JAKARTA | (20/12/2016) Penyelenggaraan pelayanan pengadilan berbasis elektronik atau  digitalisasi pengadilan kini telah menjadi tren pengadilan di dunia.  Sebagai contoh,  Pengadilan Federal Australia telah meresmikan pelayanan pengadilan dengan sepenuhnya secara elektronik pada tahun 2015. Hoge Raad Belanda akan meluncurkannya di Februari 2017. Transformasi pengadilan dari sistem  administrasi berbasis kertas ke sistem berbasis digital pada saat ini merupakan respon pengadilan terhadap tuntutan modernitas dan sebagai upaya meningkatkan akses terhadap keadilan. Bahkan bagi “komunitas” yang tergabung dalam International Consortium for Court Excellence, digitalisasi pengadilan merupakan tekad bersama sebagai jalan menuju pengadilan yang unggul (court excellence). 

Mahkamah Agung  RI sebagai bagian dari masyarakat dunia telah menangkap isyarat kecenderungan universal badan peradilan di dunia tersebut dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan implementasi teknologi informasi dalam penanganan perkara.  Sema No 14 Tahun 2010 dan Sema No 1 Tahun 2014 adalah salah satu wujud kebijakan digitalisasi pengadilan dalam penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali. Sementara dalam penanganan perkara di tingkat pertama dan banding, inisiatif digitalisasi telah dimulai dengan kebijakan penerapan sistem informasi penanganan perkara (case management system).

JAKARTA | (30/11/2016) - Jumlah putusan yang dipublikasikan di Direktori Putusan saat ini  (Rabu, 30/11/2016) telah mencapai  2.007.264 putusan.  Dari jumlah tersebut, sebanyak 84.493 putusan  merupakan putusan Mahkamah Agung.  Jumlah putusan yang dipublikasikan sepanjang periode  Januari-November 2016, sebanyak 384.991 putusan, diantara jumlah tersebut sebanyak 12.743 merupakan putusan Mahkamah Agung.

Menurut Panitera MA,  dengan melihat jumlah putusan  yang  terunggah di Direktori Putusan selama tahun 2016  dapat disimpulkan  bahwa  MA mengupload rata-rata 34.999 putusan setiap bulannya.

“Apabila jumlah hari kerja per bulan sebanyak 22 hari, maka setiap hari kerja ada 1591 putusan yang terunggah di Direktori Putusan MA”, jelas Panitera MA.

JAKARTA (18/11/2016) - Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Ditjen Pemasyarakatan kembali melakukan uji fungsi sistem pertukaran data pidana di tingkat kasasi, Senin (14/11/2016) yang lalu. Berbeda dengan kegiatan sebelumnya, uji fungsi kali ini dihadiri sejumlah kementerian/lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yakni: Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan,  Kementerian Komunikasi Informasi dan Komunikasi,  Kepolisian Republik Indonesia,  Kejaksaan Agung Republik Indonesia,  Bapenas dan Lembaga Sandi Negara. Kegiatan uji fungsi berlangsung di ruang pertemuan  Graha Bhakti Pemasyarakatan Gedung Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, I Wayan. K. Dusak, membuka secara resmi kegiatan uji fungsi pertukaran data, sedangkan Panitera Muda Pidana Khusus MA, Roki Panjaitan, sebelumnya  menyampaikan sambutan mewakili Panitera Mahkamah Agung.

MATARAM | (5/11/2016) - Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH,  bersama Waka MA Bidang Yudisial, Ketua MA Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Pembinaan, Panitera MA, Ka BUA, Dirjen Badilum, Dirjen  Badilag dan Dirjen Badimiltun mengunjungi beberapa pengadilan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jum’at (5/11).  Ada 6 (enam)  pengadilan yang dikunjungi secara mendadak oleh Pimpinan MA, yaitu PN Selong, PA Selong, PN Praya, PA Praya, PN Mataram dan PA Mataram. Jika ditarik garis lurus, pengadilan tersebut berjarak 1.293 km dari Jakarta.

Ketua MA ingin melihat dari dekat bagaimana pengadilan yang jauh dari “epicentrum” reformasi peradilan melakukan tugasnya.  Apakah kebijakan-kebijakan yang telah digariskan oleh MA telah sampai dan dilaksanakan  secara efektif oleh seluruh pengadilan di Indonesia. Ketua MA tidak ingin reformasi peradilan hanya dilakukan oleh pengadilan yang dekat dengan  Jakarta.

MATARAM | (4/11/2016) - Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH menegaskan bahwa independensi  merupakan hal yang sangat prinsipil  dan harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga tidak ada tawar-menawar untuk independensi peradilan. Dalam sejarah peradilan di Indonesia, perjuangan untuk menegakkan independensi badan peradilan menempuh jalan yang berliku. Sejak Indonesia merdeka, baru tahun 2004, dengan UU Nomor 4 Tahun 2004,  kekuasaan kehakiman benar-benar merdeka terbebas dari intervensi cabang kekuasaan negara  lainnya.  Kini, ada yang “mengutak-atik” lagi  kemandirian peradilan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Agung dalam pembinaan teknis dan administrasi yudisial bagi Ketua, Wakil, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan se-Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat, pada hari Kamis (3/11/2016) di Mataram.  Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh seluruh pimpinan Mahkamah Agung, sejumlah hakim agung dan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

JAKARTA | (28/10/2016) - Baru-baru ini diketahui ada website yang kontennya menyerupai sistem informasi perkara Mahkamah Agung,  dengan alamat www.infoperkarakamarpdt.com. Isi website tersebut memuat informasi status penanganan perkara di Mahkamah Agung. Panitera Mahkamah Agung telah memberikan keterangan bahwa website tersebut bukan produk Kepaniteraan Mahkamah Agung tapi dibuat oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan iktikad tidak baik. Diduga kuat motif pembangunan website info perkara palsu tersebut adalah untuk alat penipuan.

Indikasi kuat web info perkara  (www.infoperkarakamarpdt.com)  menjadi alat penipuan adalah adanya perbedaan data amar putusan antara info perkara Mahkamah Agung dengan  www.infoperkarakamarpdt.com.  Redaksi telah menemukan lima perkara yang amarnya diubah dari tolak menjadi kabul, berikut nomor-nomor perkara tersebut: