JAKARTA | Hingga 31 Desember 2018, Direktori Putusan Mahkamah Agung memuat koleksi salinan putusan elektronik yang bisa diakses publik secara daring sebanyak 3.106.702 putusan. Jumlah putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2018 sebanyak 595.637 putusan. Jumlah ini meningkat 32,28% dari tahun 2017 yang mempublikasikan  450.275 putusan. Sementara itu, khusus untuk putusan Mahkamah Agung hingga 31 Desember 2018 tersedia salinan putusan elektronik sebanyak  117.326 putusan. Jumlah putusan Mahkamah Agung yang dipublikasikan sepanjang tahun 2018 sebanyak 16.797 putusan. Jumlah ini meningkat 19,07% dibandingkan dengan publikasi tahun 2017 yang berjumlah 14.107 putusan.

Jumlah putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2018, baik putusan pengadilan tingkat pertama/banding maupun putusan MA,  merupakan capaian tertinggi sejak MA mempublikasikan putusan secara elektronik di tahun 2007. Peningkatan jumlah putusan pengadilan tingkat pertama/banding secara signifikan yang mencapai angka 32,28%, selain  dipicu oleh  peningkatan kepatuhan  juga karena adanya kebijakan integrasi SIPP dengan Direktori Putusan di awal tahun 2018.

JAKARTA | (18/12/2018) Ketua MA, Hatta Ali, mengganti pertemuan tahunan pimpinan pengadilan yang biasa disebut dengan Rakernas dengan  melakukan  Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial  secara bergiliran di setiap provinsi. Salah satu argumen “peniadaan” Rakernas, adalah perluasan cakupan peserta . Jika forum rakernas pesertanya terbatas bagi pimpinan Pengadilan tertentu, maka pada forum pembinaan secara “on the spot”, pesertanya lebih banyak dari mulai hakim, hakim ad hoc, panitera, pejabat struktural dan fungsional pengadilan.  Sepanjang tahun 2018,  tercatat 2.430 aparatur peradilan mendapatkan pembinaan teknis dan administrasi yudisial secara langsung dari Pimpinan Mahkamah Agung.  Mereka berasal dari empat lingkungan peradilan dari 11 Provinsi.

Kegiatan pembinaan teknis dan administrasi judisial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program pembinaan sumber daya manusia yang secara terstruktur dilaksanakan oleh  Pusdiklat Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan.

Materi yang disampaikan pada kegiatan  pembinaan merupakan up grading informasi bidang teknis yudisial dan administrasi yudisial serta materi yang berkaitan dengan pengawasan, kepatuhan terhadap kode etik dan prilaku dan peningkatan disiplin. Kedua materi tersebut erat kaitannya dengan upaya peningkatan profesionalitas dan integritas aparatur peradilan.

BANDUNG | (02/11/2018) - Mahkamah Agung  kembali menyelenggarakan  Rapat Pleno Kamar  Tahunan  pada tanggal 1-3 November 2018 di Bandung. Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, membuka secara resmi Rapat Pleno Kamar Tahun 2018 tersebut, Kamis malam (1/3/2018), yang dilanjutkan dengan pengarahan tentang  upaya penguatan sistem kamar di MA.   

Agenda lainnya yang digelar pada acara pembukaan adalah paparan keadaan perkara oleh Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan.  Made Rawa dalam paparannya menjelaskan bahwa kinerja penanganan perkara MA pada periode Januari-Oktober 2018 relatif lebih baik jika dibandingkan dengan  periode yang sama di tahun 2017. Salah satu capaian kinerja positif MA tersebut adalah  kemampuan MA memutus 96,18% perkara dalam waktu kurang dari tiga bulan.

 MANADO | (23/10/2018) Aparatur peradilan di tiga Provinsi –Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara—mendapat pembinaan  bidang teknis dan administrasi yudisial secara langsung dari Pimpinan Mahkamah Agung, Selasa (23/10/2018), bertempat di Hotel Sintensa Peninsula, Manado.  Di hadapan 300 aparatur peradilan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan, serta Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari seluruh Indonesia,  Ketua MA, Hatta Ali, menggambarkan “sosok” lembaga peradilan yang dicita-citakan.

“Peradilan yang dicita-citakan  adalah pengadilan yang memiliki tiga  karakteristik utama: pertama, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, kedua, pengadilan membantu pencari keadilan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan ketiga,  hakim  pada pengadilan tersebut memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”, ungkap Ketua MA dalam paparannya.

PALEMBANG | (12/10/2018) Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, membuka sosialisasi penggunaan akun virtual pembayaran biaya perkara MA dan prosedur baru penyampaian relas ke luar negeri bagi jajaran pengadilan (PN dan PA) se-Sumatera Selatan dan Lampung, Jum’at (12/10/2018) di Palembang. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kepaniteraan MA dan BNI Syariah. Pada sosialisasi tersebut, setiap pengadilan di wakili oleh Ketua, Panitera dan  operator.  Sementara itu, dari unsur BNI Syariah,  hadir Pemimpin Wilayah Barat BNI Syariah, Edwin Fitrianto, dan para pimpinan cabang di daerah Sumsel dan Lampung.

Dalam sambutannya Made Rawa Aryawan  meminta jajaran pengadilan khususnya pengadilan negeri dan pengadilan agama untuk menggunakan akun virtual dalam pembayaran biaya kasasi, PK dan HUM. Hal ini karena penggunaan akun virtual dapat mewujudkan  pengadministrasian keuangan perkara secara transparan dan akuntabel. BPK sendiri, kata Panitera, telah memberikan dukungan tertulis  dengan Surat Ketua BPK RI Nomor  419/S/XVI/11/2017 tanggal  20 November 2017.

JAKARTA - (09/10/2018) - Ketua MA, M. Hatta Ali, hari ini (Selasa, 9/10/2018) mengambil sumpah dan melantik Hakim Agung Suhadi dan Hakim Agung Burhan Dahlan, masing-masing sebagai Ketua Kamar Pidana dan Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung. Prosesi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan berlangsung hidmat dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua MA. Sidang yang digelar terbuka untuk umum dihadiri oleh para pejabat eselon I dan II MA, sejumlah mantan pimpinan dan hakim agung MA, dan sejumlah  pimpinan lembaga penegak hukum.

Pengangkatan Suhadi dan Burhan Dahlan dalam jabatan tersebut  didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 188/P Tahun 2018 tanggal 28 September 2018. Suhadi menggantikan  Artidjo Alkostar sebagai Ketua Kamar Pidana yang telah mencapai batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2018. Sedangkan, Burhan Dahlan menggantikan Timur P. Manurung  sebagia Ketua Kamar Militer yang telah mencapai batas usia pensiun terhitung mulia tanggal  1 Desember 2017.