JAKARTA (01/03/2019) Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menyebutkan jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2018 sebanyak 18.881 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 17.156 perkara, maka rasio penyelesaian perkara (clearance rate) mencapai 110,05%.  Jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju meningkat 14,90% dibandingkan dengan tahun 2017 yang telah mengirim sebanyak 16.433 perkara. Menurut Ketua MA, jumlah minutasi dan pengiriman salinan putusan tahun 2018 merupakan yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.

Ketua Mahkamah Agung menyampaikan hal tersebut dalam Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2018, Rabu (27/02/2018) di Jakarta Convention Center (JCC).

JAKARTA | (28/02/2019) Semua indikator pengukuran kinerja penanganan perkara MA tahun 2018 melampaui target yang ditetapkan bahkan mencetak rekor baru sebagai kinerja terbaik dalam sejarah Mahkamah Agung. Indikator yang dimaksud adalah jumlah perkara yang diputus, jumlah sisa perkara, rasio produktivitas memutus perkara, ketepatan waktu memutus perkara  jumlah perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu (on time case processing), jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju dan rasio penyelesaian perkara (clearance rate).

Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, dalam  Sidang  Pleno Istimewa   dengan agenda  penyampaian laporan tahunan MA Tahun 2018, Rabu (28/02/2019) di Jakarta Convention Center (JCC). Sidang paripurna  diikuti oleh seluruh pimpinan MA, hakim agung, dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, para Pejabat Eselon I MA,  seluruh ketua pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan,  seluruh ketua pengadilan tingkat pertama kelas I.A di Ibu Kota Provinsi dan  ketua Pengadilan Pajak. Seluruh anggota sidang pari purna khusus ini menggunakan toga masing-masing badan peradilan, kecuali para pejabat eselon I yang menggunakan  seragam pakaian sipil lengkap.

JAKARTA | (16/01/2019) - Mulai 1 Februari 2019, Mahkamah Agung akan memberlakukan 100% ketentuan SEMA 1 Tahun 2014. Artinya,  berkas perkara kasasi/permohonan peninjauan kembali yang tidak disertai dokumen elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak disampaikan sesuai ketentuan akan dinyatakan tidak lengkap dan tidak diregister oleh Kepaniteraan sampai berkas tersebut dinyatakan lengkap. Selanjutnya, untuk efektifitas  SEMA 1 Tahun 2014, Panitera MA meminta kepada setiap Direktorat Jenderal Badan Peradilan membuat  sistem monitoring kepatuhan pengadilan  yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan sistem akreditasi pengadilan, promosi dan mutasi atau kebijakan lainnya. Demikian disampaikan oleh Panitera MA, Made Rawa Aryawan, dalam Memorandum tanggal 4 Januari 2019 yang ditujukan kepada Seluruh Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara pada Mahkamah Agung dan Para Panitera Muda Perkara.

Memorandum Panitera MA tersebut sebagai tindak lanjut dari arahan Pimpinan Mahkamah Agung sehubungan dengan masih banyaknya berkas kasasi/peninjauan kembali yang tidak disertai dokumen elektronik sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014  yang berdampak langsung pada lamanya proses distribusi berkas perkara ke majelis karena harus melalui proses penggandaan. “Kondisi ini terjadi karena ketentuan SEMA 1 Tahun 2014 belum dilaksanakan sepenuhnya. MA masih mentoleransi adanya  berkas perkara yang tidak dilengkapi dokumen elektronik”, jelas Panitera MA.

JAKARTA | (07/01/2019) Kepaniteraan MA dan BNI Syariah tanggal 29 Desember 2017 telah menandatangani perjanjian kerjasama penggunaan layanan BNI e-Collection untuk pembayaran biaya kasasi dan peninjauan kembali serta perkara Mahkamah Agung lainnya. Seperti  diketahui, BNI e-Collection  adalah platform collection  dan billing management  yang terintegrasi dengan  platform  BNI Virtual Account. Penggunaan Virtual Account sebagai metode pembayaran biaya kasasi dan peninjauan kembali adalah inovasi Kepaniteraan MA untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan perkara yang  telah mendapatkan dukungan tertulis dari BPK RI.

Untuk  mensosialisasikan  prosedur baru ini,  Kepaniteraan MA yang didukung oleh PT. BNI Syariah telah melakukan kegiatan sosialisasi di 10  provinsi sepanjang tahun 2018 dengan melibatkan lebih 700 peserta yang terdiri  Panitera dan operator/kasir pengadilan lebih dari 300 satuan kerja pengadilan negeri dan pengadilan agama. Bahkan, di  tiga kegiatan sosialisasi terakhir turut diundang juga Ketua Pengadilan.

Jakarta | (03/01/2019) - MA dan Kemlu telah menandatangani  Nota Kesepahaman Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata, Selasa (20/02/2018) di Ruang Kusumah Atmadja, gedung MA, Jakarta.  Nota Kesepahaman ini mengatur prosedur baru penyampaian relaas ke luar negeri, antara lain: surat pengantar bantuan penyampaian dokumen ke luar negeri disampaikan kepada Panitera Mahkamah Agung,  menggunakan  form standar permohonan bantuan hukum internasional pelayanan penyampaian dokumen (request for international judicial assistance for service of process)  atau Permohonan Bantuan Rogatori Internasional  (letter of rogatory) dan biaya penyampaian dokumen  dibebankan kepada pihak berperkara. Ketentuan mengenai prosedur baru ini telah disosialisasikan oleh Panitera MA dengan surat nomor    1747/PAN/HK.01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 

Pada tanggal 10 September 2018, MA dan Kemlu melakukan  kick off prosedur baru penyampaian dokumen peradilan ke luar negeri. MA dan Kemlu bersepakat bahwa setelah kick off, pengadilan yang belum mengikuti prosedur baru dalam menyampaikan dokumen pengadilan  ke luar negeri,  permohonannya tidak akan diproses.

JAKARTA  (2/1/2019) - Sepanjang tahun 2018, sebanyak 5.434 permohonan upaya hukum ke Mahkamah Agung, yang terdiri dari 3514 permohonan kasasi, 805 permohonan PK, 1037 permohonan PK Pajak dan 78 permohonan hak uji materiil,  pembayaran biaya perkaranya dilakukan menggunakan rekening virtual. Jumlah biaya yang disetorkan menggunakan rekening virtual tercatat sebesar Rp.8.952.900.000.

Pengadilan yang telah menggunakan rekening virtual dalam penyetoran biaya perkara, Pengadilan Negeri sebanyak 202, Pengadilan Agama sebanyak 182, PTUN sebanyak 28, dan PT TUN sebanyak 2 satuan kerjja.