JAKARTA | (14/02) - Mahkamah Agung menerima perkara sepanjang tahun 2019 sebanyak 19.369 perkara, meningkat  12,90% dari tahun 2018 yang menerima  17.156 perkara.  Jumlah perkara yang diterima tahun  2019 merupakan yang terbesar dalam satu dekade terakhir, bahkan menjadi yang terbesar dalam sejarah MA.  Jumlah perkara tahun 2018 yang belum diputus MA sebanyak 906 sehingga beban perkara yang harus diperiksa oleh MA sebanyak 20.275 perkara.

Perkara terbesar yang diterima MA tahun 2019 adalah perkara  TUN sebanyak  5.446 perkara (28,22%), berikutnya perkara pidana khusus sebanyak  4996 (25,79%). Posisi ketiga ditempati perkara perdata dengan jumlah 4.786 (24,71%). Posisi berikutnya secara berturut-turut  perkara pidana umum sebanyak  1.470 (7,59%), perkara perdata khusus sebanyak 1.227 perkara (6,33%), perkara perdata agama sebanyak 1.104 perkara (5,70%), dan perkara pidana militer sebanyak 320 perkara.

JAKARTA | Mahkamah Agung telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara, antara lain: modernisasi penanganan bantuan delegasi panggilan dan pemberitahuan (SEMA 4 Tahun 2016), kewajiban menyertakan dokumen elektronik  dalam permohonan kasasi PK (SEMA 1 Tahun 2014), penyetoran biaya perkara menggunakan rekening virtual  dan prosedur baru penyampaian panggilan/pemberitahuan bagi pihak berperkara yang berada di luar negeri. Untuk menguji tingkat kepatuhan terhadap kebijakan tersebut, Kepaniteraan MA melakukan monev dan  diskusi kelompok terarah dengan jajaran pengadilan  yang berada di Kota Tanjungkarang  Provinsi Lampung,  Kamis dan Jum’at pekan lalu (21-22 Oktober2019).

Kegiatan tersebut dipimpin  langsung oleh oleh Panitera  Mahkamah Agung,  Made Rawa Aryawan, didampingi oleh Sekretaris Kepaniteraan,  Joni effendi,  Koordinator Data dan Informasi, Asep Nursobah beserta Tim Kepaniteraan MA.

BANDUNG | (04/11/2019) . Tahun 2019  masih tersisa dua bulan, namun jumlah perkara yang diterima Mahkamah Agung per 31 Oktober 2019 sudah  mencapai  18385 perkara.  Jumlah tersebut melampaui perkara yang diregister sepanjang tahun 2018 yang  berjumlah  17.156 perkara. Disisi lain, hakim agung di tahun 2019 hanya berjumlah 43 orang ditambah jumlah  10 orang hakim Ad Hoc . Namun  berkurangnya SDM penanganan perkara di tengah derasnya arus perkara masuk, tidak mengakibatkan turunnya produktivitas penyelesaian perkara di tahun 2019. Mahkamah Agung bahkan mampu memutus perkara sebanyak 16796 perkara,  meningkat  21,85% dibandingkan periode yang sama di tahun 2018 yang berjumlah 13783 perkara.

Hal tersebut tergambar dalam paparan Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, pada pembukaan Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019, Senin (03/11/2019), di Hotel Intercontinental, Dago Pakar Bandung. Dalam tradisi Pleno Kamar Mahkamah Agung, sebelum setiap kamar melakukan pleno, diawali dengan paparan tentang keadaan perkara dan pengarahan Ketua MA.

BANDUNG (04/11/2019) - Esensi penerapan sistem Kamar adalah bagaimana Mahkamah Agung dapat melaksanakan fungsi menjaga Kesatuan penerapan hukum. Fungsi tersebut hanya dapat dijalankan apabila Mahkamah Agung memiliki pendapat hukum yang kokoh atau solid. Mekanisme rapat Pleno Kamar dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk membentuk pendapat hukum Mahkamah Agung yang kokoh tersebut. Hal ini karena Pleno Kamar mencerminkan pendapat hukum sebagian besar atau seluruh Hakim Agung di dalam Kamar Perkara yang berasal dari perkara-perkara yang ditanganinya.

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., MH, pada saat menyampaikan pengarahan pada pembukaan  Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019, Minggu malam, 3 November 2019, di Hotel Intercontinental, Dago Pakar, Bandung.  Dalam tradisi Pleno Kamar Mahkamah Agung, sesi  pengarahan Ketua MA adalah agenda yang  sangat penting  karena memberikan arahan strategis yang menjadi haluan bagi implementasi sistem kamar.

DENPASAR (03/10/2019) | Mahkamah Agung telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara, antara lain: modernisasi penanganan bantuan delegasi panggilan dan pemberitahuan (SEMA 4 Tahun 2016), kewajiban menyertakan dokumen elektronik  dalam permohonan kasasi PK (SEMA 1 Tahun 2014), penyetoran biaya perkara menggunakan rekening virtual  dan prosedur baru penyampaian panggilan/pemberitahuan bagi pihak berperkara yang berada di luar negeri. Untuk menguji tingkat kepatuhan terhadap kebijakan tersebut, Kepaniteraan MA melakukan diskusi kelompok terarah dengan jajaran pengadilan se provinsi  Bali, di Denpasar, Rabu (2/10/2019).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Panitera  Mahkamah Agung,  Made Rawa Aryawan, yang dilanjutkan dengan pengarahan seputar persoalan teknis dan administrasi yudisial.  Sementara itu, jajaran pengadilan se-Bali yang hadir pada kegiatan tersebut adalah  Ketua, Panitera dan Operator dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam pengarahannya, Made Rawa Aryawan, meminta pengadilan untuk memperhatikan semua kebijakan Mahkamah Agung,  khususnya yang berkaitan dengan penanganan perkara. Diantara kebijakan tersebut adalah penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan yang diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 2014.

MALANG | (23/9/2019) - Jajaran Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara se wilayah hukum Provinsi Jawa Timur mengikuti diskusi kelompok terarah implementasi kebijakan teknis dan administrasi perkara yang dihelat oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung, Senin (23/09/2019) di Kota Malang. Kegiatan yang didukung oleh PT. BNI Syariah ini dibuka oleh Panitera MA, Made Rawa Aryawan,  dan dilanjutkan dengan pengarahan bidang teknis dan administrasi yudisial.  Dihadapan peserta diskusi  yang terdiri dari Panitera Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama serta para operator  dari tiga lingkungan peradilan se Provinsi Jawa Timur ini, Panitera MA memberikan catatan penting terkait implementasi 3 (tiga) kebijakan Kepaniteraan MA terkait penanganan perkara di MA, yaitu pengiriman dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali, penggunaan virtual account untuk pembayaran biaya perkara MA dan  prosedur baru penyampaian panggilan/pemberitahuan bagi pihak berperkara di luar negeri.