JAKARTA | (18/04/2017) Ketua MA telah mengambil sumpah dan melantik Dr. H. Amran Suadi, SH., MH, MA sebagai  Ketua Kamar Agama dan Dr. H. Sunarto, SH., MH sebagai  Ketua Kamar Pengawasan, pada hari Rabu (12/04/2017) pekan lalu di Ruang Kusumahatmadja,  gedung MA Jakarta.  Pengangkatan keduanya sebagai Ketua Muda (nomenklatur UU MA) didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2017 tentang pengangkatan Ketua Muda Agama dan Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung. Dengan pelantikan tersebut, kini unsur pimpinan MA telah terisi lengkap.

Berdasarkan SK KMA Nomor 50A/KMA/SK/IV/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Perubahan Nomenklatur Unsur Pimpinan Mahkamah Agung,  unsur pimpinan MA terdiri dari Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Ketua Muda Perdata, Ketua Muda Pidana, Ketua Muda Agama, Ketua Muda Militer, Ketua Muda Tata Usaha Negara, Ketua Muda Pembinaan dan Ketua Muda Pengawasan. Dalam diktum SK KMA tersebut juga dinyatakan  bahwa  Nomenklatur Ketua Muda berubah menjadi Ketua Kamar. Berdasarkan SK KMA tersebut, sejak 1 April 2013 dalam semua komunikasi kedinasan di MA, sebutan para Ketua Muda berubah menjadi Ketua Kamar.    Selain perubahan nomenklatur,  SK KMA tersebut juga meniadakan jabatan Ketua Muda Pidana Khusus dan Ketua Muda Perdata Khusus.

JAKARTA | (10/042017) Jumat pagi (7/4) sekira pukul 09 WIB, ruang Wiryono Projodikoro gedung MA telah dipenuhi 100-an orang berseragam jas almamater merah. Fenomena seperti itu sangat biasa dijumpai di beberapa ruang pertemuan MA.  Hal ini karena MA selalu  membuka pintu untuk berbagi informasi kelembagaan, sepanjang tidak berkaitan dengan penyelesaian kasus.  Mereka biasanya berasal dari lembaga pendidikan tinggi yang sedang melakukan eskursi.

Namun pagi itu berbeda, mereka bukan mahasiswa,   mereka masih pelajar. Dari badge yang tersemat di jas almamaternya  mereka berasal dari Kelas X SMK Telkom Sandy Putera Purwokerto. Mereka melakukan kunjungan ke MA  membawa misi memperdalam materi pelajaran PPKN. Untuk menyambut tamunya, Mahkamah agung menugaskan Panmud Pidana,  Suharto, Panmud Pidsus Roki Panjaitan dan Koord Data dan Informasi  Kepaniteraan MA Asep Nursobah.

JAKARTA | (6/4/2017)  Komisi Informasi Pusat (KIP) menyelenggarakan rapat koordinasi Forum Komunikasi Sekretariat Komisi Informasi se-Indonesia pada tanggal 5-7 Maret di Semarang.  Pertemuan tersebut diikuti oleh sekretaris komisi informasi daerah dari seluruh Indonesia. Dalam forum tersebut, Kepaniteraan MA  yang diwakili oleh Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, Asep Nursobah diminta berbagi pengalaman mengenai manajemen perkara dengan topik “penatalaksanaan persidangan dalam penyelesaian sengketa”.  Materi tersebut disajikan secara panel bersama dengan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemeninfo, R. Niken Widiastuti yang membawakan materi “ Model Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi  Daerah Pasca Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2014

JAKARTA | (30/3/2017) - Percepatan minutasi perkara menjadi agenda prioritas Kepaniteraan MA di tahun 2017. Berbagai agenda telah dicanangkan untuk mendukung agenda tersebut. Salah satunya dilakukan oleh Kamar Pidana dengan menggelar kegiatan koreksi bersama yang berlangsung pada taggal 29 s/d 31 Maret 2017 di Jakarta. Kegiatan yang dibuka oleh Ketua Kamar Pidana, Dr, Artidjo Alkotsar ini diikuti oleh 135 peserta yang terdiri dari hakim agung, hakim ad hoc Tipikor, panitera pengganti dan operator pada  kamar pidana. Ditargetkan sebanyak 1.038 perkara akan diselesaikan dalam kegiatan tersebut, yang terdiri dari 556 berkas koreksi bersama hakim agung, 25 berkas pendapat hakim agung, 161 berkas koreksi pada Asisten/PP, dan 296 berkas pengetikan pada operator.

JAKARTA | (17/3/2017) - Dalam beberapa bulan terakhir, Mahkamah Agung  sedang melakukan kajian  reformulasi putusan perdata ke arah format yang lebih simpel.  Kajian tersebut dilakukan oleh sebuah kelompok kerja  (Pokja) yang dibentuk oleh Ketua Kamar Perdata, Solthoni  Mohdally. Pokja tersebut dipimpin oleh Hakim Agung Syamsul Maarif  dan beranggotakan beberapa hakim agung, hakim yustisial, dan beberapa peneliti dari LeIP.  Pada  Selasa (14/3/2017) yang lalu, Pokja  menyelenggarakan pertemuan untuk membahas pedoman teknis penggunaan template putusan hasil simplifikasi. 

Ketua Kamar Perdata, Soltoni Mohdally, dalam pembukaan kegiatan menyampaikan bahwa saat ini Pokja telah berhasil menyelesaikan konsep format putusan perdata yang lebih simple. Pemberlakuan format putusan hasil simplifikasi tersebut menunggu keputusan Rapat Pimpinan MA.  Ketua Kamar menjelaskan bahwa, simplifikasi format putusan dilakukan dengan serangkaian kegiatan, mulai dari perbandingan dengan putusan MA dari masa ke masa, putusan pengadilan dari berbagai negara,  dan diskusi terfokus dengan para hakim agung, advokat, peneliti, dan akademisi.

JAKARTA | (14/03/2017) - Kepaniteraan MA  bekerjasama dengan Tim Asistensi Pembaruan Peradilan menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus  (Focus Group Discussion) mengenai implementasi register elektronik pada Kepaniteraan MA. Kegiatan diskusi dibuka oleh Panitera MA, Made Rawa Aryawan , Senin (14/3/2017) di Jakarta. Hadir sebagai peserta diskusi para panitera muda kamar dan sejumlah para hakim yustisial.

Dalam sambutannya, Panitera MA menyampaikan  dukungan terhadap implementasi register elektronik di Mahkamah Agung. Ia memandang implementasi teknologi informasi dalam administrasi peradilan, termasuk e-registry, menjadi sebuah kebutuhan.  Dalam cetak biru pembaruan peradilan,  kata Panitera, pengadilan modern yang berbasis teknologi informasi menjadi salah satu indikator badan peradilan yang agung.  Dari perspektif  peningkatan kepercayaan publik, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor pengungkit. Hal ini karena kepercayaan publik dapat tumbuh, jika masyarakat dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh pengadilan terkait perkara yang diajukannya (transparan).