JAKARTA | (12/10/2017) Kamar Perdata Mahkamah Agung pada tanggal 25 September 2017 telah menyelenggarakan rapat pleno yang diikuti oleh seluruh anggota kamar.  Salah satu  agenda yang dibahas dalam rapat tersebut adalah fenomena pengadilan yang masih belum melaksanakan beberapa ketentuan penanganan perkara yang telah diatur dalam berbagai aturan perundang-undangan dan kebijakan Mahkamah Agung. Berdasarkan hal tersebut, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, H. Solthoni Mohdally, S.H., M.H,  meminta Panitera MA untuk membuat edaran yang menegaskan ulang  beberapa ketentuan penanganan perkara  tersebut.  Menindaklanjuti hal tersebut, Panitera Mahkamah Agung  menerbitkan surat nomor 2590/PAN/HK/01/9/2017 tanggal 28 September 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Surat tersebut memuat penegasan ulang beberapa ketentuan penanganan perkara, sebagai berikut:  

Kewenangan “original” Mahkamah Agung  adalah mengadili  permohonan kasasi,  sengketa kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali, dan  menguji    peraturan    perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.  Semua perkara yang menjadi kewenangan MA tersebut, kecuali permohonan hak uji meteriil (HUM), telah melewati pemeriksaan pada pengadilan tingkat pertama dan/atau pengadilan tingkat banding.  Dalam perkembangannya,  beberapa UU memberikan kewenangan “tambahan” kepada MA untuk mengadili  perkara tertentu sebagai  peradilan tingkat pertama dan terakhir. Perkara-perkara tersebut adalah sebagai berikut:

JAKARTA | (05/10/2017) Panitera MA  telah “memerintahkan” pengadilan untuk membayar biaya perkara kasasi/PK menggunakan virtual account yang dituangkan dalam Surat bernomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017.  Kini, 1,5 bulan sejak kebijakan tersebut digulirkan telah ada 21 (dua puluh satu) pengadilan yang telah “mematuhi” surat Panitera  MA tersebut. Panitera MA menyebut mereka sebagai pelopor modernisasi manajemen keuangan perkara.

Berikut 21 pengadilan yang  menjadi memelopori penyetoran biaya perkara melalui rekening virtual : PN Banyuwangi, PN Bondowoso, PN Situbondo, PA Banyuwangi, PN Sungai Liat, PN Muara Bungo, PTUN Palembang, PN Rangkas Bitung, PA Bondowoso, PTUN Jayapura, PN Surakarta, PN Palopo, PN Pangkajene, PTUN Palu, PN Batang, PA Dumai, PN Banda Aceh, PTUN Serang, PN Tabanan, PN Pangkal Pinang, dan PN Bangkinang.

Jakarta | (22/09/2017)  Beban penanganan perkara Mahkamah Agung pada periode Januari – Agustus 2017 sebanyak 13.203 perkara, terdiri dari  perkara yang diterima sebanyak 10.846 perkara dan sisa perkara akhir tahun 2016 sebanyak 2.357 perkara.  Jumlah hakim  agung di periode ini sebanyak 44 orang,  sehingga rasio beban penanganan perkara MA adalah 1 : 300.    Oleh karena  setiap perkara diadili oleh majelis hakim yang  terdiri dari 3 hakim agung, maka  dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa setiap hakim agung mendapat alokasi rata-rata 900 berkas.

Jumlah perkara yang diputus selama delapan bulan tersebut sebanyak  10.087 perkara, atau rata-rata 1261 perkara per bulan.  Perbandingan jumlah perkara yang diputus dengan  jumlah hakim agung,  menunjukkan rasio produktifitas kinerja memutus perkara adalah 1: 229 perkara.  Oleh karena pemeriksaan berkas dilakukan  oleh tiga orang hakim (majelis), maka dari rasio tersebut menunjukkan bahwa selama delapan bulan setiap hakim agung/majelis rata-rata telah menyelesaikan pemeriksaan berkas (memberikan pendapat)  terhadap 688 berkas. 

Jika dalam delapan bulan ada 160 hari  kerja, maka dalam setiap hari kerja, setiap hakim agung berhasil mengeluarkan ada 4 sampai lima  adviesblaad yang siap untuk disidangkan.

JAKARTA | (16/09/2017) Kepaniteraan  Mahkamah Agung telah melahirkan kebijakan  pembayaran biaya perkara menggunakan virtual account yang dituangkan dalam Surat Panitera Nomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017. Sejak kebijakan tersebut digulirkan, telah ada 4 (empat) pengadilan yang mengirimkan biaya perkara menggunakan rekening virtual  yaitu: Pengadilan Negeri Banyuwangi, Pengadilan Negeri Bondowoso, Pengadilan Negeri Situbondo, dan Pengadilan Agama Banyuwangi. Panitera MA, Made Rawa Aryawan, memberikan apresiasi kepada empat pengadilan tersebut dan berharap pengadilan lainnya segera mengikuti jejak mereka.

Berdasarkan “catatan” Sistem Direktori Putusan,  telah masuk ke rekening giro penampungan biaya perkara  MA sejumlah uang yang berasal dari 5 (lima) rekening virtual yang merepresentasikan perkara yaitu:

JAKARTA | (15/09/2017) - Panitera Mahkamah Agung telah membuat kebijakan inovatif terkait metode penyetoran biaya perkara kasasi/peninjauan kembali/hak uji materiil. Jika sebelumnya penyetoran biaya perkara dikirim ke nomor rekening penampung (pooling account) maka kini penyetoran tersebut dilakukan dengan rekening virtual yang terhubung ke rekening penampung.  Seperti halnya di dunia e-commerce,  penggunaan rekening virtual  dalam pembayaran biaya perkara, memungkinkan Mahkamah Agung mengetahui secara akurat semua  informasi yang terkait dengan  pemohon kasasi selaku pengirim uang, seperti: nama pemohon kasasi, nomor perkara, asal pengadilan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat bernomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang ditujukan kepada seluruh ketua pengadilan tingkat banding dan ketua pengadilan tingkat pertama se-Indonesia, termasuk ketua pengadilan pajak.