SURABAYA | (23/02) Setelah melakukan sosialisasi untuk wilayah Jabodetabek pada akhir Januari lalu, Kini giliran pengadilan di wilayah Jawa Timur mendapatkan sosialisasi  penggunaan virtual account (VA) untuk pembayaran biaya perkara kasasi dan PK. Jum’at (23/02/2018), bertempat di Lounge XXI, Ciputra World Surabaya, tidak kurang  70 peserta yang berasal dari 30 pengadilan dari tiga lingkungan peradilan (umum, agama, dan TUN)  yang berada di sekitar Surabaya, mendapatkan sosialisasi materi VA.  Kegiatan sosialisasi ini dilakukan atas kerjasama Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan BNI Syariah.

Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, membuka secara resmi kegiatan sosialisasi tersebut dan dilanjutkan dengan pengarahan seputar modernisasi manajemen perkara. Sebelumnya, Direktur Bisnis BNI Syariah, Dhias Widhiyati, menyampaikan laporan terkait layanan BNI e-Collection terhadap pembaruan pengelolaan keuangan perkara  di MA.

JAKARTA | (21/02/2018) Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali dan Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi  menandatangani Nota Kesepahaman Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata, Selasa (20/02/2018) di Ruang Kusumah Atmadja, gedung MA, Jakarta.  Selain Nota Kesepahaman, pada acara tersebut ditandatangani pula beberapa dokumen turunannya yakni satu surat keputusan bersama dan tiga perjanjian kerjasama. Acara penandatanganan dihadiri oleh  Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, para Ketua Kamar MA, Wakil Menteri Luar Negeri, para Pejabat Eselon I dan II Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri, dan  para Ketua/ Panitera Pengadilan tingkat pertama dan banding se Jabodetabek.

Prosesi penandatanganan diawali oleh laporan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu, Damos Dumoli Agusman yang dilanjutkan dengan sambutan  Menteri Luar Negeri.  Dalam sambutannya, Menteri Luar Negeri sekaligus melakukan launching situs web Rogatori Online Monitoring (ROM) versi 2018. Simbolisasi peluncuran ROM dilakukan dengan pemutaran video teaser tentang website ROM.  

JAKARTA | (15/02/2018) Sisa atau tunggakan perkara (backlog) merupakan persoalan universal yang dihadapi pengadilan di dunia termasuk Mahkamah Agung RI.  Sebelum tahun 2008, sisa perkara MA  berjumlah di atas 10.000 perkara dari  beban kerja  24.000-an. Bahkan pada akhir tahun 2004,  sisa perkara tersebut berjumlah 20.000 perkara.  Namun berkat program pembaruan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung, jumlah sisa perkara secara konsisten dapat direduksi. Pengurangan jumlah sisa perkara secara signifikan terjadi sejak  tahun 2012, pada saat kepemimpinan Hatta Ali. Terakhir, pada tanggal 31 Desember 2017, sisa perkara Mahkamah Agung berjumlah 1.388 perkara. Jumlah ini tercatat sebagai jumlah terkecil dalam sejarah Mahkamah Agung.

Jumlah  sisa perkara  memiliki arti penting  bagi pengukuran kinerja pengadilan. Jumlah sisa perkara yang kecil  adalah cerminan produktifitas memutus yang tinggi dan waktu memutus yang cepat.

JAKARTA (31/1/2018) - Kepaniteraan Mahkamah  Agung bekerjasama dengan BNI Syariah melakukan sosialisasi  cara pembayaran biaya perkara menggunakan rekening virtual bagi pengadilan se wilayah Jabodetabek dan Serang, Rabu (31/1), bertempat di Hotel Pullman Jakarta.  Acara tersebut dibuka oleh Panitera Mahkamah Agung  yang diwakili Sekretaris Kepaniteraan MA, Joni Effendy.  Hadir pula  Direktur Bisnis BNI Syariah, Dhias Widhiyati, beserta jajarannya.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, setiap pengadilan yang menjadi peserta diwakili oleh Panitera atau pejabat Kepaniteraan  yang ditunjuk dan kasir atau operator yang memahami aplikasi Direktori Putusan. Kegiatan sosialisasi dipandu oleh Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, Asep Nursobah.

JAKARTA | (05/01/2018) Panitera MA dengan surat nomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017 telah meminta pengadilan untuk mengirimkan biaya perkara kasasi/PK menggunakan rekening virtual yang diproduksi oleh Aplikasi Direktori Putusan. Sejak “perintah” itu dikeluarkan, sudah ada 125 pengadilan yang menyetor biaya perkara menggunakan VA, terdiri dari  60 pengadilan negeri, 51 pengadilan agama, dan  14 pengadilan tata usaha egara. Diantara 125 pengadilan tersebut, inilah 5 pengadilan yang paling banyak melakukan penyetoran biaya perkara menggunakan VA, yaitu:  PN Bangkinang (17 transaksi), PTUN Palembang (16 transaksi), PN Surakarta (13 transaksi), PN Bontang (13 transaksi) dan PN Banda Aceh (12 transaksi).

Pengadilan di Kota Besar Belum Menggunakan VA

Dari data monitoring pada aplikasi Direktori Putusan,  pengadilan dari kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan belum ada yang menyetor biaya perkara menggunakan rekening virtual.  Menanggapi data tersebut, Panitera MA meminta pengadilan-pengadilan tersebut untuk segera beralih cara menyetor biaya perkara dari sistem transfer dengan  menggunakan rekening virtual.

“Penyetoran biaya perkara menggunakan rekening virtual selain memberikan fleksibilitas penyetoran biaya dengan multi channel,  juga menciptakan transparansi dan ketertiban pengelolaan biaya perkara di MA. Selain itu menjadi informasi dini bagi perkara yang akan masuk ke Mahkamah Agung. Kami berharap pengadilan seluruh pengadilan dapat segera menggunakan virtual account”, kata Panitera MA.

JAKARTA (02/01/2018) - Mahkamah Agung dan  BNI Syariah melakukan penandatanganan  Perjanjian Kerjasama (PKS) Penggunaan Layanan BNI e-collection untuk Pembayaran Biaya Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Hak Uji Materiil, Jum’at (28/12/2017), bertempat di Ruang Mujono Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pejabat yang menandatangani PKS  dari pihak Mahkamah Agung diwakili oleh Panitera  MA, Made Rawa Aryawan, sedangkan dari pihak BNI Syari’ah diwakili oleh Direktur Bisnis, Dhias Widhiyati. Acara penandatanganan tersebut dihadiri pula oleh Sekretaris Kepaniteraan MA, Para Panitera Muda Perkara, Pejabat Struktural Kepaniteraan MA dan  para pejabat BNI Syariah.  

Panitera MA dalam sambutannya menyampaikan bahwa perjanjian kerjasama penggunaan layanan BNI e-Collection merupakan  upaya untuk modernisasi penyetoran biaya perkara Mahkamah Agung.  Modernisasi sistem penyetoran biaya perkara merupakan pengejawantahan  salah satu  fungsi Kepaniteraan MA yang diatur dalam   Peraturan Presiden  Nomor 14 Tahun 2005, yaitu “koordinasi urusan keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung”.