi dan penyetoran biaya perkara tidak bisa ditunda. Jika ini terjadi, maka pedomani surat Panitera nomor 1810 tanggal 31 Agustus 2021 angka 3.

JAKARTA | (6/9/2021).  Pengiriman biaya perkara kasasi dan PK dan pengiriman biaya penyampaian dokumen ke luar negeri telah menggunakan virtual account berbasis BNI e-Collection sejak akhir tahun 2017.  Penggunaan e-payment dalam pengiriman biaya merupakan bagian dari upaya modernisasi manajemen perkara yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan perkara. Dengan adanya perubahan rekening giro penampung biaya perkara dan biaya pengiriman dokumen ke luar negeri yang berlaku 1 September 2021, Kepaniteraan MA kembali membangun sistem e-payment berbasis rekening yang baru tersebut.  Sistem tersebut telah siap dipergunakan mulai 6 September 2021.

Dengan selesainya penyesuaian e-payment dengan rekening yang baru, Panitera MA kembali mewajibkan penggunaan rekening virtual untuk mengirimkan biaya kasasi/PK/HUM dan biaya penyampaian dokumen ke luar negeri. Hal tersebut tertuang  dalam surat Panitera MA Nomor 1862/PAN/OT.01.3/9/2021 tanggal 6 September 2021 perihal  Penggunaan Rekening Virtual untuk Pengiriman Biaya Kasasi PK/HUM dan Biaya Penyampaian Dokumen/Panggilan/Rogatori ke Luar Negeri. Surat tersebut  ditujukan kepada seluruh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding seluruh Indonesia serta pengadilan pajak.