DENPASAR | (11/09/2018) Ketua Mahkamah Agung, Prof. DR. M. Hatta Ali, S.H.  bersama Wakil Menteri Luar Negeri, Dr. H.M.Fachir didampingi oleh Panitera MA, Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum,  meluncurkan  Prosedur Baru Penyampaian Dokumen Peradilan (Relaas Panggilan dan Pemberitahuan) bagi pihak berperkara yang berada di luar negeri, Senin (10/9/2018) di Denpasar, Bali. Dengan peluncuran ini, maka terhitung mulai 12 September 2018 Pengadilan wajib mengikuti prosedur yang disepakati dalam Nota Kesepahaman antara MA dan Kemlu tanggal 20 Februari 2018. Pengadilan juga akan “menanggung” akibatnya jika prosedur tersebut diabaikan, yakni dokumen tidak dapat diteruskan ke luar negeri !.

Peluncuran prosedur baru penyampaian dokumen peradilan bagi pihak di luar negeri ini dilaksanakan di awal kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan MA  bagi Ketua Pengadilan Tingkat Banding se Indonesia dan jajaran Pengadilan di Empat Lingkungan Peradilan se Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari  Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan. Khusus untuk pengadilan di wilayah Provinsi Bali hadir pula pada acara tersebut  para hakim/hakim tinggi dan hakim ad hoc. Berdasarkan laporan Panitia, tidak kurang dari 400 aparatur peradilan mengikuti kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yudisial tersebut.

JAKARTA – (5/9/2018) Kepaniteraan MA tidak pernah berhenti melakukan inovasi untuk membuahkan produk layanan yang lebih baik. Inovasi terkini dari Kepaniteraan MA adalah menyediakan kotak pos khusus (PO BOX) untuk tujuan penerimaan surat bantuan penyampaian relaas bagi pihak yang berada di luar negeri, yakni PO BOX 913 Jakarta Pusat. Dengan adanya PO BOX ini, untuk mengirimkan surat bantuan pemanggilan/pemberitahuan pihak di luar negeri yang ditujukan ke Panitera Mahkamah Agung  cukup di alamatkan ke Po Box tersebut.

Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, menjelasakan bahwa penggunaan PO BOX ini untuk  mengefektifkan proses distribusi surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan bagi fihak yang berada di luar negeri dari pengadilan ke Mahkamah Agung dapat lebih cepat. Menurut Panitera Mahkamah Agung, berdasarkan  perjanjian kerjasama MA dengan PT Pos Indonesia tanggal 31 Juli 2018, distribusi surat rogatori  tersebut mendapat perlakuan khusus.

JAKARTA | (28/08/2018) - Ketua Mahkamah Agung telah melantik Pri Pambudi Teguh dan  Abdul Manaf sebagai Hakim Agung, pada hari Rabu (15/8/2018) bertempat di ruang Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pengangkatan keduanya sebagai hakim agung didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 132/P Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018.  Pri Pambudi Teguh ditempatkan sebagai Hakim Agung Pada Kamar Perdata sedangkan Abdul Manaf ditempatkan sebagai Hakim Agung Kamar Agama. Dengan  pelantikan tersebut, Mahkamah Agung kini memiliki 49 hakim agung termasuk Ketua dan dua Wakil Ketua MA.

Penempatan 49 hakim agung  pada masing-masing kamar adalah sebagai berikut:  Pimpinan (non kamar) 3 orang,  Kamar Pidana 14 orang, Kamar  Perdata  15 orang, Kamar Agama 7 orang, Kamar Militer 3 orang, dan Kamar TUN 7 orang. Berikut daftar nama-nama hakim agung pada masing-masing kamar penanganan perkara:

JAKARTA | (21/08/2018) - Ketua Mahkamah Agung RI,  H.M. Hatta Ali, menjadi pembina upacara pada peringatan hari jadi  Mahkamah Agung RI ke 73 yang dilaksanakan di halaman gedung Mahkamah Agung,  Jakarta, Minggu (19/8/2018). Upacara peringatan  yang mengusung tema “Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi”  dilaksanakan serentak oleh aparatur pengadilan dari empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.  Melalui tema tersebut, Ketua MA berupaya untuk menanamkan semangat dan perubahan paradigma pelayanan peradilan kepada seluruh jajaran aparatur peradilan.

Dalam pidatonya, Ketua MA menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah bagian dari upaya modernisasi lembaga peradilan yang dapat membatu mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

“Penerapan teknologi informasi diyakini dapat memberikan keuntungan dari segi kecepatan, konsistensi, ketepatan dan keandalan”, tegas Ketua MA.

JAKARTA | (10/08//2018) - Panitera MA, Made Rawa Aryawan, merilis informasi tentang   prosedur  baru penyampaian surat rogatori dan surat bantuan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata bagi pihak berperkara di luar negeri. Informasi tersebut tersebut tertuang dalam surat bernomor 1747/PAN/HK.01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia . Surat Panitera tersebut menjadi  penjelas dari Nota Kesepahaman antara MA dan Kemlu tanggal 20 Februari 2018 beserta 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama (PKS) yang menjadi turunannya serta  perjanjian kerjasama antara Panitera MA dengan BNI Syariah dan PT Pos Indonesia.

Prosedur  Baru Penyampaian Surat Rogatori dan Surat Bantuan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata bagi Pihak Berperkara di Luar Negeri tersebut adalah sebagai berikut:

Prosedur Baru

Prosedur baru  pengiriman  surat rogatori dan dokumen pengadilan dalam masalah perdata bagi pihak berperkara yang berada di luar negeri, adalah sebagai berikut:

a.       Surat pengantar permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata kepada negara tujuan disampaikan oleh Pengadilan melalui Panitera Mahkamah Agung;

b.      Surat permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata   harus menggunakan standar dokumen  yang telah disepakati. Contoh format  standar dokumen dapat dilihat di sini.

BALIKPAPAN | (14/7/2018) - Mahkamah Agung masih menjumpai  penanganan perkara yang tidak sesuai dengan hukum beracara, terutama dalam perkara dimana peraturan perundang-undangan kurang jelas mengaturnya. Padahal, mengenai hal tersebut telah diatur dalam rumusan hukum pleno kamar Mahkamah Agung. Keadaan  ini mengindikasikan bahwa rumusan kamar belum sepenuhnya dipedomani oleh aparatur pengadilan, khususnya para hakim.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, H. M. Syarifuddin,  dalam acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial bagi aparatur pengadilan se Kalimantan, bertempat di Balikpapan, Kamis (12/7/2018).