JAKARTA | (14/08/2017) - Mahkamah Agung RI  menerima “hibah” 100 buku “Hukum Adat Bali: Aneka Kasus & Penyelesaiannya” dari PT.  BPR  Sukawati Pancakanti (BPR Kanti). Penyerahan buku tersebut dilakukan secara simbolis pada hari Senin (14/08/2017) bertempat di Ruang Rapat Panitera Mahkamah Agung RI.   Direktur  BPR Kanti, Drs. Made Amitaba, M.M menyerahkan Buku kepada Panitera MA, Made Rawa Aryawan, S.H., M.H dan Prof. Dr. Wayan P. Windia, S.H., M.Si. (Penulis Buku)  menyerahkan kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Dr.Drs. Aco Nur, M.M.

Panitera MA, Made Rawa Aryawan, memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Wayan P. Windia, S.H., M.Si. selaku penulis buku dan Direktur BPR Kanti  sebagai penerbit buku. Menurut Panitera MA, kehadiran  buku tersebut dapat menambah khazanah pengetahuan hukum di Indonesia,  khususnya bagi para hakim yang mengadili sengketa yang peristiwanya tunduk pada hukum adat.  Buku tersebut,  kata Panitera MA, sebagian akan menjadi koleksi  Perpustakaan MA, Perpustakaan Balitbang Diklat MA dan sebagiannya lagi akan didistribusikan kepada para hakim agung  Kamar Perdata dan pejabat MA yang terkait.

JAKARTA | (10/08/2017) Sebanyak  228 peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, pada hari ini  (Kamis,10/8/2017) mengikuti seleksi ujian tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tipikor secara serentak di seluruh Indonesia.  Berdasarkan klasifikasi jabatan yang dilamar, peserta ujian tertulis pelamar hakim ad hoc Tipikor  pengadilan tingkat pertama sebanyak 145 orang sedangkan untuk pengadilan tingkat banding sebanyak 83 orang.  Mereka yang berhasil lulus dalam tahapan ini, berhak untuk mengikuti tahapan berikutnya, yaitu wawancara dan profile assessment.

Pelaksanaan ujian tertulis calon hakim ad hoc tipikor tahun 2017  dilaksanakan di 16 (enam belas) lokasi  pengadilan tinggi, yaitu: Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Banten, Tajungkarang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Mataram,  dan Maluku Utara.

JAKARTA | (07/08/2017) Berkas yang ditangani Mahkamah Agung di tahun 2016 sebanyak 18.580 berkas. Melihat tren jumlah perkara masuk dalam beberapa tahun terakhir, jumlah tersebut diprediksi akan meningkat di tahun 2017. Berbasis data perkara tahun 2016, dengan jumlah hakim agung sebanyak 45 (tidak termasuk Ketua dan Wakil), maka setiap orang hakim agung mendapat alokasi rata-rata 413 berkas perkara per tahun. Dengan jumlah ini, maka dalam setiap hari kerja sepanjang tahun,  selalu ada berkas perkara yang dialokasikan ke hakim agung.  Ini artinya, bagi hakim agung   sulit sekali melakukan aktifitas lain kecuali yang berhubungan dengan pemeriksaan dari berkas perkara.

Apabila setiap berkas terdiri dari 100 halaman dokumen,  maka setiap hakim agung minimal harus membaca dengan cermat (deep reading)  sebanyak  41.300 lembar  per tahun. Perlu diketahui, jumlah 100 halaman per berkas adalah jumlah minimal, sebab  setiap berkas terdiri dari Bundel A dan Bundel B. Diantara kedua bundel tersebut, dokumen yang paling penting adalah putusan pengadilan tingkat pertama, putusan pengadilan tingkat banding, dan memori kasasi.  Jika upaya hukum peninjauan  kembali harus dibaca pula putusan kasasi.

Dengan perhitungan dalam setahun ada 264 hari kerja (setiap bulan 22 hari kerja), dalam setiap hari kerja sepanjang tahun hakim agung  harus membaca 156 halaman isi berkas perkara (41.300:264).

Melbourne | (31/07/2017) -  Mahkamah Agung RI bersama dengan Pengadilan Federal Australia (Federal Court of Australia) dan Pengadilan Keluarga Australia (Family Court of Australia) kembali melakukan penandatanganan lampiran nota kesepahaman kerja sama yudisial, Senin (31/07/2017) di Commonwealth Court Centre Building, Melbourne Australia. Dokumen Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Ketua masing-masing lembaga yaitu  Yang Mulia M. Hatta Ali (Ketua MA RI), The Hon. CJ Chief Justice Diana Bryant (Ketua Pengadilan Keluarga Australia) dan The Hon.  Chief Justice James Allsop (Ketua Pengadilan Federal Australia). MoU antara  kedua lembaga ini dimulai pada tahun 2004 yang lalu. Penandatanganan MoU tahun 2017 menandai satu setengah dasa warsa jalinan kerjasama yudisial diantara pengadilan dua  pengadilan tertinggi di Indonesia dan Australia.

“Kerjasama  ini telah memasuki usia satu setengah dasawarsa atau lebih dari 20 tahun apabila dihitung dengan kerjasama ad hoc yang telah ada sebelumnya, telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan memberi manfaat luar biasa bagi para pihak yang terlibat dalam kerjasama ini”,  kata Ketua MA RI dalam sambutannya

JAKARTA | (27/07/2017) - Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial selain disampaikan oleh Ketua MA  dan seluruh jajaran pimpinan MA, juga disampaikan oleh Panitera MA dan para pejabat Eselon I MA. Pembinaan oleh pejabat eselon I dilaksanakan pada hari Rabu (25/7/2017) di tempat yang sama,  pendopo Kabupaten Banyuwangi, Sabha Swagata Blambangan. Panitera MA dalam pembinaannya  menggarisbawahi mekanisme penyampaian bantuan panggilan ke luar negeri yang kerap memunculkan problematika.  

Menurut Panitera MA, Made Rawa Aryawan, penyampaian permohonan bantuan panggilan yang pihaknya berada di luar negeri hendaknya dibedakan antara WNI dan WNA atau Badan Hukum Indonesia atau Badan Hukum Asing.

BANYUWANGI | (26/07/2017) Ketua Mahkamah Agung, Prof. DR. M. Hatta Ali, SH, MH, membeberkan berbagai pengaduan yang ditujukan kepada aparatur peradilan. Informasi pengaduan tersebut berasal dari surat yang langsung ditujukan kepada Ketua MA maupun dari SIWAS Mahkamah Agung.  Prilaku aparatur yang menjadi sumber aduan publik tersebut, secara garis besar dipicu oleh pelanggaran etik   dan unprofessional conduct. Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua MA mendorong kepada aparatur peradilan untuk terus-menerus meningkatkan kapasitas dan  integritas.

Ketua MA  menyampaikan hal tersebut  dalam acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial bagi jajaran pengadilan empat lingkungan peradilan se-wilayah hukum Provinsi Jawa Timur , Senin (24/7/2017) bertempat  di Pendopo Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.  Selain Ketua MA, hadir pula Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Militer, Ketua Kamar Pembinaan , Ketua Kamar Pengawasan,  beberapa hakim agung, Hakim Ad Hoc MA,  Panitera MA, pejabat eselon I, pejabat eselon II,  Panmud dan beberapa hakim yustisial MA.