JAKARTA | (18/06/2019). Mahkamah Agung telah menyusun Rancangan Perma Persidangan Elektronik untuk menyempurnakan Perma Nomor 3 Tahun 2018 yang telah diundangkan pada pertengahan tahun 2018. Sebelum  Rancangan Perma tersebut disahkan, MA menggelar  forum konsultasi publik pada hari Senin (17/06/2019) bertempat di Ruang Rapat Utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  MA mengundang berbagai komponen publik, khususnya yang terdampak dengan lahirnya Perma tersebut, yaitu para advokat dari berbagai asosiasi, akademisi, perwakilan kementerian/lembaga dan organisasi masyarakat sipil.

Hakim Agung  Syamsul Maarif mewakili Kelompok Kerja  mempresentasikan pokok-pokok  Rancangan Perma untuk “dibedah” dalam forum konsultasi publik. Ada 8 (delapan) poin yang disampaikan yaitu: definisi dokumen elektronik (teks, audio, visual), ruang lingkup acara persidangan secara elektronik, pengguna terdaftar dan pengguna lainnya, hari sidang terjadwal (court calendar), tata cara persidangan secara elektronik, jenis-jenis dokumen elektronik yang diterima oleh sistem, standar format dokumen ditentukan oleh MA,  dan aturan transisional.

JAKARTA | (17/06/2019) - Delegasi Pengadilan Federal Australia (Federal Court of Australia, FCA) melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 17-19 Juni 2019. Delegasi FCA tersebut terdiri atas Chief Justice The Hon. James L. Allsop (Ketua FCA) dan  Warwick Soden (Registar dan Chief Executive Officer  FCA). Selama kunjungan kerja, Delegasi FCA dan MA RI menggelar berbagai pertemuan bersama membahas berbagai isu hukum dan peradilan.

Pada hari pertama kunjungan, Senin (17/06/2019),  Delegasi FCA akan menggelar rapat kerja bersama dengan Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung dengan topik implementasi pengadilan sederhana dan penegakan kontrak.   Acara ini merupakan  inisiatif yang diselenggarakan  MA dalam rangka  mempercepat terwujudnya Badan Peradilan yang Agung sesuai Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2010-2035 dan mendung visi dan misi Pemerintah RI untuk menciptakan sistem  hukum  yang mampu berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan dilakukan di bawah kerangka Kerjasama Yudisial antara MA dengan  Federal Court of Australia.

JAKARTA | (24/05/2019) Tahun 2019 baru menginjak bulan ke lima, namun ada hal fenomenal dalam publikasi putusan.  Jumlah putusan  yang terpublikasikan di Direktori Putusan  pada periode Januari 2019 hingga hari ini (Jum’at, 24/5/2019) telah mencapai 721.840 putusan. Jumlah ini meningkat 60,31%  dibandingkan capaian publikasi di tahun 2018 yang berjumlah 595.637 putusan.  Jumlah publikasi putusan tahun 2018 itu sendiri meningkat 32,28% dibandingkan  publikasi putusan tahun 2017 yang berjumlah 450.275 putusan dan dinyatakan dalam laporan Tahunan MA  Tahun 2018 sebagai jumlah tertinggi sejak MA mempublikasikan putusan secara elektronik pada tahun 2007.

Menurut Panitera MA,  tingginya jumlah publikasi putusan di tahun 2019 menjadi gambaran objektif atas tingginya kesadaran  transparansi di lingkungan peradilan Indonesia. Hal ini menjadi kekuatan yang dapat mendorong terciptanya peradilan yang bersih. Selain itu, transparansi informasi pengadilan ini meningkat  access to justice.

LABUAN BAJO | (22/4/2019) Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Banding Versi 3.2.0 di Labuan Bajo, Senin (22/04/2019). Peluncuran aplikasi pendukung manajemen perkara ini dilangsungkan di awal kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial bagi jajaran pengadilan dari empat lingkungan peradilan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadir pula dalam kegiatan launching tersebut seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding, termasuk  Ketua Pengadilan Pajak.

Dalam sambutannya, Ketua MA memberi target Aplikasi SIPP Banding 3.2.0 dapat terimplementasi di seluruh pengadilan tingkat banding sebelum HUT MA ke 74.

“Saya memberikan target agar aplikasi SIPP Pengadilan Tingkat Banding versi 3.2.0 ini dapat diimplementasikan sepenuhnya di seluruh pengadilan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan, paling lambat pada tanggal 19 Agustus 2019 yang akan datang, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Ke-74”, ungkap Hatta Ali di akhir sambutan.

JAKARTA | (18/04/2019) Panitera Mahkamah Agung  dan  Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri pada tanggal 20 Februari 2019 yang lalu telah menandatangani perjanjian kerjasama yang terkait dengan prosedur penanganan bantuan penyampaian dokumen dari pengadilan asing. Pertama, Perjanjian Kerjasama tentang Standardisasi Bukti Penerimaan Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata (PKS Nomor  PRJ/HI/00411/02/2019/55/08 – Nomor 443/HM.01.1/2/2019) dan Kedua, Perjanjian Kerjasama tentang Standardisasi Bukti Penerimaan Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata (PKS Nomor  PRJ/HI/00411/02/2019/55/08 – Nomor 443/HM.01.1/2/2019).

Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut disepakati apabila pengadilan di Indonesia menerima bantuan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata dari pengadilan asing,  agar jurusita/jurusita pengganti yang ditugaskan untuk menyampaikan dokumen tersebut kepada pihak berperkara yang berada di wilayah hukum pengadilan Indonesia menggunakan format tanda terima dokumen sebagaimana Lampiran II Perjanjian Kerjasama Nomor  PRJ/HI/00411/02/2019/55/08 – Nomor 443/HM.01.1/2/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Standardisasi Bukti Penerimaan Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata. Sementara itu apabila pengadilan Indonesia meminta bantuan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata kepada pengadilan asing,  sebagai bukti tanda terima dokumen akan digunakan format tanda terima dokumen sebagaimana Lampiran I Perjanjian Kerjasama  tersebut kecuali pengadilan asing telah melampirkan bukti penerimaannya sendiri.

JAKARTA | (16/04/2019) Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, mengingatkan  kepada seluruh jajaran pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan  peradilan untuk  melakukan quality control  terhadap dokumen elektronik putusan pengadilan yang dipunggah ke direktori putusan, baik untuk  tujuan  publikasi maupun sebagai kelengkapan dokumen elektronik permohonan kasasi/peninjauan kembali.   Menurut Panitera MA, akibat  pengadilan tidak melakukan quality control atas dokumen elektronik yang dikirim ke MA,   Majelis Hakim  di Mahkamah Agung  membaca dokumen yang “keliru” sehingga pendapat yang disampaikan oleh hakim agung juga “keliru”.  Peristiwa terjebut terjadi baru-baru ini. Adanya dokumen yang keliru tersebut, kata Panitera MA,  diketahui saat dilakukan musyawarah majelis. Hakim Ketua Majelis merasa ada hal janggal karena  pendapat dari dua anggotanya  terhadap putusan tingkat banding yang diajukan kasasi tidak ada titik temu dengan pendapatnya.

Seperti diketahui, sejak  Agustus tahun 2013 Mahkamah Agung memberlakukan sistem membaca berkas secara serentak bagi majelis yang menangani perkara kasasi/peninjauan kembali. Ketua Majelis membaca berkas dari Bundel A dan Bundel B yang dikirimkan oleh pengadilan pengaju, sedangkan hakim anggota membaca berkas dari dokumen elektronik  yang dikirimkan oleh pengadilan pengaju melalui aplikasi Direktori Putusan. Untuk memastikan dokumen yang dibaca oleh Hakim Anggota dengan Ketua Majelis adalah dokumen yang sama,  Mahkamah Agung telah membuat  standardisasi  prosedur kerja melalui Keputusan Panitera MA Nomor 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 tanggal  3 Juni 2014.  Dalam Lampiran C. angka 12 SK Panitera MA tersebut ditentukan bahwa untuk memastikan kesesuaian antara dokumen elektronik dengan berkas dalam Bundel B maka panitera pengadilan melakukan pencocokan antara dokumen elektronik dengan berkas dalam Bundel B untuk selanjutnya membuat surat keterangan yang menginformasikan bahwa dokumen elektronik yang dikirim adalah sama dan sesuai dengan berkas dalam Bundel B.