JAKARTA | (27/10/2017) Sejak  tahun 2016, MA telah melakukan kajian simplifikasi format putusan Mahkamah Agung. Tim yang dibentuk oleh Ketua MA, telah melakukan studi dokumen putusan-putusan MA di masa periode awal, putusan beberapa negara, dan bertukar pikiran  dengan praktisi hukum.  Pada hari Senin (23/10/2017) yang lalu, telah disepakati model simplifikasi putusan untuk perkara di Kamar Perdata, Kamar Agama dan Kamar TUN dalam sebuah forum yang pimpin oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.M.H.  Dalam forum tersebut,  hadir Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar TUN, para hakim agung, para panitera pengganti representasi dari ketiga kamar tersebut. Kegiatan diskusi lintas kamar ini difasilitasi oleh program Judicial Sector Support Program (JSSP).

Ide simplifikasi ini muncul karena adanya pengulangan informasi yang telah dimuat pada putusan pengadilan di tingkat pertama dan banding sehingga Putusan MA menjadi sangat “gemuk”. Akibatnya proses minutasi memakan waktu  lama dan  berpotensi terjadi kekeliruan redaksional yang terlewatkan. Publik pun mengaku sulit memahami putusan MA.

JAKARTA | (18/10/2017) Seluruh pegawai Kepaniteraan MA, mulai dari  para Panitera Muda, para Hakim Yustisial, Sekretaris Kepaniteraan, para Kepala Bagian, pada Kepala Sub Bagian, para koordinator, para operator, staf hingga tenaga honorer  ditatar materi Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor  01/Maklumat/KMA/IX/2017 tanggal  11 September 2017. Penataran  atau sosialisasi ini  dilakukan mulai tanggal  16 – 20  Oktober 2017 bertempat di ruang rapat lantai II Tower Mahkamah Agung.  Para peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu  kelompok  panitera muda, hakim yustisial, dan pejabat struktural (termasuk para koordinator), kelompok staf sekretariat kepaniteraan, kelompok staf kepaniteraan muda, kelompok staf dan operator pada majelis hakim.  Masing-masing kelompok tersebut dijadwalkan mengikuti 1 hari sosialisasi, dengan jumlah peserta rata-rata 85-100 orang.

Sosialisasi Maklumat Ketua MA tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., MH,  Senin (16/10/2017). Hadir pula pada acara pembukaan, Ketua Kamar Pembinaan MA, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.LM, dan  Panitera MA, Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.

JAKARTA | Ketua Mahkamah Agung meminta seluruh jajaran pengadilan untuk menghindari dan  menjauhi segala hal yang akan menjatuhkan dan merendahkan martabat, marwah dan wibawa dunia peradilan Indonesia, apakah itu  korupsi, kolusi, suap, pelanggaran kode etik, dan lain sebagainya.  Sebagai pimpinan tertinggi lembaga peradilan Indonesia, Ia  dengan tegas meminta agar aparaturnya  tidak melakukan perbuatan serupa dengan KPT Manado, yang akibat perbuatannya yang melanggar hukum, Ia terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK. Ia mengajak warga peradilan  memetik hikmah dari peristiwa tersebut dan bertekad kuat untuk memperbaiki diri dan melakukan pertobatan nasuha,

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H, dalam acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial di Yogyakarta, Jum’at malam (13/10/2017). Acara tersebut diikuti oleh 561 peserta yang terdiri dari  Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding empat lingkungan peradilan di wilayah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.  Pemateri dalam kegiatan pembinaan tersebut, selain Ketua MA adalah  seluruh Pimpinan MA, Panitera, Sekretaris dan Para  Pejabat Eselon I MA.

JAKARTA | (12/10/2017) Kamar Perdata Mahkamah Agung pada tanggal 25 September 2017 telah menyelenggarakan rapat pleno yang diikuti oleh seluruh anggota kamar.  Salah satu  agenda yang dibahas dalam rapat tersebut adalah fenomena pengadilan yang masih belum melaksanakan beberapa ketentuan penanganan perkara yang telah diatur dalam berbagai aturan perundang-undangan dan kebijakan Mahkamah Agung. Berdasarkan hal tersebut, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, H. Solthoni Mohdally, S.H., M.H,  meminta Panitera MA untuk membuat edaran yang menegaskan ulang  beberapa ketentuan penanganan perkara  tersebut.  Menindaklanjuti hal tersebut, Panitera Mahkamah Agung  menerbitkan surat nomor 2590/PAN/HK/01/9/2017 tanggal 28 September 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Surat tersebut memuat penegasan ulang beberapa ketentuan penanganan perkara, sebagai berikut:  

Kewenangan “original” Mahkamah Agung  adalah mengadili  permohonan kasasi,  sengketa kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali, dan  menguji    peraturan    perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.  Semua perkara yang menjadi kewenangan MA tersebut, kecuali permohonan hak uji meteriil (HUM), telah melewati pemeriksaan pada pengadilan tingkat pertama dan/atau pengadilan tingkat banding.  Dalam perkembangannya,  beberapa UU memberikan kewenangan “tambahan” kepada MA untuk mengadili  perkara tertentu sebagai  peradilan tingkat pertama dan terakhir. Perkara-perkara tersebut adalah sebagai berikut:

JAKARTA | (05/10/2017) Panitera MA  telah “memerintahkan” pengadilan untuk membayar biaya perkara kasasi/PK menggunakan virtual account yang dituangkan dalam Surat bernomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017.  Kini, 1,5 bulan sejak kebijakan tersebut digulirkan telah ada 21 (dua puluh satu) pengadilan yang telah “mematuhi” surat Panitera  MA tersebut. Panitera MA menyebut mereka sebagai pelopor modernisasi manajemen keuangan perkara.

Berikut 21 pengadilan yang  menjadi memelopori penyetoran biaya perkara melalui rekening virtual : PN Banyuwangi, PN Bondowoso, PN Situbondo, PA Banyuwangi, PN Sungai Liat, PN Muara Bungo, PTUN Palembang, PN Rangkas Bitung, PA Bondowoso, PTUN Jayapura, PN Surakarta, PN Palopo, PN Pangkajene, PTUN Palu, PN Batang, PA Dumai, PN Banda Aceh, PTUN Serang, PN Tabanan, PN Pangkal Pinang, dan PN Bangkinang.