JAKARTA (21/06/2018) - Kepaniteraan MA bekerjasama dengan BNI Syariah menggelar kegiatan sosialisasi penggunaan akun virtual untuk pembayaran biaya kasasi dan peninjauan kembali bagi pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara se-wilayah provinsi Jawa Tengah, Kamis (7/6/2018), bertempat di Hotel Gets Semarang. Peserta sosialisasi adalah Panitera dan seorang operator yang menangani pembayaran biaya perkara dari masing-masing pengadilan,   jumlah mereka tidak kurang dari 150 peserta.  Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, hadir memberikan pengarahan pada sesi penutupan acara yang dilanjutkan dengan buka puasa bersama.

Dalam pengarahannya Panitera MA mengemukakan bahwa pembayaran biaya perkara menggunakan akun virtual merupakan salah satu bentuk modernisasi manajemen perkara di Mahkamah Agung. Panitera MA telah memberlakukan metode pembayaran biaya perkara melalui virtual account dengan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal  23 Agustus 2017.

JAKARTA | (15/05/2018) Sebanyak 320  pelamar Calon hakim ad hoc Tipikor yang dinyatakan lulus seleksi administrasi  mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan hari  ini,  Selasa (15/5/2018). Mereka terdiri dari  217 pelamar hakim ad hoc pada pengadilan negeri dan  103 pelamar hakim ad hoc pada pengadilan tinggi. Seleksi tahap kedua ini diselenggarakan secara serentak di 19 kantor pengadilan tinggi di seluruh Indonesia, mulai pukul  08.30  (waktu setempat) sampai dengan  selesai. Berbeda dengan penyelenggaraan seleksi sebelumnya yang selalu dilakukan dengan sistem open book,  pelaksanaan seleksi tahun 2018 ini dilakukan dengan sistem close book.

Perubahan sistem test tertulis  dari open book menjadi close book adalah upaya  Panitia Seleksi untuk menjaring calon hakim ad hoc Tipikor dengan kualitas terbaik.  Perolehan nilai seleksi tertulis menjadi gambaran tingkat penguasaan hukum materiil dan formil para pelamar yang dipersyaratkan oleh undang-undang.

JAKARTA (1/5/2018) -  Pimpinan MA   berdasarkan  UU Nomor 5 Tahun 2004 terdiri dari Ketua dan 2 (dua) Wakil Ketua yaitu Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial.  Sejak diundangkan UU tersebut  pada tanggal 15 Januari 2004 hingga penyelenggaraan Pemilihan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial pada Sidang Paripurna Khusus, Kamis pekan lalu (26/04/2018),  Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial telah diisi  oleh 4 (empat orang), yaitu: Syamsuhadi Irsyad (2004-2008), Harifin A. Tumpa (2008-2009), Ahmad Kamil (2009-2014), Suwardi (2014-2017).  Pada Sidang Paripurna Khusus, Kamis (26/4/2018) pekan lalu, Hakim Agung/Ketua Kamar Pengawasan MA, Dr. Sunarto, S.H, M.H. telah terpilih menjadi Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial . Setelah mengucapkan  sumpah di hadapan Presiden RI, Sunarto akan menjadi Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial yang ke-5 (lima).

Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial membawahi Ketua Muda (kini disebut Ketua Kamar)  Pembinaan dan Ketua Kamar Pengawasan. Sedangkan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial membawahi Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Pidana,  Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Militer dan Ketua Kamar Tata Usaha Negara.

BANDUNG (13/04/2018) Kepaniteraan Mahkamah Agung bekerjasama dengan  BNI Syariah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi penggunaan rekening virtual dalam pembayaran biaya perkara kasasi/peninjauan untuk pengadilan se Jabar, Kamis 12April 2018. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Hotel Fours Point Bandung  mulai pukul 9.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Sekretaris Kepaniteraan MA, Joni Effendi, membuka  kegiatan sosialisasi tersebut dan dilanjutkan dengan pengarahan seputar kebijakan MA terkait dengan modernisasi manajemen perkara. Sementara itu, dari pihak BNI Syariah, Kepala Devisi  Dana dan Transaksi, Bambang Sutrisno, turut menyampaikan sambutan dalam pembukaan kegiatan sosialisasi tersebut.

“Salah satu fungsi Kepaniteraan MA menurut Perpres 14 Tahun 2005 adalah  koordinasi urusan  keuangan perkara di Lingkungan Mahkamah Agung.   Kebijakan penyetoran biaya perkara menggunakan rekening virtual  adalah implementasi dari fungsi tersebut untuk menciptakan tata kelola keuangan perkara yang efektif, transparan dan akuntabel”, kata Joni Effendi dalam sambutannya.

JAKARTA | (12/03/2018) - Hari kedua Judicial Integrity Champions Meeting di Bangkok  berkonsentrasi pada bahasan bagaimana mengarusutamakan integritas kedalam kerangka internasional untuk peradilan yang unggul (International  Framework for Court Excellent). Para nara sumber yang dihadirkan adalah Deputy President, AIJA (Australasian Institute of Judicial Administration), Mr. Laurie Glanfield, Ajit Joy, konsultan UNDP Regional Hub Bangkok,  dan Dr. Viktor AListar dari Transparansi Internasional. Forum diskusi menyepakati bahwa integritas peradilan adalah elemen kunci menuju pengadilan yang unggul.

Laurie Glanfield dalam paparannya  mengatakan bahwa  metode untuk menilai kinerja pengadilan telah ada sebuah kerangka kerja internasional yang dikenal dengan International Framework for Court Excellence. Metode ini digagas pada tahun 2007 oleh  konsorsium internasional yang terdiri dari  AIJA, Federal  Judicial  Center (FJC) Amerika,  National Center for State Court (NCSC) Amerika,  dan State Courts of Singapore. Framework ini, kata Glanfield, telah digunakan oleh 33 lembaga peradilan di 20 negara.  Menurut Glandiled, IFCE adalah metode yang sangat terbuka dan dapat diadaptasikan dengan kebutuhan dan karakteristik pengadilan, termasuk untuk meningkatkan integritas pengadilan.

BANGKOK | (08/03 - Delegasi MA RI, YM Hakim Agung Ibrahim menjadi  pembicara  sesi pertama pada pertemuan  Judicial Integrity Champions in APEC, Kamis (8/3/2018) di Bangkok. Dipandu oleh moderator Nicholas Booth (Regional Cluster Leader, Governance and Peace building  UNDP Bangkok Regional Hub),  Hakim Agung Ibrahim membagi informasi mengenai  pengalaman MA RI dalam membangun judicial Integrity.  Presentasi delegasi Indonesia  menarik perhatian dari   delegasi negara lain, termasuk The Hon. Michael Kirby, anggota dari Judicial Integrity Group, mantan Hakim Agung High Court Australia yang hadir di forum tersebut sebagai fasilitator meeting.

 Dalam paparannya, Ibrahim menjelaskan bahwa Mahkamah Agung Indonesia telah menjadikan judicial integrity sebagai agenda strategis dan tertstruktur sejak diluncurkannya Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2003-2009. Sesuai panduan Blue Print,  MA telah melakukan berbagai upaya membangun judicial integrity antara lain:  publikasi putusan sejak tahun 2007, pengembangan Teknologi Informasi dan  Pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim.